Ditemukan 7068 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-09-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 621/Pid.Sus/2018/PN Byw
Tanggal 12 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
1.IDA HARYANI . SH
2.WAHIDA, SH.
Terdakwa:
ACHMAD SUWANDI HIDAYAT ALS. BODOS
8112
  • Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2018/PN BywBahwa terdakwa dalam menjual minuman keras jenis arak tersebutmemperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) per botolisi 600 ml Bahwa terdakwa dalam menjual, menawarkan, menyerahkan minumankeras jenis arak tidak pernah memberitahukan kepada pembeli akibatmeminum minuman keras jenis arak yang dijual/diberikanya.Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras jenis arak tidakmemiliki ijin edar untuk kKeamanan pangannya, yang mana persetujuaniin edar untuk skala
    industry pangan rumah tangga jjin edar dikeluarkanoleh Dinas Kesehatan Kabupaten setempat, dan untuk skala besar ataupangan yang beresiko tinggi, jin edar dikeluarkan oleh Badan PengawasObat dan Makanan (BPOM) Bahwa setelah melakukan penyidikan kepada terdakwa, serta penyitaanterhadap barang bukti yang ditemukan tersebut, selanjutnya penyidikKepolisian Resort Banyuwangi melakukan uji di Laboratorium ForensikPolri Cabang Surabaya, bahwa sesuai dengan Berita acara pemeriksaanLaboratoris kriminalistik
Putus : 16-01-2015 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 PK/Pid/2015
Tanggal 16 Januari 2015 — YUDI HERMAWAN, S.ST
11427 Berkekuatan Hukum Tetap
  • surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaantanah nomor 18/593/2007 tanggal 06 Februari 2007.18) Surat Pernyataan (tanpa nomor) dari JACK AMAN SINAGA dan sar.PANG FONYIT tanggal 10 Januari 2000.19) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga a/n CONG HANG YO no.470/140Dbs/4568 tanggal 1 Juli 2005 dan 1 (satu) lembar foto copyKTP a/n CONG HANG YO No.04.05.04.01.1.15764 tanggal 25 Februari2005.20) Surat Tugas Pengukuran nomor 42/2007 tanggal 05 Oktober 2007.21) 1 (satu) lembar peta bidang dengan skala
    ).1 (satu) bundel surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaantanah nomor 19/593/2007 tanggal 06 Februari 2007.Surat pernyataan (tanoa nomor) dari JACK AMAN SINAGA dan sdr.PHANG FO NYIT tanggal 10 Januari 2000.1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a/n CONG HANG YOno.470/140Dbs/4568, tanggal 01 Juli 2005 dan 1 (satu) lembarfotocopy KTP a/n CONG HANG YO No.04.05.04.01.1.15764 tanggal 25Februari 2005.Surat Tugas Pengukuran No.39/2007 tanggal 18 Agustus 2007.1 (satu) lembar peta bidang dengan skala
    PHANG FONYIT tanggal 10 Januari 2000.6) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a/n CONG HANG YOno.470/140Dbs/4568, tanggal 01 Juli 2005 dan 1 (satu) lembarfotocopy KTP a/n CONG HANG YO No.04.05.04.01.1.15764tanggal 25 Februari 2005.7) Surat Tugas Pengukuran No.39/2007 tanggal 18 Agustus 2007.8) 1 (satu) lembar peta bidang dengan skala 1 : 2.000 denganlembaran peta: 48.148.195.01.8 dan No.
    No.2 PK/Pid/201520) Surat Tugas Pengukuran nomor 42/2007 tanggal 05 Oktober 2007.21) 1 (satu) lembar peta bidang dengan skala 1 : 2.000 denganlembaran peta : 48.148.195.01.8 dan No.
Register : 14-02-2014 — Putus : 09-06-2014 — Upload : 13-08-2014
Putusan PA SURABAYA Nomor 858/Pdt.G/2014/PA.Sby
Tanggal 9 Juni 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
110
  • Sebab Tergugat hanya mendapat teguran, pembinaandan pendataan saja dari PIHAK KEPOLISIAN setempat sebabTergugat hanya bermain kartu dengan skala kecil (kalah bayarROKOK ).
    dengan Tergugat rukuntenteram dan harmonis, namun sejak 2013 rumah tangga Penggugat danTergugat mulai goyah, yang disebabkan Tergugat suka main judi dan seringmembuka aib keluarga ke orang lain dan puncaknya sejak Januari 2014antara tinggal selama kurang lebih 1 bulan;Menimbang, bahwa terhadap terhadap dalildalil Penggugat tersebut,Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalildalilPenggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak bermain judi hanyaHal.8 dari halaman 11bermain kartu dengan skala
Register : 26-07-2017 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 28-11-2017
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Gpr
Tanggal 16 Oktober 2017 — Sonhaji bin alm. Jolalen
37617
  • Bahwa penambangan harus ada izin 3 (tiga) macam yaitu IUP (IzinUsaha Pertambangan) adalah Izin untuk melaksanakan usahapertambangan, IPR (lIzin Pertambangan Rakyat) adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyatdengan luas wilayah dan investasi terbatas, IUPK (Izin UsahaPertambangan Khusus) adalah Izin untuk melaksakanan usahapertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus ; Bahwa wilayah pertambangan rakyat dikhususkan untuk penambangantradisional dalam skala
    penambangan harus ada izin 3 (tiga) macam yaituIUP (lzin Usaha Pertambangan) adalah Izin untuk melaksanakan usahapertambangan, IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyatdengan luas wilayah dan investasi terbatas, IUPK (Izin Usaha PertambanganKhusus) adalah Izin untuk melaksakanan usaha pertambangan di wilayah izinusaha pertambangan khusus ;Menimbang, bahwa wilayah pertambangan rakyat dikhususkan untukpenambangan tradisional dalam skala
Register : 23-01-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/TUN/LH/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — 1. NUR SAEPUDIN, DKK., 2. PERKUMPULAN KOALISI RAKYAT UNTUK KEADILAN PERIKANAN (KIARA)., 3. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) vs I. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA., II. PT. MUARA WISESA SAMUDRA;
626266 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 31Tahun 2004 bahwa Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruhwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;Bahwa sejak terbitnya objek gugatan, masyarakat yang berprofesisebagai nelayan tradisional skala kecil serta seluruh nelayan di TelukJakarta tidak dapat menangkap ikan lagi karena telah dikapling danselalu diusir ketika akan memasuki wilayah yang diberikan objekgugatan.
    Appropriate publicityshall be given to the depth, position anddimensions of any installations or structuresnot entirely removed ; Badan Perserikatan BangsaBangsa tentang Organisasi Pangan danPertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) yang mengurusimasalah pangan, perikanan dan hak atas pangan telah mengakuiperan penting nelayan skala kecil tradisional.
    Dimulai dari pengakuanterhadap perikanan skala kecil sebagai bagian penting pembangunanperikanan dalam Tata Laksana Perikanan Bertanggung Jawab TahunHalaman 21 dari 95 halaman.
    dan Pengentasan Kemiskinan;Dalam Pasal 5.10 VGSSF menegaskan kewajiban kepada negaradan pihakpihak lain yang terkait sebelum pelaksanaan proyekproyek pembangunan berskala besar yang mungkin akan dapatberdampak pada masyarakat nelayan skala kecil, untukmempertimbangkan dampakdampak sosial, ekonomi dan lingkunganmelalui studi, dan mengadakan konsultasi yang efektif dengankelompokkelompok tersebut, sesuai dengan perundangundangannasional: 5.10.
    Bahkan, saat ini berdasarkan pemberitaan di HarianKompas pada 9 Juni 2015, berjudul Lumpur Ganggu NelayanProyek reklamasi di Teluk Jakarta Berdampak pada Lingkungan.Nelayan skala kecil mengeluhkan lumpur yang menggangu usahapenangkapan ikan. Lumpur itu berasal dari kKegiatan pengerukan danpenimbunan laut di Teluk Jakarta. Jika kerusakan ini terjadi dan terusdibiarkan maka akan berdampak pada penghidupan Para Penggugatserta masyarakat yang bermata pencaharian nelayan.
Register : 29-11-2019 — Putus : 24-04-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 344/Pid.B/LH/2019/PN Plw
Tanggal 24 April 2020 — Penuntut Umum:
PRADEN KASEP SIMANJUNTAK,SH
Terdakwa:
MUTAR TUMANGGER Alias OPUNG INDAH
43574
  • Elviriadi, S.Pi, M.Si, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa Karhutla di Riau ada 2 (dua) yaitu UndangUndang nomor 2 tentangKarhutla dan Pasal 1 & 8 tentang larangan membakar lahan ;Bahwa untuk pertanian dalam skala kecil dimana menanam vaietas lokaldibenarkan membakar lahan sebanyak 2 (dua) ha ;Bahwa tentang penerapan kearifan lokal terkait penerapan hukumnya diaturdalam Undangundang no 14 tahun 2013 tentang pengrusakan dan laranganikut serta dan tentang pengrusakan
    biota hutan apabila ada masyarakat yangyang membakar lahan tidak lebin dari 2 (dua) ha yang digunakan untukpertanian dalam skala kecil dimana menanam vaietas lokal dan hanya untukmemenuhi kebutuhan hidupnya ;Bahwa pembakaran lahan dalam kearipan lokal boleh di lakukan tetapitidak dilakukan pada daerahdaerah yang banyak kabut asap ;Bahwa rehabilitasi daerah yang sudah terbakar itu harus diukur terlebin dahuluoleh seorang ahli dan harus di cek locus delictinya benar atau tidak dilokasitersebut lalu
    Elviriadi, S.Pi, M.Si tentangpenerapan kearifan lokal terkait penerapan hukumnya diatur dalam Undangundangno 14 tahun 2013 tentang pengrusakan dan larangan ikut serta dan tentangpengrusakan biota hutan apabila ada masyarakat yang yang membakar lahan tidaklebih dari 2 (dua) ha yang digunakan untuk pertanian dalam skala kecil dimanamenanam varietas lokal dan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; Bahwa benar berdasarkan pendapat ahli DR.
    Setiap pelaku usaha perkebunan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Republik IndonesiaNomor 39 Tahun 2014 pada Pasal 1 point 8 menjelaskan bahwa Pelaku UsahaPerkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelolaUsaha Perkebunan dan pada Pasal 1 point 9 menjelaskan bahwa Pekebunadalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan UsahaPerkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu ;Menimbang, bahwa unsur pelaku usaha perkebunan merupakan subjekhukum
    Elviriadi, S.Pi, M.Sitentang penerapan kearifan lokal terkait penerapan hukumnya diatur dalam Undangundang no 14 tahun 2013 tentang pengrusakan dan larangan ikut serta dan tentangpengrusakan biota hutan apabila ada masyarakat yang yang membakar lahan tidaklebin dari 2 (dua) ha yang digunakan untuk pertanian dalam skala kecil dimanamenanam varietas lokal dan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya danpembakaran lahan dalam kearifan lokal boleh di lakukan tetapi tidak dilakukanpada daerahdaerah yang
Putus : 03-06-2013 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor Nomor 122/Pid.B/AN/2013/PN.Po
Tanggal 3 Juni 2013 — TERDAKWA I
353
  • mengendarai sepeda motor sepeda motor NopolL 3XXX GQ milik pamannya terdakwa tidak menggunakan helmdan terdakwa belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) C ; Bahwa terdakwa masih mengenali dan membenarkan barangbukti yang diajukan di persidangan ;Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan pula alat buktisurat berupa Visum Et Repertum Nomor 675/IV.5.AU/RM/II/2013 tanggal18 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter, dokterpada Rumah Sakit Ponorogodengan kesimpulan : Cedera Otak Beratdengan skala
    Sedangkan KORBAN kelihatantidak mengalami Iluka namun keadaan tidak sadar lalu korbandibawa ke rumah sakit ;e Bahwa setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, pada hariRabu tanggal 30 Januari 2013 jam 10 pagi KORBAN meninggale Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 675/IV.5.AU/RM/1/2013 tanggal 18 Februari 2013 atas nama KORBAN yang dibuatdan ditandatangani oleh Dokter, dokter pada Rumah SakitPonorogodisimpulkan bahwa korban mengalami Cedera OtakBerat dengan skala koma Glasgow 4 dengan kejang
    Dan setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, padahari Rabu tanggal 30 Januari 2013 jam 10 pagi KORBAN meninggalMenimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor675/IV.5.AU/RM/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 atas nama KORBANyang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter, dokter pada Rumah SakitPonorogodisimpulkan bahwa korban mengalami Cedera Otak Beratdengan skala koma Glasgow 4 dengan kejang dan patah tulangtengkorak kanan belakang kemungkinan perdarahan dalam jaringanMenimbang, bahwa terdakwa
Register : 25-03-2014 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 14-12-2014
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Tdn
Tanggal 6 Mei 2014 —
919
  • melakukan penambangan berdekatan dengan tempatsaya dan melewati lokasi saksi yang juga ikut diamankan oleh petugas polisi ;Bahwa lokasi tambang timah yang diamankan tersebut tidak tahu milik siapa, tapi saatpenangkapan dilokasi tersebut saudara Asep Bin Yusuf sedang mengerjakan lokasitersebut ;Bahwa saudara Asep melakukan penambangan tersebut bersamasama dengan anakbuahnya yaitu saudara Dayat ;Bahwa penambagan yang terdakwa kerjakan adalah jenis Penambangan TI (TambangInkonvensional) darat dalam skala
    keterangan terdakwa tersebut termuat dalam BAP Polisi terdakwa baca sendiriseluruhnya baru kemudian terdakwa tanda tangani;eBahwa terdakwa dalam perkara ini ditangkap polisi dengan tuduhan melakukan tindakpidana penambangan tanpa Izin ;eBahwa terdakwa di tangkap oleh petugas pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekirapukul 14.30 WIB, bertempat didaerah Labun Desa Limbungan Kecamatan GantungKabupaten Belitung Timur ;e Bahwa terdakwa melakukan penambangan tanpa izin berupa Tambang Inkonvensional (TI)skala
    identitas dirinya sesuai dengan dakwaan penuntutumum;e Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penambangan tanpa Izin dantertangkap oleh petugas kepolisian ;e Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 29Januari 2014 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat didaerah Labun Desa LimbunganKecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur ;1010Bahwa benar terdakwa ASEP BIN YUSUF yang telah melakukan penambangan tanpa izintersebut dimana berupa Tambang Inkonvensional (TI) skala
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 29/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 11 Februari 2015 — Drs. H. FACHRODIN, M. Si Bin AHMAD
6110
  • Bongkaran Tanah Keras e Pekerjaan pembuatan patung :Pekerjaan gambar desain gambar patungPekerjaan ModelingMiniaturModel skala antara 1:5J Y F Model skala 1:1 (Master Positif)e Pekerjaan Pembuatan kerangka dan cetak negatif ;e Pekerjaan Pengecoran kerangka cetakan negatif ;e Pekerjaan Pengecoran perunggu ;e Pekerjaan Penyetelan Patung ;e Pekerjaan Phinising pewarnaan ;e Pekerjaan pemasangan patung :Pembongkaran patungPek konstruksi rangka patung dilokasiPek Konstruksi rangka patung baja sikuY J F
