Ditemukan 3758 data
94 — 14
Atas penawaran dari saksi ADRIAN ROESLY,lalu saksi Drs.DIDING ISKANDAR menyetujui akan menggunakan produk mobiltangga merek Volkan dengan memerintahkan Terdakwauntukmengawal PT.MATRA PERKASA UTAMA menjadi pemenang lelang.Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan(Willens) untuk memenangkan PT MATRA PERKASA UTAMA sebagai pemenanglelang walapun telah ia ketahui sebelumnya bahwasanya perbuatannya tersebut tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan pasal 6 huruf e Perpres No
797 — 1746
kesalahan sipelaku.Bahwa jika aturan khusus dibenturkan dengan aturan khusus lainnya maka yangdiberlakukan adalah ketentuan yang paling terkait (berhubungan langsung) denganperbuatan yang dilakukan oleh si pelaku.Bahwa menurut ahli yang paling tahu dengan suatu permasalahan di dalam suatuketentuan hukum itu adalah institusi yang berkaitan langsung dengan bidangtersebut.Bahwa menurut ahli bahwa pihak yang menerima informasi adalah korban darikesesatan yang disampaikan oleh pihak pejabat yang berwenang walapun
107 — 63
bahwayang bersangkutan bersedia menyetorkan sisa uang negara atas sisa pekerjaansebesar Rp767.351.065, ke kas negara s/d 31 Desember 2016; Bahwa yang menjadi konsultan pengawasan untuk masingmasingpekerjaan,yaitu: konsultan pengawas untuk pekerjaan pembangunan rumahkhusus adalah PT Ambara Puspita Jakarta; konsultan pengawas untuk pekerjaanpembangunan jalan PSU antar kawasan adalah CV EL EMUNAH dan konsultanpengawas untuk pekerjaan pembangunan jalan PSU antar kawasan adalah PT.Wesitan Konsultan; Bahwa walapun
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SRI WAHYUNIATI, SH, M.Si
159 — 66
Pelaku melakukanperbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atausengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran, walapun untuk itu telahterdapat bayangan atau gambaran tentang akibat atau halhal yang turutmempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapijuga apa boleh buat tidak dapat dielakkan; nnn encom monn ne nnn nena Menimbang, bahwa selain itu terdapat kesengajaan dengan kesadaran sebagaikemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijkopzet
121 — 58
Ada Setplan apa itu perumahan atau gedung sesuai perencanaan Pemda ;e bahwa Rekontruksi pengukuran ulang yang ditempatkan sesuai padatempatnya sepanjang juru ukur melihat berbatasan dengan siapa, jika batassudah sesuai fakta dilapangan sesuai dengan sertipikat itulah yang dinamakanrekontruksi, saksi tidak mau mengomentarai fakta lapangan akan tetapi saksibicara secara akademis, rekontruksi hanya melihat disamping sertipikat nomorberapa diperlihatkan kepada juru ukur walapun penunjuk batas belum tentubenar
95 — 31
Konsulindo Inti Teknika dengan direktur atas nama EduardusTanesib, ST dan CV Sains Grup dengan petugas lapangannya atasnama Maximus Mujur;Bahwa walapun telah melakukan penunjukkan langsung terhadap ketigakonsultan perencana dimaksud namun sampai dengan proyek iniselesai saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan direkturCV.
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
Pdt. ROBERTS JEREMIA NANDOTRAY, S.Th
250 — 131
,AsasTeoriPraktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 45menyatakan bahwa wederrechtelijk formil bersandar pada undangundang,sedangkan wederrechtelijk materiil bukan pada Undangundang, namun padaasasasas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yangdinamakan algemene beginsel;Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
DEREK ASMURUF alias DECKY ASMURUF
230 — 113
FRANS W.FYMBAY Alias WIM FYMBAY walapun saat itu tidak ada laporan progres darikonsultan pengawas;Bahwa Terdakwa tidak mengetahul siapa yang ditunjuk sebagai kosultanpengawas dalam pekerjaan Pembangunan Asrama Bintuni TA 2012 dan jugatidak mengetahui apakah terhapan jasa konsultan pengawas ada dilakukanpembayaran atau tidak karena Terdakwa tidak pernah melihat ada tagihandari pihak konsultan pengawas terkait pembayaran kosultan pengawastersebut.
H. M. Yusuf Juma bin H. Juma, DKK
Tergugat:
Hamzah bin H Juma
120 — 62
JUMA Bin SALEH walapun tidak ada akta hibah atausemacamnya,14. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat pada halaman 10(sepuluh) point 8 (delapan) yang menyatakan tanah perumahan yangluasnya 326 M? (tiga ratus dua puluh enam meter persegi) terletak dikampung (Lingkungan) Paccerakkang dahulu Kelurahan Daya sekarangKelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makasssar,berdasarkan Rincik No. 548 Cl adalah tanah harta peninggalan darialmarhum H.
108 — 33
usulan yang diterima saksi dari FKIP dimaksudadalah untuk biaya oparasional, kebersihan, honor, perjalanan dinas;Bahwa penggunaan dana PNPB dimaksud harus sesuai denganpengusulannya, di luar itu tidak boleh;Bahwa saksi tidak ada menerima adanya laporan sisa anggaran tahun2013 dari FKIP, sebab kalau ada pengembalian saksi yangmenyetorkannya ke kas negara sehingga pada surat setoranpengembalian itu, saksi yang tanda tangan;Bahwa dulu ada pernah pengembalian sisa dati Fakultas Teknis sebesarRp.200.000, walapun
Pembanding/Tergugat XI : D LIYANTO TJOKRO SUWARNO Diwakili Oleh : BERNANDE MANALU, S.H.
Terbanding/Penggugat : SYAHRIL H. TAHER
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
Turut Terbanding/Tergugat I : PT. ALIF PERSADA NUSANTARA
Turut Terbanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
Turut Terbanding/Tergugat III : IRMA SURYANI,SH
Turut Terbanding/Tergugat IV : FAKHRUDIN
Turut Terbanding/Tergugat V : MINARDI
Turut Terbanding/Tergugat VI : ROSALI
Turut Terbanding/Tergugat VII : H. SURIANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : H. SUTA WIJAYA
Turut Terbanding/Tergugat X : AJI INDRAWATI F
Turut Terbanding/Tergugat XII : DEPARTEMEN KEHUTANAN
Turut Terbanding/Tergugat XIII : H. DAMANHURI
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Hermawan Imoek
Turut Terbanding/Tergugat XV : HUSEN HANAFI
175 — 83
maka MayelisHakim simpulkan bukti kepemilikan Penggugat tidak pernah dicabut,dibatalkan ataupun kepemilikannya dialihkan.Bahwa menurut hemat PEMBANDING / TERGUGAT XIPEMBANDING II bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebutdiatas sangat keliru dikarenakan kalaupun terjadi pergantiankepemilikan PEMBANDING/TERGUGAT XI PEMBANDING II jelasmempunyai alasan hukum yaitu Akte Jual Beli dibuat dihadapanNotaris selaku PPAT dan bukti yang diperjualbelikan adalah tanahyang telah bersertifikat oleh karena itu walapun
102 — 54
Walapun pekerjaan tersebut belum selesai karena sudah akhirtahun.Bahwa benar saksi menandatangani Berita Acara PemeriksaanVisual Pertama Nomor : 050/625.D/12/2010 tertanggal 03 Desember2011 dalam rangka serah terima pekerjaan sementara (PHO) yangdilaksanakan oleh CV. Via Konstruksi atau pekerjaan sudah selesai100% pada proyek kegiatan Rehabilitasi Jaringan lrigasi D.l. BendungPenggung Desa Karangjati Kec. Wonosegoro Kab. Boyolali padaDinas P.U.
MUSLIM, SH
Terdakwa:
AMUS YANTO IJIE, S.T.
170 — 103
,AsasTeoriPraktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 45menyatakan bahwa wederrechtelijk formil bersandar pada undangundang,sedangkan wederrechtelijk materiil bukan pada undangundang, namun padaasasasas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yangdinamakan algemene beginsel :Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan
226 — 66
. ; Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 003/PUUIV/2006 tangggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung R.I. (MARI) mengemukakanpendiriannya sendiri mengenai pengertian perbuatan melawan hukum dalam perkaratindak pidana korupsi.
1433 — 2553
melibatkan banyak para pihak yangkepentingan, misalmya hukum, budaya masyarakat, ekonomi, kimia,pendidikan, banyak sekali oleh karena itulah undangundang 2009mengamanatkan yang bersengketa selesaikan dulu melalui mediasikalau tidak tercapai kesepakatan baru dibawa ke pengadilan;Bahwa kita linat dulu adanya niat, didalam masalah lingkungan niat itusulit untuk dibuktikan oleh karena apa, contoh didunia ini hanya adadua negara yang memiliki pidana lingkungan satu Indonesia, duaJepang, di Jepang sana walapun
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
171 — 166
Pertama, Mei 2005, him.Menimbang, saksi walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 telahdibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 003/PUUIV/2006tangggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung R.I.
281 — 1121
bahwa debitur tersebutadalah Pegawai keuskupan sehingga Terdakwa memproses pengajuan kreditHalaman 177 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN SonOONOOARWNH >tersebut dengan cara melakukan analisa kredit yang kemudian analisa kreditdan berkas kelengkapannya Terdakwa serahkan kepada ADk untuk ADKproses dan tindaklanjuti kepada Pejabat pemutus; Bahwa Menurut keterangan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan SISILA RENDOmengatakan bahwa CAROLINA SOMI BERIBE, S.E adalah Bendaharakeusukupan manokwari sorong walapun
HASRUL, SH
Terdakwa:
Syahrin Niulain Bin Nurdin Nuilain
218 — 131
,AsasTeoriPraktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 45Halaman 267 dari 372 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN Mnkmenyatakan bahwa wederrechtelijk formil bersandar pada Undangundang,sedangkan wederrechtelijk materiil bukan pada Undangundang, namun padaasasasas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yangdinamakan algemene beginsel;Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah
HASRUL, SH
Terdakwa:
Yanpith Kambu Anak Dari Saulus Kambu
185 — 114
,AsasTeoriPraktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 45menyatakan bahwa wederrechtelijk formil bersandar pada Undangundang,sedangkan wederrechtelijk materiil bukan pada Undangundang, namun padaasasasas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yangdinamakan algemene beginsel;Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan
309 — 176
pembelian kapal Surya Persada, pembelian Contener dan GTner,pembelian Kapal Surya Pasifik. pembelian BBM, untuk penambahan plafon biayaoperasional, untuk pembelian kapal surya pelangi , untuk pembelian kapal kontener III( surya Pekik), untuk pembelian kapal Kontener IV ( kapal Surya Pioner ) , untukpembelian peralatan bongkar muat guna perluasan usaha dimerauke dan nabire.untuk pembelian alat dan perluasan depo di Suranbaya dimana dalam persidanganPenasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan bahwa walapun