Ditemukan 7144 data
389 — 131
menyuruh Terdakwall untukmenyiapkan selang dari rumahnya yang = akandipergunakan sebagai alat menginterogasi korbanwalaupun dalan kenyataannya Terdakwa2 tidak jadimembawa selang karena setelah dicari di rumahnyatidak ditemukan adanya selang.Bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut telah dengannyata menunujukkan adanya suatu rencana yangterjalin dan tersimpul perbuatan para pelaku/paraTerdakwa dan faktafakta tersebut adalah faktafaktahukum yang terungkap dipersidangan yang telahdengan jelas dan terang benderang
495 — 347 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 173 K/Pid.Sus/2016Pemohon Kasasi/Terdakwa yang berstatus badan hukum koperasi sejaktahun 2002 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Koperasi;Demikian pula Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang sesuaidengan fakta persidangan secara terang benderang memupuk modalpenyertaan untuk membiayai usaha koperasi, di mana modal para mitraadalah modal penyertaan bukan simpanan.
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
SRI WINDYASWATI alias WIWIED
760 — 784
Hal ini juga berlaku pada KBLInya; Bahwa penjualan langsung memiliki ciriciri sebagai berikut, yaitu tanpa agendistribusi atau perantara; Bahwa perbedaan penjualan tanah melalui makelar dengan penjualanlangsung adalah orang yang menjual tanah tidak termasuk pelaku usaha,dimana pelaku usaha adalah orang yang melakukan kegiatan ekonomi secarateruS menerus dan benderang, artinya tidak ditutuptutupi.
362 — 277 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rencana untuk menyisihkan dana atau kekayaan Blsebesar Rp. 100 milyar yang ada di YPPI kemudian pada akhirnya RDGmenghasilkan keputusan penyisihan dana BI sebesar Rp. 100 Milyar.Secara terang benderang keputusan ini sama sekali tidak termasuk dalamkebijakan yang bersifat prinsipil dan strategis" ;Dalam pertimbangannya Judex Facti Tingkat Banding telah tidak konsistenkarena RDG tanggal 3 Juni 2003 dan RDG 22 Juli 2003 adalah merupakantindak lanjut kebijakan yang telah dibahas dan disetujui oleh RDGsebelumnya
dibahas dandiputuskan pada RDG tanggal 3 Juni 2003 dan RDG tanggal 22 Juli2003 yang membicarakan masalah adanya komitmen RDG sebelumnya(RDG tanggal 22 April 2003 dan RDG tanggal 24 April 2003 yang belumdirealisasikan) yaitu untuk : (1) pemberian bantuan dana pada mantanDireksi BI yang sedang menghadapi masalah hukum dalam kasusBLBI, termasuk penyelesaian Amandemen UndangUndang No. 23Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, (2) rencana untuk menyisihkandana/kekayaan BI sebesar Rp. 100 milyar secara terang benderang
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
PRIMA HENDIKA, S.Kom
605 — 406
Hal ini juga berlaku pada KBLInya;Bahwa penjualan langsung memiliki ciriciri sebagai berikut, yaitu tanpa agendistribusi atau perantara;Bahwa perbedaan penjualan tanah melalui makelar dengan penjualanlangsung adalah orang yang menjual tanah tidak termasuk pelaku usaha,dimana pelaku usaha adalah orang yang melakukan kegiatan ekonomi secaraterus menerus dan benderang, artinya tidak ditutuptutupi. Sementara menjualHal 105 Putusan No.869/Pid.Sus/2020/PN.
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE.
210 — 79
Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teksatau redaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidakdiperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yangjelas, berarti penghancuran hukum (/nterpretatio cessat in claris, interpretation estperversio) (Varia Peradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md.
215 — 115
Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teksatau redaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidakdiperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelas,berarti penghancuran hukum (/nterpretatio cessat in claris, interpretation estperversio) (Varia Peradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
250 — 131
Sinar Terang Benderang dengan jumlah karyawan 550 Orang; PT. SNG Garmindo dengan jumlah karyawan 722 Orang ; PT. Sumber Mitra Gasutri dengan jumlah karyawan 1.281 Orang ; PT. Sung Bo Jaya dengan jumlah karyawan 2.000 Orang ; PT. Taehan Textile dengan jumlah karyawan 264 Orang ; PT. Taitat Putera Rejeki dengan jumlah karyawan 300 Orang ; PT. Trinunggal Komara dengan jumlah karyawan 2.210 Orang ;Halaman 101 dari 258 halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2017/PTUNBDG PT.
536 — 393 — Berkekuatan Hukum Tetap
menyampaikaninformasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali perihal penundaanproses pemeriksaan perkara a quo dalam tingkat kasasi sebagaiakibat hukum dari upaya perdamaian tersebut;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali baru mengetahu perihal adanyaupaya perdamaian dimaksud setelah Mahkamah Agung mengeluarkanPutusan Kasasi Nomor 538/2009, yaitu pada saat salinan PutusanKasasi Nomor 1538/2009 diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali;Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Pengadilan Negeri KualaTungkal secara terang benderang
640 — 258
Surat AHU tanggal 15 Desember 2010 nyata dan terang benderang bahwa susunan pemegang saham PTSung Putera Persada yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan adalah berdasarkan AktaNo. 106 tanggal 28 Oktober 2010 dibuat dihadapan Tergugat ("Akta No. 106"). Belum pemah adaperubahan susunan pemegang saham dan atau pengurus PT Sung Putera Persada sesudah Akta No. 106tersebut, jikapun ada quod non, berdasarkan ketentuan UU PT (hakhak pemegang saham) jo.
105 — 15
Pengaturan ini dilakukandengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundang telahjelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya,karena penafsiran terhadap katakata yang jelas, berarti penghancuran hukum(Interpretatio cessat in claris, interpretation est perversio) (Varia Peradilan, Nomor335 Oktober 2013, halaman 197).
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
ANAS MA RUF, AP., M.Si.
243 — 424
Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teksatau redaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidakdiperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelas,berarti penghancuran hukum (/nterpretatio cessat in claris, interpretation estperversio) (Varia Peradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
200 — 597
secara menyeluruh setahun sekali pada tiaptanggal 1 Januari.ayat (2)Dalam menetapkan anggaran kenaikan gaji, pengusahamempertimbangkan faktorfaktor kondisi dan kemampuanperusahaan, serta keadaan ekonomi moneter nasional yang antaralain tercermin dari angka inflasi yang ditetapkan PemerintahIndonesia.ayat (3)Dalam menetapkan kenaikan gaji pekerja secara perorangan, makadidasarkan atas tingkat kinerja perorangan yang diukur melaluipenilaian prestasi tahunan dan kondite pekerja.Maka dengan terang benderang
LINGGA NUARIE, SH., MH
Terdakwa:
HERI JAMARI
178 — 35
Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teksatau redaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidakdiperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yangjelas, berarti penghancuran hukum (/nterpretatio cessat in claris, interpretation estperversio) (Varia Peradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
765 — 1424
saya waktunya saya /upa,dan juga pernah disampaikan oleh RICO MADDARIkepada HARISBahwa saksi mengetahui bahwa talangan kegiatan tersebut karena LILYMARTIANI MADDARI yang menyampaikan kepada saksi ;Bahwa pada saat pemeriksaan oleh penyidik, saksi menyampaikan inginmendapatkan status justice collaborator dan penyampaian itu adalahinisiatif saksi ;Bahwa yang disampaikan penyidik KPK kepada saksi saat pemeriksaanadalah kalau memang pak Rico bisa kooperatif maka buka sajapermasalahan ini secara terang benderang
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
2.I GEDE TANGUN
3.I GEDE SUKADANA
4.I KETUT PUTRAYASA
5.I GEDE SUJANA
175 — 93
bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa I Gede Sujana,Terdakwa I Ketut Putrayasa, dan Terdakwa Gede Tangun yang berbelanjamaterial bangunan dengan tidak menyertakan nota atau bukti belanja, sehinggamengakibatkan tidak tertibnya administrasi pengelolaan dana bantuan bedahrumah selain perbuatan meminjamkan namanya untuk dipergunakan sebagairekening belanja dan rekening penampungan adalah perbuatan yang dilakukansecara melawan hukum, dikarenakan perbuatanperbuatan Para Terdakwatersebut jelas dan terang benderang
Pembanding/Tergugat V : EKSI ANGGRAENI Diwakili Oleh : Yohan Dwi Kurniawan., S.H
Terbanding/Penggugat : BUDI SAID
Terbanding/Turut Tergugat I : BUTIK EMAS LOGAM MULIA SURABAYA I PT ANEKA TAMBANG TBK
Terbanding/Turut Tergugat II : YOSEP PURNAMA Vice President Precious Metal Sales and Marketing
Terbanding/Turut Tergugat III : ABDUL HADI AVICIENA General Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat IV : NUR PRAHESTI WALUYO Trading Asisten Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat V : YUDI HERMANSYAH Trading dan Services Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VI : NUNING SEPTI WAHYUNINGTYAS Retail Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT INCONIS NUSA JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : ENDANG KUMORO Kepala BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat III : MISDIANTO Tenaga Administrasi BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat IV : AHMAD PURWANTO General Trading Manufacturing And Service Senior Officer
1081 — 1136
Munir Fuady, SH, LL.M, yang dikutip olehTergugat I/Turut Tergugat Jawaban angka 46, dengan demikian, secaraterang benderang perbuatan Tergugat Il, Tergugat Ill, dan Tergugat IVdiklasifikasi melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dengan sengajaterhadap Penggugat dalam perkara ini.
97 — 25
Akan tetapi hal itu dikeluarkan olehpejabat yang berwenang dengan kualitas dan kapasitas tertentu, dirumuskanmelalui mekanisme internal secara berkala untuk mencari solusi, yangmemperjelas atau membuat terang benderang suatu penerapan pasal yangdalam praktek menimbulkan multlitafsir, sehingga terdapat kepastian hukum yangadil.
141 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
(hal.48).Bahwa, dengan demikian telah menjadi jelas dan terang benderang, bahwakebijakan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dalam kedudukan selakuMenteri Kesehatan melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan alatkesehatan medik kepada pihak ketiga yaitu Perusahaan Badan Usaha MilikNagara (BUMN) adalah sah menurut hukum.Karena itu putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi DKI Jakarta No. 05/PID/TPK/2010/PT DKI tanggal 08 Juli 2010 yangmenjatuhkan hukuman 4 (empat) tahun
Di akhir mau berakhir atau bubar pertemuan itu, PUTUSUDIARTANA menyampaikan, untuk urusan proposal itu tidak gratis, jika(kota) Padang itu tidak ada realisasi, saya mohon dibantu untuk disiapkanuang Rp71 milyar untuk menggolkan, mendorong proposal Bapak. tu jelasterang benderang disampaikan oleh PUTU SUDIARTANA.Hal. 72 dari 272 hal Putusan No. : 80/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Jkt.