permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA

tidaknya Pengadilan Agama adalah hukumyang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan, dan bukan berdasarkan agamayang dianut pada saat sengketa terjadi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonanPemohon adalah mengenai perceraian yang merupakan bagian dari bidang perkawinan,dimana perkawinan tersebut telah dilangsungkan secara syariat Islam, maka PengadilanAgama berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi in judicio (pihakyang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Hal. 9 dari 18 hal. Put.

Selanjutnya, mengenai keterkaitan pengajuan permohoan Pemohonuntuk penyelesaian perkara ini di Pengadilan, hal ini menurut Majelis Hakim sematamata hanya untuk memenuhi kehendak UndangUndang agar bubarnya perkawinantersebut sah secara formil yuridis, memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Agama Kotabumimelalui Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinanputusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon atau tempat dimanapernikahan Pemohon dan Terugat dilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA

Bahwa sebaliknya apabila Judex Facti menerapkan Pasal 19 Ayat (2)huruf c UUPA dalam pemeriksaan perkara a quo, maka justru JudexFacti memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukumterhadap kepemilikan hak Pemohon Kasasi atas bidang tanah dimaksudkarena bukti hak tersebut belum pernah dibatalkan dan/atau batal demihukum, sebagaimana ditegaskan Pasal 4 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah ;.

Judex Facti telah lalai untuk menerapkan hukum yaitu Pasal 19 ayat 2 hurufC UUPA dan Pasal 35 UUPA jo.

Bahwa sangat nyata Judex Facti lalai menerapkan hukumyaituketentuan Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA yang menegaskan sertifikatmerupakan bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat,sebaliknya Surat Pernyataan Pelepasan Hak bukanlah bukti hakmelainkan dokumen yang menerangkan tentang hapusnya Hak GunaUsaha (HGU) melalui pelepasan hak oleh pemegang haknyasebagaimana diatur pada Pasal 35 UUPA, jo. Pasal 17 PP No.40 Tahun1996 ;.

Bahwa seandainya Judex Facti tidak lalai dalam menerapkan Pasal 19Ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 35 UUPA jo. Pasal 17 PP No. 40 Tahun1996, maka sudah tentu pula Judex Facti akan memutus sebaliknyakarena Surat Pernyataan Pelepasan Hak bukanlah bukti hak dan hanyapernyataan dari pemegang hak asal ex.

Bahwa seandainya Judex Facti secara cermat dan teliti menerapkanPasal 27 UUPA dan Pasal 12 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPNNo.3 Tahun 1999, maka sudah tentu Judex Facti tidak akan pernahmenyatakan Sertifikat Hak Milik Pemohon Kasasi tidak mempunyaikekuatan hukum, karena faktanya bukti hak yang dimiliki PemohonKasasi dimaksud tidak pernah dibatalkan atau pernah dimohonkanpembatalannya oleh pihakpihak yang merasa dirugikan;.

Dengan cara penutupan akseskeluar masuk dengan disertai tekanan psikis, akhirnya PemohonKasasi, Pembanding/Penggugat dengan terpaksa harus meninggalkanrumah tinggal beserta anak istri untuk mencari tempat berteduhseadanya dan telah melakukan tindakan memaksa Pemohon Kasasimengosongkan Tanah dan Bangunan Sengketa a quo, padahalTermohon Kasasi tidak memiliki tanda bukti hak atas tanah sesuaidengan perundangundangan pertanahan yang berlaku di Republik RI,yakni:Pasal 27 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 huruf

Eigendom Pervondingdikonversi menjadi Hak Milik Nomor 13 tanggal 1 Agustus 1962 ( hanyafoto copy dari foto copy), Oleh karena berdasarkan ada aturan Undangundang yang mengatur merujuk Pasal 27 UUPA Nomor 5 Tahun 1960huruf a angka 4 sudah Hapusnnya Hak Milik Termohon Kasasiselanjutnya tanahnya jatuh kepada Negara dasar hukumnya ketentuanPasal 21 ayat (3),dan 26 ayat (2) UUPA Nomor 5 Tahun 1960;Bahwa Termohon Kasasi tidak akan mungkin menurut logika hukumserta hukum yang berlaku di Indonesia akan diberikan

atau diterbitkanTanda Bukti Hak atas Tanah berdasarkan peralinan Hak nya yangdiperoleh melalui Causa yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan khusus di bidang pertanahan,oleh karenaTermohon Kasasi bukan sebagai Subjek Kepemilikan atas Objek TanahSengketa a quo dengan adanya dasar hukum Pasal 27 UUPA Nomor 5Tahun 1960 huruf a angka 4 sudah Hapusnya Hak Milik TermohonKasasi selanjutnya tanahnya jatuh kepada Negara dasar hukumnyaketentuan Pasal 21 ayat (8),dan 26 ayat (2) UUPA Nomor 5 Tahun1960

Nomor 178 K/Pdt/2015Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanahtanggal 19 Juni 1963;e P25 adalah fotocopy Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun1960/UUPA;e Pasal26 adalah fotocopy Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun1960/UUPA;e Pasal27 adalah fotocopy Pasal 32 UU Nomor 5 Tahun1960/UUPA;Bahwa oleh Judex Facti buktibukti dari Pemohon Kasasi tersebutditolak oleh Judex Facti dengan alasan karena buktibukti tersebuthanya berupa fotocopy dan tidak ditunjukkan aslinya.

Sebagai Perusahaan Milik Negara (BUMN), hal ini jelasmelanggar asas good governance, karena Termohon Kasasi tidaksebagai BUMN yang dapat memiliki tanah dengan status Hak Miliksebagaimana ditetapkan dalam Ps. 26 (2) UUPA, dengan demikianTermohon Kasasi telah melakukan kebohongan public;Bahwa oleh karena itu Judex Facti telah salah dan keliru dalammenerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalampenerapan hukum pembuktian mengunakan alat bukti Causa yangtidak diperbolehkan Undangundang dan atau

Oleh karena tanah bekas Erpachttersebut tidak dikonvesi setelah berlakunya UUPA No.5 tahun 1960,maka tanah bekas Erpacht No. 38 jatuh dan menjadi tanah negaraatau tanah yang dikuasai oleh negara.

Apalagi ke3 (tiga) seripikat Hak Miliktersebut berasal dari tanah bekas Erpacht No. 38 Desa Soakonora,yang karena tidak dikonversikan dengan hak lain sebagaimana diaturdalam UUPA No. 5 tahun 1960, maka sejak tanggal 24 September1980 telah berahkir haknya, dan menjadi tanah yang lansung dikuasaiNegara.

Dengandemikian setelah berlakunya UUPA No.5 tahun 1960, terhadap tanahbekas Erpacht No. 38 tersebut karena tidak dikonversikan ke hakhaklain sebagaimana diatur dalam UUPA No.5 tahun 1960, maka terhitungsejak tanggal 24 September 1980, tanah bekas Erpacht tersebutmenjadi tanah negara atau tanah yang langsung dikuasai negara.Selanjutnya dibagikan kepada petani pengarap sebagaimana suratKeputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan NosionalNo.6VI1997, tertanggal 13 Januari 1997, tentang Penegasan

Bahwasetelah berlakunya UUPA No.5 tahun 1960, terhadap tanah bekasErpacht No. 38 tersebut ataupun tanah erpachtno.37 sebagaimana yangdidalilkan oleh Tergugat Rekonvensi, karena tidak dikonversikan ke hakhak lain sebagaimana diatur dalam UUPA No.5 tahun 1960, makaterhitung sejak tanggal 24 September 1980, tanah bekas Erpachttersebut menjadi tanah negara atau tanah yang langsung dikuasaiNegara, yang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3), Peraturan PemerintahRepublik Indonesia, Nomor 24 tahun 1997, Tentang

Bahwa Arnold Gustan adalah ahli waris dari Tan Teck Tiong yangmerupakan seorang warga Negara Tiong Hoa, bertentangan denganketentuan pasal 21 UUPA Nomor 5 tahun 1960.5. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat menerbitkanSertipikat Hak Milik No. 531/Soakonora, No. 438/Soakonora,445/Soakonora telah sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah.Ill. PETITUM1.

Berdasarkan pasal 20 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960, hak milikhanya dapat dipunyai oleh orang perseorangan (orang yang mash hidup);Oleh karena itu orang yang sudah meninggal dunia, tidak dapat diberikanhak milik atau. dengan kata lain: orang yang telah meninggaldunia/almarhum tidak dapat memiliki tanah;Halaman 11 dari 28 hal. Put. Nomor 662 K/Pdt/201615.16.c.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 pemegang hakmilik hanyalah Warga Negara Indonesia, sehingga orang Indonesia yangtelah meninggal dunia, kehilangan kewarganegarannya sebagai WargaNegara Indonesia, karena si mati sudah tidak mempunyai hak dan kewajiban(yang melekat pada warga negara Indonesia) terhadap negara RI;d.

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 15 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, menentukanbahwa hak milik atas tanah diberikan kepada orang (pemangku hak dankewajiban), oleh karena itu almarhumah (orang yang telah tidak dapatmemangku hak dan kewajiban atas tanah) tidak dapat diberikan/tidakdapat ditetapkan sebagai pemilik tanah;e.

Loyana Rustam, berposisi sebagai pemilik sebidangtanah beserta satu petak rumah Front Toko di atasnya yang terletak diPanakukkang Permai, yaitu Petak ke 10 dari sebelah Timur di bagian Blok C Nomor 8, yang menghadap ke Utara, adalah merupakan keterangan yangbertentangan dengan hukum yang berlaku, it est: Pasal 35 ayat (1), Pasal 20ayat (1), Pasal 21 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 32 ayat (1) PP Nomor24 Tahun 1997, Pasal 35 jo.

Erni Rustam, merupakan bukti bahwaberdasarkan hukum yang berlaku, yaitu: Pasal 32 ayat (1), Junctis Pasal 16dan Pasal 20 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960:a. Pemilik yang sah atas tanah dan bangunan di Jalan Todopuli Raya Blok C Nomor 8 Makassar, adalah Ny. Erni Rustam;b.

kepadahakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tkad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan I arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat:Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Mengabulkan gugatan penggugat;e Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat terhadap penggugat;Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.1080/Pdt.G/2009/PA.TA

KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, olehkarena itu, menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi injudicio (pihak yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkaraa quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA Jo. Pasal154 R.Bg Jo.

oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohonmengenai hal tersebut, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Akta Nikah mengenai kedudukanhukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon telahdewasa, sudah disumpah dan merupakan unsur keluarga atau orang dekat, sehinggamemenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat angka 4 R.Bg Jo.Pasal 76 ayat (1) UUPA

sedapatmungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT,namum apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankanperkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas dikhawatirkan justru akanmenimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA

No. 0241/Pdt.G/2014/PA.Ktbmmenentukan hari sidang berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo. Pasal 35 PP.

Milik Nomor 2347 tercatatatas nama RAHMADI TANJUNG (Tergugat), tanah tersebut terletak KomplekPondok BumiLestari Permai Jalan MarkisaBlokJ No.6 Kota Banjarbaru.Bahwa dalam hal ini Penggugat telah membayar harga tanah dan bangunanmelalui over kredit dan Pelunasan pada Bank Mandiri Rp.85.000.000, dandiserahkan tunai kepada Tergugat sebesar Rp.42.5000.000, tersebut;Menimbang, bahwa adapun jualbeli tanah di Indonesia berdasarkanUndangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA

) harus dilakukan secara terang dan tunai;Halaman7dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2016/PN BjbMenimbang, bahwa sifat terang dan tunai merupakan sifat jualbeli tanahmenurut hukum adat yang diakui berdasarkan pasal 5 Undangundang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA)yangberbunyi, Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialahhukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional danNegara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa

Menurut UUPA yang dapat mempunyai hak milik atastanah hanya warga Negara Indonesia Tunggal dan Badan Hukum yangditetapkan oleh pemerintah (pasal 21 UUPA). Jika pembeli mempunyaikewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesianya atausuatu badan hukum yang tidak dikecualikan oleh pemerintah, maka jualbeli tersebut batal karena hukum dan tanah jatuh pada Negara (pasal 26ayat (2) UUPA);2.

Bahwa mengenai PP Nomor 24/1997 yang merupakan peraturanpelaksana dari UUPA dapat dilihat dari fungsi PP Nomor 24/1997yang dibuat untuk menjalankan undangundang sebagaimanasemestinya.

Bahwa Pasal 32 PP Nomor 24/1997 yang menyatakan mengenaidaluarsa pada dasarnya merupakan peraturan pelaksana dariPasal 19 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 UUPA, dimana pasalpasal dalam UUPA tersebut berbunyi sebagai berikut:Halaman 57 dari 96 hal.Put.

, selengkapnya pasalpasal tersebut berbunyisebagai berikut:Pasal 23 UUPA(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnyadan pembebannya dengan hakhak lain harusHalaman 78 dari 96 hal.Put.

Bahwa kemudian, dalam Pasal 26 UUPA, diatur mengenaipemindahan hak atas tanah hanya dapat dilakukan melalui jualbeli, tukar menukar, hibah, wasiat, pemberian menurut adat danperbuatan hukum pemindahan hak lainnya, yang dilakukan olehPemilik dan Pemegang hak atas tanah;Bahwa ketentuan Pasal 26 UUPA tersebut di atas, merupakanpenegasan dari ketentuan Pasal 584 KUHPerdata, yang padapokoknya menyatakan bahwa hak milik dapat dipindah haknyakepada pihak lain (dialinkan) melalui perbuatan perdata dengancara

Tindakan Pemohon Kasasi yangmeminta agar pemindahan hak atas tanah objek sengketa dariPemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi dilakukan dengan jualbeli, telan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,khususnya Pasal 26 ayat (1) UUPA;Halaman 82 dari 96 hal.Put. Nomor 997 K/Pdt/20173.

nilai dan tehnikpembayaran kewajiban tersebut maka majelis hakim berpendapat danmemandang perlu untuk menetapkan sebagai berikut:sesuai pasal 105 huruf c KHI, pemohon berkewajiban memberi nafkahkepada dua anaknya yang kini diasuh termohon, dalam hal iniMajelis Hakim menetapkan minimal perbulan sebanyak Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) untuk seorang anak, semuanyaRp.1.000.000, (satu juta rupiah);berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka permohonan pemohondapat dikabulkan;sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No.3/2006 dan PeraturanPemerintah No.53/2008 tentang Jenis dan Tarif atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung danBadan Peradilan yang berada di bawahnya, biaya perkara inidibebankan pada pemohon;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 & ketentuan hukumlain yang berkaitan;MENGADILIMengabulkan permohonan pemohon;Mengijinkan pemohon untuk mentalak termohon di muka sidang PengadilanAgama Tulungagung;Memerintahkan kepada pemohon untuk membayar pada

:Menimbang, bahwa yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengantanah, dengan kata lain yang dapat mempunyai hak atas tanah secara penuh dan luas (semuamacam hak) adalah Warga Negara Indonesia, baik lakilaki maupun perempuan, yakni untukmendapat manfaat dan hasilnya baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya, hal ini jugadiatur dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokpokokAgraria yang lebih terkenal dengan sebutan Undangundang Pokok Agraria dan seringdisingkat UUPA

Dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa Hanya Warga NegaraIndonesia dapat mempunyai hak milik;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUPA tersebut makawarga negara asing tidak mempunyai hak milik, namun dalam Pasal 21 ayat (3) UUPAdisebutkan bahwa Orang asing yang sesudah berlakunya Undangundang ini memperolehhak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikianpula Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya

Jika sesudahjangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karenahukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hakhak pihak lain yangmembebaninya tetap berlangsung;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA tersebut makabagi orang asing atau berkewarganegaraan rangkap, apabila memperoleh suatu hak milikkarena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, diberi kesempatantetap mempunyai hak miliknya itu satu tahun

Akan tetapi kalau waktu satu tahun itu belum habis, orang asing atauberkewarganegaraan rangkap dapat saja memindahkan hak miliknya kepada pihak lain, asalsaja pihak lain itu memenuhi syarat untuk mempunyai hak milik;Menimbang, bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3)UUPA tersebut maka dalam hal ini Pemohon sebagai Warga Negara Singapura yangmemperoleh hak milik atas sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat hak milikNo. 01255 karena pewarisan tanpa wasiat dengan

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda I'tkad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah No.53/2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajakyang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biayaperkara ini dibebankan kepada penggugat:Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat

fidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beranekaragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya, danmelarang mantan suami untuk rujuk kepada manian istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'fikad tidak baikmantan suami seria prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkan denganverstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraHal 2 dari 3 hal.Pts.No.0285/Pdt .G/2009/PA.TABukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat:Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILI Menyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir; Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek; Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat ataspenggugat

seluas 460 m2 (empat ratus enam puluh meter persegi),tanah tersebut terletak di Jalan Sempurna Gang Terate Rt 001 / 001 KelurahanGuntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Bahwa dalam hal12ini Penggugat telah membayar harga tanah tersebut kepada Tergugat sejumlahRp. 60.000.000, (enam puluh juta ribu rupiah), sesuai dengan bukti surat P1;Menimbang, bahwa adapun jualbeli tanah di Indonesia berdasarkanUndangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA) harus

dilakukan secara terang dan tunai;Menimbang, bahwa sifat terang dan tunai merupakan sifat jualbeli tanahmenurut hukum adat yang diakui berdasarkan pasal 5 Undangundang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA)yangberbunyi, Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialahhukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional danNegara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesiaserta dengan peraturanperaturan yang tercantum

Menurut UUPA yang dapat mempunyai hak milik atastanah hanya warga Negara Indonesia Tunggal dan Badan Hukum yangditetapkan oleh pemerintah (pasal 21 UUPA). Jika pembeli mempunyaikewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesianya atausuatu badan hukum yang tidak dikecualikan oleh pemerintah, maka jualbeli tersebut batal karena hukum dan tanah jatuh pada Negara (pasal 26ayat (2) UUPA);2.

Majelis Hakim memberikanpertimbangan sebagaimana di bawah ini.Menimbang bahwa sejak berlakunya Undang Undang PokokAgraria (UU Nomor 5 Tahun 1960), maka hukum tanah yangberlaku di Indonesia adalah menurut ketentuan yang diaturdalam Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturanperaturan pelaksanaannya. Mengenai hak milik, dalam Pasal 22UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA disebutkan bahwa(1). Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur denganPeraturan Pemerintah. (2).

Beddu Tanna yang diterbitkan tahun 1990, MajelisHakim memberikan pertimbangan sebagai berikut : Bahwasertifikat menurut Pasal 1 angka (20) Peraturan PemerintahNo. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah surattanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanahwakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggunganyang masing masing sudah dibukukan dalam buku tanah yangbersangkutan.

Sistem pendaftaran tanah yang dianutoleh UUPA (UU No. 5 Tahun 1960) sistem/stelsel negatif.

Menimbang bahwa menurut Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1960tentang UUPA disebutkan bahwa(1).Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur denganPeraturan Pemerintah. (2).

Sistempendaftaran tanah yang dianut oleh UUPA (UU No. 5 Tahun 1960)sistem/stelsel negatif.

Bahwa UUPA, PP24/1997 dan PMNA 3/1997 merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam hukum pertanahan, juga adalah sebagai dasar hukumuntuk menerbitkan sertifikat, apabila terjadi sengketa, konflik, perkara kasuspertanahan, maka perlu kembali menggunakandan berdasarkan hukumpertanahan UUPA, PP 24/1997 dan PMNA 3/1997 untuk menyelesaikansengketa, konflik dan perkara kasus pertanahan, kini PMNA 3/1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanahtelah dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku untuk menghilangkan,Halaman 28 dari 63 halaman Putusan Nomor 207/G/KI/2018/PTUNJKT.merusakkan dan menghancurkan serta melumpuhkan uupa, pp 24/1997dan membuat tidak dapat dipakai, dengan maksud dan tujuan agarperobuatan melawan hukum/perbuatan kejahatan yang telah di lakukan olehoknum bpn tidak dapat di ketahui dan tidak dapat di tangkap olehsiapapun..

,misalnya contoh UUPA adalah Induk atau ibaratkan sebagaiMobil, dan PP 24/1997 Merupakan Mesin Mobil, serta PMNA 3/1997merupakan roda ban mobil, dengan kenyataan PMNA 3/1997 (roda banmobil ) telah dicabut, mengakibatkan UUPA( mobil), PP 24/1997 (mesin)lumpuh, rusak dan tidak dapat dipakai;@ Karena PMNA 3/1997 telah di cabut oleh mantan menteri agraria ferrymursyidan baldan , maka program terbit sertifikat 5 juta Tahun 2017, dan 7Juta Tahun 2018, di pertanyakan berdasarkan hukum apa untukmenerbitkan

, Menghianati dan/atau Pengabaian Kewajiban Hukum diri sendiridan Membuat Tidak dapat di Pakai UUPA, PP 24/1997 dan PMNA 3/1997dengan MENGINGKARI SUMPAH/JANJI JABATAN Menjadi PenghianatHukum Pertanahan UUPA, PP 24/1997 dan PMNA 3/1997, Juga Terbukti dariMantan Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan telah Menerbitkan PKBPN NO7/2016 Tentang Bentuk dan lsi Sertifikat dan Pasal 8 Menyatakan PMNA3/1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/1997 Tentang PendaftaranTanah di CABUT dan di Nyatakan TIDAK BBERLAKU

, Untuk Melumpuhkan,Merusakkan dan Membuat UUPA dan PP 24/1997 Tidak dapat di Pakai,Kemudian pada Tanggal 12Sep2018 di acara Rembuk Nasional Pertanahandalam Pidatonya Menteri Agraria Sofyan Djalil Menegaskan PentingnyaKepastian Hukum, Maka SedangMembuat dan Usul UU Hukum PertanahanBaru dengan Sistem Positif untuk Menggantikan ( Menghilangkan, MembuatTidak dapat di Pakai Hukum Pertanahan lama UUPA, PP 24/1997,PMNA3/197dengan Sistem Negatif Mengacu pada Sistem Positif yang BerdasarkanPancasila demi

kepemilikan hak atas tanah.Girik yang sebenarnya adalah surat Pajak hasil bumi/Verponding,sebelum diberlakukannya UUPA memang = merupakan buktikepemilikan hak atas tanah, tetapi setelah berlakunya UUPA, girikbukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupasurat keterangan obyek atas tanah.Apabila ditelusuri lebih jauh sebelum lahirnya UUPA,secara yuridisformal, girik benar benar diakui sebagai tanda bukti hak atastanah, tetapi sekali lagi bahwa setelah berlakunya UUPA girik tidakberlaku

No. 5 tahun 1960, hak hak atas tanah yang terdapat pada Negara RI berupa :Hak Milik diatur dalam Pasal 20 UUPA No. 5 tahun 1960Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 28 UUPA No. 5 tahun196067Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 35 UUPA No. 5 tahun1960Hak pakai diatur dalam Pasal 41 UUPA No. 5 tahun 1960Hak Sewa untuk Bangunan diatur dalam Pasal 44 UUPA No. 5tahun 1960Hak Membuka tanah dan Memungut Hasil Hutan diaturdalam Pasal 46 UUPA No. 5 tahun 1960Hak Guna Air, Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan diaturdalam

Pasal 47 UUPA No. 5 tahun 1960Hak Guna Ruang Angkasa diatur dalam Pasal 48 UUPA No. 5tahun 1960Hak Hak tanah untuk keperluan Suci dan Sosial diatur dalamPasal 49 UUPA No. 5 tahun 1960Hak Hak yang bersifat Sementara (Hak gadai, Hak Usahabagi Hasil, Hak menumpang, Hak Sewa tanah Pertanian)diatur dalam Pasal 53 UUPA No. 5 tahun 1960Berdasarkan PP No. 10 tahun 1961Juncto PP No. 24 Tahun1997, tentang Pendaftaran Tanah, hak hak atas tanah yangtertulis dalam Pasal 16 UUPA No. 5 tahun 1960 tersebutdiatas

kepemilikan hak atas tanah.Girik yang sebenarnya adalah surat Pajak hasil bumi/Verponding,sebelum diberlakukannya UUPA memang merupakan buktikepemilikan hak atas tanah, tetapi setelah berlakunya UUPA, girikbukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupasurat keterangan obyek atas tanah.Apabila ditelusuri lebih jauh sebelum lahirnya UUPA,secara yuridisformal, girik benar benar diakui sebagai tanda bukti hak atastanah,tetapi sekali lagi bahwa setelah berlakunya UUPA girik tidakberlaku

berlakunya UUPA, girikbukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupasurat keterangan obyek atas tanah.Apabila ditelusuri lebih jauh sebelum lahirnya UUPA,secara yuridisformal, girik benar benar diakui sebagai tanda bukti hak atastanah,tetapi sekali lagi bahwa setelah berlakunya UUPA girik tidakberlaku lagi.

Pembanding dengan ini menyatakan tidaksependapat dan menyatakan keberatan dengan alasan putusan tingkatpertama tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvaldoende gemotiveerd)sebagai berikut :Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT.BJM1).2).3).Majelis hakim tingkat pertama yang memeriksa dan memutusperkara a quo keliru menafsirkan secara sempit penerapan Pasal 37ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, yang merupakan implikasi dari ketentuan Pasal5 UUPA

Menurut UUPA yangdapat mempunyai hak milik atas tanah hanya Warga NegaraIndonesia Tunggal dan Badan Hukum yang ditetapkan olehpemerintah (Pasal 21 UUPA).b. Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan, artinya yangberhak menjual suatu bidang tanah tentu saja pemegang yangsah dari hak atas tanah tersebut yang disebut pemilik.c.

Pada saat Pembanding membeli obyek sengketa dari saksi RanniIriani pada 26 April 2000, kondisi obyek sengketa dalam keadaankosong yang diatasnya ditumbuhi semak belukar, terdapat patokbatasbatas tanah yang terbuat dari kayu ulin dan tidak ada papannama kepemilikan ataupun pemberitahuan tentang sengketa.Dengan demikian, syarat ketiga terkait kondisi obyek sengketajuga telah terpenuhi.Dengan terpenuhinya seluruh syaratsyarat tersebut di atasberdasarkan Pasal 5 UUPA, maka obyek sengketa yang diperolehPembanding

(vide Pasal 15 UUPA) Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu dengan upaya lewatwaktu, seseorang yang bertindak sebagai pemilik sesuai itudengan menguasainya secara teruS menerus dan tidak terputusputus, secara terbuka dihadapan umum dan secara tegas.(videPasal 1955 KUHPerdata) Seseorang yang sekarang menguasai suatu barang, yangmembuktikan bahwa ia menguasai sejak dulu, dianggap juga telahmenguasainya selama selang waktu antara dulu dan sekarang,tanpa mengurangi pembuktian sebaliknya.

meter persegi) terletak di Jalan AntasifitKampung Guntung Paikat RT.35 RW.VI Desa/Kelurahan BanjarbaruKota Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, sekarang di JalanTrikora Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru SelatanKota Banjarbaru.Bahwa, mengenai jual beli tanah obyek sengketa oleh Pembanding(semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sesuai buktisurat bertanda P2, P3 dan P6 merupakan transaksi yang sahmenurut undangundang sebagaimana diatur dan diterangkan dalamPasal 5 dan Pasal 15 UUPA

.* Bahwa tanah yang diakui sebagai miliknya tersebut semula tanahyang tunduk dan diatur menurut hukum barat (Eropa) yangkemudian dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) telah dikonversi.

Bahwa terhadap pemegang hak eks/bekas tanah hak Barat(Eropa) menurut Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960 jo.Peraturan Menteri Agraria No. 5/1960 WAJIB~HUKUMNYAUNTUK MENDAFTARKAN DAN MENCATATKAN HAKNYAKEPADA KEPALA KANTOR PENDAFTARAN TANAH (KKPT)untuk DIKONVERSI HAKNYA SESUAI KETENTUAN KONVERSIMENURUT UUPA.

Bahwa tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat tersebutsampai sekarang belum bahkan tidak pernah didaftarkan menjadihak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 UU No. 5Halaman 6, Putusan No. 287/Pdt/2016/PT SMGTahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria(UUPA).Bahwa meskipun Para Penggugat mengakui sebagai pemilik tanahdengan menyebut nomor Akta (No. 322) dan nomor Verponding(No. 4258), oleh karena Para Penggugat TIDAK PERNAHDATANG UNTUK MENDAFTAR DAN MENCATATKANHAKNYA, MAKA

Dimana Para Penggugat yang mengaku pemiliktanah selama ini tidak pernah mendaftarkan dan mencatatkanhaknya tersebut sesuai ketentuan UUPA, terlebih lagi ParaPenggugat sudah tidak pernah lagi menguasai secara fisiktanah yang diakui sebagai miliknya tersebut. Maka menurut hukumberkenaan dengan tanah dimaksud, Para Penggugat sudah tidakmempunyai alas hak lagi (legal standing) untuk mengajukangugatan ke Pengadilan.

Jomblang Barat No. 565 secara turun temurun sejakkakeknenek, orang tua DENGAN ITIKAD BAIK sehingga TIDAK ADAALASAN MENURUT HUKUM Para Tergugat harus mengosongkandan meninggalkan rumahtanah yang sekarang ditempati/dikuasainyatersebut.Bahwa mengingat akan ketentuan sebagaimana dimaksud dan diaturdalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA jo. Peraturan MenteriAgraria No. 2 Tahun 1960 jo. Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun1960 jo. Keppres No. 32 Tahun 1979 jo.