vs KETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP PENGADAAN BARANG/JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI dan KONSULTASI SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) JAWA TENGAH

Jalan Wates KM 3 Nomor 12 KalibayemNgestiharjo Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos55182, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING / PENGGUGAT ;MELAWANKETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP PENGADAAN BARANGNJASAPEKERJAAN KONSTRUKSI dan KONSULTASI SATKER PELAKSANAANJALAN NASIONAL WILAYAH Il PROPINSI JAWA TENGAH TAHUNANGGARAN 2017 UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) JAWA TENGAH,berkedudukan di Jalan Murbei Sumurboto Semarang 50235;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010318 /POKJA.WIL.ILJATENG

Murbei, Sumurboto Semarang;SUHENDI, S1;Sekretaris Pokja Pengadaan Barang/JasaPekerjaan Konstrusi dan Konsultasi SatuanKerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. IlPropinsi Jawa Tengah; JI. Murbei, Sumurboto Semarang;RUBBY KURNIAWAN, ST, MT; Anggota Pokja Pengadaan Barang/JasaPekerjaan Konstrusi dan Konsultasi SatuanKerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. IlPropinsi Jawa Tengah :JI.

Menunda berlakunya Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) PengadaanBarang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi Satker Pelaksanaan JalanNasional Wilayah Il Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017, UnitLayanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah, Nomor : 07122017 /POKJA.WIL.INJATENG / 17.01, Perihal : Jawaban Sanggahan PaketPenggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07 Desember 201 7;Menyatakan Eksepsi Tergugat (Terbanding) tidak diterima untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA 3:7 27 27" 272 222 oon nnn non

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja)Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi SatkerPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Il Propinsi Jawa Tengah TahunAnggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah, Nomor :07122017/ POKJA.WIL.ILJATENG/17.01, Perihal : Jawaban SanggahanPaket Penggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07 Desember 2017 ;3.

Memerintahkan Tergugat (Terbanding) untuk mencabut Surat Ketua KelompokKerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konsitruksi dan KonsultasiSatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Jawa Tengah TahunAnggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah, Nomor :07122017/ POKJA.WIL.IIJATENG/17.01, Perihal : Jawaban SanggahanPaket Penggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07 Desember 201 7;4.

Pembanding/Penggugat : CV REZEKI PUTIH dalam hal ini diwakili oleh E HILMAN
Terbanding/Tergugat : POKJA ULP PENGADAAN BAHAN MAKANAN TAHANAN NARAPIDANA RUTAN KLAS II B PEKANBARU

PANGARIBUAN, S.H.2.ZULFIKRI, S.H.3.ROBI MARDIKO, S.H.Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukumdan Mediator ROLAND L PANGARIBUAN, S.H.Beralamat di Jalan Rajawali No. 55 A KelurahanKampung Melayu, Kecamatan Suka Jadi KotaPekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 5 Januari 2018, untuk selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT /PEMBANDING;Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 152/B/2018/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/KIMMELAWAN:POKJA ULP

KETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) VIII UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO sebagai TERGUGAT II; sebagai PARA TERGUGAT;

mengeluarkan penetapan) sementara pada Dokumen Pengadaandicantumkan dalam salah satu klusul bahwa : sanggahan ditujukankepada POKJA/ULP.

Dan oleh karenaterjadinya beberapa penyimpangan yang substansial atas prosedurpelelangan dan indikasi KKN, maka Para Penggugat dan beberapa rekananlainnya mengajukan sanggahan;;Artinya jika sanggahan ditujukan kepada ULP, maka Pokja atau ULPmenolak dengan alasan tidak sesuait Dokumen Pengadaan, sementaraapabila ditujukan kepada POKJA/ULP disalahkan karena tidak sesuaiPerpres Nomor 54 Tahun 2010, jadi kepada siapapun sanggahan ditujukanakan ....ke halaman 11 dari 51 halamanakan ditolak.

Kepala ULP harus bersertifikat.

Sedangkan mengenai dasarhukum yang dimaksud Para Penggugat sebagaimana dikutip didalam Pasal 15 ayat (5) UndangUndang Nomor 18 Tahun1999 tentang Jasa Konstruksi adalah tidak relevan dengantugas Kepala ULP. Sedangkan mengenai Pasal 17 ayat (1)huruf f yang harus bersertifikat adalah anggota Pokja ULP,bukan Kepala ULP. Sedangkan Anggota POKJA VIIseluruhnya telah bersertifikat.

Alasannya bahwa, berdasarkan Pasal 15 ayat (1):Pemilihan penyedia barang/jasa dalam ULP dilakukan oleh KelompokKerja.Pasal 80 :1 ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihanPenyedia Barang/Jasa.2 ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihanPenyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi.Sedangkan yang dimaksud ULP sebagaimana dimaksud ayat (1) danayat (2) tersebut diatas adalah POKJA VIII.Kemudian berdasarkan Standar Dokumen Lelang yang diterbitkan

OKU;e Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor :20.919401 / Pokja IV. Barang / XI / 2015, tanggal 05 Desember2015. Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi;e Fotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor :20.919401/Pokja IV.Barang / XI / 2015, tanggal 07 Desember2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

Tembulun SSJunyor, tanopa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani olehPokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor :18.919401 / Pokja N.Barang / XIl / 2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang / XIl /2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab.

Pokja IV ULP Kab.OKU.;51. 1(satu) lembar legalisir surat Nomor : 021.1/PPKPMD/XXXV/2015tanggal 14 Desember 2015 tentang laporan hasil evaluasi ulangsementara dari Kepala BPMPD Kab.OKU selaku PA/PPK kepadaKetua Pokja IV ULP Kab.OKU.

PUT. 5/Pid.SusTPK/2017/PT.PLG40.Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang / XI /2015, tanggal 01 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU ;Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor :20.919401 / Pokja IV. Barang / XI / 2015, tanggal 05 Desember2015.

Tembulun SSJunyor, tanoa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani olehPokja IV ULP Kab. OKU ;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor :18.919401 / Pokja IV.Barang / XII / 2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU ;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang / XIl /2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU ;Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab.

Pasaman melalui LPSE Kabupaten Pasaman, Penggugat menawardalam dokumen penawaran yang telah disampaikan kepada Pokja III ULP Pasamanyang terdiri dari : No Nama Pejabat Pokja II ULP Jabatan Pekerjaan AlamatKab. Pasaman dalam PokjaIll ULP kab.1 Agusti Awizar.

Ii ULP Kab.Pasaman:7 Bahwa Pokja III ULP Kab.

Pasaman; Bahwa Pada tanggal 3 Agustus 2012 Pokja HI ULP Kab.

jawaban sanggahan oleh Pokja III ULP Kab.

MasalahSewa alat sebagaimana yang dijawab oleh Pokja III ULP Kab. Pasaman, di manaPerusahaan Penggugat memiliki Alat Sendiri dengan memperhitungkan harga satuanalat Excavator Rp. 300.000, /jam (sudah termasuk Gaji Operator, Pembantu Operator,BBM, Pelumas, Perbaikan dan serta pengembalian modal), Menurut analis Pokja IIIULP Kab.

;Il Dasar gugatan (posita);A Duduk Perkara (Alasan Gugatan)Bahwa pada tanggal 2 Juni 2014, TERGUGAT melalui Pokja Jasa Konstruksi BidangBina Marga Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah KabupatenLabuhanbatu Utara (Selajutntnya disebut Pokja ULP) mengumumkan pelelanganpekerjaan Peningkatan jalan jurusan Gunting Saga Teluk Binjai Kec.

ULP tidak adamempersyaratkan klasifikasi SBU (Sertifikat Badan Usaha) sebagaimanadisebutkan TERGUGAT melalui Pokja ULP dalam alasan menggugurkanPENGGUGAT ;Bahwa dengan ditambahnya persyaratan klasifikasi SBU setelah batas akhirpemasukan dokumen penawaran, TERGUGAT melalui Pokja ULP telahmelakukan tindakan Post Bidding dan melanggar pasal 79 ayat 2 Perpres RINomor 54 Tahun 2010 yaitu disebutkan ;Dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasadilarang melakukan tindakan post

yang dipergunakan;ff) keteranganketerangan lain yang dianggap perlu mengenai halikhwal pelaksanaan pelelangan ;Serta Dokumen lelang Nomor: 02.1/Pokja Konstruksi/BM/ULP/LBU/2014 (BuktiP2) BAB III nomor 29.8 yaitu disebutkanNomor 29.8 Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara HasilPelelangan (BAHP) yang paling sedikit memuat:d.

Penggugat tidak mempunyaiKepentingan hukumatasObjek Sengketa.15 Bahwa berdasarkan dalil dan alasan gugatan Penggugat telihat dengan jelas, bahwakepentingan hukum Penggugat sebenarnya adalah kepada POKJA Jasa KontruksiBidang Bina Marga Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa PemerintahKabupaten Labuhanbatu Utara (POKJA ULP) ;16 Bahwa akan tetapi Penggugat sama sekali tidak menarik POKJA ULP sebagai paraPihak dalam perkara aquo, pada hal sebenarnya menurut Penggugat POKJA ULPtelah melakukan Pengumuman

TERGUGAT melalui Pokja Jasa Kontruksi Bidang Bina Marga UnitLayanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Labuhanbatu Utara... dst ;22 Bahwa antara Tergugat (Ic.

B PRODUCTION, tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU; Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 18.919401/Pokja IV.Barang/IX/2015, tanggal 01 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU; Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor : 19.919401/Pokja IV.Barang/XI/2015, tanggal 01 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

OKU; Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor : 20.919401/Pokja IV. Barang/XI/2015, tanggal 05 Desember 2015. Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi; Fotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 20.919401/Pokja IV.Barang/XI/2015, tanggal 07 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

OKU; Fotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 20.919401/Pokja IV.Barang/XII/2015, tanggal 07 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

Tembulun SS Junyor, tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU; Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 18.919401/Pokja IV.Barang/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU; Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 19.919401/Pokja IV.Barang/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

OKU; Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor : 20.919401/Pokja IV. Barang/XI/2015, tanggal 12 Desember 2015. Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi; Fotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 20.919401/Pokja IV.Barang/XI/2015, tanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

Tembulun SS Junyor, tanpa tanggalDesember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.OKUFotocofy legalisir lembar Koreksi Aritmatik CV. BPRODUCTION, tanpa tanggal Desember 2015 yangditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor: 18.919401/Pokja IV.Barang/IX/2015, tanggal 01 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang/XV2015, tanggal O01 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor :20.919401/Pokja IN. Barang/XV/2015, tanggal 05 Desember2015. Perihal Undangan Pembuktian KualifikasiFotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor :20.919401/Pokja IV.Barang/XV2015, tanggal 07 Desember 2015yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

;Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 Pokja IV ULP mengirimkansurat dengan nomor surat : 22.A/Pokja IV.

Ketidaksesuaiandimaksud antara lain sebagai berikut :1) Pokja ULP membolehkan CV.

Tembulun SSJunyor, tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani olehPokja VV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor :18.919401/Pokja IV.Barang/XIV2015, tanggal 14 Desember 2015,yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang/XI/2015, tanggal 14 Desember 2015,yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab.

Bahwa dalil Penggugat angka 2 (dua) tidak perlu dipertimbangkan karenaObyek Gugatan a quo ditujukan untuk membatalkan hasil kerja dari unitorganisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang danjasa di Daerah yakni Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pokja ULP, sehinggaadalah benar jika Surat Pembatalan ditujukan kepada ULP dengan tembusankepada Pokja ULP;=4.

Lembata dengan Pokja ULP dan PejabatPemerintah kab.

penawaran, dan sanggahan tersebuttelah ditanggapi oleh Pokja ULP yang menyatakan sanggahan tidak benar dantidak beralasan hukum.

Namun, yang bisa membuka aplikasitersebut hanyalah Pokja ULP dan/atau atas izin Layanan PengadaanSecara Elektronik (LPSE); Pokja ULP pernah melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Lembata berkaitan dengan pelaksanaan lelang, danbersamasama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembatakoordinasi dilanjutkan sampai ke Bupati Lembata.

,dokumen hasil evaluasi dan chek list hasil pembuktian kualifikasi telahditandatangani oleh 2 (dua) dari anggota Pokja ULP, yang dalam sistem kerjaPokja ULP hal tersebut membuktikan dokumen sah secara hukum.

KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP SUMATERA BARAT SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT., II. PT. BYAN CAHAYA PERKASA;

KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP SUMATERABARAT SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALANNASIONAL WILAYAH Il PROVINS! SUMATERABARAT, tempat kedudukan di Jalan S. Parman Nomor129, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat:ll. PT.

Menetapkan daya berlaku Keputusan tergugat berupa SuratKelompok kerja (Pokja) ULP Provinsi Sumatera Barat Satuan KerjaPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Il Provinsi Sumatera Baratdengan Nomor TTP/PKT03/PULP/PJNII/PPK2.5/SBR/IV/2017tertanggal 13 April 2017 dalam Paket Preservasi Dan RekonstruksiJalan Surian Padang Aro Batas Jambi yang menetapkanpemenang PT. BYAN CAHAYA PERKASA sebagai penyedia jasa,ditunda atau dihentikan sampai putusan perkara a quo berkekuatanhukum tetap;1.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kelompok kerja (Pokja) ULPProvinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan NasionalWilayah II Provinsi Sumatera Barat dengan NomorTTP/PKT03/PULP/PJNII/PPK2.5/SBR/IV/2017 tertanggal 13 April2017 dalam Paket Preservasi Dan Rekonstruksi Jalan Surian Padang Aro Batas Jambi yang menetapkan pemenang PT. BYANCAHAYA PERKASA sebagai penyedia jasa;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kelompok kerja (Pokja)ULP Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan JalanNasional Wilayah Il Provinsi Sumatera Barat dengan NomorTTP/PKT03/PULP/PJNII/PPK2.5/SBR/IV/2017 tertanggal 13 April2017 dalam Paket Preservasi Dan Rekonstruksi Jalan Surian Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 330 K/TUN/2018Padang Aro Batas Jambi yang menetapkan pemenang PT. BYANCAHAYA PERKASA sebagai penyedia jasa;4.

F telahditentukan bentuk rencana keselamatan dan Kesehatan kerja Kontruksi(RK3k);Bahwa Tergugat tidak terbukti bertindak tidak adil dan diskriminatifterhadap peserta penyedia barang dan Jasa dengan demikian Tergugattidak melanggar AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik;Bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas tidak terbukti bahwaTergugat dalam menerbitkan objek sengketa: "Surat Kelompok Kerja(POKJA) ULP Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan JalanNasional Wilayah Il Provinsi Sumatera Barat

Royal GensaAsih sebagai pemenang I sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor11/BAHP/POKJA XXI/ULP/APBDBATAM/I/2014, tanggal 23 Januari4 Bahwa pada tanggal 24 Januari 2014, Tergugat menerbitkan Surat KeputusanNomor : 11/PENGPEM/POKJA XXI/ULP/APBDBATAM/I/ 2014 tentangpengumuman pemenang pelelangan paket pekerjaan pembayaranpengangkutan sampah Kota Batam kepada PT.

Royal Gensa Asih sebagai pemenang I sesuaidengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor :11/BAHP/POKJA XXI/ULP/APBDBATAM/I/2014 tanggal 23 januari2014.3 Bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 Tergugat menerbitkansurat keputusan Nomor : 11/PENGPEM/POKJA XXI/ULP/APBDBTM/I/2014 Tentang Pengumuman PemenangPelelangan Pekerjaan Pembayaran Pengangkutan Sampah KotaBatam kepada PT.

Berita Acara Klarifikasi Penawaran Nomor: 11/BAKLAR/POKJA XXI/ULP/APBDBTM/I/2014, tanggal 22 Januari 2014;3 BuktiT3: Foto Copy Berita Acara Klarifikasi Lapangan Nomor : 11/BAKLAR.LAP/POKJA XXI/ULP/APBDBTM/1/2014, tanggal 22 Januari 2014 ;4 BuktiT4 : Foto Copy Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor :11/BAEVKUA/POKJA XXI/ULP/APBDBTM/1/2014, tanggal 22 Januari2014 ;Halaman 41 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUNTPI10111213Bukti T5: Foto Copy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 11/BAHP/POKJA

XXI/ULP/APBDBTM/I/2014, tanggal 23 Januari 2014 ;BuktiT6: Foto Copy Penetapan Pemenang Nomor : 11/PENPEM/POKJA XXI/ULP/APBDBTM/I/2014, tanggal 24 Januari 2014 ;BuktiT7 : Foto Copy Pengumuman Pemenang Nomor : 1 1/PENGPEM/POKJA XXI/ULP/APBDBTM/I/2014, tanggal 24 Januari 2014 ;Bukti T 8: Foto Copy Sanggahan Penetapan Pemenang oleh PT.

BungaPermata Nomor :0106/BPSGH/I/2014, tanggal 27 Januari 2014;BuktiT9: Foto Copy Jawaban Sanggahan dikeluarkan oleh Panitia PokjaULP Pemerintahan Kota Nomor :11/SGH/Pokja 121/ULP/APBDBTM/1/2014,tanggal 30 Januari 2014 ;BuktiT10 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Habis Masa SanggahanBanding dikeluarkan oleh Panitia Pokja ULP Pemerintahan Kota Nomor :11/HMS/Pokja XXI/ULP/APBDBTM/I//2014, tanggal 07 Februari 2014;BuktiT11 : Foto Copy Surat Penyampaian Hasil Pelelangan UmumNomor 11/POKJA XXIPHPU/II/2014

OGI SAHPUTRA
Terbanding/Tergugat : KEPALA POKJA ULP
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : CV. PANGAN INDO diwakili oleh HOMBAR H. HUGO PASARIBU

3 Oktober 2011 tentangPelaksanaan Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi serta Kualifikasi PenyediaJasa Konstruksi, bahwa dapat dibentuk POKJA PBJ 2012 (pelelangan dini) makadibuat Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber DayaAir Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum selakuUnit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor 6041/KPTSLa/2011 tentang PerubahanLampiran Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/ Jasa SatkerKepala Pusat Penelitian dan Pengembangan

) Nomor 11/KPTS/La/2012 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA)Pengadaan Barang/ Jasa Satker Kepala Pusat Penelitian danPengembangan Sumber Daya Air Badan Penelitian danPengembangan Kementerian Pekerjaan Umum; 2 Adapun pertimbangan pergantian kedudukan Penggugatdalam Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian danPengembangan Sumber Daya Air Badan Penelitian danPengembangan Kementerian Pekerjaan Umum selaku UnitLayanan Pengadaan (ULP) Nomor 11/KPTS/La/2012 tentangPenetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan

) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umumberkaitan dengan ketentuan Kepala Badan Litbang bahwa untukSatker diluar kampus Jakarta bertindak selaku ULP).

) Dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum pada Diktum memutuskan Angka 4Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor 24/G/2012/PTUNBDG(empat ) mengenai Tugas Pokok dan Wewenang ULPmeliputi;a Kepala ULP mempunyai tugas:I Dst.....3 Membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja serta staf pendukung ULP;Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim mencermati Keputusan yang menjadiObyek Sengketa (Objectum Litis) ditanda tangani oleh Kepala Pusat Penelitian DanPengembangan Sumber daya Air selaku ( ULP ) Unit Layanan

Pokja Pengadaan ULP;Menimbang, bahwa didasari atas ketentuan tersebut diatas dihubungkan denganobyek sengketa Majelis Hakim berpendapat pertimbangan Tergugat untuk mengangkatPenggugat sebagai Anggota Pokja III secara prosedural telah sesuai dengan PeraturanPerundangUndangan yang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyeksengketa dari segi substansial materiil; Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil gugatan, replik, maupun jawaban, duplik dankesimpulan Tergugat,

SPECTA INTI PRIMA
Tergugat:
1.POKJA ULP Pokja I Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Fakfak
2.POKJA ULP Pokja IX Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak
3.POKJA ULP Pokja V Dinas Kesehatan
4.POKJA ULP Pokja IV Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak
5.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman cq.

