Barumun Sosa, resmi menjadipengurus KUD Serba Guna Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa, kemudianterdakwa TEDUNG SIAHAAN, terdakwa AHMAD ZULPAN DAULAY AliasMIDUN Bin ABDUL HAKIM DAULAY dan terdakwa ELY IRWAN HARAHAPBin DAHRIN HARAHAP mengetahui surat nomor 522/1440/2005 tanggal 19September 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan KabupatenTapanuli Selatan menyampaikan bahwa lahan yang dimohon sesuai dengan petaKeputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 44/MenhutII/05 tanggal 16 Februari2005 skala

Hutaraja skala 1:45.000 dariDinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Padang Lawas Nopember 2009 ;12.Asli 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengurus Koperasi Serba Guna KotaPinang tanggal 7 Mei 2005 ;13. Asli 1(satu) lembar Surat Penyataan H. SUYONO tertanggal 21 Desember1997;. Fotocopy 1 (satu) berkas terdiri dari 4 (empat) lembar Akte NotarisSETIAWATI, SH. Nomor 20 tanggal 10 Desember 1997 yang telah dilegalisiroleh Notaris SETIAWATI, SH ;15.

Hutaraja skala 1:45.000 dariDinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Padang Lawas Nopember 2009 ;. Asli 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengurus Koperasi Serba Guna Kota Pinangtanggal 7 Mei 2005 ;. Asli 1(satu) lembar Surat Penyataan H. SUYONO tertanggal 21 Desember1997;14. Fotocopy .........14. Fotocopy 1(satu) berkas terdiri dari 4(empat) lembar Akte Notaris SETIAWATI,SH. Nomor 20 tanggal 10 Desember 1997 yang telah dilegalisir oleh NotarisSETIAWATI, SH ;12.

baru selama tenggang waktu 90 hari masih ada;Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistikyang diangkat pada tahun 2009 dengan penempatan pertama sebagaistaf Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;Bahwa pada tahun 2012, Penggugat menjabat sebagai Bendaharakerjasama swakelola antara Badan Pusat Statistik dengan Pusat Datadan Informasi Kementerian Pertanian untuk kegiatan Upaya PercepatanPenyediaan Data dan Peningkatan Kualitas Data Tanaman PanganBerkesinambungan pada skala

bahwa uang untuk pembayaranhonor pelaksana kegiatan Upaya Percepatan Penyediaan Data danPeningkatan Kualitas Data Tanaman Pangan Berkesinambungan padaskala Nasional hilang;Bahwa pada tanggal 8 Januari 2013 Penggugat dipanggil menghadapdiruangan Kepala Bagian Tata Usaha dan dliinterogasi oleh semuaKabag/Kabid untuk dimintai keterangan berkaitan dengan hilangnya uangpembayaran honor pelaksana kegiatan Upaya Percepatan PenyediaanData dan Peningkatan Kualitas Data Tanaman PanganBerkesinambungan pada skala

Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapatditerima;ALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Terbanding/Tergugat pada saat di persidangan tidak memberikanalat bukti berupa Objek Sengketa, dengan menyatakan Penggugat tidakmembayarkan honor pelaksana kegiatan Upaya Percepatan PenyediaanData dan Peningkatan Kualitas Data Tanaman PanganBerkesinambungan pada skala

31Tahun 2004 bahwa Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruhwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;Bahwa sejak terbitnya Objek Gugatan, masyarakat yang berprofesisebagai nelayan tradisional skala kecil serta seluruh nelayan di TelukJakarta tidak dapat menangkap ikan lagi karena telah dikapling danselalu diusir ketika akan memasuki wilayah yang diberikan ObjekGugatan.

Akses terhadap sumber daya laut yang akansemakin jauh dan nelayan tradisional skala kecil akan terancam olehsituasi laut yang serba ketidakpastian sementara di sisi lain tidak adakepastian perlindungan;Bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 melalui UU Nomor 17Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On TheLaw Of The Sea (Konvensi Perserikatan BangsaBangsa TentangHukum Laut).

Appropriate publicityshall be given to the depth, position anddimensions of any installations or structuresnot entirely removed ; Badan Perserikatan BangsaBangsa tentang Organisasi Pangan danPertanian (Food and Agriculture Organization/FAQ) yang mengurusimasalah pangan, perikanan dan hak atas pangan telah mengakuiperan penting nelayan skala kecil tradisional.

Dimulai dari pengakuanterhadap perikanan skala kecil sebagai bagian penting pembangunanperikanan dalam Tata Laksana Perikanan Bertanggung Jawab TahunHalaman 21 dari 91 halaman.

dan Pengentasan Kemiskinan;Dalam Pasal 5.10 VGSSF menegaskan kewajiban kepada negaradan pihakpihak lain yang terkait sebelum pelaksanaan proyekproyek pembangunan berskala besar yang mungkin akan dapatberdampak pada masyarakat nelayan skala kecil, untukmempertimbangkan dampakdampak sosial, ekonomi dan lingkunganmelalui studi, dan mengadakan konsultasi yang efektif dengankelompokkelompok tersebut, sesuai dengan perundangundangannasional; 5.10.

Terdakwa selanjutnya menjual pasirdengan harga Rp.150.000, / dam truck, tanah urug dengan hargaRp.70.000, / dam trucknya.Bahwa terdakwa ALI USMAN alias SEGO melakukan pertambangandengan luas lahan kurang lebin 6 Are dalam melakukan kegiatanpertambangan tersebut harus wajidb memiliki SPPL sesuai denganPeraturan Bupati Lombok Utara Nomor : 9 tahun 2017 tentang UKLUPL dan SPPL dengan skala Produksi di bawah 25.000 m? makaharus memilki SPPL, sedangkan skala Produksi 25.000 m?

maka harus memilki UKLUPL dan apabilasedangkan di atas skala Produksi 500.000 m* maka harus memilkiAMDALPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) UU RI No. 32 tahun 2009 tentangPerlindungan dan pengelolaan Lingkungan HidupMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya PenuntutUmum telah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.GEDE YOGA WIRA PRATAMA dibawah sumpah

maka harus memilki SPPL,sedangkan skala Produksi 25.000 m* sampai dengan 500.000 m? makaharus memilki UKLUPL dan apabila sedangkan di atas skala Produksi500.000 m? maka harus memilki AMDAL.

Laporan Vision plan yang terdiri dari :a) Laporan fakta dan analisis (A 4 hitam putih) sebanyak 40 set;b) Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20set;c) Laporan akhir/ouku rencana, foto paper (A 3 warna photopaper) sebanyak 40 set ;d) Album peta skala 1 : 20.000 (A 0 warna) menggunakan bahanyang tidak mudah pudar sebanyak 2 set;e) Soft copy Laporan akhir dan peta sebanyak 40 set ;b.

Biaya Dokumen PembuatanPeta0Cetak album peta skala @ 150.000, 23.400.000,1:50.000Cetak peta photo bahan survey @ 100.000, 32.000.000,copy peta gJUMLAH 70.500.000,J. Biaya Diskusi dan SeminarSeminar/Sosialiasi / Jaring @ 40.000.000, 80.000.000,AspirasiJUMLAH 110.000.000,JUMLAH KESELURUHAN A, 787.900.000,B, C,D,E, F,G,H,1, J Bahwa pada kenyataannya dalam penyusunan Masterplan Kota Medantahun 2016 saksi Ir.

Album peta Skala 1 : 20.000 ukuran kertas (A 0 warna) sebanyak 1set;i. Soft copy laporan akhir dan Peta sebanyak 1 set ;Hal. 90 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013j. Laporan akhir dalam bentuk Softwere GIS sebanyak 1 set ;k. Eksekutif sumari 1 set;51) Peta garis Digital dalam bentuk Soft copy sebanyak 1 set ;52) Foto copy yang dilegalisir surat Keputusan Direksi PT.

+7,812,5 M2 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Belas Setengah Meter Persegi)untuk pembangunan rumah susun sederhana sewa bagi Pegawai Negeri Sipil ;Pasal 4Penggugat bersedia untuk dibayarkan tanah miliknya tersebut oleh Tergugat IIIsesuai dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang berlaku berdasarkan aprisalpembanding ;Pasal 5Berita Acara ganti kerugian terhadap tanah tersebut berdasarkan musyawarahdan mufakat antara Penggugat dalam hal ini bertindak selaku pemilik tanahdengan panitia pengadaan tanah skala

Menyatakan Barang Bukti berupa: 1 (satu) eksemplar Sertipikat dileges (dilakukan pemeteraian) Kantor Pos(Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor: 4327/ Kelurahan Ngaliyan,Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang atas nama pemegang hakSOEDIBIJO (18091949), berikut Surat Ukur Nomor0094/NGALIYAN/2011, tanggal 25 Juli 2011, Peta Objek SHM Nomor: 4327/ Kelurahan Ngaliyan dengan skala 1;1000,Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 128/Pid/2021/PT SMG Peta Rencana Pembangunan Pagar Tembok dan Talud dengan sekala1;1000

Ngaliyan dengan skala 1;1000, Peta Rencana Pembangunan Pagar Tembok dan Talud dengan sekala1;1000,Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 128/Pid/2021/PT SMG Surat Pernyataan di atas meterai atas nama SUPRIYANTO, tertanggal30 September 2019, Surat Pernyataan di atas meterai atas nama NANANG ADI HIDAYAT,tertanggal 29 September 2019, Surat Pernyataan di atas meterai atas nama WAWAN SUPRAPTO,tertanggal 29 September 2019,terlampir dalam berkas perkara. 12 (dua) lembar triplek warna coklat dengan ukuran

Bahwa kepada saksi Ali Mahsin, saksi Sulastri, saksi SriRahayu, Yeni, Paidi Widodo, Bahrodin dan Diyah Lis Utamiterdakwa memperdayai saksisaksi dengan mengatakan perkataansaya mengenal karywan Pabrik Mie, Khongguan, Minuman danlain sebagainya dan saya bisa mendatangkan barang tersebutdiatas dengan skala besar dan harganya jauh dibawah standardkemudian setelah para saksi percaya dengan perkataan terdakwamaka para saksi tersebut terdakwa mintai uang muka dan harusmenyerahkan uang DP kepada terdakwa

(sepuluh Juta rupiah) dan diberikan kwitansidengan total Rp. 37.300.000 (tiga puluh juta tiga ratus rupiah) dan dijanjikan keuntungn sebesar Rp 7.250.000 (tujuh juta dua ratus lima puluhribu rupiah).Bahwa kepada saksi Ali Mahsin, saksi Sulastri, saksi Sri Rahayu, Yeni,Paidi Widodo, Bahrodin dan Diyah Lis Utami terdakwa memperdayaisaksisaksi dengan mengatakan perkataan saya mengenal karywanPabrik Mie, Khong guan, minuman dan lain sebagainya dan saya bisamendatangkan barang tersebut diatas dengan skala

dari 53 Putusan Nomor 632/Pid.B/2019/PN Bywdengan total Rp. 37.300.000 (tiga puluh juta tiga ratus rupiah) dan dijanjikan keuntungn sebesar Rp 7.250.000 (tujuh juta dua ratus lima puluhribu rupiah).Bahwa kepada saksi Ali Mahsin, saksi Sulastri, saksi Sri Rahayu, Yeni,Paidi Widodo, Bahrodin dan Diyah Lis Utami terdakwa memperdayaisaksisaksi dengan mengatakan perkataan saya mengenal karywanPabrik Mie, Khong guan, minuman dan lain sebagainya dan saya bisamendatangkan barang tersebut diatas dengan skala

Skala nyeri : nyerisedang. Tandatanda vital : dalam batas normal.1.2 Kepala: bentuk simetris, tidak tampak kelainan.1.3 Dada: bentuk dan gerak simetris, tidak tampak kelainan.1.4 Perut: tidak tampak kelainan.1.5 Alat kelamin dan dubur : tidak tampak kelainan.e Rambut pubis belum tumbuh, bibir bagian luar kemaluan tampakkemerahan, tidak tampak bercak keputihan.

Skala nyeri : nyerisedang. Tandatanda vital : dalam batas normal.1.2 Kepala: bentuk simetris, tidak tampak kelainan.Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PT TJK1.3 Dada: bentuk dan gerak simetris, tidak tampak kelainan.1.4 Perut: tidak tampak kelainan.1.5 Alat kelamin dan dubur : tidak tampak kelainan.e Rambut pubis belum tumbuh, bibir bagian luar kemaluan tampakkemerahan, tidak tampak bercak keputihan.

Skala nyeri : nyerisedang. Tandatanda vital : dalam batas normal.1.2 Kepala: bentuk simetris, tidak tampak kelainan.1.3 Dada: bentuk dan gerak simetris, tidak tampak kelainan.1.4 Perut: tidak tampak kelainan.1.5 = Alat kelamin dan dubur : tidak tampak kelainan.e Rambut pubis belum tumbuh, bibir bagian luar kemaluan tampakkemerahan, tidak tampak bercak keputihan.

Terdakwa WINANTO bin SOLIKIN dalam menjual minuman arakJowo atau cukrik tidak memberitahukan bahanbahan apa saja yang digunakandalam membuat minuman arak jowo atau cukrik tersebut yaitu dengan caramencantumkan label dalam botol kKemasan yang memuat keterangan tentangbahanbahan apa saja yang digunakan untuk membuatnya dan TerdakwaWINANTO bin SOLIKIN tidak memiliki izin edar, baik izin edar dalam skalarumah tangga berupa pencantuman tanda PIRT yang diterbitkan oleh DinasKesehatan maupun izin edar dalam skala

Bahwa Gaji Penggugat pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Gaji Penggugat: gaji yang diterima + skala upah (1% x UMK x masa kerja16 th) = Rp2.150.000,00 + Rp275.200,00 = Rp2.425.200,00; Tahun 2014 ada kenaikan gaji, gaji Penggugat berubah menjadi:Hal. 1 dari 17 hal.Put.Nomor 361 K/Pdt.SusPHI/2015Gaji Penggugat Rp2.562.300,00 + tunjangan jabatan PenggugatRp400.000,00 = Rp2.962.300,00;Padahal rumus yang telah diterapkan kepada karyawan yang lain padatahun 2014 adalah: gaji pokok (th. 2013) + kenaikan

th. 2014 + skalaupah (1% x UMK th. 2014 x masa kerja);Jadi seharusnya gaji Penggugat adalah: gaji pokok Penggugat (th. 2013)+ kenaikan th. 2014 + skala upah (1% x UMK th. 2014 x masa kerjaPenggugat) = Rp2.150.000,00 + Rp470.000,00 + (1% x Rp2.190.000,00x 17 th) = Rp2.150.000,00 + Rp470.000,00 + Rp372.300,00 =Rp2.992.300,00 + tunjangan jabatan (Rp400.000,00) = Rp3.392.300,00; Kenapa rumus penggajian yang sudah diterapkan pada tahun 2013 sekarang, tidak berlaku bagi Penggugat?

Jadi gaji Penggugat perJanuari 2014 adalah:Gaji Pokok Penggugat (th. 2013) + kenaikan th. 2014 + skala upah (1% xUMK th. 2014 x masa kerja Penggugat) = Rp2.150.000,00 +Rp470.000,00 + (1% x Rp2.190.000,00 x 17 th) = Rp2.150.000,00 +Hal. 3 dari 17 hal.Put.Nomor 361 K/Pdt.SusPHI/2015Rp470.000,00 + Rp372.300,00 = Rp2.992.300,00 + tunjangan jabatanPenggugat (Rp400.000,00) = Rp3.392.300,00;c. Tunjangan Jabatan yang mulai diberikan pada Januari 2014 antaraPenggugat dengan Sdr.

No. 1547 K/PID.SUS/2011secara tradisional dengan skala kecil demi peningkatan ekonomi dankesejahteraan rakyat untuk menurunkan angka kemiskinan dan penganggurankemudian dengan wakiu tertentu akan diberikan kepada perusahanpertambangan emas yang skala besar.

Peta kawasan hutan dan perairan Provinsi Lampung skala 1 :250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan PerkebunanNomor : 256/KptsII/2000 tanggal 23 Agustus 2000);3.

Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan provinsiLampung sampai dengan tahun 2017 skala 1 : 250.000 (KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8096/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018); Bahwa benar lokasi tempat penangkapan udang jenis lobster denganmenggunakan Jjaring yang dilakukan oleh Para Terdakwa dari batas pantaisampai lokasi diperoleh panjang 1.777 meter.

Telahaan jarak titik koordinatHalaman 15 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2020/PN Liwtersebut berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000 (satubanding lima puluh ribu) badan Informasi Geospasial tahun 2017; Bahwa dasar hukum untuk menentukan kawasan Cagar Alam Laut (CAL)Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kabupaten Pesisir Barat adalah SuratKeputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 256/KptsII/2000tanggal 23 Agustus 2000 (yang pada saat itu Kabupaten Lampung Barat,yang sekarang telah

beralih menjadi Kabupaten Pesisir Barat) dan petaPerkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan provinsi Lampung sampaidengan tahun 2017 skala 1 : 250.000 (Keputusan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor SK.8096/MENLHKPKTL/KUH/PLA. 2/11/2018tanggal 23 November 2018);Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Terdakwa I.

Telahan jarak titik koordinat tersebut berdasarkan Peta Rupa BumiIndonesia skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) badan InformasiGeospasial tahun 2017 dan dasar hokum yang dipergunakan Ahli BAYUOKTAVIARDI Bin BAYUMI HAMID untuk menentukan kawasan Cagar Alam Laut(CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kabupaten Pesisir Barat adalah SuratKeputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 256/KptsII/2000 tanggal23 Agustus 2000 (yang pada saat itu Kabupaten Lampung Barat, yang sekarangtelah beralih

dengan dasar hukum perkebunan adalah Pasal 1ayat (1) Undang Undang RI no. 39 tahun 2014 tentang perkebunan;Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Perkebunan adalahPekebun dan atau perusahaan perkebunan yang mengelola usahaperkebunan, dengan dasar hukum kegiatan perkebunan adalah Pasal 1ayat (8) Undang Undang RI no. 39 tahun 2014 tentang perkebunan;Bahwa yang dimaksud dengan Pekebun adalah Orang perseoranganWarga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan denganskala usaha tidak mencapai skala

kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 1 angka 8 Undangundang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014, pelaku usaha perkebunanterbagi dalam dua jenis yakni "pekebun dan atau "perusahaan perkebunanyang mengelola usaha perkebunan;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 yang dimaksud dengan pekebunadalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usahaperkebunan dengan skala

usaha tidak mencapai skala tertentu;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang dimaksud "pekebun dalam perkara iniadalah Terdakwa Marjono Saragih Bin poniman Saragih yang identitasselengkapnya telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan PenuntutUmum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaanpersidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik phisik maupunpsykhis ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagai pendukung hak

dankewajiban), karena ia secara lancar dan cermat menjawab dan menerangkansegala pertanyaanpertanyaan yang diajukan kepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganTerdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Marjono Saragih Bin PonimanSaragih adalah pelaku atau subyek hukum sebagai orang perseorangan WargaHalaman 27 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Mrt.Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidakmencapai skala tertentu, karena luas lahan

Pemeriksaan Fisik1.1 pada tanggal dua puluh satu november dua ribu enam bels di IGD pukultiga lewat dua puluh menit Keadaan Umum: Kesadaran : sadar penuh (nilai kesadaran lima belas skala lima belas) Jalan napas bersih Tandatanda vital:Tekanan darah : seratus pertujuh puluh milimiter air raksaDenyut nadi : seratus kali per menitPernafasan : dua puluh dua kali per menitSkala nyeri : sedang di bagian punggung (nilai enam dari sekala satusampai sepuluh)Suhu tubuh : tidak panas1.2 Kepala: Mata : teleng

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:Pemeriksaan Fisik1.1 pada tanggal dua puluh satu november dua ribu enam bels di IGD pukultiga lewat dua puluh menit Keadaan Umum:Kesadaran : sadar penuh (nilai kesadaran lima belas skala lima belas)Jalan napas bersihTandatanda vital:Tekanan darah : seratus pertujuh puluh milimiter air raksaDenyut nadi : seratus kali per menitPernafasan : dua puluh dua kali per menitSkala nyeri : sedang di bagian punggung (nilai enam dari sekala satusampai sepuluh)Suhu tubuh

Menghukum TERGUGAT untuk memberikan izin penggunaan frekuensi selebar 30 MHz pada pita frekuensi radio 2.3 GHz dengan cakupan skala Nasional kepada PENGGUGAT;4. Menghukum TERGUGAT agar memberikan izin kepada PENGGUGAT untuk menyediakan layanan suara, penomeran dan kode akses, serta dapat melakukan layanan secara nasional maupun internasional;5.

Bahwa mengingat ditengah wabah penyebaran Corona Virus Disease19(Covid19) di Indonesia yang dikategorikan sebagai bencana skala nasional,Hal. 2 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Nnktelah berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat di Indonesiakhususnya terhadap Tergugat, dalam hal ini Tergugat dalam keadaan tidakbekerja dan tidak pula mempunyai penghasilan yang tetap;2. Tergugat belum dapat melaksanakan dan memenuhi kewajibansebagaimana termuat dalam Pasal 105 KHI.

Inhutani Unit II skala 1 : 200.000 yang disyahkan oleh Direktorat Jenderal Kehutanan pada Departemen Pertanian; - Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan Nomor : 155/KPTS.PH.RKT/V-I/5/1976 tanggal 01 April 1976 tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan 1976/ 1977, Penggugat memiliki areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Pulau Nunukan seluas 22.500 Ha, termasuk didalamnya lahan di Mambunut Nunukan seluas 10,97 Ha, letaknya dilukiskan dengan Peta Pulau Nunukan skala 1: 50.000, yang didukung dengan

Inhutani Unit II skala 1 : 200.000yang disyahkan oleh Direktorat JenderalKehutanan pada Departemen Pertanian ;Surat Keputusan Direktur Jenderal KehutananNomor : 155/KPTS.PH.RKT/V1/5/1976 tanggal 01April 1976 tentang Pengesahan Rencana KaryaTahunan 1976/ 1977, Penggugat memiliki arealHak Pengusahaan Hutan (HPH) di Pulau Nunukanseluas 22.500 Ha, termasuk didalamnya lahan diMambunut Nunukan seluas 10,97 Ha, letaknyadilukiskan dengan Peta Pulau Nunukan skala 1 :50.000, yang didukung dengan Peta Lokasi

Inhutani Unit II skala 1 : 200.000yang disyahkan oleh Direktorat JenderalKehutanan pada Departemen Pertanian ;Surat Keputusan Direktur Jenderal KehutananNomor : 155/KPTS.PH.RKT/V1/5/1976 tanggal 01April 1976 tentang Pengesahan Rencana KaryaTahunan 1976/ 1977, Penggugat memiliki arealHak Pengusahaan Hutan (HPH) di Pulau Nunukanseluas 22.500 Ha, termasuk didalamnya lahan diMambunut Nunukan seluas 10,97 Ha, letaknyadilukiskan dengan Peta Pulau Nunukan skala 1:50.000, yang didukung dengan Peta Lokasi

Inhutani Unit Il skala 1 :200.000 yang disyahkan oleh Direktorat Jenderal KehutananNomor : 155/KPTS.PH.RKT/V1/5/1976 tanggal 01 April 1976tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan 1976/ 1977,menyebutkan Penggugat memiliki areal HPH di PulauNunukan seluas 22.500 Ha, termasuk didalamnya lahanMambunut Nunukan seluas 10.97 Ha yang kemudian letaknyadilukiskan dengan peta Pulau Nunukan skala 1 : 50.000, yangdi dukung dengan Peta Lokasi Wana Wisata Mambunut PT.Inhutani , dibuat oleh Yus Ahmad selaku Asisten

Inhutani Unit II dilukiskan dalam peta dengan skala 1 :200.000 tentang letak Areal HPH PT. Inhutani (Persero) di wilayahKalimantan Timur (bukti P3) dan peta Pulau Nunukan skala 1:50.000 tentang letak areal HPH PT. Inhutani (Persero) di PulauNunukan (bukti P4);Menimbang, bahwa Penggugat menguasai tanah obyeksengketa di Mambunut semenjak tahun 1963.

Inhutani Unit Il skala 1:200.000 dan bukti P4 PetaPulau Nunukan skala 1:50.000 tentang letak areal PT. Inhutani (Persero) di Pulau Nunukan. Letak lahan kerja HPH PT. Inhutani .juga tetap di setujui oleh Departemen Kehutanan setelah turunnyaSurat Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PadaHutan Alam PT.

9845 14,9" BT (Batas Lokasi Izin)c. 02 23 22,8LU dan 9845 18,0 BT (Batas Lokasi Izin)d. 02 23 256*LU dan 9845 19,3" BT (Batas Lokasi Izin)e. 02 23 24,8LU dan 9845 22,2" BT (Batas Lokasi Izin)f. 02 23 25,3"LU dan 9845 16,5" BT (batas luar lokasi izin)g. 02 23 289LU dan 9845 17,2" BT (batas luar lokasi izin)h. 02 23 31,1LU dan 9845 20,9" BT (batas luar lokasi izin)i. 02 23 35,0LU dan 98 45 20,0" BT (batas luar lokasi izin)Berdasarkan hasil koordinat yang telah diambil, Kemudian diplot ke dalampeta skala

9845 14,9" BT (Batas Lokasi Izin)c. 02 23) 22,8LU dan 98 45 18,0 BT (Batas Lokasi Izin)d. 02 23 256LU dan 98 45 19,3" BT (Batas Lokasi Izin)e. 02 23 24,8LU dan 98 45 22,2" BT (Batas Lokasi Izin)f. 02 23 25,3"LU dan 9845 16,5" BT (Batas Luar Lokasi Izin)g. 02 23 289LU dan 9845 17,2" BT (Batas Luar Lokasi Izin)h. 02 23 31,1LU dan 9845 20,9" BT (Batas Luar Lokasi Izin)i 02 23 35,0LU dan 9845 20,0 BT (Batas Luar Lokasi Izin)Berdasarkan hasil koordinat yang telah diambil, Kemudian diplot ke dalampeta skala

9845 14,9" BT (Batas Lokasi Izin)c. 02 23) 22,8LU dan 98 45 18,0 BT (Batas Lokasi Izin)d. 02 23 256LU dan 98 45 19,3" BT (Batas Lokasi Izin)e. 02 23) 24,8LU dan 98 45 22,2" BT (Batas Lokasi Izin)f. 02 23 25,3"LU dan 9845 16,5" BT (Batas Luar Lokasi Izin)g. 02 23 28,9LU dan 9845 17,2" BT (Batas Luar Lokasi Izin)h. 02 23 31,1LU dan 9845 20,9" BT (Batas Luar Lokasi Izin)i 02 23 35,0LU dan 9845 20,0 BT (Batas Luar Lokasi Izin)Berdasarkan hasil koordinat yang telah diambil, kemudian diplot ke dalampeta skala

No. 1229 K/PID.SUS/2013h. 02 23 31,1LU dan 9845 20,9" BT (Batas Luar Lokasi Izin)i 02 23 35,0LU dan 9845 20,0 BT (Batas Luar Lokasi Izin)Berdasarkan hasil koordinat yang telah diambil, Kemudian diplot ke dalampeta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor SK.44/KptsII/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentangPenunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, ternyata arealpenebangan pohon kayu berada di kawasan Hutan Lindung (HL);Sebagaimana diatur

No. 1229 K/PID.SUS/2013koordinat pada lokasi penebangan pohon kayu yang terletak di DesaParsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan,menghasilkan titik koordinat Bujur Timur dan lintang Utara pada layar GPS,yang setelah diplot ke dalam peta pada skala 1: 250.000 pada lampiranKeputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/KptsII/2005 tentangPenunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, ternyataareal penebangan pohon kayu tersebut berada pada kawasan HutanLindung;5.

Kegiatan Usaha Hilir.Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untukmelaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atauNiaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.10) Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan ataubertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan,Penyimpanan, dan/atau Niaga.11) Kegiatan Usaha Niaga Umum adalah Kegiatan usaha penjualan,pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar laindan/atau hasil olahan dalam skala

besar yang menguasai ataumempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhakmenyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakanmerek dagang tertentu.12) Kegiatan Usaha Niaga Terbatas adalah Kegiatan usaha penjualan,pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lainHalaman 10 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Pikdan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai ataumempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapatmenyalurkannya kepada pengguna

besar yang menguasai ataumempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhakmenyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakanmerek dagang tertentu.Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Pik12) Kegiatan Usaha Niaga Terbatas adalah Kegiatan usaha penjualan,pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar laindan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai ataumempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapatmenyalurkannya kepada pengguna

besar yang menguasai ataumempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhakmenyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakanmerek dagang tertentu.12) Kegiatan Usaha Niaga Terbatas adalah Kegiatan usaha penjualan,pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar laindan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai ataumempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapatmenyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitasdan sarana pelabuhan