Ditemukan 4979 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-04-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 30-01-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 03/G/2019/PTUN.Mdo Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat:
Drs. KAOMANENG MANOLANG, M.BA.
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
326 — 132
Drs. KAOMANENG MANOLANG, M.BA.
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
326 — 132
sebagai Pegawai Negeri Sipil dari segi cakupan bidang ataumateri wewenang dan wilayah merupakan wewenang Bupati Kepulauan Sangihe(Tergugat);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dariaspek prosedur penerbitan objek sengketa a quo sebagai berikut:Aspek Prosedur.Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan prosedur penerbitan objeksengketa, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-03-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 29-04-2016
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 19/B/2016/PT.TUN.MKS. Tanggal 21 April 2016 — Walikota Makassar, Untuk selanjutnya disebut sebagai ----TERGUGAT/ PEMBANDING;
MELAWAN
1. Ir. H. Jamaing, M.Sc.,
2. Drs. Agung Budi Santoso, M.Si.,
Untuk selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------ PARA PENGGUGAT/TERBANDING;
82 — 40
82 — 40
PeraturanWalikota Makassar Nomor 10 Tahun 2015 sebagai penjabaran/pelaksanaan PeraturanDaerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 ; sumpah Aparatur Sipil Negara/PegawaiNegeri Sipil pada saat dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipilyang berjanji siap ditempatkan dimana saja dan pasti mengingat juga sumpah jabatanpada saat dilantik dalam jabatan sebelum menjadi anggota KP3S, serta pakta integritasyang ditandatangani setelah pelantikan.
Register : 07-05-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PA SURABAYA Nomor 2283/Pdt.G/2018/PA.Sby Tanggal 4 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 2
18 — 2
Al Muhadzdzab Juz II halaman 177 yang berbunyi :NJ l asa CVI te UnsArtinya : Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anakanaknya;Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan diatas telahdinyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX hakpengasuhan dan pemeliharaannya (hadhonah) diberikan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang menurut pandangan Majelis Hakim mempunyai kemampuan untukmenanggung biaya kehidupan anakanaknya;Menimbang, bahwa
Register : 21-03-2014 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 07-10-2017
Putusan PN JENEPONTO Nomor 5/Pid.Sus/2014/PN.JO Tanggal 30 April 2014 — Pidana
- ABDULLAH, SE Bin BASO
72 — 5
72 — 5
Terdakwatersebut selanjutnya saksi mengetahui beratnya setelah melihat hasilpemeriksaan dari surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistikdengan berat shabushabu tersebut 0,0175 gram (nol koma nol satu tujuhlima gram) ;Bahwa saksi Jusriani, saksi Hismawati, saksi Basri, dan saksi Elmirantitersebut masih dalam taraf penyelidikan Polres Jeneponto dan apabiladitemukan alat bukti yang cukup maka akan ditingkatkan prosespenanganan kasusnya ;Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah seorang Pengawai Negeri Sipilyang
Sus/2014/PN.JOKriminalistik dengan berat shabushabu tersebut netto : 0,0175 gram (nolkoma nol satu tujuh lima gram) ; Bahwa saksi Jusriani, saksi Hismawati, saksi Basri, dan saksi Elmirantitersebut masih dalam taraf penyelidikan dan bila ditemukan alat bukti yangcukup maka akan ditingkatkan proses penanganan kasusnya ; Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah seorang Pengawai Negeri Sipilyang bertugas di kantor BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa) kabupaten Jeneponto dalam memiliki
Register : 15-06-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 44/G/2020/PTUN.Smg Tanggal 3 Nopember 2020 — Penggugat:
Paul Jan J. Sevens
Tergugat:
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan
Intervensi:
Jonathan Paul Junior Sevens
371 — 977
Paul Jan J. Sevens
Tergugat:
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan
Intervensi:
Jonathan Paul Junior Sevens
371 — 977
Dasar pembuatan Akta Kelahiran mengacu pada dokumenkependudukan dari Pemohon antara lain KK, KTP dan Akta PencatatanSipil (Akta Perkawinan/Buku Nikah); Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) PeraturanMenteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipilyang berbunyi : Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana
Register : 12-12-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 19-03-2013
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 523/Pdt.G/2012/PA.Prob Tanggal 5 Maret 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
13 — 1
13 — 1
A.Md, maka ketentuan pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang menyebutkan bahwa pegawai negeri sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat telahterpenuhi; 27222222 222 nn nnn nena nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto kopi bermeterei cukup dan sesuaiaslinya Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : X.863/122/425.023/2012 tentangPemberian Izin Perceraian atas nama Bambang Sutedjo Rianto.
Register : 26-04-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 101/G/2018/PTUN.JKT Tanggal 6 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
96 — 64
96 — 64
pengujian segi Kewenangan, Prosedural dan substansidari penerbitan objektum litis, sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam pengujian materi gugatan Penggugat, pertamatama Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis segi kewenanganTergugat dalam menerbitkan objektum litis, sebagai berikut:Menimbang, bahwa untuk menguji segi kewenangan Tergugat dalammenerbitkan objektum litis, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 32ayat (1) UndangUndang No. 5 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
bahwapelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang terberat adalah penggunaannarkotika mengingat larangan penggunaan narkotika merupakan kejahatan yangluar biasa sebagaimana diatur dalam ketentuan UndangUndang No. 35 Tahun2009 Tentang Narkotika, lebihlebin bila hal tersebut dilakukan oleh seorangAparatur Sipil Negara yang seharusnya menjadi tauladan dan harusmenghindarinya karena efeknya yang buruk bahkan Aparatur Sipil Negara harusaktif memberantasnya, terlebin lagi Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 17-06-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 21-11-2013
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 19/G/2013/PTUN.PLK Tanggal 24 September 2013 — ANWAR EFFENDI, SE
Melawan
BUPATI KAPUAS
148 — 129
148 — 129
(sesuai foto copynya); Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 1308/BKPPD TAHUN 2012tertanggal 30 Nopember 2012 Tentang Memberhentikan sementaradari jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil atas nama Anwar Effendi,SE (sesuai foto copynya); Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.3262/99 tertanggal 20 November 2012 tentang Pegawai Negeri SipilYang Dyatuhi Hukuman Pidana (sesuai foto copynya); 4. Bukti T.4...Hal. 13 dari 26 hal. Putusan No. 19/G/2013/PTUN.PLK4. Bukti T.45. Bukti T.56.
Register : 16-10-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN BATAM Nomor 203/Pdt.G/2014/PN. BTM Tanggal 18 Nopember 2014 — RATNA SARI DEWI PARDOSI; SURAHMAN SIMANUNGKALIT
66 — 42
66 — 42
Sesuai Pasal 3 PP No.45 Tahun 1990 mengatakan, PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau SuratKeterangan terlebih dahulu dari Pejabat :1) Bagi PNS yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Tergugat, untuk memperoleh izin atau SuratKeterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaansecara tertulis;2) Dalam Surat Permintaan Izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraianuntuk mendapatkan Surat
Register : 10-09-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PA BENGKULU Nomor 769/Pdt.G/2019/PA.Bn Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 29
71 — 29
2008 yang telah diubah denganPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, makapokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebutsesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa Termohon konvensi selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 07-05-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 209/PID.B/2015/PN.Lbp Tanggal 7 Mei 2015 — I. Nama Lengkap : RIZKY ANDIKA Als DIKA;
Tempat Lahir : Medan;
Umur /Tanggal Lahir :31 Tahun / 17 Nopember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pancing Gg. Murni Kelurahan Sidorejo Kec. Medan Tembung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan Terakhir :SMA
II. Nama Lengkap : DILLAH NUR AQLA ;
Tempat Lahir : Medan;
Umur /Tanggal Lahir :23 Tahun / 02 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gurilla No. 199 Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Jualan;
Pendidikan Terakhir :SMA
19 — 4
19 — 4
Deli Serdang dan yang melakukan penangkapanterhadap Terdakwa dalah 4 (empat) orang Polisi yang berpakaian sipilyang mengaku dari Kepolisian Polresta Medan;Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut bersama NANDA alsOMPONG (DPO), AY!
Register : 11-02-2014 — Putus : 08-05-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PTUN KUPANG Nomor 4/G/2014/PTUN-KPG Tanggal 8 Mei 2014 — FINCE ANASTASIA LEDA, SKM (Penggugat)
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN (Tergugat)
82 — 46
82 — 46
gugatannya angka 9 dan angka 9.1 yang intinyamengatakan bahwa penerbitan obyek sengketa oleh tergugat melanggar peraturanperundang undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik yaitudikeluarkannya obyek sengketa, penggugat tidak pernah diperiksa oleh atasan langsungpenggugat atau tim pemeriksa adalah dalil yang keliru dan harus dikesampingkankarena dasar hukum penerbitan obyek sengketa adalah Pasal 18 ayat (1) huruf fPeraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 11-05-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 106-K/PM.II-09/AU/V/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 —
24 — 11
24 — 11
Bahwa pada tanggal 11 September 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijinkomandan satuan,dengan alasan karena mempunyai masalah utang kepada warga sipilyang saksi tidak kenal sebesar 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)tetapi telah dibayar olehTerdakwa sebesar Rp.34.000.000, (tiga puluh empat juta rupiah) saat itu Saksi piket di stafPamsus dan menjadi Saksi pembayaran utang Terdakwa kepada warga sipil tersbut danjuga Terdakwa menjadi sponsor para calon Pegawai yang akan masuk menjadi anggota TNIAU
Register : 15-08-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 16-02-2017
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2016 Tanggal 23 Agustus 2016 — SUKARYADI, Serda NRP 392073470670
64 — 32
64 — 32
Bahwa perbuatan Terdakwa telah membantu Kodim 0830Surabaya Utara dan Polrestabes Surabaya, dalam mengungkapjaringan peredaran dan penggunaan obatobatan terlarang jenisshabushabu, dengan hasil tertangkapnya beberapa orang sipilyang terindikasi sebagai pengedar dan pengguna obatobatanterlarang jenis shabushabu.2. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap koperatif danmengakui secara terus terang perbuatannya, sehinggamemperlancar jalannya persidangan.3.
Register : 09-09-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 23/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 5 Desember 2019 — Penggugat:
HENGKI RAMANDEY, S.SOs,
Tergugat:
BUPATI NABIRE
172 — 122
HENGKI RAMANDEY, S.SOs,
Tergugat:
BUPATI NABIRE
172 — 122
T5Bukti T6Bukti T7Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura, Nomor : 47/Pid.SusTPK/2016/PN Jap, Tanggal 27 Januari 2017, (Fotokopi darisalinan);Berita Acara Pelaksanaan Putusan Hakim, (Fotokopi darifotokopi);Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Register : 20-01-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 23-K/PM.II-09/AU/I/2021 Tanggal 24 Mei 2021 — Oditur:
Aria Rumiarsih
Terdakwa:
Rohmad Purhadi
84 — 23
Aria Rumiarsih
Terdakwa:
Rohmad Purhadi
84 — 23
Dalih warga sipilyang tinggal di Kp. Pamentasan Kotawaringin SoreangKab. Bandung kebanyakan STNK yang dijual olehTerdakwa diperuntukkan untuk jenis kendaraan HondaJazz, Avanza, Ertiga, Xenia, 1 (satu) jenis mobilFortuner dan 1 (satu) jenis mobil Truk yang dipesanoleh Saksi1 untuk dikirim ke Bogor, sedangkan untukkendaraan sepeda motor Terdakwa sudah tidakmengingat kepada siapa saja STNK tersebut dijual,yang Terdakwa ingat kepada Sdr.
Register : 02-05-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Blk Tanggal 14 September 2017 — PENGGUGAT
VS
TERGUGAT
61 — 44
61 — 44
Putusan Nomor 235/Pdt.G/201 7/PA.BIkBahwa tentang keinginan Penggugat utuk memberikan pendidikankepada anakanak, sampai saat ini Tergugat masih mampu memberikanpendidikan kepada anakanak Penggugatdan Tergugat.Bahwa terkait pemberlakuan pemotongan gaji Penggugat, hal iniadalahsudah berdasarkan ketentuan dari peraturan tentang pegawai negeri sipilyang berdasarkan surat keputusan Bupati Bulukumba.Bahwa tentang keinginan Penggugat untuk memelihara anak keduaPenggugat dan Tergugat yang bernama Muh.
Register : 30-04-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 28-10-2016
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Tml Tanggal 17 September 2015 — GUSTAP
MELAWAN
MILA
91 — 53
91 — 53
keterangan lebih dahulu dari pejabat,;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas bukti P9 berupa FotocopySurat Izin bercerai yang telah ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri BatuSahur, Ampah Kabupaten Barito Timur, yang merupakan atasan dari tempatPenggugat bekerja, berdasarkan bukti P9 tersebut diatas yang menurut Majelis HakimSurat tersebut merupakan ijin perceraian yang diberikan oleh Pejabat yang berwenangyang merupakan Pimpinan dari Penggugat yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-09-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 30-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 115/G/2017/PTUN-MDN Tanggal 14 Desember 2017 — Penggugat : P A I S A L
lawan
Tergugat : BUPATI MANDAILING NATAL
89 — 36
89 — 36
diberhentikan tidak dengan hormat karena : (huruf) d.dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kKekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara palingsingkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana; Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pemberhentian Aparatur SipilNegara/Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah RepublikHalaman 23 Putusan No. 115/G/2017/PTUNMDNIndonesia Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-10-2011 — Putus : 20-12-2011 — Upload : 02-02-2012
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 40/G.TUN/2011/PTUN.JPR Tanggal 20 Desember 2011 — FRENGKY AYOMI, S.Sos;
VS
GUBERNUR PROVINSI PAPUA
108 — 54
108 — 54
berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat(1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 TentangWewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil menyatakan : Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota menetapkan pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatanstruktural eselon Il di lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota ;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut telahdapat tentukan jabatan struktural dari Pegawai Negeri Sipilyang