Pokja Ulp Pokja IX Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga KabupatenFakfak, berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan Pemudadan Olahraga Kabupaten Fakfak JI. Cendrawasih Fakfak.dalam hal ini memberikan kuasa kepada FIRDAUS, S.H.,M.H, dkk., para Pengacara Negara beralamat di KantorKejaksaan Negeri Fakfak Jalan Yos Sudarso Fakfak,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2019sebagai Tergugat II;3. Pokja Ulp Pokja V Dinas Kesehatan, berkedudukan di Kantor DinasKesehatan Jl. Nuri No. 2 Kel.

Perihal aduan yang kamisampaikan kepada ULP Barang/Jasa Kabupaten Fakfak adalah ketidak puasandari jawaban POKJA IX Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga KabupatenFakfak.12)Tanggapan dari ULP Barang/Jasa Kabupaten Fakfak adalah tanggapan lisanyang mengatakan bahwa Persoalan ini adalah kewenangan penuh dariPOKJA, dan pihak ULP tidak bisa mengintervensi lebih jauh kewenanganPOKJA.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPk),Unit Layanan Pengadaan (ULP), Kelompok Kerja (Pokja), Panitia PenerimaHasil Pekerjaan (PPHP).2. Bahwa TERGUGAT II merupakan Kelompok Kerja Unit Layanan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IX) Tahun 2017 pada DinasPendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Fakfak, dimana POKJA dibentukdari Unit Layanan Pengadaan (ULP) oleh Kepala Daerah.3.

Pejabat PembuatKomitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Kelompok Kerja (Pokja),Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).2. Bahwa TERGUGAT IIl merupakan Kelompok Kerja Unit Layanan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja V) Tahun 2017 padaDinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, dimana POKJA dibentuk dari UnitLayanan Pengadaan (ULP) oleh Kepala Daerah.3. Bahwa POKJA memiliki Kewenangan antara lain:a. Mengusulkan Perubahan Perencanaan Teknis;b. Menyusun Rencana Pemilihan;c.

Salasa Namudat oleh POKJA ULP : POKJA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Fakfak, bukti Surat P.2 tentang DokumenPengadaan Nomor : 01.24LU/FSKPML/Pokja IDPU/IX/2016 tanggal 13 September2016 Untuk Pengadaan Penataan Taman Rekreasi di Jalan Dr.

Suhadiwinata, S.Sos Ketua Pokja Pengadaan Barang3. Sabariah S., SH Sekretaris Pokja PengadaanBarang4. Arfian, SE, Ak., MM Anggota Pokja PengadaanBarang 5. Purnama Raya Siregar, Anggota Pokja PengadaanS.Sos Barang 6. Heppiani Dahlia, SE, M.Si Anggota Pokja PengadaanBarang Bahwa Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si selaku Kepala ULP mempunyai tugaspokok dan kewenangan meliputi :a. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP;b.

keputusan yang ditetapkan berdasarkan suaraterbanyak;Ayat (3)Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksudpada Ayat (1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP;Ayat (4)Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi PejabatPengadaan di luar ULP;3.1.5.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 Peraturan KepalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, bahwa hubunganantara Kepala ULP dengan Pokja ULP dalam teknis pelaksanaanpengadaan barang/jasa hanyalah sebatas pelaporan, yakni :1) Pokja menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepadaPPK melalui Kepala ULP;2)Pokja membuat laporan mengenai proses danhasilPengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP;3) Pokja memberikan data dan informasi kepada

Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada = Ayat(1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP, sehinggadengan demikian, alibi saya selaku Terdakwa bahwa KepalaULP tidak dapat mencampuri kinerja Pokja adalahberdasarkan hukum,3.3.

., selaku Ketua Pokja ULP Kota Binjai Tahun Anggaran 2012;4.

Pembanding/Tergugat : KELOMPOK KERJA POKJA ULP SUMATERA BARAT SATUAN KERJA PRASARANA JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Terbanding/Penggugat : PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA yang diwakili oleh SUPARMAN

Sorkam Barat seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat

Douglas Mandiri perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi

Wesfandel Grup perihal Undangan Pembuktian Kuairfikasi

Dame Rumata yang dibuat dan ditandatangani POKJA 11-K ULP Barang dan Jasa Pemerintah KabupatenTapanuli Tengah TA.2015 dengan kesimpulan Memenuhi

Pelelangan Nomor :98/16/ULP/Pokja 11-K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.I Sorkam Barat Seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh POKJA ULP Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA.2015

Sorkam BaratSeluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat yangdibuat dan ditandatangani POKJA 11K ULP Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA.20151 (satu) lembar foto copy legalisir Pembuktian Kualifikasi Nomor:07/16/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 12 Nopember 2015 atas CV.

foto copy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor :98/16/ULP/Pokja 11K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.1!

Sorkam Barat seluas 200 Ha Desa Sorkam BaratKecamatan Sorkam Barat1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barang dari JasaPemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 06116/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepada Pimpinan CV. Douglas Mandiriperihal Undangan Pembuktian Kualifikasi1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barang dan JasaPemenntah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 06/16/ULP/Pokja 11K/2015tanggal 10 Nopember 2015 kepada Pimpinan CV.

DameRumata yang dibuat dan ditandatangani POKJA 11K ULP Barang dan JasaPemerintah KabupatenTapanuli Tengah TA.2015 dengan kesimpulanMemenuhi1 (Satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor: .05/ 16/ULP/Pokja 11K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.!

Sorkam Barat seluas200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barangdari Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor:06116/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepadaPimpinan CV.

Gorut tanggal 15 Oktober 2015 (beserta lampirannya);

Gorut TA. 2015 dari Inspektorat Jenderal Kemendag R.I tanggal April 2017;

Gorantalo Utara (beserta lampiran);

Gorontalo Utara No. 141/ULP-POKJA III/Koperindag/IX/2015 tentang Penyerahan Hasil Lelang Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Pontolo Tahap II, tanggal 30 September 2015;

Bahwa secara Umum suatu proses lelang diawali dengan adanyapermohonan lelang yang diajukan oleh Satuan Kerja Terkait yang ditujukankepada Kepala ULP, setelah itu Kepala ULP melanjutkan dokumentersebut untuk dilakukan lelang kepada Pokja ULP, setelan Pokja ULPmelaksanakan lelang dan telah ditentukan pemenangnya maka seluruhdokumen proses lelang diserahkan kembali kepada Kepala ULP dandilanjutkan Kepala ULP untuk memberikan dokumen tersebut kepadaSatuan Kerja terkait.

;Bahwa pada saat proses pelelangan pekerjaan tersebut saksitidak pernahdimintai pendapat hukum oleh Pokja ULP.

Helmi Potutu selaku Sekretaris ULP maka saya akanmeneruskan dengan disposisi kepada POKJA sesuai dengan beban kerjamelalui Sekretariat ULP kembali, selanjutnya Sekretaris ULP akanmenyampaikan masukan mengenai beban kerja masingmasing Pokja,sehingga saya selaku Kepala ULP akan menunjuk Pokja yang bebankerjanya belum banyak untuk melaksanakan seleksi pengadaan, yaituseingat saya Pokja III dengan Ketua Sdr.

Akili, ST.Sekretraris : Sujiwan Mopi, ST.Halaman 52 dari 209 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN GtoAnggota : Ristovianus Luther, ST.Bahwa ketiga Pokja ULP sudah memiliki SK Sertifikasi, saya sendirisudah memiliki Sertifikasi sejak tahun 2011;Bahwa ada 3 (tiga) Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) KabupatenGorontalo Utara pada Tahun 2015, dan masingmasing pokja memilikikewenangan untuk melakukan pengadaan pekerjaan konstruksi, pekerjaankonsultansi dan pekerjaan pengadaan barang;Bahwa Pokja melakukan

2016,bahwa struktur organisasi Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Gorontalo Utara sebagai berikut:POKJA I:Ketua : Ardiansyah S.

Kronologi Perkara ; Bahwa tanggal 29 Agustus 2012, Pokja Pengadaan Barang/Konstruksi/JasaLainnya pada Dinas PU Kota Banda Aceh mengumumkan Pemenang LelangPekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP, disertai dengan Upload Berita AcaraHasil Pelelangan (BAHP). Pengumuman pemenang tersebut telah menunjuk CV. Milansebagai pemenang lelang ; Menurut hasil koreksi aritmatik yang disampaikan oleh Pokja ULP pada akunSPSE peserta lelang, CV.

Milan berada dibawah 80 % (delapan puluh perseratus) HPS ; Berdasarkan tata cara evaluasi harga menurut ketentuan Peraturan Presiden RINomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana yangtelah dicantumkan dalam dokumen pengadaan nomor: 10.1/TB/DPU/VIII/2012,untuk harga penawaran dibawah 80 % (delapan puluh perseratus) HPS, Pokja ULP wayjibmelakukan klarifikasi harga.

Tindakan Pokja ULP tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (5)Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,yang bunyinya sebagai berikut : Dalam melakukan evaluasi ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambahdan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukanDokumen Penawaran. ; 77772222 nnn nnnHalaman 9 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2012/PTUNBNAAtas dasar itu, kemudian PENGGUGAT melakukan sanggahan

SanggahanPENGGUGAT telah dijawab oleh Pokja ULP, tetapi jawaban Pokja ULP tidak sesuaidengan fakta yang sebenarnya. Selain itu, dalam jawaban sanggahan, Pokja ULP tidakmenunjukkan suatu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa sanggahanPENGGUGAT tidak benar. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwasanggahan PENGGUGAT terbukti benar, ataupun belum terbukti tidak benar ; Anehnya, meskipun sanggahan PENGGUGAT belum terbukti tidak benar,TERGUGAT tetap mengeluarkan SPPBJ.

Dalam hal ini TERGUGAT telah menjadikanjawabansanggahan dari Pokja ULP sebagai alat bukti untuk memutuskan bahwa sanggahan TERGUGAT tidak benar ; Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut telah bertentangan dengan asasasasumum pemerintahan yang baik, yakni asas profesionalitas.

KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PAPUAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYATPROVINSI PAPUA, DK VS LUSYE TALANE, A.Md.,

Putusan Nomor 194 K/TUN/2016Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei2015;. Bahwa Keputusan Tergugat, berupa suatu PenetapanTertulis (Beschikking)Nomor 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei2015,Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya AirProvinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran SuratKeputusan Kepala ULP Papua, Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei2015;.

Bahwa Tergugat pada tanggal18 Februari 2015telah menetapkan danmengangkat Penggugat sebagai Ketua Pokja Rawa Merauke, TahunAnggaran 2015 APBNP, berdasarkan Surat Keputusan Kepala UnitLayanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor08/KPTS/ULP/2015,Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya AirProvinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP, tanggal 18 Februari2015, yang dalam Surat Keputusan tersebut Susunan Kelompok Kerja(Pokja) selengkapnya sebagai berikut:Kelompok Kerja (Pokja) Tahun Anggaran 2015

Keputusan Kementerian PekerjaanUmum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)Papua, Nomor08/Kpts/Ulp/2015, Tanggal 18 Februari 2015, TentangPenetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air ProvinsiPapua Tahun Anggaran 2015 APBNP, dengan Susunan KelompokKerja (Pokja) Rawa Merauke sebagai berikut:1.

Putusan Nomor 194 K/TUN/2016Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor08/KPTS/ULP/2015 tentangPenetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi PapuaTahun Anggaran 2015 APBNP.

2015; Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) PapuaNomor08/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja)Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP,tanggal 18 Februari 2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja)Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP,tanggal 18 Februari 2015.

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN BELANJA MODAL PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN (BLP) DIY;;