Ditemukan 3383 data
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : JOHANIS LICO Diwakili Oleh : YAFET L. SAHUPALA, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : METUSAEL TANODY Diwakili Oleh : YAFET L. SAHUPALA, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : FILEKS KWUWULAY Diwakili Oleh : YAFET L. SAHUPALA, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Diwakili Oleh : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
Terbanding/Pembanding/Penggugat : FRITS HOSEA GASPAR POROE Diwakili Oleh : FRITS HOSEA GASPAR POROE
Terbanding/Tergugat I : IZAK A. LICO
Terbanding/Tergugat VII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
145 — 189
Tidak bisa bertutur ituditerima dari sembarangan orang. Dengan mengacu kepada pendapat ahlitersebut, penuturan dari Saksi Tergugat IIV yaitu saksi RULUP PAULUSLATUASAN, patut dijadikan pegangan karena saksi pernah menjadi Raja diPati yaitu Negeri tertua yang berada di Moa Barat..
168 — 102
Tidakpernah ada sebuah perjanjian jual beli saham yang nilainya besar,dilakukan secara sembarangan, atau diisi dengan tulisan tangan, lalukemudian ditandatangani para pihak di atas sebuah dokumenperjanjian yang banyak coretan.. Keempat, pada bagian LATAR BELAKANG.
74 — 50
handphone :0853.41763099 ), virnasari ( email : vimag777@yahoo.com ) dan linamarlina ( sudah diblokir oleh facebook passwordnya a77Zkidalle ), ke 7 account facebook tersebut Saksi setting dan bisa di akses dari 1 ( satu )buah handphone merk VIVO seri 1802 warna merah dengan Nomer Imei 1: 864535049351174 , Nomor Imei 2 : 864535049351166 tersebut yangmana ke 7 account facebook tersebut di buat saksi sebelumnya denganHalaman 42 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Pilicara registrasi secara sembarangan
154 — 82
ttg Disiplin PNS Ayat (1) Tingkat hukumandisiplin terdiri dari :b) Hukuman disiplin ringan.Ayat (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiridari:b) Teguran Lisan;Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a:Hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan olehpejabat yang berwenang menghukum PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.1415161718Bahwa berdasarkan uraian posita 6 s/d posita 13 di atas, nyatanyata Tergugat tidakcermat atau sembarangan
Juwita Kayana, SH, MH
Terdakwa:
ACHMAD FAUZAN AL ANSHORY alias FAUZAN
768 — 1091
Bahwa didalam Organisasi Jamaah Islamiyah menggunakansistem Sel Terputus (SELTER) oleh karena itu tidak sembarangan orangbisa bertemu dengan Amir Jamah Islamiyah jika bukan dari orang yangtergabung dalam Organisasi Jamaah Islamiyah dan bukan orang yangdi percaya oleh Amir Jamaah Islamiyah."
1.NURUL AFIFAH ANA, SH
2.NI LUH HARTINI PUSPITA SARI, SH
Terdakwa:
WIM ISKANDAR ZULKARNAIN Yang mewakili korporasi atau Badan Hukum PT.Kaswari Unggul
1939 — 1485
Hal ini dimungkinkan dapat diduga bahwa lapisangambut atas yang terbakar sangat tipis (hanya beberapa cm) dan prosesdekomposisi gambut di bawahnya dapat berlangsung dengan lambat hinggamencapai tingkat lanjut (Saprik);Bahwa kalau menurut pendapat ahli untuk tahun 2015 pada saat musimkemarau itu memang kondisi cuaca sangat ekstrem hingga memungkinsekali terjadinya kebakaran, dimana pemicunya disampaing faktor manusiaseperti mMembuang puntung rokok sembarangan dan pembakaran olehperambah hutan juga
Kelompok Tani Landreform Litur Mandiri Desa Sei Litur Tasik, Kec. Sawit Seberang, Kab. Langkat
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat
Intervensi:
1.PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II
2.PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
395 — 347
Sehingga Tergugat pada saatpengambilan titik koordinat yang dilaksanakan padatanggal05 septermber 2019 diambil secara sembarangan yaitu diambil ukurandari parit batas areal PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) bukandari patok yang tertera pada Objek Sengketa a quo. Oleh karena itu,Tergugat dalam hal ini telah merugikan pihak Penggugat dengansembarangan menerbitkan Objek Sengketa a quo tanpa melaluiproses atau prosedur yang diatur didalam ketentuan hukum yangberlaku ;V.
77 — 51
Rido Hehanusa diintrogasilagi namun tetap tidak mengaku dan malah mengumpatumpat lagidan bicara sembarangan.14. Bahwa karena Sdr. Rido Hehanusa tetap tidak maumemberikan informasi mengenai namanama dan tempat tinggaltemantemannya dan telah terdengar adzan Subuh maka Terdakwalmemerintahkan kepada Terdakwa, Terdakwalll, TerdakwaIV danTerdakwaV agar membawa Sadr.
55 — 25
Menyalahkan Termohon dalam hal binatang peliharaan Pemohonyakni binatang kucing melakukan buang air dan besar sembarangan didalam rumah Pemohon;5. Menyembunyikan uang ataupun penghasilan Pemohon agar tidakdiminta oleh Termohon;Tanggapan Pemohon :Semua dalil yang dikemukakan oleh Termohon adalah mengadangada dansedang bersandiwara layaknya sinetron di televisi swasta;1. Apakah menjadi Istri dan melaksananakan kewajiban sebagai istriitu. disebut Pembantu Rumah Tangga.
112 — 15
;Bahwa Ahli menerangkan hukum pidana itu suatu ketika akan menjadi penjaminutama terhadap kesejahteraan harkat dan martabat manusia tapi suatu ketikahukum pidana akan menjadi pengancam utama kebebasan umat manusia ketikahukum pidana itu digunakan secara sembarangan tidak hatihati, tidak cermatmaka hukum pidana itu akan menjadi pengancam utama kemashahalatan dankebebasan umat manusia, prof Herbert L Parker akhirnya memberikan penutupdalm tulisannya itu maka berhati hatilan dalam menggunakan hukum
mendakwa pasal 55disikat saja tidak diurai dalam hukum nah ini namanya kebablasan pikiran2 yangretributive yang menurut saya ini kebablasan jadi ingin memidana orang sajadalam pikirannya ini yang berbahaya hukum pidana harus hatihati, saya setujusebagai guru kalau dia koruptor sikat saja kalau raguragu dilihatlah bukti materiiljadi pikirannya itu masuk pidana jadi mohon maaf ada konsep kalau tidakbersalah itu tidak boleh dihukum, jadi hukum pidana juga dikatakan penegakanhukum pidana itu tidak boleh sembarangan
259 — 386
danperusahaan tersebut mengatakan bahwa mereka berani dikarenakanHal 204 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.SusTPK/2015/PN Dps.PAULUS TJIPTADI memberikan design tersebut dan menawarkantanahnya kepada mereka, selain itu PAULUS TJIPTADI membelikanTerdakwa selaku Bupati Lombok Barat tiket pulang pergi keHongkong dan ternyata Terdakwa pergi ke Hongkong denganmembawa design saksi untuk dipresentasikan ke pengusahaHongkong;Bahwa terkait investasi tersebut saksi mendatangkan orang yangtidak sembarangan
jabatan Dirjen, ahli menjelaskan tidak bisa secaraserta merta bisa menduduki jabatan Dirjen tersebut walaupunmisalnya diminta oleh Kementrian terkait, ahli mencontohkan bilajabatan Dirjen sebagai eselon , tidak bisa diduduki oleh pejabatyang masih pada eselon II, sehingga tetap tunduk pada UUkepegawaian dan berbeda dengan jabatan politik, seorangmenteripun sebagai jabatan politik, sedangkan jabatan DirjenHal 269 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.SusTPK/2015/PN Dps.tidak bisa sembarangan
Bahkan menurut literatur dariMOELJATNO bahkan mengatakan pemerasan oleh pejabat ataukejahatan dalam jabatan yang adalah kejahatan dalam jabatanyang bersifat ringan karena itu bukan menjadi serius crime yangmenjadi wacana pertimbangan untuk kemudian digali secaraserius dalam penanganan korupsi cukup oleh polisi, ataukejaksaan untuk menanganinya;Bahwa Ahli berpendapat bahwa pembentukan UndangUndangKPK pasti mempertimbangkan penanganan korupsi yang besarserius tidak bisa ditangani oleh sembarangan pihak
130 — 44
;Bahwa Ahli menerangkan hukum pidana itu suatu ketika akan menjadipenjamin utama terhadap kesejahteraan harkat dan martabat manusia tapisuatu ketika hukum pidana akan menjadi pengancam utama kebebasan umatmanusia ketika hukum pidana itu digunakan secara sembarangan tidak hatihati, tidak cermat maka hukum pidana itu akan menjadi pengancam utamakemashahalatan dan kebebasan umat manusia, prof Herbert L Parkerakhirnya memberikan penutup dalm tulisannya itu maka berhati hatilah dalammenggunakan hukum
mendakwa pasal 55 disikat saja tidak diurai dalam hukumnah ini namanya kebablasan pikiran2 yang retributive yang menurut saya inikebablasan jadi ingin memidana orang saja dalam pikirannya ini yangberbahaya hukum pidana harus hatihati, saya setuju sebagai guru kalau diakoruptor sikat saja kalau raguragu dilihatlah bukti materiil jadi pikirannya itumasuk pidana jadi mohon maaf ada konsep kalau tidak bersalah itu tidak bolehdihukum, jadi hukum pidana juga dikatakan penegakan hukum pidana itu tidakboleh sembarangan
213 — 128
Bahwa peringatan dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensitersebut tidak diindahkan serta tidak dipedulikan dan bahkan TergugatRekonvensi, secara angkuh dan sembarangan serta dengan pemaksaan,berulang kali tetap melakukan perucatan, pengambilan dan pengangkutanpipapipa yang berada di WKP Para Penggugat yang masih digunakan untukkegiatan operasional Penggugat Rekonvensi, antara lain yaitu:Pengambilan Besi Kurun Waktu Bulan Januari 2012 :> Pipa 8 sebanyak 14 batang @ 6 m = 84mPengambilan
669 — 939
dari 105 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tbkjatuhnya kehormatan itu tergantung kepada subjectivitas si korban jadiini menjadi delik aduan pasal 310 KUHP ini;Bahwa Ini delik aduan;Bahwa delik ini bisa dicabut sewaktuwaktu ;Bahwa Ahli berpendapat bahwa itu tidak diperbolehkan karena yangboleh menyebarkan itu adalah media, inilah imunitas yang dimiliki olehmedia dan itu yang dimaksud dalam pasal 310 ayat (8) KUHP sebagaikepentingan umum atau juga termasuk membela diri bahkan mediapun itu tidak boleh sembarangan
44 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
sampai tahun 2010 masih belumada Petinggi (Kepala) Kampong yang baru, sebagaimana dijelaskan olehsaksi Pemohon Kasasi bernama Yohanes Kuit yang telah 9 (sembilan)tahun menjabat sebagai Ketua RT 03 di Kampung Muara Tokong;22.Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tentang hukumnya dariputusan Judex Facti pada perkara a quo sebagaimana tersebut padahalaman 81 baris ke 21 sampai 24 karena apa yang dinyatakan olehHakim tingkat pertama tersebut merupakan sebuah penafsiran hukumyang berlebihan dan sembarangan
238 — 30
terdakwa;e Bahwa terdakwa beberapa kali di Rumah Sakit Jiwa RatumbuisangManado;e Bahwa saksi tahuterdakwa diajukan dalam persidangan pengadilankarena dituduh telah melakukan pembunuhan;e Bahwa sejak tahun 2012 sampai saat ini, saksi tidak tahu lagibagaimana keadaan jiwa terdakwa;e Bahwa pada saat saksi melakukan pelayanan doa di rumah terdakwa,saksi lihat keadaan terdakwa sangat memperihatinkan karena terdakwasering telanjang, berteriakteriak dan membuang air besar atau air kecildi dalam kamar secara sembarangan
259 — 103
JIKA SEPERTI ITU MAKA AKANSANGAT BERBAHAYA KARENA BESAR KEMUNGKINAN AKANTERJADI YANG SEHARUSNYA TIDAK TERMASUK OBYEKSENGKETA KARENA SEMBARANGAN DITUNJUK OLEH PIHAKPENGGUGAT TERPAKSA MASUK SEBAGAI OBYEKSENGKETA;Halaman 36 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Padt.G/2017/PN TAR2.
321 — 338
Yahya Harahap S.H. juga menyatakan bahwa sita jaminanadalah langkah yang tidak dapat diterapkan secara sembarangan karenaberkaitanerat dengan pemaksaankebenaransuatugugatansebelumdiperiksa.
323 — 63
IISekretaris : KARTOMI KARSUDI / TERGUGAT IIIBendahara) : DIAN WULANDARI/ TERGUGAT IVAnggota : AGUS SISWATAMA SINGGIH /TERGUGAT VBahwa Surat Pengesahan Nadzir a quo dibuat sebagai tindak lanjut terhadap ikrarwakaf yang telah diucapkan para Wakif atas bidang tanah dimaksud, yangdilangsungkan dalam acara ceremonial yang khusus dilakukan untuk itu, dihadapankhalayak ramai yang juga dihadiri oleh Pejabat KUA/PPAIW Bogor Barat, Ketua RTdan RW setempat;Bahwa dalam hal ini, tidaklah mungkin PPAIW secara sembarangan
312 — 305 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh Direksi atau KomiteManajemen yang merupakan bentuk perwakilan pemegang saham, hal inipun harus dengan persetujuan dari SKK Migas, fakta ini berkesesuaiandengan keterangan ahli Pandji Anmad Ariaz dan Udin Silalahi di bawahsumpah;Bahwa putusan Termohon Keberatan yang sembarangan mendalilkan danmenghubunghubungkan hal yang bukan merupakan masalah untukkemudian menyimpulkan telah terjadinya afiliasi menunjukan bahwa putusanTermohon Keberatan dalam perkara