Kegiatan Usaha Hilir.Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untukmelaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atauNiaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.10) Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan ataubertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan,Penyimpanan, dan/atau Niaga.11) Kegiatan Usaha Niaga Umum adalah Kegiatan usaha penjualan,pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar laindan/atau hasil olahan dalam skala

besar yang menguasai ataumempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhakmenyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakanmerek dagang tertentu.12) Kegiatan Usaha Niaga Terbatas adalah Kegiatan usaha penjualan,pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lainHalaman 10 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Pikdan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai ataumempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapatmenyalurkannya kepada pengguna

besar yang menguasai ataumempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhakmenyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakanmerek dagang tertentu.Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Pik12) Kegiatan Usaha Niaga Terbatas adalah Kegiatan usaha penjualan,pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar laindan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai ataumempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapatmenyalurkannya kepada pengguna

besar yang menguasai ataumempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhakmenyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakanmerek dagang tertentu.12) Kegiatan Usaha Niaga Terbatas adalah Kegiatan usaha penjualan,pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar laindan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai ataumempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapatmenyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitasdan sarana pelabuhan

tetapi sudah tidak diberikankarena alokasinya sudah habis;Bahwa petani memiliki batasan pembelian pupuk bersubsidi sesuai denganjenis pupuk dan dihitung berdasarkan luas lahan dimana contohnya untukpembelian pupuk subsidi jenis Urea, petani mendapat sekitar 4 (empat)karung atau 200 kg (duaratus kilogram) per hektar;Bahwa seorang petani dalam kelompok tani maksimal memiliki lahan seluas2 (dua) hektar;Bahwa kelangkaan pupuk tahun 2020 tidak hanya terjadi di Bantaeng, namunkelangkaan terjadi dalam skala

usaha dan pengurus aktifmenjalani usaha, memenuhi syaratsyarat umum untuk melakukanperdagangan (SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan), memiliki atau menguasaisarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaranpenyaluran pupuk di wilayah tanggung jawabnya, memiliki permodalan yangcukup, mempunyai surat penunjukan dari distributor, mempunyai gudangpenyimpanan serta mempunyai SPJB (surat perjanjian jual beli antaradistributor dan pengecer);Bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi dalam skala

pengawasan di pasaran terhadap produkelektronik dan telematika, melakukan pengawasan di pasaran terhadapProduk SNI wajib, baik produk dalam negeri maupun produk Import,melakukan pengawasan di pasaran terhadap produk yang berkaitan denganK3L, dan melakukan pengawasan di pasaran terhadap Produk SNI wajibbahan bangunan;Bahwa barang yang diawasi oleh Saksi adalah produk elektronik, dan produkSNI wajib termasuk pupuk bersubsidi;Bahwa keberadaan pupuk pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2020menjadi skala

maupun nonsubsidi;Bahwa perbedaan pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi hanya darisisi harga dan labelnya;Bahwa Pupuk bersubsidi ada 5 Jenisnya antara lain Urea, ZA, SP36, NPKPhonska dan Pupuk Petroganik;Bahwa Syarat menjadi pengecer adalah adanya surat izin usahaperdagangan, memiliki tempat usaha dan Tanda Daftar Perusahaan;Bahwa yang boleh menjual pengecer yang terdaftar tidak boleh orang lainyang menjual;Bahwa barang kebutuhan pokok yaitu barang yang menyangkut hajat hiduporang banyak dengan skala

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;20. 1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur Kantor Pertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan, nomor persil dan luas tanah;21. Surat Kuasa Khusus dari H.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;37. 1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur Kantor Pertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan, nomor persil dan luas tanah;38. KTP atas nama ACHMAD SUBCHAN.39. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran atas nama SLAMET PRIYADI, terdiri dari :40. Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampak sosial pembangunan folder Gg. Indra Kel. Air Putih Kec.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;46. 1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur Kantor Pertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan, nomor persil dan luas tanah;47. Foto copy KTP atas nama SLAMET PRIYADI.48. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran atas nama ARBAYAH, terdiri dari :49. Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampak sosial pembangunan folder Gg. Indra Kel. Air Putih Kec.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;55. 1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur Kantor Pertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan, nomor persil dan luas tanah;56. dan foto copy KTP atas nama ARBAYAH.57. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran atas nama IRANA YANTI, terdiri dari :58.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;64. 1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur Kantor Pertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan, nomor persil dan luas tanah;65. dan foto copy KTP atas nama IRANA YANTI.66. 1 (satu) lembar foto copy potongan cek No. DD 080023 tanggal 20 Nop 2007 atas nama PT. HK untuk Gg.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos.dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;Surat Kuasa Khusus dari H.

FADLI, S.E. danLurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasartanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;Foto copy KTP atas nama SLAMET PRIYADI.Hal. 15 dari 222 hal. Put.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI,S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;e 1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukurKantor Pertanahan Kota Samarinda, yang memuat namapemilik lahan, nomor persil dan luas tanah;e dan foto copy KTP atas nama IRANA YANTI Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidakmenanggapinya;9. H.

FADLI, S.E. danLurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasartanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemiliklahan, nomor persil dan luas tanah;.Surat Kuasa Khusus dari H.

FADLI, S.E. danLurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasartanah;55.1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemiliklahan, nomor persil dan luas tanah;56.dan foto copy KTP atas nama ARBAYAH.Hal. 218 dari 222 hal. Put.

pertemuan tersebut Terdakwa FranchiscaAnggela meminta untuk diusulkan kegiatan pengadaan Solar Cell dalam DIPA APBNPerubahan Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 dan TerdakwaFranchisca Anggela berjanji akan mengawal anggaran tersebut di DPR (Senayan).Bahwa atas usulan TerdakwaFranchisca Anggela tersebut maka beberapawaktu setelah pertemuan tersebut yaitu sekira tanggal 15 Maret 2012 Saksi BustamiRahman selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan surat nomor343/UN50/TU/2012 perihal Usulan Skala

,Pengadaan Peralatan Lab (Rp. 38.256.755.265,) danPengadaan Buku Perpustakaan (Rp. 600.000.000,).Bahwa oleh karena surat pertama tersebut tidak mendapatkan jawaban dariNO oO fF &Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikobud RI, maka Rektor UniversitasBangka Belitung pada tanggal 29 Maret 2012 memerintahkan saksi Bustari Erafelidan saksi Dedih Sapjah, S.T, M.Sc untukmengajukan surat nomor407/UN50/TU/2012 perihal usulan perubahan jumlah dan skala prioritas di APBNPuntuk peningkatan sarana dan prasarana

yang memuat 8 (delapan) usulan yang isiusulannya sama dengan surat sebelumnya namun ada tambahan pada perihalPengadaan Instalasi Listrik sebesar Rp. 5.000.000.000, (Lima Milyar Rupiah).Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2012 Direktur Jendral PendidikanTinggi Kemendikbud RI mengirimkan surat nomor : 2148/E1.1/A/2012 perihalPersiapan APBNP Tahun Anggaran 2012 yang meminta kepada Rektor untukmengirimkan usulan kegiatan yang menjadi skala prioritas dengan ketentuan usulantersebut disusun menurut prioritas

Pemeriksaan fisik : Tingkat kesadaran berdasarkan GlasgowComa scale 14,tekanan darah 140/70 mmHg, denyut nadi 100 x/menit,pernapasan 24x/menit, suhu ketiak 36,5C, skala nyeri 9denyut nadi tidak ada, pupil reaksimaksimal ;2. Pemeriksaan lukalukae Luka robek pada kepala sebelah samping kiri kurang lebih dua kali satukali satu senti meter disertai bengkak dengan ukuran tigaS@NtIMBLC!

PerizinanKabupaten Purworejo yang masih berlaku sampai tanggal 28Januari 2013,namun tidak memiliki Surat Rekomendasi yangdikeluarkan oleh Disperindagkop = Purworejo,tentangpembatasan pembelian bensin bersubsidi dan juga tidakmempunyai ijin usaha pengangkutan dan niaga bahan bakarminyak.Bahwa saat itu saksi temukan bensin 4 jerigen yang masingmasing berisi 20 liter.Bahwa untuk menjual BBM bersubsidi yang mengeluarkanijin untuk pengecer dengan maksimal 20 liter perhari adalahDinas Perindagkop dan untuk SPBU dalam skala

jenis premium yang setiap harinya terdakwa membeli bensinsebanyak 20 liter dengan menggunakan jerigen ukuran 25 liter dan diangkut30dengan sarana sepeda motor yang mana hal tersebut telah sesuai dengan aturanyang dikeluarkan oleh Pertamina maupun oleh Bupati Purworejo,bahwa untukpedagang eceran/pengecer BBM bersubsidi,hanya diperbolehkan untuk membeliBBM bersubsidi sebanyak 20 liter per hari dan diangkut dengan sepedamotor.Berdasarkan keterangan Ahli bahwa jika konsumen membeli BBMbersubsidi dalam skala

kecil yaitu sebagai pengecer,maka konsumen tersebuttidak diperlukan ijin Pengangkutan,karena ijin pengangkutan hanya diberlakukanuntuk SPBUSPBU /untuk kegiatan niaga dalam skala besar saja,dan ijinpengangkutan yang berhak mengeluarkan adalah pihak Dirjen Migas;Menimbang bahwa keterangan Ahli tersebut juga didukung denganketerangan saksi dari pihak SPBU/karyawan SPBU tempat dimana saksi pernahmelayani terdakwa saat membeli bensin,dan terdakwa menggunakan sepedamotor dengan membawa 1 jerigen minyak

pihak Disperindagkop menemukan 4jerigen berisi bensin tersebut, maka saksi menanyakan mengenai SuratRekomendasi dari Disperindagkop tetapi terdakwa hanya menunjukkan SIUP dantidak bisa menunjukkan Surat Rekomendasi yang dimaksud.Namun padakenyataannya sesuai fakta dipersidangan, di dalam Surat Rekomendasi yangdimaksud,tidak mencantumkan mengenai sanksinya atau aturan pidananya,bagimereka yang melanggar,baik bagi pembeli eceran maupun bagi pihak SBPU yangmenjual bahan bakar minyak bersubsidi dalam skala

Keadaan Umum: Kesadaran tampak mengantuk (nilai empat belas dari skala limabelas); Tandatanda vital : Tekanan darah seratus empat belas per tujuhpuluh dua millimeter air raksa (114/72MmHg), frekuensi nadi tujuhpuluh delapan kali per menit (78x/menit), frekuensi pernapasan tujuhbelas kali per menit (17x/menit);b. Pada dahi sebelah kiri, terdapat luka memar, ukuran enam sentimeterkali empat sentimeter (6 cm x 4 cm), warna merah kebiruan, terdapatnyeri tekan;c.

Pada tanggal dua puluh satu juni dua ribu Sembilan belas, kesadarankorban membaik (sadar penuh, nilai lima belas dari skala lima belas)mpasien/korban memutuskan untuk pulang dan selanjutnya pasien/korbanmelakukan pengobatan rawat jalan;KESIMPULAN : Berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang lakilaki yang berumur 40Tahun ini ditemukan;1. Adanya luka memar pada dahi sebelah kiri dan kelopak mata atas kiri.Terdapat luka lecet pada lengan bawah bagian belakang kanan danpada paha bagian depan kanan.

B/2019/PN Smr Kesadaran tampak mengantuk (nilai empat belas dari skala limabelas); Tandatanda vital : Tekanan darah seratus empat belas per tujuhpuluh dua millimeter air raksa (114/72MmHg), frekuensi nadi tujuhpuluh delapan kali per menit (78x/menit), frekuensi pernapasan tujuhbelas kali per menit (17x/menit);b. Pada dahi sebelah kiri, terdapat luka memar, ukuran enam sentimeterkali empat sentimeter (6 cm x 4 cm), warna merah kebiruan, terdapatnyeri tekan;c.

Pada tanggal dua puluh satu juni dua ribu Sembilan belas, kesadarankorban membaik (sadar penuh, nilai lima belas dari skala lima belas)pasien / korban memutuskan untuk pulang dan selanjutnya pasien / korbanmelakukan pengobatan rawat jalan;KESIMPULAN:Berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang lakilaki yang berumur 40Tahun ini ditemukan;Halaman 7 dari 22 Putusan Perkara Nomor 825/Pid. B/2019/PN Smr1.

Kapalkapal Maersk Sealand hanya mengangkut kargo (dalam petikemas) dalam skala internasional ;Bahwa sebagai perusahaan pelayaran asing, A.P. Moler (MaerskSealand) melayani jasa transportasi dalam jalur pelayaran internasional yangmengelilingi dunia. Dalam pengertiannya, temasuk pelabuhanpelabuhan diIndonesia dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan jasa transportasi dari dan kedalam wilayah Indonesia ;Hal 3. dari 11 hal Put.

Pengawasan, pengontrolan dan pelacakan peti kemas (container tracing andtracking) dalam skala global untuk eksportir dan importir Indonesia ;. Penyimpanan peti kemas (container storage) serta pelacakannya selamaberada di Indonesia ;m. Pengontrolan alatalat yang berhubungan dengan kegiatan ekspor impor ;n. Perencanaan kapal (kedatangan/keberangkatan) dan bongkar muat ;o. Menyampaikan informasi dan pengaturan pergantian kapal untuk kargo dariIndonesia ke berbagai macam negara ;p.

berstatus duda;3 Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggaldirumah sendiri selama 7 bulan4 Bahwa selama menikah tersebut penggugat dan tergugat telah berhubungan suamiisteri (ba'dadukhul ) dan telah punya anak;5 Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, namunsejak 1 bulan setelah menikah rumah tangga penggugat dengan tergugat mulaigoyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:(a) tergugat suka judi (bola) dalam skala

Anak Korban berfungsi padakelompok mental Retardasi dalam kelompok Debillayak didik dalamkelompok luar biasa dalam kelompok usianya (IQ 67, Skala Weschler);la mampu mempergunakan taraf kecerdasan yang ada untuk meresponmasalah sesuai dengan taraf kecerdasan yang ia miliki;Taraf kelincahan berpikir yang ada kurang memadai dalam fungsinga,sehingga dalam pemecahan masalah ia kurang tanggap danmengalami hambatan dalam proses tindakan yang akan ia lakukan;Sistematka berpikir yang ia miliki kurang sistematis

Anak Korban berfungsi pada kelompok mental Retardasidalam kelompok Debil/ayak didik dalam kelompok luar biasa dalamkelompok usianya (IQ 67, Skala Weschler);2) la mampu mempergunakan taraf kKecerdasan yang ada untuk meresponmasalah sesuai dengan taraf kecerdasan yang ia miliki;3) Taraf kelincahan berpikir yang ada kurang memadai dalam fungsinga,sehingga dalam pemecahan masalah ia kurang tanggap danmengalami hambatan dalam proses tindakan yang akan ia lakukan4) Sistematka berpikir yang ia miliki Kurang

Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tertanggal 7 Agustus 2020 yangmenyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seorangperempuan berusia 16 (enam belas) tahun yang bernama Ayu AnakKorban diperoleh kesimpulan bahwa: Taraf kecerdasan yang dimiliki Ayu Gustina berfungsi pada kelompokmental retardasi dalam kelompok debil/ayak didik dalam kelompok luarbiasa dalam kelompok usianya (IQ 67, skala weschler); la mampu mempergunakan taraf kecerdasan yang ada untuk meresponmasalah sesuai dengan taraf

sebelum Terdakwa membuka celana Anak Korbandirinya telah terlebin dahulu melarang Anak Korban untuk berteriak sambilmarahmarah sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan AnakKorban diam saja dan tidak melakukan perlawanan karena merasa takut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan HasilPemeriksaan Psikologi yang telah dilakukan terhadap Anak Korban dandikaitkan dengan keterangan Saksi Samsiah binti Bukhori (alm) diketahuibahwa Anak Korban memiliki taraf kecerdasan IQ 67 skala

fotocopy Warkah Hak Milik Nomor 3005/11/01atas nama Nelson Pomalingo tahun 2001;36. 1 (satu) eksemplar fotocopy Warkah Hak Milik Nomor 3006/11/01atas nama Nelson Pomalingo tahun 2001;37. 1 (satu) eksemplar fotocopy Warkah Hak Milik Nomor 3007/11/01atas nama Nelson Pomalingo tahun 2001;38. 1 (satu) lembar Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT.Gema Nusantara Jaya di Kabupaten Gorontalo Utara, ProvinsiGorontalo, luas + 29.750 Ha skala

Gorontalo Citra Lestari di Kabupaten GorontaloUtara, Provinsi Gorontalo, luas + 46.170 Ha skala 1:100.000 denganLampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.261/ Menhut!I/2011 tanggal 12 Mei 2011;40. 1 (satu) eksemplar fotocopy tabel koordinat dan peta dengan SuratNomor $345/BPKH XV2/2015 tanggal 6 Oktober 2015;41. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan dan Perairan PropinsiSulawesi Utara skala 1:250.000 dengan Lampiran Keputusan MenteriHalaman 44 dari 67 hal.

Gema Nusantara Jaya di Kabupaten GorontaloUtara, Provinsi Gorontalo, luas + 29.750 Ha skala 1:100.000 denganLampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.610/Menhut!I/2011 tanggal 25 Oktober 2011;39. 1 (satu) lembar Peta Areal Kerja Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalamHutan Tanaman pada Hutan Produksi PT.

Putusan No. 364 K/PID.SUS/201741. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan dan PerairanPropinsi Sulawesi Utara skala 1:250.000 dengan Lampiran KeputusanMenteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 452/KPbII/99 tanggal 17 Juni 1999;42. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan ProvinsiGorontalo skala 1:250.000 dengan Lampiran Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor SK.325/MenhutII/2010 tanggal 25Mei 2010;43. 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan DirekturJenderal Planologi Kehutanan Nomor

Gorontalo Citra Lestari di Kabupaten GorontaloUtara, Provinsi Gorontalo, luas + 46.170 Ha skala 1:100.000 denganLampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.261/ Menhut!I/2011 tanggal 12 Mei 2011;40) 1 (satu) eksemplar fotocopy tabel koordinat dan peta dengan SuratNomor $345/BPKH XV2/2015 tanggal 6 Oktober 2015;Halaman 65 dari 67 hal.

tanamannya yang ikut terbakarsekitar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), selain itu juga timbulnya asap dapatmerugikan masyarakat disekitar lokasi terjadinya pembakaran lahan karenaasap dan yang ditimbulkan dari hasil pembakaran dapat menyebabkanterjadinya pencemaran atau polusi udara yang merugikan kesehatan manusia.Bahwa Terdakwa yang merupakan Pekebun yang mana kegiatanperkebunan Terdakwa memiliki luasan tanah hanya mencapai 1 Ha (satuhektar) saja dimana termasuk dalam Usaha perkebunan dengan skala

usahatidak mencapai skala tertentu, dan lahan yang digarap oleh Terdakwa tersebutditanami oleh sebagian pohon kepala sawit dan rempahrempah berupa Jaheyang merupakan termasuk ke dalam golongan tanaman Perkebunan.Bahwa Terdakwa sebagai Pekebun tidak memiliki ijin untuk melakukanpembakaran untuk membuka dan memperluas lahan perkebunan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 108 Jo.

Unsur setiap pelaku usaha perkebunan ; Menimbang, bahwa yang dimaksud pelaku usaha perkebunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undangundang Nomor 39Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah pekebun dan / atau perusahaanperkebunan yang mengelola Usaha, sedangkan yang dimaksud denganpekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UndangundangNomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan warganegara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usahatidak mencapai

skala tertentu ; Menimbang, bahwa oleh karena pekebun sebagai bagian dari pelakuusaha perkebunan dan ternyata pula pekebun merupakan orang perseoranganmaka dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia,dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai natuurlijike persoon yangmerupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hakhak subjektif danpelaku dalam hukum objektif ; Menimbang, bahwa bahwa faktanya terdakwa SEHAT HASIBUAN aliasHASIBUAN bin (Alm) M.

Korban sadar penuh, dengan nilai skala koma glaslow lima belas ; tekanan darahseratus sepuluh per tujun puluh milimeter tekanan air raksa ; frekuensi nadidelapan puluh kali permenit ; frekuensi nafas dua puluh kali permenit.b. Pada puncak kepala sisi kanan, terdapat luka terbuka tepi rata dengan sudutlancip, tidak terdapat jembatan jaringan, akar rambut terpotong, dasar tulang, biladirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter.c.

Laporan Vision plan yang terdiri dari:a) Laporan fakta dan analisis (A 4 hitam putih) sebanyak 40 set;b) Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20 set;c) Laporan akhir / buku rencana, foto paper (A 3 warna photo paper)sebanyak 40 set;d) Album peta skala 1: 20.000 (A 0 warna) menggunakan bahan yangtidak mudah pudar sebanyak 2 set;e) Soft copy Laporan akhir dan peta sebanyak 40 set;b.

No. 221 PK/Pid.Sus/2015h) Album peta Skala 1: 20.000 (A 0 warna) menggunakan bahan yangtidak mudah pudar sebanyak 5 set;jk) Eksekutive Summary 2 (dua) kali seminar: 400 set;) Soft copy Laporan Akhir dan Peta sebanyak 40 set;) Laporan akhir dalam bentuk Software GIS sebanyak 1 set;c.

Biaya Dokumen pembuatanpeta1 Peta Garis Kec.Glosi Ukuran A 0 21 2 set @.350.000 14.700.0002 Cetak album peta skala 1:50.000 78 2 set @.150.000 23.400.0003 Cetak peta photo bahan survey 160 2 set @.100.000 32.000.0004 Sof copy peta garis 4 Set @.100.000 400.000JUMLAH 70.500.000J.

Biaya Dokumen pembuatanpeta1 Peta Garis Kec.Glosi Ukuran A 0 a1 2 set @.350.000 14.700.0002 Cetak album peta skala 1:50.000 78 2 set @.150.000 23.400.0003 Cetak peta photo bahan survey 160 2 set @.100.000 32.000.0004 Sof copy peta garis 4 Set @.100.000 400.000JUMLAH 70.500.000 Hal. 51 dari 90 hal. Put.No. 221 PK/Pid.Sus/2015 J.

No. 221 PK/Pid.Sus/2015@Laporan konsep rencana (A 3 warna) sebanyak 1 set;Laporan akhir / buku rencana (A 3 warna) sebanyak 1 set;Laporan akhir / buku rencara (A 3 hitam putin) sebanyak 1 set;> Album peta Skala 1: 20.000 ukuran kertas (A 0 warna) sebanyak 1set;i. Soft copy laporan akhir dan Peta sebanyak 1 set;j. Laporan akhir dalam bentuk Software GIS sebanyak 1 set;k.

baik yang berupa daratanmaupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan danpemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruangdiatas dan didalam tubuh bumi.Angka (7) : Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untukusaha perkebunan.Angka (8) : Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atauperusahaan perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.Angka (9) : Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesiayang melakukan usaha perkebunan dengan skala

25 hektar atau lebih harus memiliki ijin usahaperkebunan; Bahwa, tidak semua jenis tanaman termasuk dalam tanamanperkebunan, karena ada kriteria yang sudah ditentukan untuk di wilayahKabupaten Landak sendiri yang termasuk tanaman perkebunan adalahKelapa Sawit, Kelapa hibryda, Karet, Kopi, Kakao, Pinang, Kemiri dan Tebu; Bahwa, yang termasuk dalam kategori pekebun adalah orang yangberpenghasilan rendah dan berdomisili di sekitar Kebunnya serta mengelolausaha perkebunan yang luasnya tidak mencapai skala

Pelaku Usaha Perkebunanmasuk dalam kategori Pekebun, karena Terdakwa akan menanami lahantersebut dengan komoditas atau jenis tanaman perkebunan; Bahwa, Terdakwa tetap tidak dapat dibenarkan membuka lahandengan cara di bakar; Bahwa, menurut pendapat ahli, Terdakwa adalah termasuk kategoriPekebun sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 9 UndangUndang RINomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang berbunyi : Pekebunadalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukanusaha perkebunan dengan skala

Pengusaha menyusun skala Upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja, pendidikan dan Kompetensi;2. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala denganmemperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas;3.

Ketentuan mengenai stuktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalamayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.Bahwa, berdasarkan peraturan pelaksananya dalam pasal 2 KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: 49/MEN/IV/2004 TentangKetentuan stuktur dan Skala upah,Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dalam penetapan upahpekerja/buruh di perusahaanHalaman 19 dari 125 halaman, Putusan Nomor 206/Pdt.SusPHI/2015/PN. Bdg.

SertaTergugat tidak memiliki acuan yang pasti berupa stuktur dan skala kenaikanupah, sebagaimana disyaratkan menurut ketentuan Pasal 92 UU RI No.13Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan jo Keputusan Menteri Tenaga KerjaNo.49/MEN/IV/2004 Tentang Ketentuan Stuktur dan Skala upah;Bahwa, oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad yang baik terhadap ParaPenggugat tersebut, maka Para Penggugat mengajukan gugatan dalamperkara A quo dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini, kiranya

Pengusaha menyusun skala upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja , pendidikan dan kompentensi;2. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala denganmemperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas;3.

Ketentuan mengenai sktruktur dan skala upah sebagaimana dimaksuddalam ayat ayat (1) diatur dalam keputusan Menteri dan pelaksanakannya dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RINo. 49/MEN/IV/2004 tentang ketentuan struktur dan skala upah pengusaha menyusun struktur dan skala upah pekerja/ buruh diperusahaan , sehingga dengan tidak adanya struktur dan skala upahterjadilan kesenjangan sosial system pembayaran upah di Tergugatdengan membedakan istilah karyawan staf dan karyawan

Foto Copy Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000, diberi tandaP.6;. Foto Copy Peta Kebun Kelapa Sawit An. Rusli Gunawan Skala 1 : 50.000,diberi tandaP.7 ;. Foto Copy Surat Nomor : 593/5707/SJ Perihal Pencabutan WewenangKepala Kecamatan untuk memberikan ijin membuka tanah tertanggal 22 Mei1984, diberi tanda21P.8 ;9.

2223Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat IT untuk menguatkan dalildalil bantahannyatelah menyerahkan buktibukti surat yaitu berupa :1.Foto Copy Surat Nomor : S.1792/Set4/2014 perihalpenyampaian salinan Keputusan Menteri Kehutanantentang kawasan hutan Provinsi Riau tertanggal 30Desember 2014, diberi tandaFoto Copy Surat Keputusan Menteri KehutananRepublik Indonesia Nomor : SK.878/MenhutII/2014tentang kawasan hutan Provinsi Riau tertanggal 29September 2014, diberi tandaFoto Copy Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala

terbatas (HPT) ;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya yang menyatakanTergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai kawasanhutan, Penggugat mengajukan bukti P.5 yang sangat identik dengan bukti T.II.2 yaituberupa foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :SK.878/MenhutI/2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau tertanggal 29 September2014, bukti P.6 yang sangat identik dengan bukti T.II.3 yaitu berupa foto copy PetaKawasan Hutan Provinsi Riau Skala

Rusli Gunawan Skala 1 : 50.000 ;Menimbang, bahwa apakah bukti Penggugat bertanda P.5 s/d P.7 tersebut telahmembuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawanhukum, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undangundang Nomor41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pengukuhan kawasan hutan di selenggarakan olehHal 31 dari 37 Hal Putusan Nomor : 29/PDT.G/2014/PN.BKN32Menteri untuk memberikan

surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaantanah nomor 18/593/2007 tanggal 06 Februari 2007.18) Surat Pernyataan (tanpa nomor) dari JACK AMAN SINAGA dan sar.PANG FONYIT tanggal 10 Januari 2000.19) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga a/n CONG HANG YO no.470/140Dbs/4568 tanggal 1 Juli 2005 dan 1 (satu) lembar foto copyKTP a/n CONG HANG YO No.04.05.04.01.1.15764 tanggal 25 Februari2005.20) Surat Tugas Pengukuran nomor 42/2007 tanggal 05 Oktober 2007.21) 1 (satu) lembar peta bidang dengan skala

).1 (satu) bundel surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaantanah nomor 19/593/2007 tanggal 06 Februari 2007.Surat pernyataan (tanoa nomor) dari JACK AMAN SINAGA dan sdr.PHANG FO NYIT tanggal 10 Januari 2000.1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a/n CONG HANG YOno.470/140Dbs/4568, tanggal 01 Juli 2005 dan 1 (satu) lembarfotocopy KTP a/n CONG HANG YO No.04.05.04.01.1.15764 tanggal 25Februari 2005.Surat Tugas Pengukuran No.39/2007 tanggal 18 Agustus 2007.1 (satu) lembar peta bidang dengan skala

PHANG FONYIT tanggal 10 Januari 2000.6) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a/n CONG HANG YOno.470/140Dbs/4568, tanggal 01 Juli 2005 dan 1 (satu) lembarfotocopy KTP a/n CONG HANG YO No.04.05.04.01.1.15764tanggal 25 Februari 2005.7) Surat Tugas Pengukuran No.39/2007 tanggal 18 Agustus 2007.8) 1 (satu) lembar peta bidang dengan skala 1 : 2.000 denganlembaran peta: 48.148.195.01.8 dan No.

No.2 PK/Pid/201520) Surat Tugas Pengukuran nomor 42/2007 tanggal 05 Oktober 2007.21) 1 (satu) lembar peta bidang dengan skala 1 : 2.000 denganlembaran peta : 48.148.195.01.8 dan No.

Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atauHasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2019/PN BirBerdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, BUPIUNU(Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum) dalam menyalurkanBahan Bakar Minyak untuk Pengguna Skala Kecil, Pelanggan Kecil,transportasi, dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui penyaluryang ditunjuk

Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atauHasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, BUPIUNU (Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum) dalammenyalurkan Bahan Bakar Minyak untuk Pengguna Skala Kecil,Pelanggan Kecil, transportasi, dan rumah tangga wajib menyalurkannyamelalui penyalur yang ditunjuk BUPIUNU melalui seleksi.Bahwa berdasarkan

Gas Bumi, BadanHalaman 14 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2019/PN BirUsaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha niaga Minyak Bumi, Gas BumiBahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atau HasilOlahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan MenteriESDM Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan BakarMinyak, BUPIUNU (Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum) dalammenyalurkan Bahan Bakar Minyak untuk Pengguna Skala