Ditemukan 3403 data
Urut Berdasarkan
Putus : 17-12-2013 — Upload : 05-02-2014
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 398/PID.B/ANAK/2013/PN.PSP Tanggal 17 Desember 2013 —
65 — 29
65 — 29
Secara tanpa hakatau melawan hukum:Yang dimaksudkan dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah tidakmempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapatdibenarkan oleh hukum sedangkan yang dimaksud dengan melawanhukum adalah Bahwa Unsur Melawan Hukum (wederrechtelijk) adalahmaksud perbuatan itu tidak mengindahkan Normanorma hukum yangberlaku dan melanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya,dan juga bertentangan dengan asasasas hukum tidak tertulis maupunasasasas yang bersifat unum menurut
Register : 25-10-2012 — Putus : 15-08-2013 — Upload : 05-06-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 358/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM Tanggal 15 Agustus 2013 — TAMIN SUKANA alias TAMIN SUKARIANA bin TOLIB
VS
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM (PU)
151 — 41
151 — 41
Bahwa Tergugat Il sangsi Penggugat bisa membuktikan/memiliki hal itu,karena janji Penggugat untuk melunasi uang yang dilarikan sebesar Rp.111.502.500, dengan janji akan menyerahkan rumah yang terletak diPurwakarta serta akan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) tidak pernah ditepaiti.Perihal Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 409/PdtP/2008/PN.Jkt.Tim, tgi 19 Desember 2008 jo.
Bahwa Penghadap (TAMIN SUKARIANA) berjanji untuk tidak akanmelakukan tindakan Hukum apapun terhadap halhal seperti tersebut diatastanpa seizin tertulis darituan HOKIARTO (Tergugat Il) dan penghadap siapmenerima sangsi apapaun bilamana melakukan tindakan Hukum apapunterhadap halhal diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti TI 12 tersebut, jelas bahwahak penggugat (TAMIN SUKARIANA) sepenuhnya telah diserahkan atau dimilikioleh Tergugat II karena dalam hal ini penggugat hanya dipinjam nama saja
Register : 24-01-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PN SORONG Nomor 10/pdt.G/2020/PN Son Tanggal 14 September 2020 — PT. Karya Utama Persada sebagai Pembanding semula Tergugat ;
M e l a w a n
PT. Davico Engineering sebagai Terbanding semula Penggugat ;
D a n
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Papua Barat sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat
316 — 86
316 — 86
membuat kontrak kerja antara PT.Karya UtamaPersada sebagai kontraktor dengan PT .Davico Engineering sebagai subkontraktor;Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Padt.G/2020/PN SonBahwa Dinas Pekerjaan Umum yang buat draf kontraknya setelahdiperiksa dan di refisi sesuai keinginan dari PT.Karya Utama Persadasebagai kontraktor dengan PT .Davico Engineering sebagai sub kontraktorkemudian dikembalikan lagi ke Dinas Pekerjaan Umum selanjutnyaditandatangani;Bahwa apakah dalam kontrak kerja ada sangsi
, Tidak ada sangsi dalam kontrak kerja;Bahwa apakah saksi tahu tidak ada masalah dalam pengerjaannya, Tidakada, hanya masalah pembayarannya saja baru dibayar sebesar 1 (satu)milyar;Bahwa Pembayaran 1(satu) milyar untuk pembayaran kontrak yang mana;Tidak dicantumkan untuk pembayaran kontrak yang mana hanya diangsursaja ;Bahwa apakah saksi tahu berapa nilai kontrak dari keseluruhan kontrakmulai dari kontrak I,ll dan ke Ill, Jumlah nilai kontrak keseluruhan sebesar6.6 milyar;Bahwa Apakah saksi tahu
Register : 14-06-2011 — Putus : 22-08-2011 — Upload : 05-10-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 60 - K / PM I-03 / AU / VI / 2011 Tanggal 22 Agustus 2011 — Serma Sudarmawan
77 — 142
77 — 142
Bahwa tujuan Kadispers Lanud Pekanbarumenyampaikan arahan tersebut agar supayaanggota lainnya tidak melakukan perbuatan itudan jika ketahuan oleh Kesatuan atau Pimpinanmaka Anggota akan mendapatkan sangsi yang beratberupa proses pidana dan pemecatan.126. Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan ataukegiatan Terdakwa di luar jam kerja, karenaSaksi punya kesibukan rumah tangga sendiri danjarak rumah Saksi dan Terdakwa juga berjauhan.7.
Bahwa Saksi pernah terlibat perkara Pidanapenganiayaan pada tahun 2007 dan sudah mendapatputusan Dilmil dengan No Put : PUT/78 K/PMIO3/AU/II1/2007, tanggal 21 Maret 2007 yaitudijatuhi hukuman Penjara 3 bulan dengan sangsiDisiplin Nomor Skep/30/IV/2007, April 2007,dengan sangsi administrasi penundaan pendidikan gelombang dan kepangkatan ditunda 4 periode.Dan yang kedua Perkara pidana pada tahun 2008,dan sudah mendapat Dilmil No : 53k/PMI03/AU/IV/2009, tanggal 29 April 2009 denganputusan empat bulan.Atas
Register : 13-08-2014 — Putus : 23-09-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 43-K/PM.III-17/AD/VIII/2014 Tanggal 23 September 2014 —
251 — 197
251 — 197
Saksi1 mengatakan ingin ganti baju dan masuk kedalam kamar namundihalanghalangi oleh Saksi2 sambil menuju kekamar untuk mengambilkan bajupada saat itu Saksi1 masuk kedalam kamar untuk menyusul Saksi2 dan pada saatSaksi1 hendak menutup pintu Saksi1 kaget melihat Terdakwa sedangbersembunyi dibelakang pintu kamar.Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari secaraterbuka melanggar kesusilaan adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukumdan terhadap pelakunya dapat dikenakan sangsi
mengatakan ingin ganti baju dan masuk kedalam kamar namundihalanghalangi oleh Saksi2 sambil menuju kekamar untuk mengambilkan bajupada saat itu Saksi1 masuk kedalam kamar untuk menyusul Saksi2 dan pada saatSaksi1 hendak menutup pintu Saksi1 kaget melihat Terdakwa sedangbersembunyi dibelakang pintu kamar.16 Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui dan menyadarisecara terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakan perbuatan yang melanggarhukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sangsi
Register : 05-07-2012 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 12-04-2013
Putusan PN DENPASAR Nomor 419/PDT.G/2012/PN.DPS Tanggal 12 Februari 2013 — PT JAYA MAKMUR BERSAMA melawan PT PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI (Persero),dk.
430 — 311
430 — 311
ditentukan jumlah tertentu, tidak berarti jumlahtertentu tersebut harus terealisasi dalam perjanjian, bila tidak ada kesepakatanmaka perjanjian tidak akan terjadi dan hal tersebut bukan wanprestasi; Bahwa dalam praktek tidak terikat adanya suatu istilah, yang harus dilihat adalahsubstansi yang diperjanjikan, tapi apabila substansinya mengandung dua halyang sangat mendasar yaitu sebagai MoU yang akan ditindaklanjuti denganperjanjian, maka MoU tersebut dalam konteks ikatan moral dan sangsinyaberupa sangsi
Hikmahanto Juwana, SH., L.L.M., Ph.D.berpendapat MoU hanya sebuah ikatan moral yang tidak mempunyai akibat hukum,apabila dilanggar sangsinya adalah sangsi moral;Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati MoU tanggal 19September 2008 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat (bukti P2= T1), dalamMoU tersebut telah diatur hak dan kewajiban secara detail masingmasing pihak secaraimperatif dan mengenai halhal yang belum diatur dalam MoU akan dimusyawarahkandan hasilnya dituangkan dalam bentuk
Register : 19-06-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TABANAN Nomor 165/Pdt.G/2019/PN Tab Tanggal 18 Nopember 2019 — Penggugat:
1.I GUSTI NGURAH SUAMBA
2.MEKEL PURIAGA
3.I GUSTI BAGUS NGURAH SURYAWAN
Tergugat:
1.I Wayan Feri Kencana Alias Wayan Fery Kencana
2.Ida Ayu Adi Dwipayanti, SH.MKn. Notaris dan selaku PPAT
3.PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR Ashi
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan
108 — 86
1.I GUSTI NGURAH SUAMBA
2.MEKEL PURIAGA
3.I GUSTI BAGUS NGURAH SURYAWAN
Tergugat:
1.I Wayan Feri Kencana Alias Wayan Fery Kencana
2.Ida Ayu Adi Dwipayanti, SH.MKn. Notaris dan selaku PPAT
3.PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR Ashi
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan
108 — 86
Condition of economic: Penilaian kondisi usaha dapat dipenuhi oleh situasidan ekonomi yang ada Jadi dalam prinsipnya Bank harus waspada secaracermat dapat mengantifikasi calon debitur Jaminan harus diperiksadengan cermat, untuk menghindari kredit bermasalah Analisis Banktentang masalah kredit harus ada prinsip 5C dan masingmasing Bankada SOPnya sendirisendiri ;Bahwa Bagi yang tidak melaksanakan sangsi hukum dimuat dalam pasal50a UU Perbankan , UU Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan Praktekmonopoli
dan persaingan usaha tidak sehat ;Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Nomor 165/Pdt.G/2019/PN TabBahwa Sangsi itu. menjelaskan Siapapun yang tidak memahami,direktur/direksi, maupun pegawai terkait Perbuatan yang merupakankewajiban di Bank, pidana kurungan maupun denda dalam UU Perbankan,untuk Direksi/Komisaris, karyawan Bank yang ditugaskan sebagai Analisakredit ;Bahwa Kewajiban Notaris maupun Bank wajib menerapkan kehatihatian,pasal 16 ayat 1 secara eksprisip normanorma, bahwa notaris di dalammelaksanakan
Register : 20-12-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 1269/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 6 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Jan Maswan Sinurat, SH
Terdakwa:
Muhammad Ridho
18 — 3
Jan Maswan Sinurat, SH
Terdakwa:
Muhammad Ridho
18 — 3
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 04-08-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN TUAL Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Tul Tanggal 15 September 2021 — KADIR RADA Alias KADIR
139 — 62
139 — 62
pihak keluarga korbandan pihak keluarga terdakwa;Bahwa Saat itu keluarga terdakwa telah menyerahkan uang kepada keluargakoroan maka mereka menganggap persoalan telah selesai, karena dalam budayakei Ain Ni ain maka apapun permasalahan yang terjadi maka dapat diselesaikandalam hubungan kekeluargaan ;Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tul Bahwa Keluarga terdakwa telah menyerahkan secara adat dan dipenuhikewajiban dengan diserahkan 1 buah mas dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,sebagai sangsi
Register : 17-10-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 788/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Apandi Als Pandi
72 — 9
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Apandi Als Pandi
72 — 9
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Putus : 14-02-2017 — Upload : 17-03-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Gto Tanggal 14 Februari 2017 — - KARIM KASIATI
LAWAN
- PIMPINAN PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA
50 — 17
50 — 17
menghubungi saksi, 1 (satu) bulansetelah penggugat berhenti kerja ;Bahwa Penggugat menghubungi saksi mau menanyakan apakah saksimembuat surat pengunduran diri pada saat putus kontrak ;Bahwa Saksi tidak membuat surat pengunduran diri karena kontrak saksisudah habis ;Bahwa menurut Saksi Perusahaan merupakan perusahaan penjualanrokok ke kioskios ;Bahwa menurut saksi ada target, sales dengan motor diberikan terget 50pack keatas sedangkan target untuk mobil ada lagi ;Bahwa Jika tidak memenuhi target tidak ada sangsi
Upload : 21-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 807 K/PDT.SUS/2010 BUDIYONO, DK; PT. MULIA GLASS
44 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
KalaupunMogok kerja yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi (dahulu ParaPenggugat) tidak sah quot non maka hal tersebut tentu saja tidaksampai pada sangsi PHK tanpa pesangon, mengingat berdasarkanketentuan Pasal 142 ayat (2) Undangundang No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan maka sanksi nya harus mengacu padaKeputusan Menteri in cassu KEPUTUSAN MENTERI TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR:KEP. 232/MEN/2003 Tentang AKIBAT MOGOK KERJA YANGTIDAK SAH;3.
Putus : 04-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 K/Pdt/2013 Tanggal 4 Desember 2013 — FRANSISKUS PUSPOWARDOYO ALIAS YOYOK VS YARNIS NAHAR, B.A., DKK
45 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yeni Upangat + 18,3 m;e Timur dengan Jalan kompleks + 18 m;Kepada Penggugat selaku pemilik yang sah dalam keadaan kosong dan bebas daripenguasaan pihak lain adalah putusan yang sangat tidak adil sementara TurutTermohon Kasasi/Turut Terbanding I/Tergugat tidak dikenakan sangsi atauhukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Pemohon Kasasi, dimanaPemohon Kasasi telah dirugikan oleh itu Pemohon Kasasi mohon pada MahkamahAgung RI untuk mengembalikan putusan pada Pengadilan Negeri Pekanbarutentang
Putus : 13-04-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PT SAMARINDA Nomor 20/PDT/2015/PT.SMR Tanggal 13 April 2015 — PT. SINAR MITRA SEPADAN Finance yang berkedudukan dan berkantor pusat di Wisma Millenia Lantai 6 Jalan MT. Haryono Kav. 16 Jakarta Selatan 12810, Jakarta Cq. PT. SINAR MITRA SEPADAN Finance yang berkedudukan dan berkantor di Bontang jalan Katamso No. 10 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, dahulu sebagai TERGUGAT I sekarang sebagai PEMBANDING
M E L A W A N :
1. UST. ABDUL LATIF, Tempat lahir Pasuruan, Tanggal Lahir 03 Desember 1970, Pekerjaan Mubalig, Alamat Jalan Tenis I Rt. 03 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
Yang dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : BAHRODIN, SH., MHum. dan AKSAN, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat / Pengacara BAHRODIN, SH., MHum. dengan alamat Jln. A. Yani Komplek halal Square Perum B-6 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2014, dahulu sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING ;
2. MASRURONI, pekerjaan wiraswasta, alamat dahulu Jalan Imam Bonjol Rt. 31 Gg. Al Kindy Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Sedangkan saat ini alamat tidak diketahui baik di dalam maupun luar negeri, dahulu sebagai TERGUGAT II, sekarang TURUT TERBANDING ;
125 — 44
125 — 44
SYAMSUL GUFRONpanggilan akrabnya CAK MUL sebanyak Rp.150.000,00 , sehingga totalyang PENGGUGAT berikan kepada ABDUL WAHID HASBULLAHsebanyak Rp.500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah) dengan tanpa diberikantanda terima, dan uang tersebut sebagai sangsi denda untuk aturanABDUL WAHID HASBULLAH sendiri supaya mobil AVANZAtersebut tidak di tarik tersebut adalah juga merupakan perbuatanmelawan hukum ( onrecht matigedaad ) / perbuatan pemerasan.
Register : 20-11-2017 — Putus : 30-01-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 1041/Pid.Sus/2017/PN Kis Tanggal 30 Januari 2018 — Penuntut Umum:
Fauzan Arif Nasution
Terdakwa:
M. Safii Sipahutar Als Ahmad Goreng
51 — 3
Fauzan Arif Nasution
Terdakwa:
M. Safii Sipahutar Als Ahmad Goreng
51 — 3
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 19-10-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 20-05-2016
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 242-K/PM.II-09/AD/X/2015 Tanggal 26 Nopember 2015 —
52 — 19
52 — 19
Bahwa perbuatan poligami banyak ditiru dan dilakukan oleh prajurit TNI diwilayah Jawa Barat, dan akibat perbuatan ini banyak berpengaruh pada harmonikehidupan prajurit TNI serta mempengaruhi tatanan disiplin prajurit, oleh karenaitu agar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit TNIlainnya, Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas bagi perbuatanBahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidana orangyang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan
Register : 03-08-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 P/PAP/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 — Dr. H. JAINUDDIN DAMOPOLII, DK VS KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU RI;
86 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
., menyambut kedatangan Pasionnomor urut 2 dalam kampanye dialogis di Kelurahan Pobundayan danlangsung mendapatkan sangsi yang dilakukan oleh Lurah PobundayanSaudara APRI DJ. PAPUTUNGAN, S.E, yaitu pemecatan sebagai KetuaLPM Kelurahan Pobundayan.
Register : 15-06-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 101-K/PM I-02/AD/VI/2017 Tanggal 26 Juli 2017 — Jhoni Petrus Kataren, Koptu NRP 3930003510171.
36 — 18
36 — 18
Bahwa dikesatuan Terdakwa sering diberikan penerangan tentanglarangan penyalahgunaan Narkotika termasuk telah disampaikaninstruksipimpinan TNI yang memerintahkan agar diberikan sangsi yang tegas bagipelanggarnya tetapi Terdakwa tetap melanggarnya.Hal 13 dari 16 Hal Putusan Nomor : 101K/PM I02/AD/V1I/2017MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang2.
Register : 01-08-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smn Tanggal 26 September 2019 — Terdakwa
123 — 34
123 — 34
pembinaan dalam Lembaga untukditempatkan di BPRSR Yogyakarta;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan laporan Bapas, TuntutanPenuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Para Anak, Hakim berpendapatdengan melihat anak dari sisi yang lebih lengkap dan jelas bukanlah denganmemenjarakan anak akan tetapi justru menghindarkan dari stigma pemenjaraanoleh karenanya sudah selayaknya anak tidak dijatuhi' pidanaHalaman 16 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.SusAnak/2019/PN Smnbadan/pemenjaraan, karena dalam menjatuhkan sangsi
Register : 13-03-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 24 April 2019 — Penuntut Umum:
Essadendra Aneksa, SH
Terdakwa:
Budiman Alias Budi
24 — 5
Essadendra Aneksa, SH
Terdakwa:
Budiman Alias Budi
24 — 5
menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN KisMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi