Ditemukan 3993 data
10 — 2
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0324/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn dari Pemohon;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perka;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3411.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
15 — 8
Menetapkan
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nur Islamia binti Usman untuk menikah dengan laki-laki bernama Sapriadi bin Jamuddin
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perka sejumlah Rp.306000,00 ( tiga ratus enam ribu rupiah);
202 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa seluruh prosedur yang disyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Perka 21/2010, juncto PeraturanPemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps danKode Etik PNS, tidak dan/atau belum terpenuhi dalam penerbitanObjekObjek Gugatan a quo;c.
Selanjutnya pada tanggal19 Oktober 2011, Pos Penerimaan Pengaduan tersebut dibubarkan secarapaksa oleh Dekan Fakultas Hukum Unsrat dengan menggunakan petugaspetugas Satpam Unsrat, dan tidak dioperasikan lagi hingga sekarang;Bahwa ObjekObjek Gugatan a quo adalah penjatuhan hukuman disiplinringan berupa Teguran Lisan dan Teguran Tertulis, menurut Pasal 32 danPasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPNS juncto Perka BKN 21/2010, Bagian VI, Upaya Administratif, huruf BHalaman
Ketentuan LainLain, Angka 5:PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tidak dapatdipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya;Bahwa ObjekObjek Gugatan a quo jika dihubungkan dengan ketentuansanksi Bagian IX Ketentuan LainLain, Angka 5, Perka BKN 21/2010, danPasal 5 huruf a angka 9 Peraturan Rektor Nomor 01/UN12/LL/2012 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan OrganPengelola Di Fakultas Dalam Lingkungan Unsrat, dan Pasal 5 huruf a angka7 Peraturan Rektor Nomor
Putusan Nomor 313 K/TUN/2013Ayat (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:a) Hukuman disiplin ringan;Ayat (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a terdiri dari:a) Teguran lisan;penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a:Hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dandisampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenangmenghukum PNS yang melakukan pelanggaran disiplin;Perka BKN 21/2010, Bagian V.
Pemeriksaan, Angka 11, Perka BKN 21/2010 juncto Pasal 18 ayat(3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS,sebagaimana kutipan berikut:Halaman 8 dari 27 halaman. Putusan Nomor 313 K/TUN/201322.23.Perka BKN 21/2010. Bagian V. Tata Cara Pemanggilan,Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian KeputusanHukuman Disiplin, huruf C.
Terbanding/Jaksa Penuntut : NUSIRWAN SAHRUL, SH,MH
154 — 84
Pelaksanaan :Berdasarkan Pasal 49 Perpres No. 71/20012 Jo Pasal 1 Perka BPN No.5/2012 yang melaksanakan adalah Kepala Kantor Wilayah BPN selakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah, dan sesuai Pasal 3 Perka BPN bisadidelegasikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.d.
Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : In.14/KU.00.2/PPK1/PT/2758/2013 tanggal 19 Desember 2013.Dokumen ini terdapat kejanggalan yaitu : Format surat maupun isi tidak berpedoman kepada LampiranXVIII Perka BPN No. 5/2012. Yang bertanda tangan bukan pejabat yang berwenangsebagaimana sudah ditentukan dalam Perka BPN No. 5/2012. Tanggal surat sengaja dibuat mundur 1 hari, karena tanggalpembuatan tanggal 20 Desember 2013, sedangkan tanggal padasurat tersebut tanggal 19 Desember 2013.
Yang bertanda tangan bukan pejabat yang berwenangsebagaimana sudah ditentukan dalam Perka BPN No. 5/2012). Tanggal surat sengaja dibuat mundur 2 hari, karena tanggalpembuatan tanggal 20 Desember 2013, sedangkan tanggal padaSurat tersebut tanggal 18 Desember 2013. Nomor surat maupun kode surat tidak tercatat dalam RegisterSurat Keluar, sehingga tidak bisa disebut sebagai suratresmi/dinas.b.
Yang bertanda tangan bukan pejabat yang berwenangsebagaimana sudah ditentukan dalam Perka BPN No. 5/2012). Nomor surat maupun kode surat tidak tercatat dalam RegisterSurat Keluar, sehingga tidak bisa disebut sebagai suratresmi/dinas.c.
I GUSTI BAGUS ALIT SUKASADA
19 — 10
MENETAPKAN:
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah menurut hukum, perbaikan nama Pemohon dari semula bernama I GUSTI BAGUS ALIT, yang tercatat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 381/IST/PERKA/CATPIL-TB/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 22 November 2008 berganti menjadi I GUSTI
Kantor Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 5 April 2018 tercatat nama Pemohonadalah GUSTI BAGUS ALIT SUKASADA, dan di dalam Surat TandaHalaman 1 dari 9 Putusan Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Bin.Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dikeluarkan olehKepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Swasta Nasional di NegaraKabupaten Jembrana tertanggal 21 Mei 1984 tercatat nama Pemohonadalah GUSTI BAGUS ALIT SUKASADA;Bahwa kemudian di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor381/IST/PERKA
Hakim yang memeriksa perkara iniberkenan memutuskan sebagai berikut ;PRIMAIR :1.2.Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama Pemohon dari semulabernama GUSTI BAGUS ALIT, yang tercatat di dalam Kutipan AktaPerkawinan Nomor 381/IST/PERKA/CATPILTB/XI/2008 yang dikeluarkanoleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 22November 2008 berganti menjadi GUSTI BAGUS ALIT SUKASADAadalah sah ;Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 65/Pdt.P/2018/PN
Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.381/IST/PERKA/CATPILTB/X1/2008atas nama GUSTI BAGUS ALIT dengan SAYU KOMANG ASTINI, yangselanjutnya diberi tanda P2;3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6310073112650003, atas nama GUSTI BAGUS ALIT SUKASADA, yang selanjutnya diberi tanda P3;4. Fotokopi Kartu Keluarga No.6310071503100002 atas nama kepala keluarga GUSTI BAGUS ALIT SUKASADA, yang selanjutnya diberi tanda P4;5.
Bahwa didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 381/IST/PERKA/CATPILTB/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil KabupatenTanah Bumbu tertanggal 22 November 2008, tercatat nama Pemohonadalah GUSTI BAGUS ALIT; Bahwa nama Pemohon I GUSTI BAGUS ALIT sebagaimana tercatat didalam Akta Perkawinan tersebut berbeda dengan yang tercantum dalamAkta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat TandaTamat Belajar Pemohon yakni GUSTI BAGUS ALIT SUKASADA;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan
mempertimbangkanpetitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 padapokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitumangka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkanpetitum lainnya;Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2berbunyi: Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama Pemohon darisemula bernama GUSTI BAGUS ALIT, yang tercatat di dalam Kutipan AktaPerkawinan Nomor 381/IST/PERKA
169 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
, Perka Nomor 7 Tahun 2011tersebut berlaku bagi BUMN in casu PT.
Putusan Nomor 547 K/TUN/2015b Peraturan Kepala (Perka) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 7 Tahun 2011;Bahwa Pasal 2 huruf b Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 secara limitatifhanya berlaku terhadap BUMN/BUMD yang pembiayaannya sebagianatau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.Pasal 2 Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 berbunyi:Ruang lingkup Peraturan Kepala ini meliputi Penyedia Barang/Jasadan/atau Penerbit Jaminan yang terlibat dalam:a.
KAI harus mengacu kepada Perka LKPP Nomor 7 Tahun2011 dalam hal blacklist PT. Madaco sebagai rekanan PT.
Madaco Wijaya selaku rekanan PT.KAI seharusnya tidak merujuk pada Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011;. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN PASAL 3 AYAT (1) JO.PASAL 4 AYAT (6), PASAL 9 DAN 10 PERKA LKPP NOMOR 7 TAHUN2011 DALAM PERKARA A QUO.Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungyang diambil alih Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,halaman 60 alinea 3 menyatakan:Halaman 39 dari 43 halaman.
Pasal 4 ayat (6) Peraturan Kepala (Perka)Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional DaftarHitam;2) Tindakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Cacat Proseduralkarena melanggar ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Perka LKPPNomor 7 Tahun 2011;Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan ketentuan hukum PerkaLKPP Nomor 7 Tahun 2011.
18 — 9
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perka sebesar Rp. 451.000,-(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
11 — 1
Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Serang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkaral;
3. membebankan biaya perka kepada para pemohon sejumah Rp. 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
179 — 179
Daftar Nominatif Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum (Pendidikan) Nomor :In.14/PAN.TNH/2741/2013 tanggal 17 Desember 2013.Dokumen ini terdapat kejanggalan yaitu :Format surat maupun isi tidak beroedoman kepada Lampiran V Perka BPNNo. 5/2012).Yang bertanda tangan bukan pejabat yang berwenang sebagaimana sudahditentukan dalam Perka BPN No. 5/2012).Tanggal surat sengaja dibuat mundur 3 hari, karena tanggal pembuatantanggal 20 Desember 2013, sedangkan tanggal pada surat tersebut tanggal17 Desember
Yang bertanda tangan bukan pejabat yang berwenang sebagaimana sudahditentukan dalam Perka BPN No. 5/2012). Nomor surat maupun kode surat tidak tercatat dalam Register Surat Keluar,sehingga tidak bisa disebut sebagai surat resmi/dinas.c.
PelaksanaanBerdasarkan Pasal 49 Perpres No. 71/20012 Jo Pasal 1 Perka BPN No. 5/2012yang melaksanakan adalah Kepala Kantor Wilayah BPN selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah, dan sesuai Pasal 3 Perka BPN bisa didelegasikan kepadaKepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.d.
Surat Pernyataan Kebenaran Harga Ganti Untung/rugi tanggal 25Nopember 2013, yang ditanda tangani oleh MELLY LEONORASARLIM selaku Penjual/Pemilik Tanah.Kenyataannya proses pengadaan tanah sesuai ketentuan UU No. 2/2012 Jo PerpresNo.71/2012 Jo Perka BPN No. 5/2012 tidak dilaksanakan oleh IAIN dan dokumendokumen tersebut tidak sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam Perka BPNNo.5/2012.
10 — 0
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pyk dari Penggugat;
- Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan biaya perka kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh tahun anggaran 2024;
92 — 46
., sebagaimana dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 006/IST/PERKA/CATPIL-TB/I/2013 tertanggal 23 Januari 2013, putus karena perceraian;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat dalam register yang
mendengarkan pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Januari2019 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicinpada tanggal 28 Januari 2019 dalam register nomormengajukan gugatan sebagai berikut:e Bahwa pada tanggal 23 Januari 2013 telah tercatat perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat, yang telah dilangsungkan dihadapan pemukaagama Hindu pada tanggal 14 Desember 2012 berdasarkan Kutipan AktaPerkawinan Nomor O06/IST/PERKA
Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugatsebagaimana dimaksud dalam berdasarkan Kutipan Akta PerkawinanNomor 006/IST/PERKA/CATPILTB/I/2013 yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbutertanggal 23 Januari 2013;3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Tanah Bumbu untuk mencatat perceraian ini dalam registeruntuk itu;4.
oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SipilKabupaten Tanah Bumbu tertanggal 17012019, yang telah dibubuhimeterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidanganternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P1;Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6310082301130003 dengan KepalaKeluarga Tergugat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dandisesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai denganaslinya, selanjutnya diberi tanda P2;Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 006/IST/PERKA
diajukan olehPenggugat beralasan menurut hukum atau tidak;Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwaPenggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2012 telah melangsungkanperkawinan di hadapan pemuka agama Hindu bernama Pindita Resi Agni ManikB.V., yang kemudian pada tanggal 23 Januari 2013 dicatatkan di DinasKependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dengan KutipanAkta Perkawinan Nomor 006/IST/PERKA
Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;S Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telahberlangsung pada tanggal 14 Desember 2012 di hadapan pemuka agamaHindu bernama Pindita Resi Agni Manik B.V., sebagaimana dicatatkan diDinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu denganKutipan Akta Perkawinan Nomor 006/IST/PERKA/CATPILTB/I/2013tertanggal 23 Januari 2013, putus karena perceraian;4.
ANGGIAT A. DALIMUNTHE
Terdakwa:
MUHAMAD MUKMIN PUTRA Bin SUDIRMAN
21 — 12
Pidana Kurungan selama 3 (tiga) Hari Subsidair Kurungan atau denda Rp. 50.000, (lima PuluhRibu Rupiah)Barang bukti 1 (satu) Bungkus Minuman Tuak dalam plastik warna Putih yang sudah diminum 2 (dua) tablet Samcodinuntuk dimusnahkan.ongkos perka sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah)
ANGGIAT A. DALIMUNTHE
Terdakwa:
MUHAMAD YUSUF Bin ABDULLAH SANI
18 — 9
Pidana Kurungan selama 3 (tiga) Hari Subsidair Kurungan atau denda Rp. 50.000, (lima PuluhRibu Rupiah)Barang bukti 1 (satu) Bungkus Minuman Tuak dalam plastik warna Putih yang sudah diminum 2 (dua) tablet Samcodinuntuk dimusnahkan.ongkos perka sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah)
44 — 11
PUTUSAN
1.Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan tergugat;
2.Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamain yang telah disepakati di atas;
3.Membebankan kepqda kedua belah pihak untuk membayar biaya perka yang hingga perdamaian ini dibuat sejumlah Rp.395.000,- (tiga ratus sembilan puluh pima ribu rupiah)
153 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor3536/UN31/KEP/2016 tentang Penetapan Sanksi Pencantuman DalamDaftar Hitam Kepada Penyedia Atas Nama PT Biotek Graha DutaYang Ditetapkan di Tangerang Selatan Tanggal 4 Mei 2016;Bahwa penerbitan Objek Sengketa tersebut tidak dilakukan dengandasar pertimbangan yang benar dan prosedur penerbitan objeksengketa tersebut juga tidak sesuai mekanisme yang diatur dalamPasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kepala LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka
LKPP) No. 18Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/JasaPemerintah;Bahwa secara yuridis formal penerbitan objek sengketa yangdidasarkan pada rekomendasi APIPUT/SPI telah melewati batas waktuyang diatur dalam PerKa LKPP Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 11 ayatHalaman 6 dari 41 halaman.
Putusan Nomor 330 K/TUN/2017terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta petunjukteknisnya termasuk dalam hal ini mempunyai kKewenangan melakukanpemeriksaan dan memberikan rekomendasi dalam penetapan sanksipencantuman dalam daftar hitam sebagaimana diatur dalam PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahNomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP No. 18 Tahun 2014);7.
PerkaLKPP No. 18 Tahun 2014;Bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Perka LKPP No. 18 Tahun2014, Pemohon Kasasi melalui SPI/APIPUT menindaklanjuti dengancara melakukan pemeriksaan dan klarifikasi.
Pasal 17 (Perka LKPP No. 18 Tahun 2014) cukup jelasmenyebutkan, bahwa: Surat Keputusan Penetapan = sanksipencantuman dalam Daftar Hitam oleh PA/KPA tetap berlaku sejaktanggal penetapan walaupun jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat(1), pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) terlampaui;b.
ANGGIAT A. DALIMUNTHE
Terdakwa:
DEBI ARDIANSYAH Bin SUKLAN HARYADI
19 — 9
Pidana Kurungan selama 3 (tiga) Hari Subsidair Kurungan atau denda Rp. 50.000, (lima PuluhRibu Rupiah)Barang bukti 1 (satu) Bungkus Minuman Tuak dalam plastik warna Putih yang sudah diminum 2 (dua) tablet Samcodinuntuk dimusnahkan.ongkos perka sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah)
5 — 0
- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat ;
- Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor : 0353/Pdt.G/2018/PA.Pwd. dari register perkara ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp411000,00 ( empat ratus sebelas ribu ).
16 — 0
- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Rikat Pulung Kamaludin bin Widodo) terhadap Penggugat (Rizki Aprilia binti Purwanto);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perka ini sebesar Rp.795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
15 — 18
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Pyk dari Penggugat;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan biaya perka kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh tahun anggaran 2024;
ANGGIAT A. DALIMUNTHE
Terdakwa:
HARI AROMA JANGJAYA Bin IBNU HAJAR
22 — 9
Pidana Kurungan selama 3 (tiga) Hari Subsidair Kurungan atau denda Rp. 50.000, (lima PuluhRibu Rupiah)Barang bukti 1 (satu) Bungkus Minuman Tuak dalam plastik warna Putih yang sudah diminum 2 (dua) tablet Samcodinuntuk dimusnahkan.ongkos perka sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah)