Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2018/PN BywBahwa terdakwa dalam menjual minuman keras jenis arak tersebutmemperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) per botolisi 600 ml Bahwa terdakwa dalam menjual, menawarkan, menyerahkan minumankeras jenis arak tidak pernah memberitahukan kepada pembeli akibatmeminum minuman keras jenis arak yang dijual/diberikanya.Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras jenis arak tidakmemiliki ijin edar untuk kKeamanan pangannya, yang mana persetujuaniin edar untuk skala

industry pangan rumah tangga jjin edar dikeluarkanoleh Dinas Kesehatan Kabupaten setempat, dan untuk skala besar ataupangan yang beresiko tinggi, jin edar dikeluarkan oleh Badan PengawasObat dan Makanan (BPOM) Bahwa setelah melakukan penyidikan kepada terdakwa, serta penyitaanterhadap barang bukti yang ditemukan tersebut, selanjutnya penyidikKepolisian Resort Banyuwangi melakukan uji di Laboratorium ForensikPolri Cabang Surabaya, bahwa sesuai dengan Berita acara pemeriksaanLaboratoris kriminalistik

surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaantanah nomor 18/593/2007 tanggal 06 Februari 2007.18) Surat Pernyataan (tanpa nomor) dari JACK AMAN SINAGA dan sar.PANG FONYIT tanggal 10 Januari 2000.19) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga a/n CONG HANG YO no.470/140Dbs/4568 tanggal 1 Juli 2005 dan 1 (satu) lembar foto copyKTP a/n CONG HANG YO No.04.05.04.01.1.15764 tanggal 25 Februari2005.20) Surat Tugas Pengukuran nomor 42/2007 tanggal 05 Oktober 2007.21) 1 (satu) lembar peta bidang dengan skala

).1 (satu) bundel surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaantanah nomor 19/593/2007 tanggal 06 Februari 2007.Surat pernyataan (tanoa nomor) dari JACK AMAN SINAGA dan sdr.PHANG FO NYIT tanggal 10 Januari 2000.1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a/n CONG HANG YOno.470/140Dbs/4568, tanggal 01 Juli 2005 dan 1 (satu) lembarfotocopy KTP a/n CONG HANG YO No.04.05.04.01.1.15764 tanggal 25Februari 2005.Surat Tugas Pengukuran No.39/2007 tanggal 18 Agustus 2007.1 (satu) lembar peta bidang dengan skala

PHANG FONYIT tanggal 10 Januari 2000.6) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a/n CONG HANG YOno.470/140Dbs/4568, tanggal 01 Juli 2005 dan 1 (satu) lembarfotocopy KTP a/n CONG HANG YO No.04.05.04.01.1.15764tanggal 25 Februari 2005.7) Surat Tugas Pengukuran No.39/2007 tanggal 18 Agustus 2007.8) 1 (satu) lembar peta bidang dengan skala 1 : 2.000 denganlembaran peta: 48.148.195.01.8 dan No.

No.2 PK/Pid/201520) Surat Tugas Pengukuran nomor 42/2007 tanggal 05 Oktober 2007.21) 1 (satu) lembar peta bidang dengan skala 1 : 2.000 denganlembaran peta : 48.148.195.01.8 dan No.

Bongkaran Tanah Keras e Pekerjaan pembuatan patung :Pekerjaan gambar desain gambar patungPekerjaan ModelingMiniaturModel skala antara 1:5J Y F Model skala 1:1 (Master Positif)e Pekerjaan Pembuatan kerangka dan cetak negatif ;e Pekerjaan Pengecoran kerangka cetakan negatif ;e Pekerjaan Pengecoran perunggu ;e Pekerjaan Penyetelan Patung ;e Pekerjaan Phinising pewarnaan ;e Pekerjaan pemasangan patung :Pembongkaran patungPek konstruksi rangka patung dilokasiPek Konstruksi rangka patung baja sikuY J F

Goa Slarong Kentholant Kidul GuwosariPanjangan Bantul Yogyakarta, dengan item pekerjaan:e Tempat/studio pembuatan patung ;Halaman 59dari 299 Putusan Nomor 29/Pid.Tipikor/201 4/PN.Smdae Pekerjaan gambar desain gambar patung ;e Pekerjaan Modeling ;e = Miniatur ;e Model skala antara 1:5;e Model skala 1:1 (Master Positif) ;e Pekerjaan Pembuatan kerangka dan cetak negatif ;= Pekerjaan Pengecoran kerangka cetakan negatif ;= Pekerjaan Pengecoran perunggu ;= Pekerjaan Penyetelan Patung ;e Pekerjaan Phinising

Tempat/studio pembuatan patung ;b.Pekerjaan gambar desain gambar patung : pekerjaan modeling :miniatur, model skala antara 1:5, model skala 1:1 (master positif),pekerjaan pembuatan kerangka dan cetak negatif, pekerjaanpengecoran kerangka cetakan negatif, pekerjaan pengecoranperunggu, pekerjaan penyetelan patung, pekerjaan finishingpewarnaan (ada dilokasi Pulau Kumala) ;B. Lokasi kedua : di Pulau Kumala Kec. Tenggarong Kab. KutaiKartanegara dengan item pekerjaan :a.

Pekerjaan pembuatan patung := Pekerjaan gambar desain gambar patung= Pekerjaan Modeling : Miniatur, Model skala antara 1:5, Model skala 1:1(Master Positif) ;= Pekerjaan Pembuatan kerangka dan cetak negatif=> Pekerjaan Pengecoran kerangka cetakan negatif= Pekerjaan Pengecoran perunggu= Pekerjaan Penyetelan Patung= Pekerjaan finishing pewarnaanc.

Model skala 1:1 (Master Positif) sebesarRp.566.200.000.

Sebab Tergugat hanya mendapat teguran, pembinaandan pendataan saja dari PIHAK KEPOLISIAN setempat sebabTergugat hanya bermain kartu dengan skala kecil (kalah bayarROKOK ).

dengan Tergugat rukuntenteram dan harmonis, namun sejak 2013 rumah tangga Penggugat danTergugat mulai goyah, yang disebabkan Tergugat suka main judi dan seringmembuka aib keluarga ke orang lain dan puncaknya sejak Januari 2014antara tinggal selama kurang lebih 1 bulan;Menimbang, bahwa terhadap terhadap dalildalil Penggugat tersebut,Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalildalilPenggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak bermain judi hanyaHal.8 dari halaman 11bermain kartu dengan skala

31Tahun 2004 bahwa Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruhwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;Bahwa sejak terbitnya objek gugatan, masyarakat yang berprofesisebagai nelayan tradisional skala kecil serta seluruh nelayan di TelukJakarta tidak dapat menangkap ikan lagi karena telah dikapling danselalu diusir ketika akan memasuki wilayah yang diberikan objekgugatan.

Appropriate publicityshall be given to the depth, position anddimensions of any installations or structuresnot entirely removed ; Badan Perserikatan BangsaBangsa tentang Organisasi Pangan danPertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) yang mengurusimasalah pangan, perikanan dan hak atas pangan telah mengakuiperan penting nelayan skala kecil tradisional.

Dimulai dari pengakuanterhadap perikanan skala kecil sebagai bagian penting pembangunanperikanan dalam Tata Laksana Perikanan Bertanggung Jawab TahunHalaman 21 dari 95 halaman.

dan Pengentasan Kemiskinan;Dalam Pasal 5.10 VGSSF menegaskan kewajiban kepada negaradan pihakpihak lain yang terkait sebelum pelaksanaan proyekproyek pembangunan berskala besar yang mungkin akan dapatberdampak pada masyarakat nelayan skala kecil, untukmempertimbangkan dampakdampak sosial, ekonomi dan lingkunganmelalui studi, dan mengadakan konsultasi yang efektif dengankelompokkelompok tersebut, sesuai dengan perundangundangannasional: 5.10.

Bahkan, saat ini berdasarkan pemberitaan di HarianKompas pada 9 Juni 2015, berjudul Lumpur Ganggu NelayanProyek reklamasi di Teluk Jakarta Berdampak pada Lingkungan.Nelayan skala kecil mengeluhkan lumpur yang menggangu usahapenangkapan ikan. Lumpur itu berasal dari kKegiatan pengerukan danpenimbunan laut di Teluk Jakarta. Jika kerusakan ini terjadi dan terusdibiarkan maka akan berdampak pada penghidupan Para Penggugatserta masyarakat yang bermata pencaharian nelayan.

Asli Peta Rupa Bumi Indonesia (BAKOSURTANAL) Skala 1 : 50.000 Lembar 071731 Poto udara tahun 1977 edisi tahun 1982 sebagai acuan menentukan bataswilayah Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanui Selatan, Kecamatan Sosadengan Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambusai.dan diber tanda(P1).2.

Photo copy Peta Rupa Bumi Indonesia (BAKOSURTANAL) Skala 1 : 50.000 lembar071731 Poto udara tahun 1977 edisi tahun 1982 yang dilegalisir, dan njsaya masukkantitik+itk koordinat untuk menggambarkan situasi lapangan lokasi yang diperkarakan,dan untuk lebih jelasnya saya beri warna di Peta tersebut berupa tinta stabilo wamahijau adalah Sungai Batang Kumu, tinta stabilo wama kuning adalah Batas PropinsiRiau.Kabupaten Kampar.

Peta Rupa Bumi Indonesia terbitan Bakosurtanal skala 1:50.000 tahun1977 di beri warna dengan tinta stabilo warna kuning;2. Peta Topografi skala 1:100.000 tahun 1945 dibuat oleh Belanda.di beriwarna tinta stabilo warna merah. ( peta kesepakatan tersebut sudahdiajukan oleh Penggugat sebagai alat bukti diberi tanda (P22);Hal. 73 dari 101 hal. Put.

No. 2843 K/Pdt/2011pemasangan semula lebih kurang 5 (liam) Km dan sangat merugikanPemerintahan Provinsi Riau; Bahwa perusahaan berbadan hukum untuk mendapatkan penggunaantanah dengan skala besar harus memiliki ijin:1. jin Penunjukkan Lokasi dari BPN;2. Perpanjangan ijin penunjukkan lokasi dari Bupati;3. Bukti kepenguasaaan;4. Surat bebas garapan;5.

Peta Rupa Bumi Indonesia sekala 1:50,000, terbitanBAKOSURTANAL tahun 1977, kedua garis batas tersebut di gambarkandalam satu lembar peta dengan skala 1:40,000 dengan judul petakesepakatan pelacakan garis batas RiauSumatra utara, (peta tersebutsudah diajukan penggugat sebagai alat bukti diberi dan diberi tanda P22);Bahwa lahan yang di beri izin lokasi kepada pihak PT.

Elviriadi, S.Pi, M.Si, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa Karhutla di Riau ada 2 (dua) yaitu UndangUndang nomor 2 tentangKarhutla dan Pasal 1 & 8 tentang larangan membakar lahan ;Bahwa untuk pertanian dalam skala kecil dimana menanam vaietas lokaldibenarkan membakar lahan sebanyak 2 (dua) ha ;Bahwa tentang penerapan kearifan lokal terkait penerapan hukumnya diaturdalam Undangundang no 14 tahun 2013 tentang pengrusakan dan laranganikut serta dan tentang pengrusakan

biota hutan apabila ada masyarakat yangyang membakar lahan tidak lebin dari 2 (dua) ha yang digunakan untukpertanian dalam skala kecil dimana menanam vaietas lokal dan hanya untukmemenuhi kebutuhan hidupnya ;Bahwa pembakaran lahan dalam kearipan lokal boleh di lakukan tetapitidak dilakukan pada daerahdaerah yang banyak kabut asap ;Bahwa rehabilitasi daerah yang sudah terbakar itu harus diukur terlebin dahuluoleh seorang ahli dan harus di cek locus delictinya benar atau tidak dilokasitersebut lalu

Elviriadi, S.Pi, M.Si tentangpenerapan kearifan lokal terkait penerapan hukumnya diatur dalam Undangundangno 14 tahun 2013 tentang pengrusakan dan larangan ikut serta dan tentangpengrusakan biota hutan apabila ada masyarakat yang yang membakar lahan tidaklebih dari 2 (dua) ha yang digunakan untuk pertanian dalam skala kecil dimanamenanam varietas lokal dan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; Bahwa benar berdasarkan pendapat ahli DR.

Setiap pelaku usaha perkebunan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Republik IndonesiaNomor 39 Tahun 2014 pada Pasal 1 point 8 menjelaskan bahwa Pelaku UsahaPerkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelolaUsaha Perkebunan dan pada Pasal 1 point 9 menjelaskan bahwa Pekebunadalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan UsahaPerkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu ;Menimbang, bahwa unsur pelaku usaha perkebunan merupakan subjekhukum

Elviriadi, S.Pi, M.Sitentang penerapan kearifan lokal terkait penerapan hukumnya diatur dalam Undangundang no 14 tahun 2013 tentang pengrusakan dan larangan ikut serta dan tentangpengrusakan biota hutan apabila ada masyarakat yang yang membakar lahan tidaklebin dari 2 (dua) ha yang digunakan untuk pertanian dalam skala kecil dimanamenanam varietas lokal dan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya danpembakaran lahan dalam kearifan lokal boleh di lakukan tetapi tidak dilakukanpada daerahdaerah yang

mengendarai sepeda motor sepeda motor NopolL 3XXX GQ milik pamannya terdakwa tidak menggunakan helmdan terdakwa belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) C ; Bahwa terdakwa masih mengenali dan membenarkan barangbukti yang diajukan di persidangan ;Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan pula alat buktisurat berupa Visum Et Repertum Nomor 675/IV.5.AU/RM/II/2013 tanggal18 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter, dokterpada Rumah Sakit Ponorogodengan kesimpulan : Cedera Otak Beratdengan skala

Sedangkan KORBAN kelihatantidak mengalami Iluka namun keadaan tidak sadar lalu korbandibawa ke rumah sakit ;e Bahwa setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, pada hariRabu tanggal 30 Januari 2013 jam 10 pagi KORBAN meninggale Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 675/IV.5.AU/RM/1/2013 tanggal 18 Februari 2013 atas nama KORBAN yang dibuatdan ditandatangani oleh Dokter, dokter pada Rumah SakitPonorogodisimpulkan bahwa korban mengalami Cedera OtakBerat dengan skala koma Glasgow 4 dengan kejang

Dan setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, padahari Rabu tanggal 30 Januari 2013 jam 10 pagi KORBAN meninggalMenimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor675/IV.5.AU/RM/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 atas nama KORBANyang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter, dokter pada Rumah SakitPonorogodisimpulkan bahwa korban mengalami Cedera Otak Beratdengan skala koma Glasgow 4 dengan kejang dan patah tulangtengkorak kanan belakang kemungkinan perdarahan dalam jaringanMenimbang, bahwa terdakwa

melakukan penambangan berdekatan dengan tempatsaya dan melewati lokasi saksi yang juga ikut diamankan oleh petugas polisi ;Bahwa lokasi tambang timah yang diamankan tersebut tidak tahu milik siapa, tapi saatpenangkapan dilokasi tersebut saudara Asep Bin Yusuf sedang mengerjakan lokasitersebut ;Bahwa saudara Asep melakukan penambangan tersebut bersamasama dengan anakbuahnya yaitu saudara Dayat ;Bahwa penambagan yang terdakwa kerjakan adalah jenis Penambangan TI (TambangInkonvensional) darat dalam skala

keterangan terdakwa tersebut termuat dalam BAP Polisi terdakwa baca sendiriseluruhnya baru kemudian terdakwa tanda tangani;eBahwa terdakwa dalam perkara ini ditangkap polisi dengan tuduhan melakukan tindakpidana penambangan tanpa Izin ;eBahwa terdakwa di tangkap oleh petugas pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekirapukul 14.30 WIB, bertempat didaerah Labun Desa Limbungan Kecamatan GantungKabupaten Belitung Timur ;e Bahwa terdakwa melakukan penambangan tanpa izin berupa Tambang Inkonvensional (TI)skala

identitas dirinya sesuai dengan dakwaan penuntutumum;e Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penambangan tanpa Izin dantertangkap oleh petugas kepolisian ;e Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 29Januari 2014 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat didaerah Labun Desa LimbunganKecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur ;1010Bahwa benar terdakwa ASEP BIN YUSUF yang telah melakukan penambangan tanpa izintersebut dimana berupa Tambang Inkonvensional (TI) skala

Bahwa mengingat ditengah wabah penyebaran Corona Virus Disease19(Covid19) di Indonesia yang dikategorikan sebagai bencana skala nasional,Hal. 2 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Nnktelah berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat di Indonesiakhususnya terhadap Tergugat, dalam hal ini Tergugat dalam keadaan tidakbekerja dan tidak pula mempunyai penghasilan yang tetap;2. Tergugat belum dapat melaksanakan dan memenuhi kewajibansebagaimana termuat dalam Pasal 105 KHI.

Merencanakan dan melaksanakan penyusunanpetunjuk operasional, pengolahan, pembinaandan pengawsan mutu hasil serta pemasarandan penyebaran pendataan dan pelaporaninformasi harga komoditi perkebunan.Bahwa berdasarkan Permentan Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013,tanggal 30 September 2013 tentang pedoman perizinan usahaperkebunan bahwa yang dimaksud skala tertentu adalah dimanamengatur terkait perizinan yang harus dimiliki oleh pekebun dan atauperusahaan perkebunan terhadap luasan lahan dibawah 25 hadiwajibkan

kepada pekebun dan atau perusahaan perkebunanmendaftarkan lokasi lahan perkebunannya (STDB : surat tanda daftarperkebunan budidaya) yang meliputi tanaman perkebunan diantaranyakelapa sawit, karet, coklat, kelapa, kopi, dan lain lain sesuai yang diaturpermentan, sedangkan untuk skala luasan lahan diatas 25 ha, makapekebun atau perusahaan perkebunan harus mengurus izin usahaperkebunan budidaya (IUPB), akan tetapi untuk STDB diurus ketikatanaman komoditinya sudah tertanam.Snt.Bahwa perbuatan terdakwa

bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud olehPenuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwasebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;Menimbang, bahwa dengan identitas tesebut di atas dan denganmendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyebutkan yangdimaksud pekebun adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala

Setelah selesaimelaksanakan Operasi Jaya 21 dilanjutkan melaksanakan patroli skala besar, di jalanBumi Keb.

Bahwa penambangan harus ada izin 3 (tiga) macam yaitu IUP (IzinUsaha Pertambangan) adalah Izin untuk melaksanakan usahapertambangan, IPR (lIzin Pertambangan Rakyat) adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyatdengan luas wilayah dan investasi terbatas, IUPK (Izin UsahaPertambangan Khusus) adalah Izin untuk melaksakanan usahapertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus ; Bahwa wilayah pertambangan rakyat dikhususkan untuk penambangantradisional dalam skala

penambangan harus ada izin 3 (tiga) macam yaituIUP (lzin Usaha Pertambangan) adalah Izin untuk melaksanakan usahapertambangan, IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyatdengan luas wilayah dan investasi terbatas, IUPK (Izin Usaha PertambanganKhusus) adalah Izin untuk melaksakanan usaha pertambangan di wilayah izinusaha pertambangan khusus ;Menimbang, bahwa wilayah pertambangan rakyat dikhususkan untukpenambangan tradisional dalam skala

menjalankan cicilan kredit Para Penggugat tidakpernah terlambat sedikitpun;Bahwa, sampai bulan Februari 2017 Para Penggugat telah membayar cicilansebesar +Rp.156.669.800 (seratus lima puluh enam juta enam ratus enampuluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);Bahwa, semenjak penandatanganan akad kredit hingga sampai dengan saatini sudah berjalan selama 47 (empat puluh tujuh) bulan menjalankankewajibannya Para Penggugat tidak pernah diberikan dan/atau salinan KontrakPerjanjian Akad Kredit serta salinan Skala

enamratus empat puluh lima ribu lima ratus sebelas rupiah)akan tetapi ada tulisantangan karyawan Tergugat yang angka pelunasannya sebesarRp.142.843.500 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh tigaribu lima ratus rupiah);Bahwa, merasa dipermainkan dan tidak terima atas tipu daya yang dilakukanoleh Tergugat , para penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 20februari 2017, menanyakan prihal permasalahan hukum ini kepada Tergugat serta menanyakan salinan Akad Kredit, Serta salinan Skala

Angsuran yangmerupakan hak Para Penggugat ;Bahwa, selama sebelum dimintakan melalui kuasanya Salinan Akad Kredit,serta Salinan Skala Angsuran selalu diminta oleh Para Penggugat kepadaTergugat , akan tetapi Tergugat tidak pernah mau memberikannya kepadaPara Penggugat dengan Alasan dokumendokumen tersebut adalah rahasiaBank;Bahwa, berdasarkan hasil pertemuan tersebut sebagaimana disebut dalampoint 10 Tergugat menyarankan agar Para Penggugat untuk membuat SuratPengajuan Pelunasan;Bahwa, pada 22 februari

Makamenurut Tergugat gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur ( obscuur libel),Bahwa selanjutnya menurut Tergugat mengenai skala angsuran yangdiminta oleh Penggugat, dapat diberikan oleh Tergugat, apabila akandilakukan pembayaran pelunasan seluruh sisa hutang pokok dan bunga, tetapiapabila sekedar meminta informasi dahulu, maka Tergugat telah cukupdengan memberikan print out, hal ini telah dilakukan oleh Tergugat, dengandemikian gugatan Para Penggugat jelas dan nyata merupakan gugatan yangtidak

Para Penggugat yang memiliki Itikad baik dengan cara tetapMembayar Cicilan Kredit setiap bulannya tanpa skala angsuran, Para Penggugatpun menjadi tidak memiliki ketidakpastian. Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad) dalam konteks Perdata diatur dalam Pasal 1365 BW yangisinya "Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa keruglan kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugianitu, menganti kerugian tersebut."

Kapalkapal Maersk Sealand hanya mengangkut kargo (dalam petikemas) dalam skala internasional ;Bahwa sebagai perusahaan pelayaran asing, A.P. Moler (MaerskSealand) melayani jasa transportasi dalam jalur pelayaran internasional yangmengelilingi dunia. Dalam pengertiannya, temasuk pelabuhanpelabuhan diIndonesia dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan jasa transportasi dari dan kedalam wilayah Indonesia ;Hal 3. dari 11 hal Put.

Pengawasan, pengontrolan dan pelacakan peti kemas (container tracing andtracking) dalam skala global untuk eksportir dan importir Indonesia ;. Penyimpanan peti kemas (container storage) serta pelacakannya selamaberada di Indonesia ;m. Pengontrolan alatalat yang berhubungan dengan kegiatan ekspor impor ;n. Perencanaan kapal (kedatangan/keberangkatan) dan bongkar muat ;o. Menyampaikan informasi dan pengaturan pergantian kapal untuk kargo dariIndonesia ke berbagai macam negara ;p.

Laporan Vision plan yang terdiri dari:a) Laporan fakta dan analisis (A 4 hitam putih) sebanyak 40 set;b) Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20 set;c) Laporan akhir / buku rencana, foto paper (A 3 warna photo paper)sebanyak 40 set;d) Album peta skala 1: 20.000 (A 0 warna) menggunakan bahan yangtidak mudah pudar sebanyak 2 set;e) Soft copy Laporan akhir dan peta sebanyak 40 set;b.

No. 221 PK/Pid.Sus/2015h) Album peta Skala 1: 20.000 (A 0 warna) menggunakan bahan yangtidak mudah pudar sebanyak 5 set;jk) Eksekutive Summary 2 (dua) kali seminar: 400 set;) Soft copy Laporan Akhir dan Peta sebanyak 40 set;) Laporan akhir dalam bentuk Software GIS sebanyak 1 set;c.

Biaya Dokumen pembuatanpeta1 Peta Garis Kec.Glosi Ukuran A 0 21 2 set @.350.000 14.700.0002 Cetak album peta skala 1:50.000 78 2 set @.150.000 23.400.0003 Cetak peta photo bahan survey 160 2 set @.100.000 32.000.0004 Sof copy peta garis 4 Set @.100.000 400.000JUMLAH 70.500.000J.

Biaya Dokumen pembuatanpeta1 Peta Garis Kec.Glosi Ukuran A 0 a1 2 set @.350.000 14.700.0002 Cetak album peta skala 1:50.000 78 2 set @.150.000 23.400.0003 Cetak peta photo bahan survey 160 2 set @.100.000 32.000.0004 Sof copy peta garis 4 Set @.100.000 400.000JUMLAH 70.500.000 Hal. 51 dari 90 hal. Put.No. 221 PK/Pid.Sus/2015 J.

No. 221 PK/Pid.Sus/2015@Laporan konsep rencana (A 3 warna) sebanyak 1 set;Laporan akhir / buku rencana (A 3 warna) sebanyak 1 set;Laporan akhir / buku rencara (A 3 hitam putin) sebanyak 1 set;> Album peta Skala 1: 20.000 ukuran kertas (A 0 warna) sebanyak 1set;i. Soft copy laporan akhir dan Peta sebanyak 1 set;j. Laporan akhir dalam bentuk Software GIS sebanyak 1 set;k.

Wana Subur Sawit Indah kepada sdr Irwandi tanggal 03 Nopember 2018.34) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.35) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.36) Satu lembar foto kopi legalisir peta hasil pemasangan pancang kebun inti PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:25.000.37) Satu lembar foto kopi legalisir Peta Kondisi dan Okuvasi lahan PT Gelora

Sawita Makmur dengan skala 1:25.000.38) 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pengunduran Diri Direktur Utama PT.

Wana Subur Sawit Indahkepada sdr Irwandi tanggal 03 Nopember 2018.34) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PTWana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.35) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PTWana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.36) Satu lembar foto kopi legalisir peta hasil pemasangan pancangkebun inti PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:25.000.37) Satu lembar foto kopi legalisir Peta Kondisi dan Okuvasi lahan PTGelora Sawita Makmur

dengan skala 1:25.000.38) 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pengunduran DiriDirektur Utama PT.

Wana Subur Sawit Indah kepadasdr Irwandi tanggal 03 Nopember 2018.34)Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PTWana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.35) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PTWana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.36)Satu lembar foto kopi legalisir peta hasil pemasangan pancangkebun inti PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:25.000.37)Satu lembar foto kopi legalisir Peta Kondisi dan Okuvasi lahan PTGelora Sawita Makmur

dengan skala 1:25.000.38)4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pengunduran DiriDirektur Utama PT.

Pengusaha menyusun skala Upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja, pendidikan dan Kompetensi;2. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala denganmemperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas;3.

Ketentuan mengenai stuktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalamayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.Bahwa, berdasarkan peraturan pelaksananya dalam pasal 2 KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: 49/MEN/IV/2004 TentangKetentuan stuktur dan Skala upah,Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dalam penetapan upahpekerja/buruh di perusahaanHalaman 19 dari 125 halaman, Putusan Nomor 206/Pdt.SusPHI/2015/PN. Bdg.

SertaTergugat tidak memiliki acuan yang pasti berupa stuktur dan skala kenaikanupah, sebagaimana disyaratkan menurut ketentuan Pasal 92 UU RI No.13Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan jo Keputusan Menteri Tenaga KerjaNo.49/MEN/IV/2004 Tentang Ketentuan Stuktur dan Skala upah;Bahwa, oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad yang baik terhadap ParaPenggugat tersebut, maka Para Penggugat mengajukan gugatan dalamperkara A quo dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini, kiranya

Pengusaha menyusun skala upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja , pendidikan dan kompentensi;2. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala denganmemperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas;3.

Ketentuan mengenai sktruktur dan skala upah sebagaimana dimaksuddalam ayat ayat (1) diatur dalam keputusan Menteri dan pelaksanakannya dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RINo. 49/MEN/IV/2004 tentang ketentuan struktur dan skala upah pengusaha menyusun struktur dan skala upah pekerja/ buruh diperusahaan , sehingga dengan tidak adanya struktur dan skala upahterjadilan kesenjangan sosial system pembayaran upah di Tergugatdengan membedakan istilah karyawan staf dan karyawan

fotocopy Warkah Hak Milik Nomor 3005/11/01atas nama Nelson Pomalingo tahun 2001;36. 1 (satu) eksemplar fotocopy Warkah Hak Milik Nomor 3006/11/01atas nama Nelson Pomalingo tahun 2001;37. 1 (satu) eksemplar fotocopy Warkah Hak Milik Nomor 3007/11/01atas nama Nelson Pomalingo tahun 2001;38. 1 (satu) lembar Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT.Gema Nusantara Jaya di Kabupaten Gorontalo Utara, ProvinsiGorontalo, luas + 29.750 Ha skala

Gorontalo Citra Lestari di Kabupaten GorontaloUtara, Provinsi Gorontalo, luas + 46.170 Ha skala 1:100.000 denganLampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.261/ Menhut!I/2011 tanggal 12 Mei 2011;40. 1 (satu) eksemplar fotocopy tabel koordinat dan peta dengan SuratNomor $345/BPKH XV2/2015 tanggal 6 Oktober 2015;41. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan dan Perairan PropinsiSulawesi Utara skala 1:250.000 dengan Lampiran Keputusan MenteriHalaman 44 dari 67 hal.

Gema Nusantara Jaya di Kabupaten GorontaloUtara, Provinsi Gorontalo, luas + 29.750 Ha skala 1:100.000 denganLampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.610/Menhut!I/2011 tanggal 25 Oktober 2011;39. 1 (satu) lembar Peta Areal Kerja Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalamHutan Tanaman pada Hutan Produksi PT.

Putusan No. 364 K/PID.SUS/201741. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan dan PerairanPropinsi Sulawesi Utara skala 1:250.000 dengan Lampiran KeputusanMenteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 452/KPbII/99 tanggal 17 Juni 1999;42. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan ProvinsiGorontalo skala 1:250.000 dengan Lampiran Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor SK.325/MenhutII/2010 tanggal 25Mei 2010;43. 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan DirekturJenderal Planologi Kehutanan Nomor

Gorontalo Citra Lestari di Kabupaten GorontaloUtara, Provinsi Gorontalo, luas + 46.170 Ha skala 1:100.000 denganLampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.261/ Menhut!I/2011 tanggal 12 Mei 2011;40) 1 (satu) eksemplar fotocopy tabel koordinat dan peta dengan SuratNomor $345/BPKH XV2/2015 tanggal 6 Oktober 2015;Halaman 65 dari 67 hal.

Pekebunadalah orang perseorangan warga negara Indonesia yangmelakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidakmencapai skala tertentu. Perusahaan Perkebunan adalah badanusaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesiadan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola UsahaPerkebunan dengan skala tertentue Bahwa Kepemilikan luas areal perkebunan yang kurang dari 25ha tidak diperlukan Izin Usaha Perkebunan, jadi hanya dilakukanpendaftaran Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STDB).