Ditemukan 3820 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : adonsi adosi adonis adonai anopri
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 25-06-2014 — Putus : 04-07-2014 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 8/PID.TPK/2014/PT BDG
Tanggal 4 Juli 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Evan Satriya, SH
Terbanding/Terdakwa : H. Teuku Ihsan Hinda
55 — 22
  • kekuasaan memaksa seseorang untukmemberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potonganatau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri* maka dapat dipahami bahwapasal 12 huruf e Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah danditambah oleh Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan adopsi
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-10-2014 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Mjl
Tanggal 5 Oktober 2015 — Penggugat : 1.Tarma Sudjana Bin Damiyah 2.Hj. Tarsini Binti Damiyah 3.Ruslan Bin Karmin Tergugat : 1. Yuyun Rahayu binti Saban 2. Saban bin Sakun 3. Marelo Siswanto bin Ikin Dasikin 4. Wahyudin bin Duriyat 5. Karmini 6. Kaenah Maskunah 7. Nyi Julaeha 8. H. Santana 9. H. Karnadi 10. Sofyan alias Boya 11. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Banjaran 12. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding C.q. Kepala Desa Parungjaya 13. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Paningkiran 14. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya 15. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding 16. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian /Badan Pertanahan Nasional R.I Cq. Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka 17. Asep Sumarno bin Sastra 18. Darini binti Enan
81 — 16
  • Warsiem yangtidak memiliki keturunan;e Bahwa adopsi dilakukan tahun 1989 pada saat Tergugat I berumur 12 tahun,tetapi Tergugat I tinggal dan dirawat oleh Hj. Warsiem sejak berumur 2tahun dan saksi juga ikut menjadi saksi pada saat persidangan permohonanpengangkatan anak di Pengadilan Negeri Majalengka; Bahwa H. Madrawi meninggal beberapa tahun setelah mengangkat anaksedangkan Hj. Warsiem meninggal pada tahun 2006;e Bahwa penyerahan harta Hj.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus ITE
Register : 01-07-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 17-12-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tbk
Tanggal 4 Nopember 2021 — VINCENT ALIAS VINCENT LIM
564 — 819
  • jelaskan bagaimana kalau penambahan Pasal 36Junto Pasal 51 UU ITE apakah boleh atau tidak, ini tidak ada tulisan didalam UU ITE tetapi ada di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yangHalaman 55 dari 105 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tbkkebetulan pada saat itu adalah dari Menkominfo menunjuk sayasebagai ahli untuk perkara ini dalam sidang Mahkamah Konstitusi yangkemudian keterangan ahli juga dikutip di dalam putusan di MahkamahKonstitusi yang intnya bahwa Pasal 27 yang berisi penghinaan ituadalah di adopsi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-10-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 133/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 2 Maret 2016 — Pidana Korupsi - WIWIT AYU WULANDARI
102 — 35
  • Nomor : 54 Tahun 2010 jo PeraturanPresiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaanbarang/ Jasa Pemerintah bahwa Para pihak yang terkait denganpelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah harusmenghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ataukolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan ataupihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikanNegaraAdapun spesifikasi barang yang di adopsi oleh terdakwa
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-05-2014 — Upload : 04-07-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid. Sus/2014/PN. TIPIKOR DPS.
Tanggal 13 Mei 2014 — I PUTU WIBAWA, SH.
49 — 26
  • tanggal 19111974 dinyatakan bahwa terdakwadipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi c.q menerima hadiah,walaupun menurut anggapannya uang yang ia terima dalam131hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula ia penerimabarangbarang itu bukan terdakwa melainkan isteri dan/atau anakanakterdakwa;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 Undangundang No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ini merupakan adopsi
Pengadilan PA BAUBAU Perdata Agama
Register : 13-09-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PA BAUBAU Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
114 — 76
  • Sepanjang adopsi itu melenyapkan sifat unsurasing dan menimbulkan sifat anak, maka anak angkat yangbersangkutan berhak mewaris sebagai anak (Imam Sudiyat, 1981).c. Kompilasi Hukum Islam.
Pengadilan PN TUBAN Perdata Agama Harta Bersama
Putus : 25-11-2013 — Upload : 24-11-2014
Putusan PN TUBAN Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn
Tanggal 25 Nopember 2013 — Dr. HARDI SOETANTO (P)
DR. F.M. VALENTINA, S.H.(T)
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN TUBAN
NOTARIS EKO HANDOKO WIJAYA (Turut T)
716 — 1227
  • Penggugat sendiri ;Bahwa yang mempunyai bangunan rukoruko tersebut adalah Penggugat akantetapi saksi tidak mengetahui diatasnamakan siapa rukoruko tersebut ;Bahwa yang membebaskan tanah yang akan dibangun rukoruko tersebut adalahPenggugat karena sewaktu membeli tanah tersebut saksi diajak oleh Penggugatakan tetapi saksi tidak mengetahui yang membayar tanah tersebut ;Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat I. mempunyai anak,namun menurut cerita Penggugat anak tersebut adalah hasil adopsi
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Perdata
Register : 16-05-2014 — Putus : 02-06-2014 — Upload : 02-07-2018
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 9/PDT.P/2014/PN.KTG
Tanggal 2 Juni 2014 — Pemohon:
1.Drs.AJAB MOKOGINTA
2.NURHAYANI MOKOGINTA
42 — 4
  • Menyatakan Adopsi/ pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon : 1. SUGANDI DONDO dan 2. HELDA ANTHONI terhadap anak permpuan bernama JUWITA RAMAPAN DONDO lahir pada tanggal 26 Juli 2009 di Desa Kopandakan adalah sah menurut hukum;

    3.

Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 14-09-2011 — Putus : 20-06-2012 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 475 /Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel
Tanggal 20 Juni 2012 —
489 — 343
  • Selanjutnya Perma No. 3/2005 salahsatu dibuat dengan berdasarkan Regelement Hukum Acara Perdata.Bahwa mengenai adopsi hukum acara perdata, juga secara tegas diatur dalamPasal 4 Perma No. 3/2005 dimana proses keberatan terhadap putusan TermohonKeberatan diajukan melalui prosedur perdata di pengadilan negeri.Bahwa berdasarkan apa yang telah Pemohon keberatan uraikan diatas, telahtegas dan tidak terbantahkan bahwa perubahan LHPL yang dilakukan tibatibasebelum berakhirnya pemeriksaan lanjutan dan tanpa
    Selanjutnya Perma No. 3/2005 salahsatu dibuat dengan berdasarkan Regelement Hukum Acara Perdata.Bahwa mengenai adopsi hukum acara perdata, juga secara tegas diatur dalamPasal 4 Perma No,. 3/2005 dimana proses keberatan terhadap putusan TermohonKeberatan diajukan melalui prosedur perdata di pengadilan negeri.Bahwa berdasarkan apa yang telah Pemohon keberatan uraikan diatas, telahtegas dan tidak terbantahkan bahwa perubahan LHPL yang dilakukan tibatibasebelum berakhirnya pemeriksaan lanjutan dan tanpa
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-02-2012 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 07-09-2012
Putusan PN AMBON Nomor 01/Pid.SUS/2012/PN.AB.
Tanggal 6 Juni 2012 — MOHAMMAD FAJARULLAH;
88 — 23
  • penerima bantuan dengan dilampirkan denganfoto dokumentasi ;Bahwa dari 244.600 bibit yang telah disediakan sudah termasuk10 % untuk penyulaman ;Bahwa dana proyek tersebut sudah dicairkan semua atas namaCv Amartyadh dan terdakwa memberikan fee kepada AkmalMasaoy sebagai pemilik Cv Amartyadh sebesar 2 % % dandisesuaikan dengan nilai kontrak ;Bahwa terdakwa membenarkan isi kontrak yang diperlihatkandipersidangan termasuk spesifikasi tehnisnya dan tentangspesifikasi tehnis tersbut hanyalah merupakan hasil adopsi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-10-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 05-03-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
Drs.Gunawan Tedjo, SH, MH
Tergugat:
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta
Intervensi:
1.Dr. Juniferts Girsang, SH., MH
1.PT. Karya Citra Nusantara
846 — 1109
  • surat kabar harian ekonomi nasionalRepublik Indonesia NERACA, hari Kamis tanggal 11 April 2019dengan headline 10 Hal Menyesakan Yang Didapat Investor diMarunda (fotokopi)Bukti dari media cetak, surat kabar harian nasional RepublikIndonesia RAKYAT MERDEKA, hari Kamis tanggal 2 Mei 2019dengan headline Pelabuhan Marunda Seperti Kasus Masela(fotokopi)Bukti dari media cetak, surat kabar harian nasional RepublikIndonesia SUARA PEMBARUAN, hari Senin tanggal 13 Mei 2019dengan headline Pelabuhan Patimban Adopsi
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 14-10-2019 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 48/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 23 April 2020 — Penggugat:
1.Ali Said
2.Arif
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
Intervensi:
Andi Marwiah
244 — 163
  • pendapat Ahli kKedudukan hukum surat wasiat (bukti T.II.Intv1)dengan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama adalah secara otentikPenetapan Ahli waris yang dibuat oleh Pengadilan Agama lebih kuatkedudukannya, karena dibuat melalui proses persidangan dengan menghadirkansaksisaksinya, Sementara surat wasiat tersebut tidak dibuat sesuai denganperaturan perundangundangan antara lain tidak dibuat dihadapan Notaris dan tidakdidaftarkan dinotaris ; Bahwa menurut pendapat Ahli tentang pengangkatan anak (Adopsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 26-04-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 P/HUM/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — IR. SAID IQBAL, M.E., DKK VS PRESIDEN RI;
98 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu dasarpenetapan KHL tahun 2017 adalah hasil survai KHL tahun 2016, yangtentunya pada tahun 2017 biaya kebutuhan hidup layak akan lebih besar;Berdasarkan hal tersebut maka di adopsi metode Regresi dalam BukuPedoman Survey Dan pengolahan Data Kebutuhan Hidup Layak (KHL)halaman 32 yang diterbitkan oleh Direktorat Pengupahan dan JaminanSosial Ketenagakerjaan Dirjend PHI & Jamsos Kemenaker tahun 2007sebagai mandat Pasal 89 ayat (4) UU No. 13/2003.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 20-07-2016 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2753 K/PID.SUS.LH/2015
Tanggal 20 Juli 2016 — PT. NATIONAL SAGO PRIMA, ERIS ARIAMAN, S.H
830 — 770 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (SNI)ISO/IEC 17025:2008 adalah hasil adopsi identik dari ISO/IEC 17025:2005(General Requirements for The Competence of Testing and CalibrationLaboratories).
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-05-2017 — Putus : 09-07-2018 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 341/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 9 Juli 2018 — Penggugat:
1.Conny Zahara Gandoimah binti Dr. Ir. A.R. Soehoed
2.Syarif Anwar Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2.Middyningsih, Direktur Utama PT. Aldevco
3.Ir. Priyo P. Soemarno, Komisaris PT. Aldevco
4.Benny Santoso, Direktur Pemasaran PT. Aldevco
5.Ngakan Made Giri Wisesa, Direktur Keuangan PT. Aldevco
6.Sri Rismani, Direktur Personalia PT. Aldevco
Turut Tergugat:
1.Soeriawati Soehoed
2.Sheffik Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed
3.Monika Ekawati
4.Mohammad Abbas
5.Diyah Dwi Astuti
6.Akbar Ashari
7.Luthfia Adella Soehoed
425 — 233
  • Tidak bisakemudian tanpa dianggarkan dan tanpa ada pemantauan dalampengelolaannya BUMN Persero tadi ; Bahwa sesungguhnya Hukum Indonesia tidak mengenal yangnamanya Nominee, Sistim Hukum Indonesia tidak mengenal yangsecara eksplisit menyatakan adanya sebuah Perjanjian Nominee,Perjanjian Pinjam Nama, kalau kita telusuri secarahistorissebenarya Perjanjian Nominee itu banyak di adopsi di negaranegara Common Law dan kita kemudian masuk di tahun 1960 ansebagai suatu siasat ketika tahun 1974, ketika tahun
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-04-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 59/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 26 September 2017 — Penggugat:
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Supriatna
2.PT PLN Persero Transmisi Jawa Bagian Tengah
89 — 41
  • Bahwa berkenaan dengan adanya adopsi"Hukum Adat" sebagai dasar berlaku Hukum Agraria, secara jelas terlihat dari bunyi pasal 5 sebagai berikut :"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialahhukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasionaldan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialismeIndonesia serta dengan peraturanperaturan yang tercantum dalamudangundang ini dengan peraturan lainnya, segala sesuatu denganmengindahkan unsurunsur yang bersandar
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-04-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 62/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 26 September 2017 — Penggugat:
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Wawan Moch.Anwar dKK
2.PT PLN Persero transmisi Jawa bagian Tengah
126 — 89
  • Bahwa berkenaan dengan adanya adopsi Hukum Adatsebagai dasar berlaku Hukum Agraria, secara jelas terlihat dari bunyi pasal5 sebagai berikut : Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukumadat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dannegara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialismeIndonesia serta dengan peraturanperaturab yang tercantum dalam udangundang ini dengan peraturan lainnya, segala sesuatu denganmengindahkan unsurunsur yang bersandar
Pengadilan PN MENGGALA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 24-08-2010 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 86/Pid.B/2010/PN Menggalaa
Tanggal 24 Agustus 2010 — YUSMANADI TAMIN, SE bin ALIMUDIN, dkk
58 — 24
  • dakwaan keempat yaitumemenuhi rumusan Pasal 11 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 += #4TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1l KUHPidana ;Menimbang, bahwa rumusan tindak pidana korupsi dalamketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi menurut hemat Majelis Hakim merupakan tipologi tindakpidana korupsi suap yang pada dasarnya merupakan hasil adopsi
Pengadilan PN MENGGALA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 24-08-2010 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 86/Pid.B/2010/PN Menggala
Tanggal 24 Agustus 2010 — YUSMANADI TAMIN, SE bin ALIMUDIN, dkk
45 — 22
  • dakwaan keempat yaitumemenuhi rumusan Pasal 11 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 += 4TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1l KUHPidana ;Menimbang, bahwa rumusan tindak pidana korupsi dalamketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi menurut hemat Majelis Hakim merupakan tipologi tindakpidana korupsi suap yang pada dasarnya merupakan hasil adopsi
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 28/ Pid.Sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk
Tanggal 27 Maret 2014 — WAHYU HIDAYAT, SE
68 — 19
  • KONI adalah lIembaga non profit yang bergerak dibidang social, pengurusnya bertugas secara temporal;Bahwa Terdakwa tidak aktif di KONI maka tidak tahu tentang proposal yangdiajukan cabor; Bahwa yang menyimpan proposal dari cabor wakil bendahara atau saksi Riski;Bahwa Terdakwa tidak secara rutin meminta wakil bendahara membuat laporankarena kuitansi yang diserahkan kepada Terdakwa sudah dianggap sebagai laporandari wakil bendahara; Bahwa system pembukuan yang Terdakwa maksudkan tersebut adalah di adopsi