Bahwa pada tanggal 17 Februari 2011 Tergugat memanggil Penggugat dalampertemuan ini Tergugat mengajukan 2 (dua) opsi pilihan kepada Penggugatsebagaiberikut:1. Gaji tetap dipotong setiap bulan silahkan kerja;2.

Tidak menerima gaji dipotong mulai hari ini lay off ( dirumahkan ) ;Dan Tergugat memaksa Penggugat untuk memilih satu opsi tersebut, dengan tidakmemberikan kesempatan Penggugat untuk mengajukan penawaran lain sebagai solusipermasalahan, karena Penggugat merasa keberatan terhadap kedua opsi tersebut,akhirnya Tergugat memberikan keputusan sepihak untuk merumahkan (Lay off)Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak memberikan surat Lay Off hanya menyampaikansecara lisan;7.

Bali ChippendaleFurniture ; 2225222222 nn nnn nnn n nenae Bahwa benar opsi yang ditawarkan oleh perusahan pada Penggugat ada 2 opsiyaitu: 1. Diliburkan/dirumahkan tanpa dibayar dan 2.

Bali Chippendale Furnituremelakukan opsi, keran waktu masih bekerja perusahan lancerlancar saja, akantetapi saksi tahunnya ada 2 (dua) opsi tersebut dari istri Penggugat ;Bahwa di dalam perusahan PT. Bali Chippendale Furniture ada laranglaranganyang ditulis dan ditempel dipapan ;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalildalil bantahannya Tergugatmengajukan buktibukti surat berupa : 1.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut diatas ; Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwaPenggugat tidak dapat menerima opsi yang ditawarkan oleh Tergugat kepadanya baiktawaran untuk dilakukan lay off/dirumahkan tanpa dibayar dan juga opsi keduatetapbekerja tetapi dengan dilakukan pemotongan/pengurangan gaji yang diterima Penggugat,dan oleh karena atas kedua opsi tersebut dari Penggugat tidak dapat menerima makapihak Tergugat

Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (SGU):Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi Nomor01.100.910.00.121821.6, tertanggal 28 Februari 2013 untuk 1 (satu)unit Komatsu HYD Excavator PC2008 Heavy Equipment/2012, NomorSerial C72017 dengan nilai pembiayaan Rp1.039.104.000,00 (satumilyar tiga puluh sembilan juta seratus empat ribu rupiah) denganjangka waktu Sewa Guna Usaha selama 36 (tiga puluh enam) bulan,dengan cicilan sebesar Rp35.359.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratuslima puluh sembilan

, Lessee dapat melaksanakan hak opsi yang telah disetujuibersama pada permulaan masa Sewa Guna Usaha;Pasal 11:(1) Opsi untuk membeli dilakukan dengan melunasi pembayaran nilai sisabarang modal yang disewa guna usaha;Halaman 15 dari 32 hal.

/Penggugat Konvensi yang tidak ingin Tergugatmelaksanakan hak opsi ingin membeli atau memperpanjang masa SewaGuna Usaha sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian HakGuna Usaha dengan hak opsi antara Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, jelas juga telahbertentangan dengan suatu sebab yang diperkenankan dalam Pasal 1320KUHPerdata.

Nomor 2254 K/Pdt/20179.10.Bahwa tindakan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang tidakmemberikan salinan Perjanjian Hak Guna Usaha dengan Hak Opsi kepadaPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat membuktikan iktikad burukTermohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang tidak ingin PemohonKasasi/Pembanding/Tergugat melaksanakan hak opsi ingin membeli ataumemperpanjang masa Sewa Guna Usaha sesuai dengan yang telahdisepakati dalam Perjanjian Hak Guna Usaha dengan Hak Opsi antaraTermohon Kasasi/Terbanding/Penggugat

Nomor 2254 K/Pdt/201724.205.26.Bahwa dalam Perjanjian Hak Guna Usaha dengan Hak Opsi Nomor01.100.910.00.121821.6, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat diberikanHak Opsi ingin membeli atau memperpanjang masa Sewa Guna Usahaobjek 1 (satu) unit Komatsu HYD Excavator PC 2008 HeavyEquipment/2012 Nomor Serial C 72017 sesuai dengan yang telahdisepakati. Tidak diketahuinya opsi int oleh PemohonKasasi/Pembanding/Tergugat jelas menegaskan iktikad tidak baik dariTermohon Kasasi/Terbanding/Penggugat.

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK OPSI UNTUK MEMBELIKEMBALI SAHAM DALAM WAKTU 6 BULAN.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka8, 10, 11 dan 13 yang menyatakan Para Penggugat mempunyai hak opsi untukmembeli kembali saham Para Penggugat pada Tergugat I/!

Oleh karenanya dalil Para Penggugatyang menyatakan mempunyai hak opsi tersebut harus ditolak.C.

Oleh karena itu Para Penggugat menuruthukum, bukan pihak yang memiliki Hak Opsi tersebut. Akan tetapisematamata hanya Hak Tergugat Ill.2. Pengertian Hak Opsi menurut hukum.Adapun arti Hak Opsi (option right) adalah: melakukan pilihan.

Tergugat Ill tidak dapat dikualifikasi melakukan PMH dalammempergunakan Hak Opsi dimaksud.Tidak ada dasar hukum Para Penggugat untuk mengatakan TergugatIll melakukan PMH atas alasan karena Tergugat Ill tidakmempergunakan Hak Opsi tersebut dalam jangka waktu yangditentukan.Dailil itu tidak benar dan tidak tepat.

kreditur tidak mengambiltindakan apapun dalam upaya kepailitan;Bahwa yang dimaksud hak opsi adalah suatu pilihan untukpembayaran saham atau uang;Bahwa yang harus patuh dengan adanya hak opsi adalah semuakreditur dalam PKPU;Dalam homologasi ada rencana perdamaian dan rencana perdamaianharus dilaksanakan;Hal. 145 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sele Bahwa amar putusan amat pendek, hak opsi tidak harus tercantumdalam amar putusan ;e Bahwa Rencana perdamaian itu bisa berubahubah.

Perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi No 01.100.910.00.121821.6 tanggal 28 Febuari 2013 untuk 1 (satu) unit Komatsu HYD Excavator PC 200-8 Heavy Equipment.2012 No serial C 72017.3. Menyatakan terguggat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat.4.

Menghukum dan memerintahkan tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu HYD Excavator PC 200-8 Heavy Equipment/2012 No seri C 72017 yang merupakan objek perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi No 01.100.910.00.121821.6 tanggal 28 Febuari 2013.6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 616 000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).7. Menolak gugatan penggugat untuk yang lain dan selebihnya.II.

Bahwa dengan tidak memiliki salinan/ copy dari Perjanjian Hak GunaUsaha dengan Hak Opsi tersebut, maka TERGUGAT tidak dapatmelaksanakan segala kewajiban yang harus dilaksanakanTERGUGAT dengan baik dan tidak dapat memperoleh segala hakhak yang seharusnya diperoleh TERGUGAT yang timbulberdasarkan Perjanjian Hak Guna Usaha dengan Hak Opsi tersebut.Akan tetapi sebagai Debitor yang mempunyai itikad baik dalammenjalankan Perjanjian Hak Guna Usaha dengan Hak Opsi tersebut,TERGUGAT tentunya melakukan pembayaran

TERGUGAT TELAH MELAKUKAN KEWAJIBANDENGAN MEMBAYAR CICILAN ATAS 1 (SATU) UNITEXCAVATOR BERDASARKAN PERJANJIAN SEWAGUNA USAHA DENGAN HAK OPSI (SGU)Bahwa walaupun tidak menyimpan/ mengetahui hak dankewajibannya secara jelas berdasarkan Perjanjian sewa GunaUsaha dengan Hak Opsi (SGU) dimana hingga saat ini TERGUGATtidak pernah diberikan salinan dari Perjanjian Sewa Guna Usahadengan Hak Opsi (SGU) oleh PENGGUGAT, TERGUGAT telahmelakukan angsuran terhadap 1 (Satu) unit Komatsu HYD ExcavatorPC2008 Heavy

kepada TERGUGAT membuktikanitikad buruk PENGGUGAT yang tidak ingin TERGUGAT melaksanakanHak Opsi ingin membeli atau memperpanjang masa sewa guna usahasesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian Hak Guna Usahadengan Hak Opsi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Jelas juga telahbertentangan dengan Suatu sebab yang diperkenankan dalam Pasal1320 KUHPerdata.

, lessee dapat melaksanakan hak opsi yang telah disetujuibersama pada permulaan masa sewa guna usaha;Pasal 11:1) Opsi untuk membeli dilakukan dengan melunasipembayaran nilai sisa barang modal yang disewa gunausaha;2) Dalam hal lessee memilih untuk memperpanjang jangkawaktu peranjian sewa guna usaha, maka nilai sisabarang modal yang disewagunausahakan digunakansebagai dasar dalam menetapkan piutang sewa gunausaha;Pasal 12:Dalam hal lessee menggunakan opsi membeli, maka dasarpenyusutannya adalah nilai

Foto copy dari asli Perjanjian Sewa Guna Usahadengan Hak Opsi tanggal 28 Pebruari 2013 antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya diberitanda P.9;10.Foto copy dari asli Rincian Perjanjian Sewa GunaUsaha dengan Hak Opsi tertanggal 28 Pebruari 2013dengan Nomor Perjanjian : 01.100.910.00.121821.6,selanjutnya diberi tanda P.10;11.

kepada Penggugat,sedangkan hak opsi adalah hak Penggugat dengan kewajiban untukmelaksanakan BOTnya.

Menurut Penggugat BOT dan opsi adalahmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan tinggal membicarakanbersama masalah yang berkaitan dengan pembagian uang pemasukan daritiket.

Bahwa mengenai hak opsi tersebut terdapat perbedaan pendapat sebagaiberikut:1) Menurut Penggugat, hak opsi itu merupakan sesuatu yang tidak dapatdipisahkan dari kewajiban Penggugat untuk =membangun,mengoperasikan dan menyerahkan bangunan Undersea World besertafasilitasnya kepada Tergugat , sehingga dengan menyerahkan bangunanbeserta fasilitas tersebut, Tergugat dengan sendirinya mempunyaikewajiban untuk memenuhi hak opsi yang dimiliki oleh Penggugat.

berdasarPasal 8 ayat (6) dan Pasal 9 ayat (8) (P1) dan hak opsi inilah yangdiabaikan oleh Tergugat .

Hal ini memperkuat dalilPenggugat yang menuntut agar Akta Notaris tersebut (P9) dibatalkan,mengingat kewajiban Penggugat untuk melaksanakan BOT telah terpenuhiakan tetapi hak opsi tidak dipenuhi oleh para Tegugat. Masalah ininampaknya yang tidak dicermati oleh Turut Tergugat.Kenyataannya, bukan hanya penyesatan yang diperankan dan direkayasaTergugat Il kepada Penggugat dalam kesepakatan pelaksanaan opsi.

kepada Penggugat,sedangkan hak opsi adalah hak Penggugat dengan kewajiban untukmelaksanakan BOTnya.

Menurut Penggugat BOT dan opsi adalah merupakansatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan tinggal membicarakan bersama masalahyang berkaitan dengan pembagian u8ftg pemasukan dari tiket.

Dengan asumsi tersebut jelas pihak Tergugat dan Tergugat II sejak awalmemang tidak pernah bermaksud untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnyauntuk memenuhi hak opsi kepada Penggugat, dengan berbagai dalih alasan yangdibuat dan dicaricari, yang pada intinya tidak memberi waktu dan peluang kepadaPenggugat untuk mendapatkan hak opsi secara layak, pantas, proporsional danprofesional.Hal. 10 dari45 hal.

SelHak Atas Undersea World No. 81 tanggal 21 September 1992 (P1) telah jugaterjadi cacat kehendak yang berupa kekeliruan, di mana Penggugat dengan itikadbaik telah mengira bahwa hak opsi tersebut merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari BOT, padahal para Tergugat berpendapat bahwa hak opsi itutidak merupakan satu kesatuan dengan kewajiban BOT.

Justru Tergugat sangat menghormati Akta No.81/1992, denganmengajukan permohonan kepada BANI mengenai hak opsi Perpanjangan,mengingat apabila hak opsi perpanjangan mengikuti "selera" Penggugat yanglangsung beriaku otomatis maka Tergugat akan selalu dalam posisi yangdirugikan terus, mengingat penawaran perpanjangan yang diajukan Penggugathanya untuk keuntungan Penggugat sendiri.E.

Koreksi Pajak Masukan dari Pelepasan Opsi, Jasa Negosiasi danPengosongan lahan dengan PT Liverpool Indonesia di Kawasan IndustriJababeka Il Blok PP Jl.

IndustriSelatan 4 Cikarang yaitu berdasarkan buku, catatan dan dokumenyang telah Akte Perjanjian Pelepasan Opsi dan PelaksanaanPekerjaan Untuk Pembelian Properti No. 16 Tanggal 11 September2009, dinilai belum cukup untuk membuktikan bahwa PT LiverpoolIndonesia adalah Pemilik hak Opsi atas properti tersebut, hal iniberkaitan dengan tidak adanya Akte atau dokumen pendukunglainnya yang menunjukkan bahwa PT Liverpool Indonesia adalahPemilik Hak Opsi atas properti dari PT Video Display GlassIndonesiab

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Pajak pada halaman 31 yang berbunyi sebagai berikut :pahwa memperhatikan penjelasan kepemilikan hak opsi yaitu hakuntuk membeli property PT Video Display Glass, berdasarkan faktapersidangan Pemohon tidak membuktikan kepemilikan hak opsi itudengan perjanjian antara Pemilik Property yaitu PT Video Display Glassdengan pemilik hak opsi yaitu PT Liverpool Indonesia yang memeganghak

Pihak Kedua adalah perusahaan yang memiliki opsi untukmembeli Properti guna mengembangkan sarana usahanya,namun bersedia untuk melepaskan opsi tersebut kepada PihakPertama berdasarkan syaratsyarat sebagaimana akandisepakati dalam Perjanjian iniPasal 1 Pelepasan Opsi Membeli1.1.Pihak Kedua dengan ini melepaskan kepada Pihak Pertamaopsi untuk membeli Properti, dan Pihak Pertama dengan inimenerima pelepasan opsi tersebut dari Pihak Kedua, dengantunduk pada ketentuanketentuan tersebut dibawah ini1.2.

tiga halsebagai berikut:untuk pelepasan hak opsi membeli tanah;Halaman 13 dari 26 halaman.

Martin Paulus (sebagaimana terlampirdi dalamkronologis), PADA AWALNYA PIHAK MANAJEMEN TELAHMEMBERIKAN OPSI kepada Sdr. Martin Paulus untuk dimutasi ke bagian lainakan tetapi Sdr. Martin Paulus menolaknya, dan atas hal tersebut saat ditanyaapakah Sdr.

kebagian clening service (opsi kedua) ataue Pemohon Kasasi mengundurkan diri (opsi ketiga).Ketiga opsi tersebut diberikan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi karenaadanya kesalahan berat yang dilakukan Pemohon Kasasi serta penurunan kinerjaPemohon Kasasi.Dengan terbuktinya pemberian opsi oleh Termohon Kasasi kepada Penggugat(diakui oleh Termohon Kasasi), telah cukup membuktikan bahwa pengundurandiri Pemohon Kasasi bukan atas kemauan Pemohon Kasasi (murni kemauanPemohon Kasasi).

Namun dikarenakan adanya 3 (tiga) opsi yang diberikanTermohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi . Dimana ketiga opsi tersebut samasekali tidak menguntungkan Pemohon Kasasi.

Khan, bisa saja surat pengunduran diri dibuatdirumah Pemohon Kasasi, lalu dikirimkan kepada Termohon Kasasi.Barangkali jika Majelis Hakim atau kami atau siapapun dia, apabila dihadapkanpada 3 opsi tersebut sebagaimana disampaikan Tergugat kepada Penggugat, kamiyakin dengan terpaksa dan Karena tidak ada pilihan yang lebih baik, maka Majelishakim atau kami atau siapun dia akan memilih mengundurkan diri.

;INDIKASI tekanan/intimidasi dalam pengunduran diri Pemohon Kasasi, sudahada dengan adanya 3 opsi yang disampaikan Termohon Kasasi kepada PemohonKasasi yakni di PHK tanpa pesangon (opsi pertama), dimutasi kebagian cleningservice (opsi kedua) atau Pemohon Kasasi mengundurkan diri (opsi ketiga).Artinya 3 (tiga) opsi tersebut adalah sarana atau bukti adanya indikasi tekanan/intimidasi Termohon Kasasi pada Pemohon Kasasi;Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah cukup membuktikan PemohonKasasi

Bagaimana akta jual belibisa ditandatangani dihadapan PPAT oleh pihakpihak padahal pada saat yangbersaman Sertifikat Hak milik atas tanah tersebut masih terpasang hak tanggungan,maka itu "opsi menjual dan opsi membeli" adalah bertentangan dengan syaratobyektif yaitu kausa yang halal atau telah terjadi kausa yang tidak halal atau kausayang terlarang atau kausa yang melanggar larangan, maka itu sepanjang yangberkenaan dengan "opsi menjual dan opsi membeli" adalah nietig (batal) ;Bahwa memang benar

Dengan demikian perjanjian (opsi) tersebut bertentangan denganketentuan Pasal 1 jo. Pasal 2 jo.

PP No. 24 Tahun 1997) atau dibuat secara schijnhandeling,maka dengan demikian Akta Perjanjian No. 73 sepanjang yang berkenaan dengan"opsi menjual dan opsi membeli" tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;11.

Dengandemikian sepanjang yang berkenaan dengan "opsi menjual dan opsi membeli" adalahbatal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan berlaku dan tidak mengikat,karena rumusan/ ketentuan"opsi menjual dan opsi membeli" telah bertentangandengan UUHT (kausa terlarang) ;Bahwa "Droit de suite" baru mempunyai sifat dapat berlaku apabila debitur ciderajanji (vide Andrian Sutedi, S.H.M.H., Hukum Hak Tanggungan, Penerbit SinarGrafika, h. 166).

Dengan ketentuan Pasal ini, maka syarat mutlak untuk adanya "opsi menjualdan opsi membeli" adalah pernyataan wanprestasi dari BRI atas pinjamanuang (pemilik tanah dan hotel pemberi sewa/Tergugat).

Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih tahun 2017 No.Pol DA 1075 WDNoka : MHKM5EA.3JHK047090 Nosin : INRF223327 tanda tangankontrak tanggal 09 Mei 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.2. Toyota Avanza Veloz M/T warna putih tahun 2018 No.Pol DA 1524 WHNoka : MHKM5FA4JKK024025 Nosin : INRF36827 tanda tangankontrak tanggal 03 Agustus 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.3.

Toyota Avanza G M/T warna putih tahun 2019 No.Pol DA 1024 PQ Noka: MHKM5EA3JKK130813 Nosin : 1NRF482471 tanda tangan kontraktanggal 03 Agustus 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.4. Toyota Innova G A/T warna hitam tahun 2019 No.Pol DA 1312 PUNoka : MHFJW8EMO0K2376965 Nosin : 1TRA684632 tanda tangankontrak tanggal 28 November 2019, kontrak per 2 tahun opsi diperpanjang .5.

Honda Jazz RS CVT A/T warna putih tahun 2019 No.Pol DA 1892 PPNoka : MHRGK5860JJ902546 Nosin : 4A91GG4817 tanda tangankontrak tanggal 27 Juli 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.10. Toyota Agya G TRD 1.2 A/T warna merah tahun 2019 No.Pol DA 1201PT Noka : MHKA4GB5JKJ028098 Nosin : 3NRH446160 tanda tangankontrak tanggal 02 Oktober 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.11.

Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih tahun 2017 No.Pol DA 1075 WDNoka : MHKM5EA.3JHK047090 Nosin : INRF223327 tanda tangankontrak tanggal 09 Mei 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.13. Toyota Avanza Veloz M/T warna putih tahun 2018 No.Pol DA 1524 WHNoka : MHKM5FA4JKK024025 Nosin : INRF36827 tanda tangankontrak tanggal 03 Agustus 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.14.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa angsuran sewa guna usaha dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi Nomor: L09J- 00843A, Nomor: L09J-00844A, Nomor: L09J-01180A dan Nomor: L09J- 01287A sebesar Rp. 376.564.870,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta iima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), sejak putusan perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap; 4.

Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatanganiPerjanjianPerjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi UntukKendaraan Bermotor, sebagai berikutPerjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk KendaraanBermotor Nomor: LO9J00843A tertanggal 8 September 2009(selanjutnya disebut sebagai Perjanjian 43A) (BUKTI P3) berikutLampiran Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi UntukKendaraan Bermotor Ketentuan Pembayaran (Schedule) (selanjutnyadisebut sebagai Lampiran Perjanjian 43A) (BUKTI P4), yangditandatangani

LO9J00843A(BUKTI P42) ;13.3.Surat No. 024/COLL/VIII05/2011 tertanggal 9 Agustus 2011, hal:Pemberitahuan Atas Rencana Penjualan BarangBarang Sewa GunaUsaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No. LO9J00844A(BUKTI P43); 22202020222 213.4.Surat No. 025/COLL/VIII05/2011 tertanggal 9 Agustus 2011, hal:Pemberitahuan Atas Rencana Penjualan BarangBarang Sewa GunaUsaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No.

Putusan No. 154/Pdt.G/2012/PN.JKT.PSTbukan milik Para Tergugat dan sekaligus dibuat sebagai dasar dibuatnyaPerjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi antara CV. Arief Nusa Rayadengan PT.

Bahwa sebaliknya, in casu perjanjian yang menjadi pokok gugatan adalahperjanjian sewa guna usaha, terlebih memiliki hak opsi, sehingga sangat jauhberbeda akibat hukumnya manakala debitur gagal bayar;5.

Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telahmenandatangani PerjanjianPerjanjian Sewa GunaUsaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor,sebagai berikutPerjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk KendaraanBermotor Nomor: LO9J00843A tertanggal 8 September 2009(selanjutnya disebut sebagai Perjanjian 43A) (BUKTI P3, BUKTI T1)berikut Lampiran Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi UntukKendaraan Bermotor Ketentuan Pembayaran (Schedule) (selanjutnyadisebut sebagai Lampiran Perjanjian 43A) (BUKTI P4), yangditandatangani

terdiri dari: Perjanjian sewa guna usaha dengan Hak Opsi untuk peralatan No.

:LO6GO0657D tanggal 09 Juni 2006; (Bukti P3) Perjanjian sewa guna usaha dengan Hak Opsi untuk peralatan No.:LO6GO0520D tanggal 11 Juli 2006; (Bukti P4) Perjanjian sewa guna usaha dengan Hak Opsi untuk peralatan No.:LO6GO1940D tanggal 24 November 2006; (Bukti P5) Perjanjian sewa guna usaha dengan Hak Opsi untuk peralatan No.:LO6L03354D tanggal 19 April 2007; (Bukti P6) Perjanjian sewa guna usaha dengan Hak Opsi untuk peralatan No.

:LO7LO2055D tanggal 18 September 2007; (Bukti P7) Perjanjian sewa guna usaha dengan Hak Opsi untuk peralatan No.:LO7LO3250D tanggal 22 Januari 2008; (Bukti P8) Perjanjian sewa guna usaha dengan Hak Opsi untuk peralatan No.:LO8L02183D tanggal 02 Mel 2008; (Bukti P9) Perjanjian sewa guna usaha dengan Hak Opsi untuk peralatan No.

perjanjian sewa guna usahadengan Hak Opsi untuk peralatan No.: LO6L03354D tanggal19 April 2007; (Bukti P14) ;Pernyataan menjamin dan kesanggupan mengganti rugi(Personal Guarantee) untuk perjanjian sewa guna usahadengan Hak Opsi untuk peralatan No.: LO7LO2055D tanggal18 September 2007; (Bukti P15) pernyataan menjamin dankesanggupan mengganti rugi (Personal Guarantee) untukperjanjian sewa guna usaha dengan Hak Opsi UntukPeralatan No.: LO7LO3250D tanggal 22 lanuari 2008; (BuktiP16) ;Pernyataan menjamin

dan kesanggupan mengganti rugi(Personal Guarantee) untuk Perjanjian sewa guna usahadengan Hak Opsi Untuk Peralatan No.: L08L02183D tanggal02 Mei 2008; (Bukti P17) ;Pernyataan menjamin dan kesanggupan mengganti rugi(Personal Guarantee) untuk perjanjian sewa guna usahadengan Hak Opsi untuk peralatan No.: LO7LO1177D tanggal26 Mei 2008; (Bukti P18)Hal. 3 dari 21 hal.

Zeus Citra International yang timbul dariPerjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi untuk PeralatanNo.LO5J01678D tertanggal 28 Juli 2005 dan Perjanjian Sewa GunaUsaha dengan Hak Opsi untuk Peralatan No. LO6J02568D tertanggal 20Desember 2006, antara Pemohon Pailit dengan PT. Zeus CitraInternational (selanjutnya disebut Perjanjian Sewa Guna Usaha DenganHak Opsi);. Sifat dan/atau substansi dari Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan HakOpsi antara Pemohon Pailit dengan PT. Zeus Citra International.a.

Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi antara PemohonPailit dengan PT. Zeus Citra International;Bahwa sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sewa Guna UsahaDengan Hak Opsi antara Pemohon Pailit dengan PT.

Zeus CitraInternational harus diperhitungkan oleh Pemohon Pailit sebagaipemenuhan kewajiban pembayaran yang timbul dari PerjanjianSewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi;Bahwa pembayaran kepada Pemohon Pailit oleh PT.

Judex Facti menyederhanakan permasalahan dalam hubunganhukum sewa guna usaha dengan hak opsi menjadi hubunganhukum pinjam meminjam uang;Bahwa Judex Facti telah berusaha menyederhanakanpermasalahan yang timbul dari Perjanjian Sewa Guna UsahaDengan Hak Opsi dalam perkara aquo, dengan menjadikanpermasalahan hubungan hukum sewa guna usaha menjadihubungan hukum pinjam meminjam uang.

Orix Finance Indonesia)";Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut sangat kelirukarena senyatanya hubungan hukum dalam Perjanjian SewaGuna Usaha Dengan Hak Opsi sebagaimana dinyatakandalam Bukti P1 dan P2, serta Bukti TP1 dan TP3, bukanmerupakan hubungan hukum pinjam meminjam uang, akantetapi hubungan hukum sewa guna usaha atas barang denganhak opsi membeli;Hal.39 dari 44 hal.

Addendum No. 2 tanggal 16 April 2010, terhadap perjanjian sewaguna usaha kapal MT Patriot Bahagia dengan opsi beli akta NotarisNy. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. No.47 tanggal 27 Maret 2009;c. Syaratsyarat umum sewa guna usaha kapal dengan opsi beli ataskapal MT Patriot Bahagia tanggal 27 Maret 2009;3.2. Perjanjian sewa guna usaha kapal dengan opsi beli (Financial Lease)berdasarkan akta Notaris Ny.

16 April 2010, terhadap Perjanjian sewaguna usaha kapal MT Patriot Damai dengan opsi beli, akta NotarisNy.

Perjanjianperjanjian SGU dengan hak/opsi beli dan perjanjianperjanjian accesoir yang dibuat Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka 3 diatas, otomatis tidakmempunyai kekuatan hukum lagi (unclaimable) karena kapal yangmerupakan Objek Perjanjian SGU dengan hak/opsi beli telahberalin hak kepemilikannya dari Tergugat kepada Tergugat II(pihak ketiga), padahal perjanjian SGU dengan hak/opsi beli belumberakhir;17.2.

No.47 tanggal 27 Maret 2009;Syaratsyarat umum sewa guna usaha kapal dengan opsi beli ataskapal MT Patriot Bahagia tanggal 27 Maret 2009;Seluruh dokumendokumen perjanjian dan suratsurat yang berkaitandengan Perjanjian sewa guna usaha dengan hak/opsi beli, sertadokumen jaminan kebendaan dan jaminan perusahaan kapal MTPatriot Bahagia dengan opsi beli;Tidak sah, batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukumyang mengikat;Menyatakan bahwa perjanjian sewa guna usaha kapal MT.

Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Kapal Dengan Opsi Beli MT Budi tobe renamed KM.

Induk dari Tergugat ,dengan demikian Tergugat dan Tergugat Il tergabung dalam suatuGroup perusahaan, dimana Tergugat adalah anak perusahaan dariTergugat Il;Bahwa untuk memenuhi kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksuddi atas, Tergugat kemudian menghubungi Penggugat sebagaiPerusahaan yang bergerak di bidang Lembaga Keuangan Non Bankuntuk mengadakan Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsidimana Tergugat dan Tergugat Il meyakinkan Penggugat untukmenyetujui Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi

Bahwa kemudian Tergugat dan Tergugat Il menjamin bahwapembayaran terhadap angsuran Sewa Guna Usaha kendaraan tersebutakan berjalan lancar karena Tergugat dan Tergugat Il selaku induk dariPerusahaan Tergugat akan mengadakan Kesepakatan Perihalpembayaran Langsung secara tetap (direct payment) kepada Penggugatuntuk angsuran sewa guna usaha Tergugat kepada Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat akhirnya sepakat megadakan 8(delapan) Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi dengan objekPerjanjian 39

Mesin B046022, No.Pol BG 8865 UR(selanjutnya disebut masingmasing Perjanjian Sewa Guna UsahaDengan Hak Opsi)Bahwa selain itu pula dari masingmasing Perjanjian Sewa Guna UsahaDengan Hak Opsi diatas Tergugat , Tergugat Ill dan Penggugatmengadakan sebuah Kesepakatan yang tak bernomor dan takbertanggal Perihal pembayaran Langsung secara tetap (direct payment)dari Tergugat ll kepada Penggugat serta Tergugat Il pun memberikanSurat Pernyataan yang tak bernomor dan tak bertanggal perihalPembayaran Langsung

secara tetap (direct payment), adapun masingmasing Surat Kesepakatan dan Surat Pernyataan tersebut terkait padamasingmasing Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi sebagaiberikut :a.

Perjanjian SewaGuna Usaha Dengan Hak Opsi membuktikan secara terang dan jelasTergugat telah wanprestasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 22huruf a masingmasing Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsiyang berbunyi :a.

., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor diJalan Cimandiri Nomor 1A, Cikini, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 25 Maret 2015;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;LawanSIANAH, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di JalanSukamulya Ill Nomor 42, RT.004/RW.006, Galur Senen, JakartaPusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saepul Tavip danTimbul Siregar, kKeduanya adalah Presiden OPSI dan SekretarisJenderal OPSI, berkantor di Jalan Kavling Nomor 36,RT.002/014, Asem Baris, Kebon Baru, Tebet, Jakarta

Pingkan;Bahwa esok harinya dan beberapa hari kemudian, Penggugat ijin tidakmasuk kerja karena kondisi kesehatannya semakin memburuk dan traumayang mendalam akibat caci maki dari Pak Edi;Bahwa menghadapi situasi yang kalut dan tidak menentu tersebut,Penggugat mengadukan hal ini kepada OPSI dan meminta bantuan OPSIatas permasalahan yang dihadapinya. Lalu Penggugat memberi kuasakepada OPSI pada tanggal 14 Juli 2014;Bahwa pada hari itu juga OPSI berkirim surat kepada pihak manajemen.

Dengandidasari iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baikbaik/musyawarah, Penggugat (dengan didampingi OPSI selaku kuasanya)datang ke kantor Tergugat sesuai waktu yang ditentukan. Namun yangterjadi, justru penolakan Tergugat terhadap keberadaan dan kehadiranOPSI yang mendampingi Penggugat. Tentu saja sebagai kuasa hukumyang memiliki egal standing (berdasarkan surat kuasa), OPSI tidak terimaatas sikap tersebut.

Pertemuan itu tidak mencapai kata sepakat;Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2014 OPSI berkirim surat kepada Tergugatyang pada pokoknya menyatakan keberatan atas pemanggilan langsungkepada Penggugat (tanpa melalui OPSI) serta penolakan Tergugat terhadapkeberadaan OPSI dalam pertemuan tanggal 25 Juli 2014. OPSI menegaskanbahwa kasusnya dilimpahkan ke Sudinakertrans Jakarta Pusat;Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014.

Namundemikian dengan surat OPSI tanggal 5 Agustus 2014 yang menyatakanbahwa kasus ini sudah menjadi sebuah perselisihan sesungguhnya Tergugatharus menghormati dan mengikuti proses perselisihan tersebut serta tidakHalaman. 7 dari 18 hal.

LATAR BELAKANG UTANGTerjadi sengketa antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit sehubungandengan pelaksanaan opsi jual berdasarkan perjanjian opsi jual dan beli yangdibuat oleh Pemohon Pailit, Termohon Pailit dan Qualcomm Incorporated(Qualcomm) tanggal 9 Juni 2006 (Perjanjian Opsi Tahun 2006) (Bukti P 1A).Termohon Pailit melanggar kewajibankewajibannya berdasarkan PerjanjianOpsi Tahun 2006 dan Pemohon Pailit mengajukan permohonan arbitrase keInternational Chamber of Commerce, Pengadilan Arbitrase

Pst.telah melanggar Perjanjian Opsi Tahun 2006 dengan lalai untuk mematuhiPemberitahuan Pelaksanaan Opsi Penjualan tanggal 6 Mei 2009.3. Majelis memerintahkan Termohon untuk membayar kepada Pemohon (KTCORPORATION) suatu jumlah sebesar USD 13.850.966 yang terdiri dariHarga Penjualan sebesar USD 9.984.975 berikut bunga atau pengembalianberdasarkan kontrak sebesar USD 3.865.991.4.

dibuat oleh Pemohon Pailit, Termohon Pailit danQualcomm Incorporated (Qualcomm) tanggal 9 Juni2006 (Perjanjian Opsi Tahun 2006) ( Vide Bukti P 1A, P1B).3.

Qualcomm jugamerupakan pihak dari Perjanjian Opsi Tahun 2006, dan mengajukanpermohonan arbitrase ke Pengadilan Arbitrase ICC untuk menyelesaikansengketa antara Qualcomm dan Termohon Pailit.

Majelis menyatakan bahwa Termohon (PT GLOBAL MEDIACOM TBK)telah melanggar Perjanjian Opsi Tahun 2006 dengan lalai untukmematuhi Pemberitahuan Pelaksanaan Opsi Penjualan tanggal 6 Mei2009.3. Majelis memerintahkan Termohon untuk membayar kepada Pemohon(KT CORPORATION) suatu jumlah sebesar USD 13.850.966 yang terdiridari Harga Penjualan sebesar USD 9.984.975 berikut bunga ataupengembalian berdasarkan kontrak sebesar USD 3.865.991.Hal. 47 dari 52 Hal.

Adapun yang dimaksud dengan penyerahan karena perjanjiansewa guna usaha (leasing) adalah penyerahan yang disebabkan oleh perjanjian sewa gunausaha (leasing ) dengan hak opsi.

Sewagunausaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaanbarang modal baik secara sewagunausaha dengan hak opsi (finance lease) maupunsewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selamajangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala;b.

Angsuran Pokok Pembiayaan adalah bagian dari pembayaran sewagunausaha yangdiperhitungkan sebagai pelunasan atas nilai pembiayaan;bahwa Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 (selanjutnya disebut PMK84/2006) disebutkan :1) Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagiPenyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barangtersebut.2) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (

Sewagunausaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaanbarang modal baik secara sewagunausaha dengan hak opsi (finance lease) maupunsewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selamajangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala;k.

dengan cara sales and lease backdapat dibagi atas dua transaksi yang berbeda:bahwa transaksi sales yaitu penyerahan barang kena pajak oleh lessee kepada lessor,bahwa transaksi lease back yaitu penyerahan jasa kena pajak yaitu jasa sewa guna usahadengan hak opsi oleh lessor kepada lessee dan penyerahan barang kena pajak oleh lessorkepada lessee.

Para Penggugat Prinsipal adalah bukan anggota Organisasi PekerjaSeluruh Indonesia (OPSI) dan OPSI tidak tercatat di DinasKetenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang akan tetapitercatat di Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Selatan.Hal ini menjadi tidak sah karena keanggotaan Para Penggugat Prinsipalpada OPSI atau SPPI tidak pernah dilaporkan kepada Tergugat;3.

Bahwa faktanya AD/ART SPAB di Bab V Pasal 16 telah mencantumkanafiliasi SPAB ke OPSI. Bahwa fakta ini tidak dilihat dan dijadikan dasarpertimbangan hukum oleh Judex Facti, walaupun Pemohon Kasasi(sebelumnya Penggugat) telah memperlihatkan kepada Majelis HakimAD/ART SPAB pada saat persidangan. Bahwa untuk memastikankeberadaan afiliasi SPAB ke OPSI yang sudah tercantum pada Bab V Pasal16 maka Pemohon Kasasi menyertakan kembali AD/ART SPAB sebagaisatu kesatuan dengan Memori Kasasi ini;.

Bahwa karena afiliasi SPAB ke OPSI telah dituliskan di Bab V Pasal 16AD/ART SPAB maka tidak perlu lagi adanya perubahan AD/ART SPABuntuk menyatakan adanya perjenjangan organisasi serikat pekerja/serikatburuh yaitu SPAB berafiliasi kKe OPSI, seperti yang diamanatkan Pasal 8Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000;. Bahwa Bukti P1 dan Bukti P2 sudah sangat jelas menunjukkan amanatAD/ART SPAB yaitu SPAB berafiliasi ke OPSI.

danTransmigrasi Jakarta Selatan, OPSI dan SPPI (bukan SPAB) tidak pernahmelapor ke Tergugat.

Bahwa terhadap fakta hukum Serikat Pekerja Araputra Bersatu yangberafiliasi kepada Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) sebagaikuasa hukum Penggugat seharusnya diterapbkan ketentuan Pasal 10Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang pada pokoknya SerikatPekerja dapat dibentuk berdasarkan bentuk lain, sesuai kehendak pekerja,Halaman 16 dari 18 hal.Put.Nomor 112 K/Pdt.SusPHI/20017sehingga OPSI dapat bertindak sebagai kuasa hukum sebagaimanadimaksud keterangan pasal 87 Undang Undang Nomor 2 Tahun