;Il Dasar gugatan (posita);A Duduk Perkara (Alasan Gugatan)Bahwa pada tanggal 2 Juni 2014, TERGUGAT melalui Pokja Jasa Konstruksi BidangBina Marga Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah KabupatenLabuhanbatu Utara (Selajutntnya disebut Pokja ULP) mengumumkan pelelanganpekerjaan Peningkatan jalan jurusan Gunting Saga Teluk Binjai Kec.

ULP tidak adamempersyaratkan klasifikasi SBU (Sertifikat Badan Usaha) sebagaimanadisebutkan TERGUGAT melalui Pokja ULP dalam alasan menggugurkanPENGGUGAT ;Bahwa dengan ditambahnya persyaratan klasifikasi SBU setelah batas akhirpemasukan dokumen penawaran, TERGUGAT melalui Pokja ULP telahmelakukan tindakan Post Bidding dan melanggar pasal 79 ayat 2 Perpres RINomor 54 Tahun 2010 yaitu disebutkan ;Dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasadilarang melakukan tindakan post

yang dipergunakan;ff) keteranganketerangan lain yang dianggap perlu mengenai halikhwal pelaksanaan pelelangan ;Serta Dokumen lelang Nomor: 02.1/Pokja Konstruksi/BM/ULP/LBU/2014 (BuktiP2) BAB III nomor 29.8 yaitu disebutkanNomor 29.8 Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara HasilPelelangan (BAHP) yang paling sedikit memuat:d.

Penggugat tidak mempunyaiKepentingan hukumatasObjek Sengketa.15 Bahwa berdasarkan dalil dan alasan gugatan Penggugat telihat dengan jelas, bahwakepentingan hukum Penggugat sebenarnya adalah kepada POKJA Jasa KontruksiBidang Bina Marga Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa PemerintahKabupaten Labuhanbatu Utara (POKJA ULP) ;16 Bahwa akan tetapi Penggugat sama sekali tidak menarik POKJA ULP sebagai paraPihak dalam perkara aquo, pada hal sebenarnya menurut Penggugat POKJA ULPtelah melakukan Pengumuman

TERGUGAT melalui Pokja Jasa Kontruksi Bidang Bina Marga UnitLayanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Labuhanbatu Utara... dst ;22 Bahwa antara Tergugat (Ic.

MENGADILIDalam Penundaan- Menolak permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 04 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampirannya. ------------------------------------Dalam Eksepsi- Menyatakan eksepsi-eksepsi

KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PAPUA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROPINSI PAPUA (Tergugat)2. YOSEPH HENDRIKUS BINTARA (KETUA POKJA IRIGASI DAN RAWA MERAUKE) (Tergugat II Intervensi)

Bahwa atas Surat Keputusan Tergugat Nomor : 08/KPTS/ULP/2015,tanggal 18 Februari 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja)Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP,berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor: 08/KPTS/ULP/2015, tanggal 18 Februari 2015 tersebut, namun kemudian Tergugatmengeluarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 15/KPTS/ULP/2015,tanggal 4 Mei 2015, tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) BidangSumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015

Nomor: 15/KPTS/ULP/2015,tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja)Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015,berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor :15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, dan telah menimbulkanakibat hukum bagi Penggugat yang tidak lagi dapat menjalankantugas dan kewajibannya sebagai Ketua Pokja PAT (KelompokKerja Pendayagunaan Air Tanah) Merauke, Tahun Anggaran 2015APBN P, yang kemudian Tergugat telah menyerahkan kepadaYoseph H.

Pengadaan (ULP) Papua Nomor : 08/KPTS/ULP/2015, TentangPenetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air ProvinsiPapua Tahun Anggaran 2015 APBNP, tanggal 18 Februari 2015, yangdalam Surat Keputusan tersebut Susunan Kelompok Kerja (Pokja)selengkapnya sebagai berikut : Kelompok Kerja (Pokja) Tahun Anggaran 2015 Snvt Pjpa Papua ProvinsiPapua Merauke Balai Wilayah Sungai Papua; b.

2015 untuk POKJA kegiatanAPBN Murni TA. 2015, dengan perkataan lain POKJA yang susunanpersonalia yang berjumlah 5 (lima) orang tidak mempunyai kKewenanganuntuk kegiatan APBNP Perubahan Tahun Anggaran 2015, danseharusnya adalah tugas dan tanggung jawab Penggugat selaku KetuaPOKJA sesuai Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)Papua Nomor : 08/KPTS/ULP/2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja(Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015APBNP, tanggal 18 Februari 2015;

Tergugat selaku pejabat tata usaha negara malah menerbitkanSurat Keputusan Tergugat Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber DayaAir Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran SuratKeputusan Kepala ULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei2015, untuk memberhentikan Penggugat sebagai Ketua POKJA RawaMerauke dan kemudian digantikan oleh Kelompok Kerja (Pokja) APBN murni, yaitu : 1.

Penggugat:
CV REZEKI PUTIH dalam hal ini diwakili oleh E HILMAN
Tergugat:
POKJA ULP PENGADAAN BAHAN MAKANAN TAHANAN NARAPIDANA RUTAN KLAS II B PEKANBARU

Bahwa Tergugat selaku POKJA ULP Pengadaan Bahan Makanan Napi/Tahanan pada RUTAN KLAS II B PEKANBARUTahun Anggaran 2018, berkedudukan jalan Sialang Bungkuk, KotaPekanbaruProvinsi Riau, berwenang untuk mengeluarkanPenetapan Pemenang Tentang Pengadaan Bahan Makanan Napi/Tahanan pada RUTAN KLAS II B PEKANBARU Tahun Anggaran2018 di wilayah kerjanya, sesuai dengan peraturan perundangundangan, yaitu : PERATURAN PRESIDEN Nomor 54 Tahun 2010TentangPengadaan Barang/ Jasa Pemerintah PELIMPAHANWEWENANG PEMBERIAN

Dan telah memenuhipersyaratan sebagai anggota POKJA/ULP sebagaimana yang tertuangdalam Perpres No.54 Tahun 2010 pasal 17 point 1 huruf a,b,c,d,e, fdan point 2 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j. Maka berdasarkan hal ini gugatanPenggugat tidak beralasan dan sangat adil jika Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatanPenggugat.Permohonan Penangguhan Pelaksanaan.1.

Halaman 46 dari 65 Halamantersebut diatas; Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa a quo adalahKeputusan Kelompok Kerja ULP Pengadaan Bahan Makanan NAPI/TahananPada Rutan Kelas Il BPekanbaru TA. 2018, Nomor: 219/ ULP/ Kanwil.

Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikansanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapanpemenang kepada pokja ULP dalam waktu yang telah ditetapkandengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan dapatditembuskan secara offline (diluar aplikasi SPSE) kepada PPK,PA/KPA dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP.33.2. Sanggahan diajukan peserta apabila terjadi penyimpangan prosedurmeliputi : a.

Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.33.5. sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalam hal :a). Sanggahan disampaikan tidak melalui aplikasi SPSE (offline),kecuali dalam keadaan kahar atau gangguan teknis.b). Sanggahan diajukan bukan kepada Pokja ULP; atau.c). Sanggahan disampaikan diluar masa sanggah.

Pembanding/Penggugat : CV REZEKI PUTIH dalam hal ini diwakili oleh E HILMAN
Terbanding/Tergugat : POKJA ULP PENGADAAN BAHAN MAKANAN TAHANAN NARAPIDANA RUTAN KLAS II B PEKANBARU

PANGARIBUAN, S.H.2.ZULFIKRI, S.H.3.ROBI MARDIKO, S.H.Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukumdan Mediator ROLAND L PANGARIBUAN, S.H.Beralamat di Jalan Rajawali No. 55 A KelurahanKampung Melayu, Kecamatan Suka Jadi KotaPekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 5 Januari 2018, untuk selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT /PEMBANDING;Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 152/B/2018/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/KIMMELAWAN:POKJA ULP

Bahwa dalil Penggugat angka 2 (dua) tidak perlu dipertimbangkan karenaObyek Gugatan a quo ditujukan untuk membatalkan hasil kerja dari unitorganisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang danjasa di Daerah yakni Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pokja ULP, sehinggaadalah benar jika Surat Pembatalan ditujukan kepada ULP dengan tembusankepada Pokja ULP;=4.

Lembata dengan Pokja ULP dan PejabatPemerintah kab.

penawaran, dan sanggahan tersebuttelah ditanggapi oleh Pokja ULP yang menyatakan sanggahan tidak benar dantidak beralasan hukum.

Namun, yang bisa membuka aplikasitersebut hanyalah Pokja ULP dan/atau atas izin Layanan PengadaanSecara Elektronik (LPSE); Pokja ULP pernah melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Lembata berkaitan dengan pelaksanaan lelang, danbersamasama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembatakoordinasi dilanjutkan sampai ke Bupati Lembata.

,dokumen hasil evaluasi dan chek list hasil pembuktian kualifikasi telahditandatangani oleh 2 (dua) dari anggota Pokja ULP, yang dalam sistem kerjaPokja ULP hal tersebut membuktikan dokumen sah secara hukum.

KETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) VIII UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO sebagai TERGUGAT II; sebagai PARA TERGUGAT;

mengeluarkan penetapan) sementara pada Dokumen Pengadaandicantumkan dalam salah satu klusul bahwa : sanggahan ditujukankepada POKJA/ULP.

Dan oleh karenaterjadinya beberapa penyimpangan yang substansial atas prosedurpelelangan dan indikasi KKN, maka Para Penggugat dan beberapa rekananlainnya mengajukan sanggahan;;Artinya jika sanggahan ditujukan kepada ULP, maka Pokja atau ULPmenolak dengan alasan tidak sesuait Dokumen Pengadaan, sementaraapabila ditujukan kepada POKJA/ULP disalahkan karena tidak sesuaiPerpres Nomor 54 Tahun 2010, jadi kepada siapapun sanggahan ditujukanakan ....ke halaman 11 dari 51 halamanakan ditolak.

Kepala ULP harus bersertifikat.

Sedangkan mengenai dasarhukum yang dimaksud Para Penggugat sebagaimana dikutip didalam Pasal 15 ayat (5) UndangUndang Nomor 18 Tahun1999 tentang Jasa Konstruksi adalah tidak relevan dengantugas Kepala ULP. Sedangkan mengenai Pasal 17 ayat (1)huruf f yang harus bersertifikat adalah anggota Pokja ULP,bukan Kepala ULP. Sedangkan Anggota POKJA VIIseluruhnya telah bersertifikat.

Alasannya bahwa, berdasarkan Pasal 15 ayat (1):Pemilihan penyedia barang/jasa dalam ULP dilakukan oleh KelompokKerja.Pasal 80 :1 ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihanPenyedia Barang/Jasa.2 ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihanPenyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi.Sedangkan yang dimaksud ULP sebagaimana dimaksud ayat (1) danayat (2) tersebut diatas adalah POKJA VIII.Kemudian berdasarkan Standar Dokumen Lelang yang diterbitkan

OKU;e Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor :20.919401 / Pokja IV. Barang / XI / 2015, tanggal 05 Desember2015. Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi;e Fotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor :20.919401/Pokja IV.Barang / XI / 2015, tanggal 07 Desember2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

Tembulun SSJunyor, tanopa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani olehPokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor :18.919401 / Pokja N.Barang / XIl / 2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang / XIl /2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab.

Pokja IV ULP Kab.OKU.;51. 1(satu) lembar legalisir surat Nomor : 021.1/PPKPMD/XXXV/2015tanggal 14 Desember 2015 tentang laporan hasil evaluasi ulangsementara dari Kepala BPMPD Kab.OKU selaku PA/PPK kepadaKetua Pokja IV ULP Kab.OKU.

PUT. 5/Pid.SusTPK/2017/PT.PLG40.Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang / XI /2015, tanggal 01 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU ;Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor :20.919401 / Pokja IV. Barang / XI / 2015, tanggal 05 Desember2015.

Tembulun SSJunyor, tanoa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani olehPokja IV ULP Kab. OKU ;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor :18.919401 / Pokja IV.Barang / XII / 2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU ;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang / XIl /2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU ;Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab.

Suhadiwinata, S.Sos Ketua Pokja Pengadaan Barang3. Sabariah S., SH Sekretaris Pokja PengadaanBarang4. Arfian, SE, Ak., MM Anggota Pokja PengadaanBarang 5. Purnama Raya Siregar, Anggota Pokja PengadaanS.Sos Barang 6. Heppiani Dahlia, SE, M.Si Anggota Pokja PengadaanBarang Bahwa Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si selaku Kepala ULP mempunyai tugaspokok dan kewenangan meliputi :a. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP;b.

keputusan yang ditetapkan berdasarkan suaraterbanyak;Ayat (3)Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksudpada Ayat (1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP;Ayat (4)Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi PejabatPengadaan di luar ULP;3.1.5.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 Peraturan KepalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, bahwa hubunganantara Kepala ULP dengan Pokja ULP dalam teknis pelaksanaanpengadaan barang/jasa hanyalah sebatas pelaporan, yakni :1) Pokja menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepadaPPK melalui Kepala ULP;2)Pokja membuat laporan mengenai proses danhasilPengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP;3) Pokja memberikan data dan informasi kepada

Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada = Ayat(1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP, sehinggadengan demikian, alibi saya selaku Terdakwa bahwa KepalaULP tidak dapat mencampuri kinerja Pokja adalahberdasarkan hukum,3.3.

., selaku Ketua Pokja ULP Kota Binjai Tahun Anggaran 2012;4.

AlbaPerkasa kepada POKJA 2 ULP/UKPBJ Kabupaten Poso ;Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN PsoBahwa masalah CV. Alba adalah POKJA 2 ULP/UKPBJ Kabupaten Posotelah membatalkan CV.

2 ULP/UKPBJ KabupatenPoso ; Bahwa jumlah anggota POKJA 2 ULP/UKPBJ Kabupaten Poso 5 (lima)orang dengan formasi 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 3(tiga) orang anggota; Bahwa POKJA 2 ULP/UKPBJ Kabupaten Poso yang menangani lelangelektronik pembangunan dermaga desa wisata Kel.

lelang, namun harus lulus dalam tahapanberikutnya;Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN PsoSaksi: BARITA NATANAEL SIRAIT, S.TBahwa saksi menjabat sebagai Anggota POKJA 2 ULP/UKPBJ KabupatenPoso ;Bahwa jumlah anggota POKJA 2 ULP/UKPBJ Kabupaten Poso 5 (lima)orang dengan formasi 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 3(tiga) orang anggota;Bahwa POKJA 2 ULP/UKPBJ Kabupaten Poso yang menangani lelangelektronik pembangunan dermaga desa wisata Kel.

serta bersesuaian denganrekaman video yang diperlinatkan didepan persidangan mengenai pelaksanaanpembuktian kualifikasi;Menimbang,bahwa keberatan atas keputusan pokja 2 ULP/UKPBJ yangtelah membatalkan lelang/tender oleh karena penggugat tidak memenuhipersyaratan yang telah ditentukan selanjutnya penggugat mengajukansanggahan kepada Pokja 2 ULP/UKPBuJ, atas sanggahan tersebut telahdijawab oleh pokja 2 ULP/UKPBJ dalam jawaban sanggahan kode tender :1397586 tertanggal 3 Juni 2019 yang berisi pada pokoknya

Madale Poso kota utara kab.Poso adalah tidak tepat oleh karena kedudukan kepanitian Pokja 2 ULP/Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN PsoUKPBJ dalam mengambil keputusan bersifat kolektif kolegial atau bukan hanyakeputusan ditentukan ketua Pokja 2 ULP/UPKBJ in casu Albar Amir, S.T,sesuai keterangan saksi Abdi Dermawan, S.T, dan Barita Natanael Sirait, S.Tdan bukti surat diberi tanda T.1 dan P.12 melainkan harus disetujui/ditentukanoleh seluruh kepanitian Pokja 2 ULP/UKPBJ

Bahwa sanggahan tersebut berdasarkan Pasal 81 ayat (3)Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahankedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 TentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, harus dijawab oleh PokjaULP dan Pokja ULP 289 Pengadaan Alat ULP Provinsi Banten,telah menyampaikan jawaban sanggahan kepada Penggugattertanggal 18 agustus 2014 dengan nomor surat 027/2521099/JWBSGH.1/POKJA.289ULP/2014 perihal jawaban sanggahan ;.

No. 85/PDT/2015/PT.BTN2020Apabila Pokja ULP akan mengunggah(apload) file adendum dokumenpengadaan kurang dari 2 (dua) harisebelum batas akhir pemasukanpenawaran, maka Pokja ULP wajibmengundurkan batas akhir pemasukanpenawaran ;11.7 Peserta dapat mengunduh (download)adendum dokumen pengadaan yangdiunggah (upload) Pokja ULP padaaplikasi SPSE (apabila ada) ;.

ULP 289 Pengadaan Alat ULP Provinsi Banten dibentukberdasarkan surat perintah tugas nomor 8:00/289Ekbang.ULP/2014 tertanggal 12 Juni 2004, dengan susunan Sdr.Encu Mulyanudin,SE sebagai Ketua Pokja, Mas IrmanSudianto,ST sebagai Sekretaris Pokja dan Rahmat Hidayat, ST,sebagai anggota, untuk melaksanakan tugas proses pengadaanbarang/jasa untuk pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Mata ;2) Kemudian oleh Pokja ULP 289 Pengadaan Alat ULP ProvinsiBanten untuk pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran MataHal.

(empat milyar empat ratus sembilan puluh juta delapanratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;7) Kemudian Pokja ULP 289 Pengadaan Alat ULP Provinsi Bantenuntuk pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Mata melakukankegiatan Evaluasi Kualifikasi dan hasilnya perusahaan yang ikutpadaEvaluasi Harga, kesemuanya (4 Perusahaan) luluskualifikasi ;8) Kemudian Pokja ULP 289 Pengadaan Alat ULP Provinsi Bantenuntuk pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Mata melakukanKesimpulan dari evaluasi yang dilakukan adalah sebagai

Total Cakra Alam dengan harga Penawaran sebesarRp.4.490.848.000,00, (empat milyar empat ratus sembilanpuluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)339)dengan hasil calon pemenang cadangan 3 (tiga) yangdiundang pembuktian kualifikasi ;Tahapan tahapan yang dilakukan Pokja ULP 289 PengadaanAlat ULP Provinsi Banten untuk pekerjaan Pengadaan AlatKedokteran Mata hasilnya dituangkan dalam Berita AcaraEvaluasi Penawaran, Nomor 027/2521099/BAEP/POKJA 289/ULP/2014 yang dilaksanakan pada tanggal

B PRODUCTION, tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU; Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 18.919401/Pokja IV.Barang/IX/2015, tanggal 01 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU; Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor : 19.919401/Pokja IV.Barang/XI/2015, tanggal 01 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

OKU; Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor : 20.919401/Pokja IV. Barang/XI/2015, tanggal 05 Desember 2015. Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi; Fotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 20.919401/Pokja IV.Barang/XI/2015, tanggal 07 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

OKU; Fotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 20.919401/Pokja IV.Barang/XII/2015, tanggal 07 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

Tembulun SS Junyor, tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU; Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 18.919401/Pokja IV.Barang/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU; Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 19.919401/Pokja IV.Barang/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

OKU; Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor : 20.919401/Pokja IV. Barang/XI/2015, tanggal 12 Desember 2015. Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi; Fotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 20.919401/Pokja IV.Barang/XI/2015, tanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

Tembulun SS Junyor, tanpa tanggalDesember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.OKUFotocofy legalisir lembar Koreksi Aritmatik CV. BPRODUCTION, tanpa tanggal Desember 2015 yangditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor: 18.919401/Pokja IV.Barang/IX/2015, tanggal 01 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang/XV2015, tanggal O01 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor :20.919401/Pokja IN. Barang/XV/2015, tanggal 05 Desember2015. Perihal Undangan Pembuktian KualifikasiFotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor :20.919401/Pokja IV.Barang/XV2015, tanggal 07 Desember 2015yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

;Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 Pokja IV ULP mengirimkansurat dengan nomor surat : 22.A/Pokja IV.

Ketidaksesuaiandimaksud antara lain sebagai berikut :1) Pokja ULP membolehkan CV.

Tembulun SSJunyor, tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani olehPokja VV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor :18.919401/Pokja IV.Barang/XIV2015, tanggal 14 Desember 2015,yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang/XI/2015, tanggal 14 Desember 2015,yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab.

Royal GensaAsih sebagai pemenang I sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor11/BAHP/POKJA XXI/ULP/APBDBATAM/I/2014, tanggal 23 Januari4 Bahwa pada tanggal 24 Januari 2014, Tergugat menerbitkan Surat KeputusanNomor : 11/PENGPEM/POKJA XXI/ULP/APBDBATAM/I/ 2014 tentangpengumuman pemenang pelelangan paket pekerjaan pembayaranpengangkutan sampah Kota Batam kepada PT.

Royal Gensa Asih sebagai pemenang I sesuaidengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor :11/BAHP/POKJA XXI/ULP/APBDBATAM/I/2014 tanggal 23 januari2014.3 Bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 Tergugat menerbitkansurat keputusan Nomor : 11/PENGPEM/POKJA XXI/ULP/APBDBTM/I/2014 Tentang Pengumuman PemenangPelelangan Pekerjaan Pembayaran Pengangkutan Sampah KotaBatam kepada PT.

Berita Acara Klarifikasi Penawaran Nomor: 11/BAKLAR/POKJA XXI/ULP/APBDBTM/I/2014, tanggal 22 Januari 2014;3 BuktiT3: Foto Copy Berita Acara Klarifikasi Lapangan Nomor : 11/BAKLAR.LAP/POKJA XXI/ULP/APBDBTM/1/2014, tanggal 22 Januari 2014 ;4 BuktiT4 : Foto Copy Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor :11/BAEVKUA/POKJA XXI/ULP/APBDBTM/1/2014, tanggal 22 Januari2014 ;Halaman 41 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUNTPI10111213Bukti T5: Foto Copy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 11/BAHP/POKJA

XXI/ULP/APBDBTM/I/2014, tanggal 23 Januari 2014 ;BuktiT6: Foto Copy Penetapan Pemenang Nomor : 11/PENPEM/POKJA XXI/ULP/APBDBTM/I/2014, tanggal 24 Januari 2014 ;BuktiT7 : Foto Copy Pengumuman Pemenang Nomor : 1 1/PENGPEM/POKJA XXI/ULP/APBDBTM/I/2014, tanggal 24 Januari 2014 ;Bukti T 8: Foto Copy Sanggahan Penetapan Pemenang oleh PT.

BungaPermata Nomor :0106/BPSGH/I/2014, tanggal 27 Januari 2014;BuktiT9: Foto Copy Jawaban Sanggahan dikeluarkan oleh Panitia PokjaULP Pemerintahan Kota Nomor :11/SGH/Pokja 121/ULP/APBDBTM/1/2014,tanggal 30 Januari 2014 ;BuktiT10 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Habis Masa SanggahanBanding dikeluarkan oleh Panitia Pokja ULP Pemerintahan Kota Nomor :11/HMS/Pokja XXI/ULP/APBDBTM/I//2014, tanggal 07 Februari 2014;BuktiT11 : Foto Copy Surat Penyampaian Hasil Pelelangan UmumNomor 11/POKJA XXIPHPU/II/2014

Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;6. 1 (satu) bundel photocopy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Nomor : Keu.900 / DINKES / 87 / II / 2013 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Fisik, Staf Pengelola Keuangan Dan Staf Pengelola Proyek Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 ;7. 1 (satu) bundel photocopy Surat Tugas Pokja

ULP dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor : ULP.050/01/IV/2013 tanggal 05 April 2013;8. 1 (satu) buku photocopy Dokumen Hasil Pelelangan Untuk Pekerjaan Pengadaan Barang oleh Kelompok Kerja Pekerjaan Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;9. 1 (satu) buku asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tanggal 29 oktober 2013; 10. 1 (satu) buku asli Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Bahan

Jehova Rafa.Bahwa Pokja ULP melakukan evaluasi kualifikasi terhadap penawaran dari PT.Elfisk Boram Farma Jaya dan PT.

TRI SAPTAJAYA;112Bahwa barang habis pakai selain daripada ABOCATH tidak dilakukan klarifikasiharga timpang oleh POKJA ULP;Bahwa btidak ada dibuat Berita Acara Klarifikasi oleh POKJA ULP;Bahwa pada tahun 2013 saksi selain menjadi POKJA ULP untuk pengadaanbahan habis pakai dan reagentia juga menjadi POKJA ULP untuk pengadaancold chine dan Vaksin Anti Rabies dimana yang menjadi PPK juga sama yaitudr. PHILIPUS MANTUR dan yang menjadi pemenang juga satu yaitu PT.JEHOVAH RAFA yang direkturnya dr.

JEHOVAH RAFA dibawah pada nilaiHPS;Bahwa yang membuat persyaratanpersyaratan lelang adalah terdakwa;Bahwa barang habis pakai selain daripada ABOCATH tidak dilakukanklarifikasi harga timpang oleh POKJA ULP;Bahwa tidak ada dibuat Berita Acara Klarifikasi oleh POKJA ULP;Bahwa pada tahun 2013 terdakwa selain menjadi POKJA ULP untukpengadaan bahan habis pakai dan reagentia juga menjadi POKJA ULPuntuk pengadaan cold chine dan Vaksin Anti Rabies dimana yang menjadiPPK juga sama yaitu dr.

;10.Bahwa Pada Hari Jumat, tanggal 27 September 2013, atas nama Pokja ULP,11NoTerdakwa KASMIR GON, ST.

ULP Pengadaan Bahan pakai HabisDan Reagentia Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten ManggaraiTimur tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkansecara bersamasama dengan orang lain yaitu saksi SULPISIUS GALMIN, A.Md.Kep., sebagai Sekretaris POKJA ULP, Anggota POKJA ULP, dr.

3 Oktober 2011 tentangPelaksanaan Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi serta Kualifikasi PenyediaJasa Konstruksi, bahwa dapat dibentuk POKJA PBJ 2012 (pelelangan dini) makadibuat Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber DayaAir Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum selakuUnit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor 6041/KPTSLa/2011 tentang PerubahanLampiran Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/ Jasa SatkerKepala Pusat Penelitian dan Pengembangan

) Nomor 11/KPTS/La/2012 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA)Pengadaan Barang/ Jasa Satker Kepala Pusat Penelitian danPengembangan Sumber Daya Air Badan Penelitian danPengembangan Kementerian Pekerjaan Umum; 2 Adapun pertimbangan pergantian kedudukan Penggugatdalam Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian danPengembangan Sumber Daya Air Badan Penelitian danPengembangan Kementerian Pekerjaan Umum selaku UnitLayanan Pengadaan (ULP) Nomor 11/KPTS/La/2012 tentangPenetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan

) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umumberkaitan dengan ketentuan Kepala Badan Litbang bahwa untukSatker diluar kampus Jakarta bertindak selaku ULP).

) Dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum pada Diktum memutuskan Angka 4Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor 24/G/2012/PTUNBDG(empat ) mengenai Tugas Pokok dan Wewenang ULPmeliputi;a Kepala ULP mempunyai tugas:I Dst.....3 Membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja serta staf pendukung ULP;Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim mencermati Keputusan yang menjadiObyek Sengketa (Objectum Litis) ditanda tangani oleh Kepala Pusat Penelitian DanPengembangan Sumber daya Air selaku ( ULP ) Unit Layanan

Pokja Pengadaan ULP;Menimbang, bahwa didasari atas ketentuan tersebut diatas dihubungkan denganobyek sengketa Majelis Hakim berpendapat pertimbangan Tergugat untuk mengangkatPenggugat sebagai Anggota Pokja III secara prosedural telah sesuai dengan PeraturanPerundangUndangan yang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyeksengketa dari segi substansial materiil; Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil gugatan, replik, maupun jawaban, duplik dankesimpulan Tergugat,

Pembanding/Tergugat : KELOMPOK KERJA POKJA ULP SUMATERA BARAT SATUAN KERJA PRASARANA JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Terbanding/Penggugat : PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA yang diwakili oleh SUPARMAN

KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PAPUAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYATPROVINSI PAPUA, DK VS LUSYE TALANE, A.Md.,

Putusan Nomor 194 K/TUN/2016Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei2015;. Bahwa Keputusan Tergugat, berupa suatu PenetapanTertulis (Beschikking)Nomor 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei2015,Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya AirProvinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran SuratKeputusan Kepala ULP Papua, Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei2015;.

Bahwa Tergugat pada tanggal18 Februari 2015telah menetapkan danmengangkat Penggugat sebagai Ketua Pokja Rawa Merauke, TahunAnggaran 2015 APBNP, berdasarkan Surat Keputusan Kepala UnitLayanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor08/KPTS/ULP/2015,Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya AirProvinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP, tanggal 18 Februari2015, yang dalam Surat Keputusan tersebut Susunan Kelompok Kerja(Pokja) selengkapnya sebagai berikut:Kelompok Kerja (Pokja) Tahun Anggaran 2015

Keputusan Kementerian PekerjaanUmum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)Papua, Nomor08/Kpts/Ulp/2015, Tanggal 18 Februari 2015, TentangPenetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air ProvinsiPapua Tahun Anggaran 2015 APBNP, dengan Susunan KelompokKerja (Pokja) Rawa Merauke sebagai berikut:1.

Putusan Nomor 194 K/TUN/2016Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor08/KPTS/ULP/2015 tentangPenetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi PapuaTahun Anggaran 2015 APBNP.

2015; Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) PapuaNomor08/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja)Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP,tanggal 18 Februari 2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja)Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP,tanggal 18 Februari 2015.

OGI SAHPUTRA
Terbanding/Tergugat : KEPALA POKJA ULP
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : CV. PANGAN INDO diwakili oleh HOMBAR H. HUGO PASARIBU

/Pejabat Pengadaan huruf a sampaidengan huruf g, sesuai kewenangannya Pokja telah menetapkan DokumenPengadaan untuk Pelaksanaan pelelangan pekerjaan Pembangunan EmbungSerbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur dengan nomor :IK.02.03AS/ULP/PokjaPKSDA/067, tanggal 31 Desember 2015, sertaberdasarkan ketentuan, Pasal 17 ayat (2) huruf d, Pokja telah menayangkanPengumuman Pengadaan secara elektronik melalui aplikasi SPSEHalaman 12www.pu.go.id , dan pada papan pengumuman resmi ULP NTB jalan PejanggikNo

Dari 90 (Sembilan puluh) peserta yangmendaftar, yang memasukkan Dokumen Penawaran secara elektronik hanya11 (sebelas ) penawaran;Bahwa berdasarkan ketentuan Dokumen pengadaan nomor : IK.02.03AS/ULP/PokjaPKSDA/067, tanggal 31 Desember 2015 Bab Il InstruksiKepada Peserta lelang (IKP) huruf E Pembukaan dan Evaluasi PenawaranPasal 26 :ayat 26.8 : Pokja ULP memeriksa kelengkapan/pemenuhan DokumenPenawaran yang disampaikan oleh peserta sesuai ketentuanDokumen Pengadaan.ayat 26.9 : Pokja ULP tidak boleh

menggugurkan penawaran pada waktupembukaan penawaran.ayat 26.10 : Pokja ULP membuat Berita Acara Pembukaan penawaran yangpaling kurang memuat :a.

Tanda tangan anggota Pokja ULP dan wakil peserta yanghadir atau saksi yang ditunjuk oleh Pokja ULP.Bahwa dalam pembukaan penawaran, dari 90 (Sembilan puluh) pesertapenawaran yang mendaftar, yang memasukkan penawaran hanya 11(sebelas) perusahaan, termasuk Penggugat (PT. Sopan), dan 1 (satu)dokumen penawaran yang dinyatakan tidak lengkap yaitu yang diajukan olehPT.

Misalkan PPK tidak setuju denganpengumuman yang dilakukan oleh Pokja, maka mereka dapat bersurat kepadaKPA untuk menyampaikan bahwa PPK tidak setuju dengan pengumuman yangdikeluarkan oleh Pokja. Apabila KPA setuju dengan Pokja maka pengumumantersebut bersifat final, sebaliknya apabila KPA menyetujui pendapat dari PPK,maka tender dinyatakan :1. Dievaluasi ulang;2. Pokja bisa diganti3.

BANGUN MAKMUR UTAMA, KSO Melawan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) ULP Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 Unit layanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah

Halaman 2 dari 112 HalamanNamaTempat KedudukanBerdasarkanMELAWANKetua Kelompok Kerja (Pokja) ULP PengadaanBarang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan KonsultansiSatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II PropinsiJawa Tengah Tahun Anggaran 2017 Unit layananPengadaan (ULP) Jawa Tengah;Jalan Murbei Sumurboto Semarang 50235;Surat Kuasa Khusus Nomor: 010318/POKJA.WIL.IIJATENG/01 tertanggal 1 Maret 2018 memberikan Kuasa kepada:1;NamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanYULI NURYANTI, SH.MM;Kepala Bagian

Halaman 3 dari 112 Halaman1011.NamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanTOTOK DWI YULIARTO, ST.MT;Kepala Sub bagian Kepegawaian, Hukum danKomunikasi Publik, Balai Besar Pelaksanan JalanNasional VII Semarang;SUHENDI, ST;Sekretaris Pokja Pengadaan Barang/Jasa PekerjaanKonstruksi dan Konsultansi Satuan Kerja PelaksanaanJalan Nasional Wil.

Il Jawa Tengah;ROBBY KURNIAWAN, ST.MT;Anggota Pokja Pengadaan Barang/jasa PekerjaanKonstruksi dan Konsultansi Satuan Kerja PelaksanaanJalan Nasional Wil II Propinsi Jawa Tengah;NUR INDAH I, ST.MT.MM.M.S.c;Anggota Pokja Pengadaan Barang/jasa PekerjaanKonstruksi dan Konsultansi Satuan Kerja PelaksanaanJalan Nasional Wil II Propinsi Jawa Tengah;DENDY SOFIAN KUSUMA A, ST;Anggota Pokja Pengadaan Barang/jasa PekerjaanKonstruksi dan Konsultansi Satuan Kerja PelaksanaanJalan Nasional Wil II Propinsi Jawa

Tengah;NOVIK KUROHMAN, ST,M.Sc;Anggota Pokja Pengadaan Barang/jasa PekerjaanKonstruksi dan Konsultansi Satuan Kerja PelaksanaanJalan Nasional Wil II Propinsi Jawa Tengah;SETIAWAN WIBOWO, ST.M.Sc;3Anggota Pokja Pengadaan Barang/jasa PekerjaanKonstruksi dan Konsultansi Satuan Kerja PelaksanaanPutusan Perkara Nomor :17/G/2018/PTUN.Smg.

Halaman 4 dari 112 Halaman121314151617NamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanJalan Nasional Wil II Propinsi Jawa Tengah;NUR RAHMAN ALFAN DWIATNA, ST;Staff Teknik Satuan Kerja Pelaksanan Jalan NasionalWil Il Propinsi Jawa Tengah;ELISABETH DIAH K, ST;Anggota Pokja Pengadaan Barang/jasa PekerjaanKonstruksi dan Konsultansi Satuan Kerja PelaksanaanJalan Nasional Wil II Propinsi Jawa Tengah;GUSTA ARDANTO,SH.MH ;Staf Bagian Advokasi Hukum , Biro HukumSekretariat Jendral Kementrian

CENDANA BAJABAHARI VS KELOMPOK KERJA SATKER PELAKSANAAN JALANNASIONAL WILAYAH II ULP PROVINSI KALIMANTANBARAT DITJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAANUMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNIT LAYANANPENGADAAN (ULP) KALIMANTAN BARAT TAHUNANGGARAN 2015

Objek Gugatan;Bahwa ada pun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:1.Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan DokumenPenawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor KU.03.01/POKJAULPWIL.II.KB/201/APBN/383 Tanggal 18 Mei 2015, POKJA Satuan KerjaPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat DitjenBina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat UnitLayanan Pengadaan (ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015;Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan

Mohon Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat;Bahwa sebelum Penggugat mengemukakan alasan dan dasar gugatan,maka terlebih dahulu Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaanSurat Keputusan Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IIProvinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat unit layanan pengadaan (ULP) Kalimantan BaratTahun Anggaran 2015 Nomor KU.03.01/POKJAULPWIL.II.KB/201/APBN/383 tanggal 18 Mei 2015 tentang Berita Acara Pemasukan

Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan DokumenPenawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor KU.03.01/POKJAULPWIL.II.KB/201/APBN/ 383 Tanggal 18 Mei 2015, POKJA SatuanKerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Il Provinsi KalimantanBarat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kalimantan Barat TahunAnggaran 2015;2.

Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan DokumenPenawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi NomorKU.03.01/POKJAULPWIL.II.KB/201/APBN/ 383 Tanggal 18 Mei2015, POKJA Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan NasionalWilayah II Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan(ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015;2.

Cendana Bajabahari (Penggugat) gugur dalamlelang Paket Peningkatan Struktur Jalan Sanggau Sekadau;Berdasarkan Dokumen Pengadaan, Bab II huruf E angka 26 butir 26.9menyatakan : "Pokja ULP (ic. Tergugat) tidak boleh menggugurkanpenawaran pada waktu pembukaan penawaran."Faktanya Penetapan Pemenang Lelang oleh Tergugat tercantum padaSurat Ketua Pokja Satker PUN Wilayah II Prov.