thalaqnya kepada hakim, namun tidakberhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hakistri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahahdalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujukkepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baikmantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugatdikabulkan dengan verstek;berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan PeraturanPemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankankepada para penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 dan ketentuanhukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan talak satu

namuntidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri,karena hak istri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektifmashlahah dalam mengharamkan istri atas suaaminya, dan melarang mantansuami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paskaperceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatanpenggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 >UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentangJenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada para penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIe Menyatakan tergugat telah dipanggil patut namun tidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

Hakimmediator tertanggal 9 November 2015 mediasi agar keduanya rukun kembalitetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu. mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) KompilasiHukum Islam, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitaslegitima persona standi in judicio (pihak yang sah mempunyai wewenangbertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agarmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumahtangga Pemohon dan

P merupakan akta otentik, bermaterai cukupdan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara,sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenaitu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Foto copy Akta Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sesuaiketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

yangsedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapidibenci Allah SWT, namum apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud,maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atasdikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak saturaji dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA

Untukitu Majelis perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekatdengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 2 UndangUndangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan UndangundangNomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang dikemukakan

Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangatkeadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dan sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun 1974, maka Majelisberkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai maksud pasal84 UUPA dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No

: 28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggalPenggugat serta Tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA maka biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukumSyara yang berkaitan dengan perkara ini

Perceraian dengan alasan tersebut, sesuai pasal 76 ayat 1 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA)dapat dikabulkan setelah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga danorangorang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Hakim dapat menjatuhkan talak si suami tsb.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dimana gugatan Penggugat telah beralasan dan usaha damai tidakberhasil, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatanPenggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugatterhadap Penggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuaidengan maksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat EdaranMahkamah Agung RI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 OktoberHal.9 dari 12,Put.No.1183/Pdt.G/2015/PA.Pbr.2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera PengadilanAgama Pekanbaru) untuk mengirimkan salinan putusan yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggalPenggugat serta T ergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA, maka biayaperkara dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat

menurut tata cara serta memenuhipersyaratan yang ditentukan oleh undangundang, oleh karenapermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan TurutTergugat II / Pembanding mengajukan memori banding, dengandasardasar ataupun alasanalasan sebagai berikut 1.Subyek hukum dalam hal ini termohon banding dalamnomor perkara tersebut diatas bukan sebagai warga Negaraf Indonesia,sehingga kedudukan tidak mendapat kepastianhokum UUD Nomor 5 tahun 1960 (UUPA

Sehingga perbuatantermohon banding melanggar UUPA Pasal 9 yang manadisebutkan dalam UUPA tersebut bahwa tanah berfungsi socialsedangkan padakenyataan ...kenyataannya tidak pernah menempati tanah tersebut (ada unsure menelantarkan tanah) sebagaimanadalam pasal No 9 dalamUUPA.Terbukti dari keterangan warga yang ditanda tangani bersama. 3. Bahwa pemeriksaan saksisaksi tidak sesuai dengan kitab hokum acara perdata.

Bahwa sesuai ketentuan pasal 43 ayat 1 dan ayat 2, Undang Undang Nomor5 Tahun 1960 (UUPA), menentukan :1. Hak Pakai Adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil daritanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain;2. Hak pakai dapat diberikan :a.

Selama jangka waktu tertentu atau selama tanah dipergunakan untukkeperluan tertentu;Dengan ketentuan ini jelas bahwa hak pakai berasal dari tanah yangdikuasai langsung oleh negara, atau tanah perseorangan yang dalamkonteks UUPA, tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanahkosong atau bebas yang belum pernah ada hak diatasnya, sementara untukhak pakai Tergugat, in casu adalah tanah sudah ada hak garapan ayah ParaPenggugat yang diserahan untuk dipakai sebagai tempat mendirian asramamahasiswa

TTU, sebagaimana pengakuan Tergugat dalam gugatannyaterdahulu (poin 6 diatas);10.Bahwa pada ayat 2 Pasal 43 UUPA, ditentukan hak pakai dapat diberikanselama jangka waktu tertentu atau selama tanah dipergunakan untukkeperluan tertentu, ternyata Tergugat sudah membangun asramamahasiswa TTU yang baru di Penfui, sedangkan tanah hak pakai sesuaisertifikat hak pakai Nomor 440 tahun 1987 yang terletak dijalan nangka yangberasal dari penyerahan tanah oleh Ayah Para Penggugat untuk dibangunasrama mahasiswa

mahasiswa TTU tersebut, sudah seharusnya dikembalikan kepadaPara Penggugat, baik berdasarkan alasan hukum tanah tidak lagidipergunakan sebagai asrama mahasiswa maupun berdasarkan alasanhukum lainnya bahwa telah habis masa berlaku*;14.Bahwa Tanah Hak Pakai Tergugat tersebut sudah tidak dipergunakan lagisebagai asrama mahasiswa TTU adalah fakta objektif dan dapatdipertanggungjawabkan kebenarannya, mengingat pula tergugat telahmembangun gedung asrama mahasiswa TTU yang baru ditempat lainsehingga ketentuan UUPA

Pembanding/Pemohon Kasasi sebagaimana pertimbangan majelis tingkat pertama,dikutip: "Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tentang telahberakhirnya masa hak pakai oleh Tergugat diperoleh setelah MajelisHakim mencermati alat bukti surat diberi tanda T.1 berupa fotocopySertifikat Hak Pakai Nomor 440 Tahun 1987 atas nama Pemegang HakPakai yaitu Tergugat, ternyata tidak mengatur secara tegas substansiberakhirnya masa/jangka waktu hak pakai oleh Tergugat, oleh karenanyaketentuan pasal 41 ayat (2) kea UUPA

Bahwa akibat tindakantindakan dan perbuatan TERGUGAT dan TERGUGAT IImerupakan suatu rangkaian yang telah menyimpang dari ketentuanketentuanperundangundangan terutama dari pelaksanaan hak ulayat dan hakhak yangserupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada(vide pasal 3 UUPA) harus dihormati oleh sebab itu perbuatan TERGUGAT danTERGUGAT Il dapat disebut suatu penyimpangan terhadap ketentuan pasal 3Undangundang Nomor 5 tahun 1960 tentang UNDANGUNDANG POKOKAGRARIA hal mana

segala permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT melaluiTERGUGAT Il adalah cacat hukum dan TERGUGAT telah membangun tanpadasar juridis yang jelas dan terindikasi cacat hukum, dan tidak sesuai datajuridisnya dengan data fisiknya atau dapat disebut cacat formil dan cacat materiil(vide pasal 16 jo. pasal 19 UUPA) sudah sepatutnya oleh TERGUGAT Iltidakmemproses tentang sesuatu hak yang diajukan oleh TERGUGAT I;Hal.3 dari 66 hal Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PN.Lbp9.

) dan segala permohonan yang diajukan oleh Tergugat melaluiTergugat Il adalah cacat hukum dan Tergugat telah membangun tanpa dasarjuridis yang jelas dan terindikasi cacat hukum, dan tidak sesuai dengan datajuridisnya dan data fisiknya atau disebut cacat formil dan cacat materiil (videPasal 16 j.o Pasal 19 UUPA).Bahwa terkait dengan dalildalil yang telah disampaikan oleh Penggugat padabagian Dalam Provisi butir 1 sampai dengan butir 8, dengan ini Tergugat menyampaikan bantahan sebagai berikut :Bahwa

Sehingga jelas bahwa Tergugat dalammelakukan pembangunandiatas objek perkaratidak melanggar ketentuan hukumdan sudah barang tentu jelas dan nyata bahwa pemilik atas objek perkarabukanlah Penggugat.Berdasarkan uraian diatas maka terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakanpahwa Tergugat dan Tergugat Il melanggar ketentuan hak ulayat dan hakmasyarakat sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 3 UUPA dan mengenaisegala permohonan yang diajukan oleh Tergugat kepada Tergugat Il adalahmerupakan cacat

Apakahpihak yang bersengketa adalah pihakpihak yang berkompeten dan apakah alashak para pihak jelas dan nyata serta diakui oleh Negara sebagaimana dimaksudketentuan UUPA.

Bahwa dalam konsep hukum tanah yang pada prinsipnya diatur dalamUUPA bahwa kepemilikan atas tanah tercipta atau lahir dapat berasal dari :Berdasarkan pada konsep pengakuan adanya keberadaan hak kepemilikanyang telah ada sebelum UUPA yang dalam hal ini masuk dalam kelompoktanah hak barat yang disebut sebagai tanah yang pernah terdaftar dankelompok tanah yang belum pernah terdaftar yakni seperti tanahmansyarakat/adat yang diakui sebagai tanah milik adat ;2.

Hak milik atas tanah yang lahir atau diperoleh berdasarkan ketentuanhukum (Undangundang) yang berupa Penetapan Pemerintah ;Halaman. 12 dari 18 Putusan Nomor 154/Pdt/2018/PT DPSAd.1.Hak kepemilikan tas tanah yang lahir karena PenetapanPemerintah/Keputusan Pemberian Hak sesuai dengan ajaran ilmu hukum dansebagaimana diatur dalam ketentuan UUPA maupun peraturan pelaksanadilahirkan atas suatu tindakan atau perbuatan hukum dari Badan atau PejabatTata Usaha Negara berupa keputusan pemberian hak milik,

Ciri dari model ketetapan atau keputusan pemberianatas tanah dan yang melahirkan sertipikat yang bersifat konstitutif berasal dariobyek tanah yang bersatatus tanah Negara ;Ad.2.Hak kepemilikan atas tanah yang telah ada baik hak barat atau hak adat(terdaftar maupun yang belum terdaftar) diakui keberadaanya yang olen UUPAdirubah dalam bentuk baru (Konversi), jenisjenis hak ciptaan UUPA pengakuannegara dan perubahan kepada hak baru dengan persyaratan yang ditentukanoleh undangundang, pada prinsipnya

hakhak atas tanah sebagai berikut : Bahwa pasal : 16 Undangundang Nomor 5 tahun 1960 tentang PeraturanPokokPokok Agraria dikenal hakhak atas tanah tanah diantaranya adalah :Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa,Hak Membuka tanah, hak memungut hasi hutan dan hakhak lainnya ; Bahwa pasal : 20 UUPA disebutkan bahwa hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah;1.10.

Bahwa dalam penjelasan pasal : 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah bahwa bukti kepemilikan itu padadasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak padawaktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut telah beralih hak berturutturut sampai ketangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuanhak ;3.

belakang yang dikelilingi oleh batasbatas tanah tersebut di atas, dan Penggugat untuk menuju ke tanah milikPenggugat harus melalui jalan yang berukuran lebar kurang lebih 5 meteryang oleh masyarakat setempat dikenal dengan nama Gang SukuSuku,dan Gang SukuSuku tersebut pun digunakan oleh Penggugat serta wargamasyarakat lainnya sebagai akses jalan masuk bagi yang tinggal di daerahselatan atau di belakang dari tanah Penggugat, sehingga terhadap jalantersebut telah melekat azas fungsi sosial (vide Pasal 6 UUPA

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkanhukum terutama dalam menafsirkan ketentuan Pasal 6 Undang UndangNomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (selanjutnyadisebut UUPA).Definisi kepentingan umum yang termaktub dalam Pasal 6 UUPA adalahkepentingan bangsa dan negara yang dalam kenyataannyadipersonifikasikan oleh masyarakat dan atau masyarakat adat ditempattanah tersebut berada; Masyarakat disini pun mengandung definisi yaitukumpulan orang perorangan yang

wilayah tertentu; Dalamhal ini tolak ukur atau parameter dari kepentingan masyarakat adalahkepentingan dari 2 atau lebih orang; Jadi orang perorangan (jika hanya 1orang) yang memiliki kepentingan atas tanah milik orang lain tidak dapatmengatasnamakan kepentingan umum untuk mengambil hak milikseseorang atas tanah miliknya; Maka dari itu dalam perkara ini jelaslahkepentingan Termohon Kasasi bukanlah merupakan kepentingan umumsehingga karena itu maka Termohon Kasasi wajib menghormati ketentuanPasal 20 UUPA

Sehingga pemilik hak milikatas tanah dapat menggarap dan atau mengusahakan tanah miliknyaasalkan tidak merugikan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 UUPA;Bila proses penggarapan tanah/pemanfaatan tanah tidak merugikankepentingan umum maka hak milik tidak dapat dihapus atau diambil olehsiapapun juga tanoa memberikan kompensasi yang setimpal bagi pemilikhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UUPA;Dalam perkara ini Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Denpasar telah salahmenerapkan hukum

Nomor 597 K/Pdt/2016Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan Judex Facti(Pengadilan Tinggi Denpasar) tidak salah menerapkan hukum, pertimbanganJudex Facti (Pengadilan Tinggi Denpasar) sudah tepat dan benar, bahwaberdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4439 dan gambar situasinyakeberadaan jalan atau Gang SukuSuku sudah diakui atau dikenal, lagipulamenurut Pasal 6 UUPA menyatakan hak atas tanah memiliki fungsi

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu) beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILI Menyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir; Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek; Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat ataspenggugat

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandafanda i'ikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat:Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.0018/Pdt.G/2009/PA.TAMEN GADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

hakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILIMengabulkan gugatan penggugat;Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat;Membebankan biaya perkara pada penggugat : Rp.435.000, ( empatratus

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'ikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada para penggugat:;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Hal 2 dari

kepadahakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tkad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkan,Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan I arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Mengabulkan gugatan penggugat;e Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat;e Membebankan biaya perkara pada penggugat: Rp.300.000,(tiga

Oleh karena tanah bekas Erpachttersebut tidak dikonvesi setelah berlakunya UUPA No.5 tahun 1960,maka tanah bekas Erpacht No. 38 jatuh dan menjadi tanah negaraatau tanah yang dikuasai oleh negara.

Apalagi ke3 (tiga) seripikat Hak Miliktersebut berasal dari tanah bekas Erpacht No. 38 Desa Soakonora,yang karena tidak dikonversikan dengan hak lain sebagaimana diaturdalam UUPA No. 5 tahun 1960, maka sejak tanggal 24 September1980 telah berahkir haknya, dan menjadi tanah yang lansung dikuasaiNegara.

Dengandemikian setelah berlakunya UUPA No.5 tahun 1960, terhadap tanahbekas Erpacht No. 38 tersebut karena tidak dikonversikan ke hakhaklain sebagaimana diatur dalam UUPA No.5 tahun 1960, maka terhitungsejak tanggal 24 September 1980, tanah bekas Erpacht tersebutmenjadi tanah negara atau tanah yang langsung dikuasai negara.Selanjutnya dibagikan kepada petani pengarap sebagaimana suratKeputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan NosionalNo.6VI1997, tertanggal 13 Januari 1997, tentang Penegasan

Bahwasetelah berlakunya UUPA No.5 tahun 1960, terhadap tanah bekasErpacht No. 38 tersebut ataupun tanah erpachtno.37 sebagaimana yangdidalilkan oleh Tergugat Rekonvensi, karena tidak dikonversikan ke hakhak lain sebagaimana diatur dalam UUPA No.5 tahun 1960, makaterhitung sejak tanggal 24 September 1980, tanah bekas Erpachttersebut menjadi tanah negara atau tanah yang langsung dikuasaiNegara, yang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3), Peraturan PemerintahRepublik Indonesia, Nomor 24 tahun 1997, Tentang

Bahwa Arnold Gustan adalah ahli waris dari Tan Teck Tiong yangmerupakan seorang warga Negara Tiong Hoa, bertentangan denganketentuan pasal 21 UUPA Nomor 5 tahun 1960.5. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat menerbitkanSertipikat Hak Milik No. 531/Soakonora, No. 438/Soakonora,445/Soakonora telah sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah.Ill. PETITUM1.

hakim, namuntidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri,karena hak istri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektifmashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarang mantansuami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paskaperceraian.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatanpenggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 >UU No, 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentangJenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danketentuan hukum lain;MENGADILIe Mengabulkan gugatan penggugat;e Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat;e Membebankan biaya perkara pada penggugat sebesar Rp.440.000

berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan I arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat:Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIHal 2 dari 3 hal.Pts.No.2195 /Pdt .G/2008/PA.TAe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

demikian majelis berpendapatbahwa pemohon dan termohon cukup sulit disatukan dalam sebuahrumahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21 surat Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilai telahcukup alasan untuk bercerai dengan termohon sesuai dengan maksud pasal 19f Peraturan Pemerintah No. 9/1975 joncto Pasal 116 f KHI;Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut makapermohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UUNo.3/2006 dan Peraturan Pemerintah No. 53/2008 tentang Jenis dan Tarif atasJenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung danHal 2 dari 3 hal.Pts.No.1258/Pdt.G/2009/PA.TA.Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada pemohon;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuanhukum lain yang berkaitan;MENGADILI1.

Perceraian dengan alasan tersebut, sesuai pasal 76 ayat 1Hal.5 dari 9, Put.No.0942/Pdt.G/2014/PA.Pbr.Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA) dapat dikabulkansetelah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga.

aniaya yang bertentangan dengan semangatkeadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telah beralasan, maka sesuaiPasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) hurufc Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satubain sughro Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai maksud pasal84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No: 28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggalPenggugat serta Tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku