SBY. terlebin dahulu akan mempertimbangkanmengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam halpengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandiperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan denganketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014;Menimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatan Perangkat Desaoleh Kepala

Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi,dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitan dengantanggung gugat (/iability/responsibility) di depan Pengadilan Administrasi;Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundangundangan dibidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundangundangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarkhi peraturanperundangundangan (ius nose imperium);Menimbang, bahwa peraturan perundangundangan yang

Dikonsultasi ke Camat atas nama Bupati/Walikota.Menimbang, bahwa terhadap isuisu. hukum tersebut di atas dapatdiberikan jawaban sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap isu hukum ke1 (satu) dapat diberikanpertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut ; bahwa atas nama ataulazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi merupakan ciri dari wewenangmandat, hal ini diperjelas di dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaiberikut : Wewenang Mandat

,Hal 10 Putusan No. 261/B/2018/PT.TUN.SBYuntuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugasMenimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakan ciri khasatau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi, ketika entitasatas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antarawewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandat tidakterjadi pelimpahan wewenang di dalamnya.

DesaRaji Nomor : 141/11/2018, Tentang Pengangkatan Saudara Muchammad FajarSetiawan Sebagai Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Raji, KecamatanDemak, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 beserta LampiranKeputusan Kepala Desa Raji Nomor :141/11/2018 tertanggal 14 Maret 2018Tentang Daftar Tunjangan Lainnya/ Tanah Bengkok Perangkat Desa RajiJabatan Sekretaris Desa, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak (T. 26)adalah Bupati Demak, oleh karena wewenang yang dimiliki olen Kepala DesaRaji adalah wewenang mandat

Penetapan TertulisBahwa Keputusan Bupati a guo adalah Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN) yang merupakan kewenangan mandat Menteri NegaraKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Hadjon menyatakan Delegasi diartikan sebagaipenyerahan wewenang (untuk membuat bes/uit) oleh pejabatpemerintahan (Pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain danwewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut;Bahwa Mandat menurut Philipus M. Hadjon kewenangan membuatkeputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusiatau delegasi. Oleh karena mandat merupakan suatu pelimpahanwewenang kepada bawahan.

Pelimpahan ini bermaksud memberiwewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atasnamapejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Keputusan itumerupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang memberimandat. Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetappada pemberi mandat.

Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegasiberwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaanwewenang tersebut;Perbedaan mandat dan delegasi dalam bentuk tabel:Halaman 18 dari 29 halaman.

Penetapan TertulisBahva Keputusan Bupati a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) yang merupakan kewenangan mandat Menteri Negara Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Kepala Desa Curug, sesuai pasal 13 ayat 3 huruf cmempunyai tugas menetapkan tata cara pemilihan kepala desa dankampanye melalui keputusan panitia pemilihan kepada desa tentangtatatertib pilkades sehingga dengan dilakukannya sosialisasi sebelumdilaksanakan pemungutan suara mengenai pencoblosan surat suara yangdianggap sebagai pencoblosan yang salah sehingga dianggap sebagaisuara tidak sah dan ditetapkan melalui keputusan Panitia Pemilinan dantelah pula disetujui oleh saksisaksi yang membawa surat mandat

Bahwa oleh karena sebelum dilakukannya pemungutan suara TERGUGATtelah, menetapkan tata cara pemilihan kepala desa dan kampanye melaluikeputusan panitia pemilihan kepada desa tentang tatatertib pilkadesmengenai pencoblosan surat Suara yang dianggap sebagai pencoblosanyang salah sehingga dianggap sebagai suara tidak sah dan telah puladisetujui oleh saksisaksi yang membawa surat mandat dari calon KepalaDesa Curug, maka menurut hukum tata cara mana telah mengikat sebagaiundangundang (ex Pasal 1338 KUH

Bahwa dalam pemungutan suara pada hari Minggu tanggal 11 November2018 yang dimulai pukul 07.00 13.00 Wib setelah dilakukan penghitungansuara oleh TERGUGAT mulai pukul 13.30 19.30 Wib dan selesai di TempatPemungutan Suara (TPS) pada hari itu juga, yang dihadiri oleh saksi calonyang mendapat mandat dalam bentuk adanya surat mandat dari para calon,BPD, Panitia Peneliti dan Penguji Pilkades Kabupaten Karawang, dan wargamasyarakat, masingmasing calon memperoleh suara pemilih masingmasing :Suara sah :Halaman

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan perolehan jumlah suara pemilin padahari Minggu tanggal 11 November 2018 yang dimulai pukul 13.30 19.30Wib yang dilakukan oleh TERGUGAT serta selesai di Tempat PemungutanSuara (TPS) pada hari itu juga, yang dihadiri oleh saksi calon yangmendapat mandat dalam bentuk adanya surat mandat dari para calon, BPD,Panitia Peneliti dan Penguji Pilkades Kabupaten Karawang, dan wargamasyarakat, PENGGUGAT dengan nomor urut 3 memperoleh suara pemilihterbanyak yakni sebanyak 1.287

Sedangkan kegiatan Panitia Pemilihan pada tanggal Hari Senin,tanggal 12 November 2018 yang memunculkan Usman Sonjaya nomor urut2 sebagai peraih suara terbanyak, bukanlah kegiatan penyelenggaraanpemungutan dan penghitungan suara hasil pemilihan Kepala Desa Curug,melainkan hanya kegiatan pembukaan kotak suara tidak sah danmelakukan penghitungan ulang suara tidak sah yang sudah tentu hanyadihadiri saksi dari Calon nomor 2 saja, dan tidak dihadiri oleh saksisaksiyang mendapat surat mandat dari calon

./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NcTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namtuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NcTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

S255/BL/S.2/2009 tanggal 16 Oktober 2009 perihal Sanksi Denda atasKeterlambatan Penyampaian Laporan Pemeringkatan Atas Efek bersifatUtang atas Mandat dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan, selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan (Bukti P1);DASAR GUGATAN :1.

Bahwa sebelum Penggugat masuk kepada materi gugatan, Penggugatbersama ini menerangkan terlebih dahulu bahwa Penggugat telahbenar menunjuk Tergugat sebagai pihak yang digugat karena Tergugattelah memberikan pelimpahan wewenang berupa Mandat kepadaKepala Biro Perundangundangan dan Bantuan WHukum untukmenerbitkan objek gugatan ;2.

S 6287/BL/2009 tanggal 2411Juli 2009 perihal Laporan Peringkat Bersifat Utang yang ditandatanganiKepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa BAPEPAMLK atas Mandat dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal LembagaKeuangan (Surat No.

No. 106 K/TUN/201 114.Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Kepala Biro Perundangundangan dan Bantuan Hukum atas Mandat dari Tergugat telahditerima pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2009 dan karenanyamasin dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan,sebagaimana yang diatur dan diharuskan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara(UU PTUN).15.Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Kepala Biro Perundangundangan dan Bantuan Hukum atas Mandat dari Tergugat

Bahwa Tergugat dengan memberikan Mandat untuk menerbitkandan menandatangani kepada Kepala Biro Perundangundangan danBantuan Hukum telah kembali menyampaikan Surat No. S 10246/BL/2009 tanggal 24 Nopember 2009 perihal PermohonanKeberatan Terhadap Sanksi Denda Atas KeterlambatanPenyampaian Laporan Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utangyang isinya pada intinya ialah menolak Surat No.

Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, saat itusaksi Yudianto berkeinginan untuk melakukan pembayaran di Balai DesaLemberang namun Terdakwa menolaknya dengan alasan jika Terdakwa sudahmempunyai mandat penuh dari Kepala Desa Lemberang untuk melakukantransaksi ini sehingga saksi Yudianto mempercayainya dan menyerahkan uangsejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa,namun pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 ketika karyawan saksi Sutrisnosedang menebang pohon Akasia/Kronis

dan pohon Jati yang sudah dibayartersebut diberhentikan oleh warga Desa Lemberang karena ternyata Terdakwatidak pernah mendapat mandat dari Desa Lemberang untuk menjual pohonpohon tersebut;Akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksiSutrisno senilai lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378KUHP;AtauKEDUABahwa ia terdakwa Adji Siswanto bin Suwarjo pada hari dan tanggal yangtidak dapat diingat lagi

tercapai kesepakatan harga sejumlahRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang penyerahanuangnya disaksikan pula oleh saksi Misrun dan saksi Darso;Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sebelumnya pernah menjualpohonpohon kayu milik desa namun pembelinya bukan Saksi;Bahwa Saksi mau membeli pohonpohon kayu milik Desa Lemberangtersebut oleh karena Terdakwa sering mengatakan kepada Saksi kalausemua ini atas pengetahuan Kepala Desa sehingga Saksi semakin yakinkalau Terdakwa sudah mendapatkan mandat

sejumlah Rp2.500.000,00 (dua jutalima ratus ribu rupiah) yang penyerahan uangnya di rumah Saksi dandisaksikan pula oleh saksi Darso;Bahwa pada saat dilakukan penebangan pohonpohon kayu tersebut,ada orang yang menghentikannya yaitu saksi Imam yang menanyakanizin penebangan dari Kepala Desa Lemberang namun karena izin ituternyata tidak ada maka kemudian kayukayu tersebut dibawa/diamankanke Polsek Sokaraja;Bahwa ketika di Polsek Sokaraja, Saksi baru mengetahui jika Terdakwatidak memiliki izin dan mandat

,Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas Terdakwa telahmembohonginya;Bahwa dalam peristiwa tersebut saksi Yudianto telah memberikan uangmilik saksi Sutrisno sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah) kepada Terdakwa untuk membeli pohonpohon kayu milik DesaLemberang yang berada di sepanjang jalan Desa lLemberangKarangtengah yang mana sebelumnya Terdakwa mengatakan kalaudirinya sudah mendapatkan mandat penuh dari Kepala Desa Lemberanguntuk menjual pohonpohon kayu tersebut;Bahwa antara

No. 188/PDT/2019/PT.MKSBahwa dipandang dan berguna mempertegas bahwa sumber kewenanganBupati Mamuju, Tergugat III/Terbanding IIl mengeluarkan Keputusan BupatiMamuju Nomor: 18845/154/KPTS/III/2016/BPKAD tanggal 11 Maret 2016dalam Hukum Administrasi Negara disebut MANDAT.

Dalam Pasal 1 angka 24Undangundang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,merumuskan bahwa, Mandat adalah pelimpahan wewenang dari Badan atauPejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan atau PejabatPemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugattetap berada pada Pemberi Mandat.Bahwa pemberi mandat adalah Bupati Mamuju, Tergugat III/ Terbanding IIIdisebut Mandatum, penerima mandat adalah ABDUL GAFUR, S.E., Tergugat I/Pemohon Banding disebut Mandataris

TindakanTergugat I/ Pemohon Banding meminjam uang Rp.460.000.000, (Empat RatusEnam Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat / Terbanding yang telahmendapat persetujuan dari Tergugat Il/Terbanding II selaku PenggunaAnggaran, menurut hukum harus dipandang sebagai menjalankan tugas atauperintah atasan atau Mandatum (pemberi mandat).

(Mandataris) dari pemberi mandat (Mandatum), dalam hal ini Tergugat III/Terbanding III selaku Bupati Mamuju.

Tugas boleh dilimpahkan, tetapi tanggungjawab tidak boleh, tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada padapemberi mandat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 24Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NeTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namiuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

antara Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

korban dimnta olehterdakwa supaya menuruti ucapan atau menghafalkan katakata yang terucap dari mulutterdakwa;Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 643/Pid.B/2015/PN.SkySetelah itu terdakwa MARDI BIN MUJADI dan saksi korban Suryadi BinNingcek pergi dari makam tersebut lalu terakwa mengajak untuk pindah hotel lain laluterdakwa meminta kembali uang sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) kepada saksikorban dan keesokan harinya saksi korban meninggalkan hotel karena berdasakanketerangan terdakwa ia mendapat mandat

dari Syekh Ririn, setelah itu terdakwamenyuruh saksi korban untuk pulang ke Palembang sambil membawa sebuah tas yangGosberisikan barangbarang dan terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban ituuang Rp.750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan batangan mas setelah itusaksi korban pulang ke Palembang namun setibanya di Palembang terdakwa kembalimeminta uang kepada saksi korban dengan alasan untuk uang mandat atas pesan SekhRirin sebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) dan Rp.3.500.000

rupiah) kepada Saksi dan keesokan harinya Saksimeninggalkan hotel karena berdasakan keterangan Terdakwa ia mendapatmandat dari Syekh Ririn, dan menyuruh Saksi untuk pulang ke Palembangsambil membawa sebuah tas yang berisikan barangbarang dan Terdakwakembali mengatakan kepada Saksi itu uang Rp.750.000.000, (tujuh ratus limapuluh juta rupiah) dan batangan mas setelah itu Saksi pulang ke Palembang ;Bahwa setibanya Saksi di Palembang Terdakwa kembali meminta uang kepadaSaksi dengan alasan untuk uang mandat

dari 18 Putusan Nomor 643/Pid.B/2015/PN.Skymeninggalkan hotel karena berdasakan keterangan Terdakwa ia mendapatmandat dari Syekh Ririn, dan menyuruh Saksi untuk pulang ke Palembangsambil membawa sebuah tas yang berisikan barangbarang dan Terdakwakembali mengatakan kepada Saksi itu uang Rp.750.000.000, (tujuh ratus limapuluh juta rupiah) dan batangan mas setelah itu Saksi pulang ke Palembang ;Bahwa benar setibanya Saksi di Palembang Terdakwa kembali meminta uangkepada Saksi dengan alasan untuk uang mandat

dariSyekh Ririn, dan menyuruh Saksi untuk pulang ke Palembang sambil membawa sebuahtas yang berisikan barangbarang dan Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi ituuang Rp.750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan batangan mas setelah ituSaksi pulang ke Palembang dan setibanya Saksi di Palembang Terdakwa kembalimeminta uang kepada Saksi dengan alasan untuk uang mandat atas pesan Sekh Ririnsebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) dan Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus riburupiah) hingga

Demikian juga pada tanggal20 Maret 2017 menerima kembali disposisi dan mandat untukmenindaklanjuti Sesuai ketentuan permohonan pelatihan pemadamankebakaran dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Hang Tuah KotaSurabaya.

Penggugat justru) menunjukkan ketidakpahamannya terhadapkewenangan berupa Mandat, dimana untuk kewenangan berupa Mandatyang berwenang masih ada dipemberi Mandat. Lebih lanjut dalam dokumen kegiatan atau dalam surat keterangan yangdikeluarkan tersebut tidak ada atasnama dari pemberi mandat kepadapenerima mandat.

Yang seharusnya apabila Penggugat mendalihkanbahwa tindakan Penggugat dalam menandatangani Surat Keterangan /Sertifikat pelatihnan serta pelaksanaan kegiatan pelatihan pemadamkebakaran dengan Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Nala HusadaSurabaya dan RS Al Irsyad Surabaya tersebut merupakan Mandat makaseharusnya yang berwenang menandatangani tetap Pemberi Mandat atausetidaktidaknya atas nama pemberi mandat. .

PHILIPUS HADJON, S.H., M.H., yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa penyalahgunaan wewenang adalah jika wewenang digunakanmenyimpang dari tujuan dan harus ada unsur kesengajaan ;Bahwa wewenang dibatasi dengan waktu, substansi dan prosedur ;Bahwa jika ada pelanggaran terhadap mandat/tugas yang diberikanoleh atasan ada tanggungjawab jabatan dan tanggungjawab pribadi,Halaman 58 dari Halaman 84 Putusan Perkara Nomor : 98/G/2017/PTUN.SBYlegalitas daripada mandat adalah tanggungjawab jabatan

(penugasan), Delegasi(pelimpahan wewenang) dan Atribusi (Wewenang yang diberikan oleh UndangUndang); Bahwa hubungan antara atasan dan bawahan adalah Mandat yang merupakan penugasan ; Bahwa terkait mandat, jika bawahan melakukan tindakan yang melebihitugas yang diberikan oleh atasan maka yang bersangkutan maaladministrasi dan bertanggung jawab secara pribadi ; Bahwa konsep penyalahgunaan wewenang tetap pada Hukum Andministrasi ;Menimbang, bahwa untuk menanggapi alatalat bukti maupunjalannya pemeriksaan

PENIPUAN sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

(atas nama) Walikota Batam dalam bukti P4menunjukkan bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam dalam penerbitan Surat KeputusanKepala Dinas Perhubungan Kota Batam atas nama Walikota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHBD/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi atasnama Perusahaan Blue Bird adalah berkedudukan sebagai mandataris (penerima mandat),sedangkan Walikota Batam sebagai Mandans (Pemberi mandat) (bukti P4);Menimbang, bahwa kewenangan membuat suatu Keputusan

Hal ini berbeda dengan mandat, dimanapada dasarnya mandat adalah menyangkut sistemkerjaintern antara pejabat atasan danbawahannya, sehingga dalam mandat tidak terdapat pengakuan kewenangan ataupunpengalihan kewenangan, oleh karena itu yang memiliki wewenang adalah tetap Pejabat yangmemberikan mandat (mandans), bukan penerima mandat (mandataris);Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam atas namaWalikota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHBD/0893/III/2012 tentang Izin PenyelenggaraanAngkutan

Orang Dengan Kendaraan Taksi atas nama Perusahaan Blue Bird nyatanyata16termasuk kewenangan mandat, dimana yang memiliki kewenangan sesungguhnya adalahWalikota Batam sebagai mandansnya, sehingga Pengadilan akan mempertimbangkankewenangan Walikota Batam tersebut dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala DinasPerhubungan Kota Batam atas nama Walikota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHBD/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi atas nama Perusahaan Blue Bird;Menimbang

Keputusan Tata Usaha Negara, maka berlakulah asas contrarius actus yangmenyatakan pada dasarnya hanya Pejabat yang menerbitkan suatu Keputusan yang bolehmencabut Keputusan tersebut, sehingga dalam hal ini yang berwenang mencabut SuratKeputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam atas nama Walikota Batam Nomor:KPTS.551.21/PHBD/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang DenganKendaraan Taksi atas nama Perusahaan Blue Bird adalah Walikota Batam, atau bisa jugaWalikota Batam memberi mandat

kepada Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketa, namunberdasar Pengakuan Tergugat di Persidangan pada tanggal 4 Oktober 2012 yang menyatakanbahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa adalah tanpa adanya mandat ataupuninstruksi dari Walikota Batam, sehingga makin jelaslah bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan Obyek Sengketa;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindakan Tergugat secara materi adalahtindakan dalam bidang yang tidak termasuk wewenangnya (Onbevoegdheid ratione

dari Pejabat yang lebih tinggi kepada Pejabat yang lebihrendah yang sudah barang tentu tanggung jawab dan tanggung gugatnyatetap ada pada pemberi mandat, bagaimana untuk mengetahuikewenangan yang diberikan secara mandat, maka harus dilihat dari adatidaknya surat atau persetujuan yang diberikan oleh Pejabat yang lebihtinggi kepada Pejabat yang lebin rendah sebagai penerima delegasi;Bahwa, terkait dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor Kw.15.1/2/Kp.07.6/3218/2014, tanggal 11

Jawa Timur, dalam halini Tergugat adalah kewenangan delegasi, sehingga tanggung jawab dantanggung gugatnya sepenuhnya ada pada Tergugat/Termohon kasasiKewenangan delegasi yang ada pada Tergugat/Termohon kasasi terlihatpada format surat keputusan (objek sengketa) yang tidak ditemukanadanya surat persetujuan dari pihak Menteri Agama yang dicantumkandalam konsideran Menimbang dan Memperhatikan, Hakim dalam hal initerjebak pada penggunaan Atas nama, sehingga putusannya mengarahpada kewenangan mandat;

yang memberinya mandat, namun bila dicermati formatsurat keputusan (objek sengketa) tidak ada surat apapun berbentukpersetujuan dari Menteri Agama kepada Kepala Kantor Wilayah ProvinsiJawa Timur (Tergugat) yang dicantumkan dalam konsideran, oleh karenaHalaman 16 dari 20 halaman.

adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang lebin Tinggi kepada Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang lebin rendah dengan tanggung jawab dan tanggunggugat tetap berada pada pemberi mandat;Halaman 17 dari 20 halaman.

Putusan Nomor 578 K/TUN/2015.Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkanberdasarkan sumber kewenangan mandat, oleh sebab itu Tergugatnyaseharusnya mandans yaitu Menteri Agama Republik Indonesia.

GANEPO;

Ketapang, KalimantanBarat tersebut bertugas sebagai saksi yang diberi Mandat oleh PartaiDemokrat. Kemudian Sekitar pukul 12.30 WIB Ketua KPPS 01 (Sadri.NINGSIH) mengumumkan kepada setiap saksi untuk melakukanpencoblosan apabila belum melakukan pencoblosan, Mendengar haltersebut Sdra. FZ. GANEPO kemudian mendatangi Sdra. NINGSIHuntuk meminta Surat Suara. Setelah surat Suara diberikan oleh KetuaKPPS Sdra. F.Z.

Perihal saudara GANEPO berada di dalam TPS 01,dikarenakan saudara GANEPO merupakan saksi dari PartaiDemokrat dan memiliki surat mandat, yang mana para saksi partaipolitik cukup menunjukan surat mandat dari partal politik maka dapatmasuk kedalam TPS. Bahwa terdakwa F.Z GANEPO tidak mencelupkan jarinya kedalam tinta setelan melakukan pencoblosan di TPS 01.

Benar Pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa BetenungKec Nanga Tayap Kab Ketapang tersebut, tersangka bertugas sebagaisaksi dari Partai Demokrat, tersangka mempunyai surat mandat daripartai tersebut. Adapun surat mandat partai tersebut sudah tersangkaserahkan kepada Ketua KPPS TPS 01 Desa Betenung Kec NangaTayap.

Surat Mandat Saksi Partai Demokrat TPS 01 Desa Betenung,Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang a.n. F. Z. GANEPO. Foto Copy KTP a.n. FF.Z. GANEPO. SK KPPS TPS 01 dan TPS 04 Desa Betenung, Kec. NangaTayap, Kab. Ketapang. SK Petugas Ketertiban TPS 01 dan TPS 04 Desa Betenung,Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang. DPT TPS O01 Desa Betenung, Kec. Nanga Tayap, Kab.Ketapang. DPT TPS O04 Desa Betenung, Kec.

Adapun surat mandat partai tersebut sudah tersangkaserahkan kepada Ketua KPPS TPS 01 Desa Betenung Kec NangaTayap.

DirekturJenderal Pajak Kementerian Keuangan RI;Menimbang, bahwa atas objek sengketa dan jabatan yangmengeluarkan objek sengketa di atas, maka untuk menentukan subjek hukumTergugat perlu berpedoman pula pada UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan, pada ketentuan Pasal 14 ayat 4, mengatur:Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harusmenyebutkan atas nama Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yangmemberikan Mandat.

Lebih lanjut pada bagian penjelasan, dijelaskan bahwa:Wewenang Mandat dilaksanakan dengan menyebut atas nama (a.n), untukbeliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas (m.t).Kemudian pada ketentuan Pasal 14 ayat 8, mengatur: Badan dan/ atau PejabatPutusan Perkara Nomor:2/G/2021/PTUN.SMGHalaman 9Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawabKewenangan tetap pada pemberi Mandat;Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dipahami bahwa dalam perkaraini hanya terdapat

Direktur JenderalPajak Kementerian Keuangan RI (mandat);Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut apabila dihubungkandengan ketentuan Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim bahwa seharusnya yangdidudukkan sebagai subjek hukum Tergugat dalam gugatan Penggugattersebut hanya Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI(sebagaimana gugatan Penggugat didudukkan sebagai

membaca dan mempelajari berkas perkara inidan telah mendengar para Pemohon dan parasaksi di persidangan;Bahwapara Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 21 Maret 2014, yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor308/Pdt.P/2014/PA.Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon danPemohon Il, padatanggal 22 Februari 2005, telah menikah menurut tata cara agamaIslam di Tawau, Malaysia, dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II bernamaSanawi setelah mendapat mandat

mereka itu suamiistri;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P.3, sertaketerangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalildalil permohonanpara Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan faktafakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Pemohon Il, padaTanggal 22 Februari 2005, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama2Islam di Tawau, Malaysia, dengan wali nikah adalah Paman Pemohon Il yangbernama Sanawi setelah mendapat mandat

sebidang tanahseluas 1 (satu) hektar, dibayar tunai, pada waktu menikah status Pemohon duda ceraimati dan Pemohon II perawandan mereka belum pernah bercerai, serta belum dikaruniai anak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa telah terbukti Pemohon dan Pemohon II adalah suamiistri yangsah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Tawau, Malaysia, pada tanggal 22Februari 2005, dengan wali nikah adalah bernama Sanawi, Paman Pemohon Ilsetelah mendapat mandat

Morowali a.n BupatiMorowali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat 4UndangUndang No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan yang menyebutkan: Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atasnama Badan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat;18.

yang dimaksud tidak secara langsung tetapipemberian delegasi itu melalui Kepala Daerah yang bersangkutan;Bahwa mengenai mandat, praktek pemerintahan sudah merupakankonvensi ketatanegaraan kita, cukup perintah, telepon seorang Bupatikepada Sekretaris sudah memberikan efentif bagi pemerintahan;Bahwa benar dasar dari Mandat tersebut tidak menggunakan surat;Bahwa dasar dari pertanggung jawaban yang dikeluarkan atau ditafsirkanoleh penerima mandat adalah atas nama;Bahwa Sekretaris Kabupaten mengeluarkan

;Menimbang bahwa mengenai Mandat, Pasal 14 UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperolehMandat apabila:a.

memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasaltertentu dalam peraturan perundanganundangan, pada delegasi tidak adaHalaman 63 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PLpenciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang yang dilakukanharus berdasarkan undangundang dan telah terjadi peralihnan tanggung jawabkepada penerima delegasi, pada Mandat penerima mandat (mandataris) hanyabertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans), merupakanperintah untuk melaksanakan, kewenangan

, sehingga terkait pertanggungjawaban penerbitan surat tersebut tetap merupakan tanggung jawab daripemberi mandat yakni Bupati Morowali karena dalam Mandat tidak terjadiperalihan tanggung jawab kepada penerima mandat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di iatas,Majelis Hakim menilai bahaw Rekomendasi Nomor 848/188/KPU/IV/20018,tanggal 29 Maret 2018 (vide bukti P10=T5), Surat Nomor800/22/BKPSDMD/2018, Perihal: Rekomendasi, tanggal 8 April 2018 (vide buktiP11=T6) dan Surat Nomor

e Bahwa Terdakwa tidak ada perjanjian apaapa antara dengan operator alatberat.e Bahwa Terdakwa ada menda tangani surat mandat tersebut, tapi yang buatTerdakwa Bambang Guruntoro.e Bahwa Maksud Surat Mandat Nomor: 02/BTJPC.II/V/2013 yang ditandatangai oleh Sulaimin dan Junaidi Terdakwa memberi mandat kepadaTerdakwa selaku ketua kelompok tani, yakni perwakilan kelompok taniBagan Tengah Jaya.e Bahwa dalam membuat surat mandat tersebut memang tidak adapersetujuan resmi dari anggota kelompok tani lainya

tersebut untuk mengkordinir pekerjaan lapangan yang akan dilaksanakan oleh anggota Kelompok Tani Bagan Tengah Jaya selias kuranglebih 300 ha yang letak di Kelurahan Parit Culum Il Kecamatan Muara SabakBarat adapun biaya yang timbul dari pekerjaan ini menjadi tanggung jawabGAPOKTAN BTJ dan kepada yang menerima mandat secara berkalamelaporkan pelaksanaan di lapangan kepada kami.Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang terungkap dipersidangan bahwa Surat Kuasa Khusus dan Surat Mandat tersebut

tersebut untuk mengkordinir pekerjaan lapangan yang akan dilaksanakan oleh anggota Kelompok Tani Bagan Tengah Jaya selias kuranglebih 300 ha yang letak di Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara SabakBarat adapun biaya yang timbul dari pekerjaan ini menjadi tanggung jawabGAPOKTAN BTJ dan kepada yang menerima mandat secara berkalamelaporkan pelaksanaan di lapangan kepada kami;Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang terungkap dipersidangan bahwa Surat Kuasa Khusus dan Surat Mandat tersebut

Ayam, sedangkan di dalam surat mandat tersebut jelas tertulis bahwa segalabiaya yang timbul dalam pekerjaan ini akan diserahkan kepada kelompok taniGapoktan Bagan tengah Jaya.

Kepala Desa yangbernama Subli, sedangkan isi dari surat mandat tersebut menyangkutpautkan namakelompok tani Bagan Tengah Jaya, yang menurut Majelis Hakim termasuk paraanggota kelompok tani Bagan Tengah Jaya.

Tarnbak Langon No 10 Surabaya atau setidak tidaknya ditempat lain yangtermasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ataubarang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : = Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari para terdakwayang mendapat mandat tugas dari Drs KI Soedjatmiko, SE selakupemegang kuasa umurn dari dan untuk H.

Abdullah sebagai ahli waris B.Gimah dengan mandat tugas untuk terdakwa selaku team hukum, gunamengawal memberi nasehat serta hal lain terkait aspek aspek hukumterhadap pekerjaan yang dijalankan oleh pemegang kuasa umum gunameralisasi hak hak peninggalan Alm B.Gimali sebagaimana yangditerangkan dalam bunyi putusan Mahkamah Agung No 73 K/Pid /2003serta bukti bukti lain sedangkan mandat tugas untuk terdakwa Il yaituselaku Koordinator lapangan yang bertugas untuk mengawal mengawasihal hal yang bersifat

datang ke lokasi pada saat pembongkaran pagar ; Bahwa pembongkaran tersebut berdasarkan putusan MahkamahAgung, tapi di dalam putusan tidak ada perintah untuk membongkar ; Bahwa Terdakwa mengaku bersalah ; FAUZI, SE BIN MANSUR SYARIF : Bahwa Terdakwa pada saat itu sebagai koordinator lapangan ; Bahwa Terdakwa ikut mengawasi pembongkaran pagar ; Bahwa Terdakwa mengaku bersalah ; "Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan mengajukan buktidokumen berupa fotocopy sebagai berikut : 20 22020=Surat Mandat

,tertanggal 9 Maret 2011 ; 2n nnn nnn nnn nen nnnneSurat Mandat Tugas dari DRS. KI SOEDJATMIKO, SE kepada FAUZIALFA, Telanggal 3 Wianet ZOU 1 5 n

./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NeTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namiuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NcTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana