Ditemukan 7165 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bendera banterang bendarana bendrong bendrung benprang binderang bentarang berperang berdering bendayang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1463 — 3055
  • Bahwa berdasarkan tabel di atas, jelas dan terang benderang perbedaanantara gugatan a quo dengan Perkara Nomor: 154/G/PTUN/JKT, tanggal, 30Juni 2021, dari sisi subjek hukum Penggugat, objek gugatan, waktu pengajuanmaupun permohonan/petitum.F.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-11-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 6 Maret 2017 — Dr. QODARIAH ARIANTO, SE, MM Binti M. JAHIDIN
180 — 36
  • Pengaturan ini dilakukandengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundangtelah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagimenafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelas berartipenghancuran hukum (interpretation cessat in Claris, interpretation estperversion) (Varia Peradilan Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata
Register : 06-08-2012 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 06-03-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 91/Pdt.G/2012/PN.YK
Tanggal 16 Oktober 2013 — BUNADI WIJAYA GUNAWAN, MSC, dkk lawan 1. PT. BANK CENTURY, Tbk (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk) cabang Yogyakarta
176 — 74
  • Dengan demikian apa yang telah dilakukan olehTERGUGAT dengan tidak Memberikan informasi yang benar, secaraterang benderang / jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminanbarang dan/atau jasa sebagai mana tersebut diatas merupakan suatuPerbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) dan telahmelanggar Peraturan Perundang Undangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang Undang No. 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 29 Ayat (4) Undang Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-06-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 5 Nopember 2015 — ASEP SUHARA bin KARMO (Alm.)
83 — 69
  • Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teksatau redaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidakdiperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yangjelas, berarti penghancuran hukum (Interpretatio cessat in claris, interpretation estperversio) (Varia Peradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Pengadilan PN WAIKABUBAK Perdata
Register : 07-10-2020 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
KEBA MOTO
Tergugat:
1.Ngilla Leba alias Ngilla Keba alias Ama Moto
2.Toda Lero alias Ama Sabba
3.Keba Moto alias Ama Laka
4.Marten Bili alias Ama Laskar
5.Ir. Amos Dida
6.Keba Moto alias Keba Leba alias Ama Leba
7.Dangi Gallu alias Ama Ngongo
8.Stefanus Laka alias Bapa Charli
9.Yuliana L. Tara alias Mama Dilan
10.Paulus Sobu Wada alias Bapa Angel
11.Alex Rangga Holo
12.Buni Lero
13.Ridwan Repi alias Bapa Alan
Intervensi:
1.SANGA DJAGA
2.VICTOR LEDE MESAWOLE
152 — 39
  • Padahal kedua bersaudara Ruwa Ledealias Ruwa Birri dan Ruwa Lede alias Ruwa Goro sudah memilikiwarisan terpisah sehingga tidak dipersoalkan ketika keduanyamasih hidup.13.3 Bahwa keanehan semakin terang benderang bahwa pada saatpembagian warisan itu, Wada Rato alias Ama Lede tidakdililbatkan juga padahal pada 20 November 2009 itu Wada Ratomasih kuat dan hidup sampai saat ini. Rumahnya juga tidak jauhkarena juga di Tawena.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS
135 — 58
  • berkekuatan,Halaman 152 dari 202 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN Ttekesimpulannya bahwa 2 (dua) permendagri sebagai remis crime dalamperistiwa ini tidak bersesuaian dengan hukum yang sejatinya; Bahwa Sebenarnya kita tahu bersama hanya kewenangan MajelisHakim yang bisa menilai bahwa surat dakwaan cacat hukum atau tidak,sebagai ahli saya hanya memberikan pandangan tentang kapan tidakterpenuhinya pasal 143 ayat (2) huruf b, dalam hukum pidana itu kitamengenal prinsip bahwa jika peraturan itu Sudah terang benderang
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 22-04-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 13-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 74/G/2014/PHI.BDG
Tanggal 13 Oktober 2014 — SA’AN BIN TIMAN; TRIYONO; LUKMAN AMRULLOH; SUTIKNO, DKK; PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL;
70 — 31
  • dipekerjakan kembali di perusahaan Tergugat karenasecara nyata dan tegas para Penggugat tidak berkeinginan untuk bekerja diperusahaan Tergugat semenjak mogok kerja dilakukan sampai dikeluarkanpanggilan dan II untuk bekerja kembali di perusahaan Tergugat ;Berdasarkan analisa dan pertimbangan di atas, maka tidak beralasan hukumpula apabila para Penggugat diberikan upah proses selama perselisihan inidimajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas A Bandung karena secara terang benderang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 29-12-2017 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 716/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
181 — 85
  • olehTURUT TERGUGAT Il adalah suatu tindakan yang salah karenadilakukan diluar kewenangan TURUT TERGUGAT II sebagai perusahaanpenyedia jasa perbankan.Bahwa TURUT TERGUGAT II memahami maksud PARA PENGGUGATASAL menyertakan TURUT TERGUGAT II dalam Gugatan a quo denganmaksud demi lengkapnya Gugatan.Namun hukum acara perdata yang berlaku telah mengatur bahwa pihakyang harus ditarik dalam suatu perkara adalah pihak yang memilikikepentingan dan peranyang dapat membuatpemeriksaanterhadapperkara menjadi terang benderang
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 21-02-2018 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 20/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 28 Maret 2018 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI Diwakili Oleh : PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXX : AGUS SOLIHIN
Terbanding/Pembanding/Penggugat XIX : AHMAD ANDAP FAUZI
Terbanding/Pembanding/Penggugat VIII : DIAN MAWARDI
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXVIII : BOIJAN
Terbanding/Pembanding/Penggugat XVII : AYOM SUSENO
Terbanding/Pembanding/Penggugat VI : SUNARTO
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXVI : SARNI
Terbanding/Pembanding/Penggugat XV : RIAMAH
Terbanding/Pembanding/Penggugat IV : GUNAWAN
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXIV : KUNCORO ANTOK PRAMONO
Terbanding/Pembanding/Penggugat XIII : KARMIYANTO
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : BUDI PRASETYO
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXXIII : LUKMAN
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXII : TARMIN
Terbanding/Pembanding/Penggugat XI : SUTONO
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXXI : SARNO
Terbanding/Pembanding/Penggugat XX : SUGIARNO
Terbanding/Pembanding/Penggugat IX :
40 — 24
  • Pembanding telah mengupas denganterang benderang dan komprehensif perolehan Para Terbandingakan sertipikat tersebut adalah didasarkan atas ketidakbenaran.b. Hal tersebut diketahui Pembanding berawal dari tahun 2012 ParaTerbanding melalui LSM Lembaga Kontrol Korupsi telahmengajukan tuntutan terhadap tanah yang sama di kantorPembanding dimana melalui LSM tersebut Para Terbanding telahmenyerah kan fotokopi sertifikat hak atas tanah milik ParaTerbanding kepada Pembanding.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 26-09-2019 — Putus : 01-11-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 600/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 1 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat II : Tuan ATMODJO SANTOSO
Pembanding/Penggugat III : Tuan ANDRE ADRIAN,
Terbanding/Tergugat I : PT. INDOLOK BAKTI UTAMA
Terbanding/Tergugat II : PRESIDEN dan CEO GUNNEBO HOLDING APS
Terbanding/Tergugat III : Tuan LIONARD MAMAHIT
Terbanding/Tergugat IV : CHUBB SAFES INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat I : DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat II : DEUTSCHE BANK AG
Turut Terbanding/Penggugat I : SHIRLEY TAMTOMO
151 — 122
  • Namun hukum acara perdata yang berlaku telah mengatur bahwa pihakyang harus ditarik dalam suatu perkara adalah pihak yang memilikikepentingandanperanyang dapat membuatpemeriksaanterhadapperkara menjadi terang benderang. Dengan kata lain, tidak seluruh pihakharus dan dapat ditarik dalam suatu perkara.43.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2684 — 3532
  • Ahli memahami dalam konteks penyelesaianatau kewenangan penyelesaian masalanh hukum Pemilu ini segalaotoritas yang berkaitan dengan sengketa proses sesungguhnya berakhirketika tahapan itu sudah ditetapkan hasil dan hasil itu disengketakan diMK di situlah sebenarnya sangat terang benderang bahwa tidak perluterjadi sSinggungan kewenangan antara Bawaslu dengan MK ketika suatukeputusan KPU yang menyangkut hasil itu sudah di sengketakansebagai perselisinan hasil di MK.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-12-2011 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 90/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 29 Desember 2011 —
32 — 12
  • Terlebih perbedaan hukum pidana danhukum perdata tidak begitu benderang, kabur sedangkan istilah onrechtmatigedaad danwederrechtelijk memiliki makna yang sama;Bahwa Inspektorat Pemerintah Kabupaten Malang dalam melakukan audit terhadappenggunaan dana BOS di SMPN 2 Jabung belum tuntas dalam perhitungannya dan Inspektorattersebut bukan lembaga independent dalam melakukan audit sehingga hasil auditnya hanyamerupakan pedoman Ssaja;Bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang lain sudahdipertimbangkan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 02-10-2018 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 555/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penggugat:
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
2.TOMY WINATA
3.PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
461 — 391
  • Bahwa Prof Sudikno Mertokusumo pada halaman 49 bukunyaberjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi kelima, penerbitLiberty, Yogyakarta, 1993, menjelaskan bahwa Suatu tuntutan hakharus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, dan merupakansyarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hakhak itu olehpengadilan guna diperiksa: point dinterest, point daction.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, telah terang benderang dantanpa keraguraguan bahwa Penggugat sama sekali tidak berkualitasHalaman 86
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 21 September 2015 — AGNES IRMANATALYA, SE. Br HUTABARAT
47 — 12
  • Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teksatau redaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidakdiperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yangjelas, berarti penghancuran hukum (Interpretatio cessat in claris, interpretation estperversio) (Varia Peradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Khusus
Register : 23-12-2019 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 27-05-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 12 Mei 2020 — Penuntut Umum:
1.Ni Made Widyastuti, SH.
2.I PUTU GEDE DARMA PUTRA,SH.
Terdakwa:
NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI.
334 — 192
  • Kemudian berdasarkan keahlian danpengalaman yang dimilikinya, seorang Ahli akan menganalisis, merekonstruksiserta menyimpulkan sesuatu keadaan berdasarkan suatu teori, asas atau normasesuai dengan keahlian dan pengalamannya yang bertujuan untuk dapatmenjadikan terang benderang suatu masalah;Menimbang, bahwa pada asasnya nilai kKekuatan pembuktian keteranganahli adalah bersifat bebas (vnj bewijskracht), dalam keterangan ahli tidak melekatHalaman 159 dari 205 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Ginnilai
Pengadilan PA PELAIHARI Perdata Agama
Register : 10-05-2021 — Putus : 31-08-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PA PELAIHARI Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Plh
Tanggal 31 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
173 — 596
  • Kalimantan Concrete Engineering(PT.KCE) adalah agar status harta warisan pewaris (Djuhransyah bin Basri)menjadi terang benderang dan jelas, dan dalam pelaksanaan audit independenttersebut tidak ada yang dirugikan, karena menurut pendapat Majelis Hakimtidak ada suatu bentuk pengambil alinan atas objek saham secara sepihak dantidak ada bentuk pengalihan atas assetaset perusahaan secara sepihak, danhanya memberikan akses datadata dan dokumendokumen terkait denganobjek waris pewaris yang berupa saham
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-06-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 5 Nopember 2015 — Rd. TORRY SUBIANTORO,S.IP Bin ZAINAL EFFENDI
54 — 55
  • Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teks atauredaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankanlagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelas, berartipenghancuran hukum (Interpretatio cessat in claris, interpretation est perversio) (VariaPeradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-03-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Bdg.
Tanggal 2 Agustus 2017 — Drs. SAIFUL ROKHMAN
79 — 27
  • Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum :jika teks atau redaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, makatidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakatayang jelas berarti penghancuran hukum (interpretation cessat in Claris,interpretation est perversion) (Varia Peradilan Nomor 335 Oktober 2013, halaman197).
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-06-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 17/TIPIKOR/2015/PT.BDG
Tanggal 9 Juli 2015 — - ADE SWARA - NURLATIFAH
221 — 187
  • Sebagai Pembuat (dader) maka dengan sendirinyaTerdakwa IlNurlatifah haruslah memenuhi kriteria khusus sebagai subyekhukum dalam dakwaan pokoknya (pasal 12 huruf e UU PTPK), yaitu sebagaiPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, padahal Terdakwa IINurlatifahsecara jelas dan terang benderang bukanlah Pengawai Negeri atauPenyelanggara Negara ;Bukan pada tempatnya Terdakwa IlNurlatifah didakwa menggunakan Pasal12 huruf e UU PTPK namun haruslah mengacu pada pasalpasal pemerasandalam KUHPidana.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 18-03-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 5 Agustus 2020 —
620 — 1410
  • Biasanya pelaku TPPUmelakukan pembelanjaan asset biasanya hanya salah satuperbuatan saja, dimana kalau dibelanjakan dengan nama sendiriakan terang benderang. Ketika dia tahu kalau itu uang dari hasilkejahatan tentu tidak ingin kalau uang itu berasal dari hasilkejahatan, maka caracara yang dilakukan bermacammacamseperti menggunakan nama orang lain, pinjam rekeningperusahaan dll;Bahwa dalam BAP ahli Nomor 17 halaman 7 dan halaman 13sama persis.