Ditemukan 8668 data
79 — 11
Hal inisebagaimana di nyatakan dalam pasal 95 ayat 2 UU 13 tahun 2003tentang ketenaga kerjaan yang berbunyi : pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkanketerlambatan pembayaran upah, di kenakan denda sesuai denganpersentase tertentu dari upah pekerja / buruh.23.Bahwa yang di maksud dengan persentase tersebutdalam pasal 95 ayat2 UU No 13 Tahun2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan dalampasal 19 ayat 1 peraturan pemerintahn No 8 tahun 1981 tentangperlindungan upah yang berbunyi
148 — 39
Adapun konsekuensinya terhadappemenang lelang yang memberikan pekerjaan sesuai dengankepres 80 tahun 2003 adalah da kenakan sanksi berupadenda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam kontrak, sedangkan terhdap penerimapekerjaan / pelaksana pekerjaan tida ada disebutkandalam kepres, kecuali kalau pelaksanaannya tidak sesuaidengan kualitas maupun kuantitas, berarti telahmelanggar kontrak yang adaBahwasetahu Ahli khusus untuk paket pengadaan / pemasokanbarang / jasa berdasarkan
BOBI HARYANTO, SH. MH.
Terdakwa:
SURATMIN Bin SAN TAMIN Alm
200 — 78
Mandiri guna pembayaran PPN 10 % pekerjaan pengadaan meubelair , total pajak yang dibayarkan sebesar Rp1.759.091,00;
g. 1 lembar Surat Keterangan Bebas pemotongan dan atau Pemungutan PPH Pasal 22 bagi WP yang di kenakan PPh berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 Nomor: KET-00121/POTPUT-PP46/WPJ.32/ KP.0203/ 2015 Tanggal 15 Mei 2015 dengan nama wajib pajak CV.Bintang Selatan guna pembayaran PPN 10 % pada pekerjaan pengadaan Komputer PC & Printer, total pajak yang dibayarkan sebesar Rp. 361.000,00;
g. 1 lembar Surat Keterangan Bebas pemotongan dan atau Pemungutan PPH Pasal 22 bagi WP yang di kenakan PPh berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 Nomor : KET-00113/POTPUT-PP46/WPJ.32/KP.0203/2015 Tanggal 13 Mei 2015 dengan nama wajib pajak CV.
54 — 9
UMI KULSUM (Staf TeknisKegiatan Operasional Dinas Kesehatan), yangditerima setelah di potong pajak 15 %, potongantersebut di kenakan pada Pegawai Golongan IIIBahwa berdasarkan Surat Keputusan BupatiJember MZA Djalal No. 188.45/35/012/2006tanggal 2 Januari 2006, Pengguna anggaranKuasa Pengguna Anggaran, Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran dan Satuan Pemegang Kas( SPK ) mempunyai tugas untuk melaksanakanTata Usaha Keuangan dan Pertanggung jawabankeuangan berdasarkan peraturan Perundangundangan yang berlaku.Bahwa
89 — 21
jawabkan secara hukum ;Menimbang, bahwa secara yuridis pengertian Setiap Orang didalamunsur tindak pidana korupsi adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatanya, pengertian Setiap Orangberdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat (8) UndangUndang Nomor : 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001, meliputi perorangan maupun badan hukumdan/atau korporasi yang telah termaksud dalam subyek tindak pidanakorupsi yang dapat di kenakan
MOEHARGUNG ALSONTA, SH
Terdakwa:
ITO MUKHTAR Alias PAK AGUNG Bin MUKHTAR
108 — 246
milyar empat puluhjuta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah empatpuluh delapan sen);Menimbang, bahwa pada tahap penyidikan atas permintaan Saksi lbnuZiadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK Terdakwa telahmengembalikan atau menitipkan uang sebanyak Rp1.076.088.000,00 (satumilyar tujuh puluh enam juta delapan puluh delapan ribu rupiah), oleh karenanyamenurut Majelis Hakim uang tersebut harus digunakan untuk membayar pidanatambahan pembayaran uang pengganti yang di kenakan
240 — 94
Indonesia merdeka pada tahun 1951Indonesian Perpording itu digantikan dengan undangundang No. 14 tahun1951 istilahnya pajak atas hasil bumi tahun 1965 kemudian ada perubahan laginama pajaknya itu IPEDA (luran Pembangunan Daerah) bahkan ada lagiIREDA (luran Rehabilitasi Daerah) itu tahun 1965 kemudian tahun 1985 adaUndangundang No. 12 tahun 1985 yang kemdian di ganti dengan istilah PajakBumi dan Bangunan nah bedanya kalau Perpording Indonesia dan Pajak HasilBumi itu dikenakan kepada Pemilik tanah jadi kenakan
75 — 14
kerugian daerah dalam ketentuan Pasal 1 angka 62 PP Nomor 58Tahun 2005 nampaknya mengambil alih dari rumusan pengertian Keuangan Negara/Daerah dalam ketentuan Pasal 1 angkab UU No.1 tahun 2004 ;Kemudian dalam Pasal 59 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004 ditentukan bahwasetiap kerugian Negara/ daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum ataukelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat kenakan
79 — 45
dibuktikandipersidangan;e Bahwa ahli menerangkan sangat memberikan apresiasi kepada Kajatiyang saat ini melakukan proses hukum kepada terdakwa;e Bahwa ahli menerangkan sudah beberapa kali diminta sebagai abhlidalampersidangan namun ahli tidak dapat menunjukan kurikulum vitaepada saat persidangan;e Bahwa ahli menerangkan jika pelaksanaan surat perintah tidak sesuaidengan perintah yang tertuang dalam surat perintah, maka terjadinyapelanggaran terhadap surat perintah, jika hanya terjadi pelangaranadministrasi maka di kenakan
76 — 136
Bahwa saksi sudah dibuat dan ditandatangani antara Panitia dengan masingmasing Penyedia barang/ jasa pada tanggal 19 Agustus 2011, dan tujuan daripenandatanganan fakta integritas tersebut adalah agar tidak terjadinya KKNPutusan Nomor 15/Pid.Sus/ Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 30 dari 158antara PPK/Pengguna Anggaran, Panitia pengadaan dengan penyediabarang/jasa dan apabila terjadi maka bersedia di kenakan sanksi administrasi,moral, dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
71 — 31
Riau adalah kami semua (seluruh awak kapal), karena masing masing memiliki pekerjaan yang apabila ditinggalkan maka pekerjaanseperti itu tidak akan berjalan;Bahwa Terdakwa mengaku salah atas perbuatan yang dilakukan danbersedia di kenakan sanksi Ssesuai peraturan yang berlaku. Terdakwa tahudan sadar bahwa sebenarnya pekerjaan ini salah, yaitu menyelundupkanrokok (Hasil Tembakau / HT) tanpa dokumendokumen yang sah, hanyasaja karenaia butuh uang, maka pekerjaan itu tetap ia lakukan;7.
134 — 93
pembuatan Sumur Gali Sebanyak 30 Unit Di Kel.Wasolangka, namun saksi tidak tahu tahu persis berapa unit SumurBaru dan berapa unit Pula Sumur Yang Di Rehab;Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak Turun Langsung diLapangan;Bahwa benar ratarata kedalaman Sumur yang di Buat Di Kel.Wasolangka Yaitu Berkisar Antara 7 m Sampai Dengan 12 m;Bahwa benar Biaya Oprasional UPK 2% Dari Total Anggaran DanUntuk Biaya Oprasional TPK 3% Dari Total Anggaran, Serta dalamHal Pengelolaan Dana Bantuan PNPMMP Tidak Di Kenakan
170 — 144
saksi tidak tahu tahu persis berapa unit SumurBaru dan berapa unit Pula Sumur Yang Di Rehab;Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak Turun Langsung diLapangan;Bahwa benar ratarata kedalaman Sumur yang di Buat Di Kel.Wasolangka Yaitu Berkisar Antara 7 m Sampai Dengan 12 m;Halaman 48 dari 142, Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2018/PN.kdiBahwa benar Biaya Oprasional UPK 2% Dari Total Anggaran DanUntuk Biaya Oprasional TPK 3% Dari Total Anggaran, Serta dalamHal Pengelolaan Dana Bantuan PNPMMP Tidak Di Kenakan
69 — 19
Kasubbag RTPNEMAN SITEPU S.Sos MAP untuk diserahkan saja kepada rekanan namundijawab ini kan lebih baik kita kerjakan sendiri, untuk apa memperkaya oranglain dan ianya mengatakan semuanya tetap kita kenakan, tidak akan adayang Fiktif, namun terdakwa tidak berdaya sebagai Kepala Bagian apabila tidakturut menyetujui, maka ia dilaporkan kepada Kepala Biro Umum Setda Provsudan akan dimarahi, sehingga terdakwa berkesimpulan asal tidak Fiktifkenakanlah.v Benar terdakwa mengetahui NEMAN SITEPU, S.Sos MAP
Terbanding/Terdakwa : Drs. ENOS YANSEN AKASIAN
107 — 39
Terdakwa di kenakan uang pengganti sebesar uang yang dikorupsi. Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, menurut Hakim AnggotaIl TIPIKOR pada PT Ambon atas terdakwa Drs.
196 — 41
selama 5 (lima) hari dengan rincian 1/1000 dari sisa kontrak yangbelum dikerjakan yaitu nilai barang untuk ESWL dan juga UPS dimanatotal denda yang dikenakan adalah sebesar Rp. 20.200.000, (dua puluhjuta dua ratus ribu rupiah).Bahwa untuk barang power suite tersebut tidak dikenakan denda karenapada saat tanggal 19 Desember 2014 sudah dibawa alat power suitetersebut tapi karena bukan pasangannya maka ditukar saja dan saksianggap hal tersebut bukan alasan keterlambatan pekerjaan sehinggatidak saksi kenakan
dalam hal ini sepanjang lembaga penjaminnya mengeluarkanjaminan nya dan dituliskan tanggal berlakunya maka boleh saja;Bahwa yang dihitung adalah masa waktu pelaksanaan pekerjaansebagaimana yang tertuang di dalam SPMK No: 067/SPMK/ALKESAPBN/RSUD/XV/2014 yaitu masa pekerjaan 15 Nopember 2014 sampaidengan 14 Desember 2014.Bahwa untuk pekerjaan ini SPPBJ ditanda tangani bersamaan dengankontrak dan karena pekerjaan ini menggunakan anggaran tahun 2014.Bahwa barang yang terlambat dan untuk hal itu saksi kenakan
67 — 13
UMI KULSUM (Staf Teknis KegiatanOperasional Dinas Kesehatan), yang diterima setelah di potong pajak 15 %, potongantersebut di kenakan pada Pegawai Golongan III ke atas.; Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jember MZA Djalal No.188.45/35/012/2006 tanggal 2 Januari 2006, Pengguna anggaran Kuasa PenggunaAnggaran, Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran dan Satuan Pemegang Kas ( SPK )mempunyai tugas untuk melaksanakan Tata Usaha Keuangan dan Pertanggungjawaban keuangan berdasarkan peraturan Perundangundangan
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
990 — 1766
Danbertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apayang kamu kenakan;Bahwa melalui Gugatan ini Penggugat yakin keadilan masih bisaditegakan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan asasPersamaan Di Depan Hukum;PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHANEGARABahwa mengingat sifat penting dan urgensi dari Surat Keputusan Tergugatyang memiliki akibat langsung terhadap Penggugat, maka terdapat keadaanyang mendesak yang secara langsung berakibat terhadap kepentinganPenggugat
143 — 53
Unggul Genset yang berasal dari luarnegeri di kenakan Pajak PPN sebesar 10% dan yang dibebankan/ membayarpajak 10% tersebut adalah Konsume, sedangkan PT. Unggul Genset dikenakan pajak 10% pembelian barang dari PT. Teknik Unggul Listrindokemudian cara pembayaran pajak tersebut yaitu Konsumen membayar pajak10 % sesuai dengan harga barang yang di beli.Bahwa harga yang dikeluarkan oleh PT. Teknik unggul listrindo untuk 1 unitGenset 650 KVA dari PT.
38 — 8
senilai Rp. 100.000.000, harussepengetahuan Dewan Pengawas, memberikan saran dan pemikiran ;Bahwa saksi mengetahui permasalahan di BPR Tapin Tengah adanya kebijakanpemberian kredit dibawah Rp. 25.000.000, kewenangan dari Direktur Operasionalyaitu di akhir tahun 2012 ada nasabah showroom motor yang pinjam kredit lewatBPR Tapin Tengah akan mengambil jaminan pinjaman, tetapi nasabah tersebuttidak bisa mengambil BPKB karena berdasarkan data base BPR Tapin belumlunas ;Bahwa suku bunga yang seharusnya di kenakan