    Goa Slarong Kentholant Kidul GuwosariPanjangan Bantul Yogyakarta, dengan item pekerjaan:e Tempat/studio pembuatan patung ;Halaman 59dari 299 Putusan Nomor 29/Pid.Tipikor/201 4/PN.Smdae Pekerjaan gambar desain gambar patung ;e Pekerjaan Modeling ;e = Miniatur ;e Model skala antara 1:5;e Model skala 1:1 (Master Positif) ;e Pekerjaan Pembuatan kerangka dan cetak negatif ;= Pekerjaan Pengecoran kerangka cetakan negatif ;= Pekerjaan Pengecoran perunggu ;= Pekerjaan Penyetelan Patung ;e Pekerjaan Phinising
    Tempat/studio pembuatan patung ;b.Pekerjaan gambar desain gambar patung : pekerjaan modeling :miniatur, model skala antara 1:5, model skala 1:1 (master positif),pekerjaan pembuatan kerangka dan cetak negatif, pekerjaanpengecoran kerangka cetakan negatif, pekerjaan pengecoranperunggu, pekerjaan penyetelan patung, pekerjaan finishingpewarnaan (ada dilokasi Pulau Kumala) ;B. Lokasi kedua : di Pulau Kumala Kec. Tenggarong Kab. KutaiKartanegara dengan item pekerjaan :a.
    Pekerjaan pembuatan patung := Pekerjaan gambar desain gambar patung= Pekerjaan Modeling : Miniatur, Model skala antara 1:5, Model skala 1:1(Master Positif) ;= Pekerjaan Pembuatan kerangka dan cetak negatif=> Pekerjaan Pengecoran kerangka cetakan negatif= Pekerjaan Pengecoran perunggu= Pekerjaan Penyetelan Patung= Pekerjaan finishing pewarnaanc.
    Model skala 1:1 (Master Positif) sebesarRp.566.200.000.
Register : 17-11-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 08-03-2016
Putusan PN SENGETI Nomor 109/Pid.B/2015/PN Snt.
Tanggal 2 Maret 2016 — Pidana - Sugini bin Jumiran
39937
  • Merencanakan dan melaksanakan penyusunanpetunjuk operasional, pengolahan, pembinaandan pengawsan mutu hasil serta pemasarandan penyebaran pendataan dan pelaporaninformasi harga komoditi perkebunan.Bahwa berdasarkan Permentan Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013,tanggal 30 September 2013 tentang pedoman perizinan usahaperkebunan bahwa yang dimaksud skala tertentu adalah dimanamengatur terkait perizinan yang harus dimiliki oleh pekebun dan atauperusahaan perkebunan terhadap luasan lahan dibawah 25 hadiwajibkan
    kepada pekebun dan atau perusahaan perkebunanmendaftarkan lokasi lahan perkebunannya (STDB : surat tanda daftarperkebunan budidaya) yang meliputi tanaman perkebunan diantaranyakelapa sawit, karet, coklat, kelapa, kopi, dan lain lain sesuai yang diaturpermentan, sedangkan untuk skala luasan lahan diatas 25 ha, makapekebun atau perusahaan perkebunan harus mengurus izin usahaperkebunan budidaya (IUPB), akan tetapi untuk STDB diurus ketikatanaman komoditinya sudah tertanam.Snt.Bahwa perbuatan terdakwa
    bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud olehPenuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwasebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;Menimbang, bahwa dengan identitas tesebut di atas dan denganmendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyebutkan yangdimaksud pekebun adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala
Register : 16-05-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 78/Pdt.G/2017/PN.Blb
Tanggal 26 Oktober 2017 — - 1. YUSUP EDI SUNARYO, S.KEP.NS - 2. SITI SAADAH ( PARA PENGGUGAT ) - 1. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) MITRA KANAKA SANTOSA, -2. OTORITAS JASA KEUANGAN -3. BANK INDONESIA, (PARA TERGUGAT )
9744
  • menjalankan cicilan kredit Para Penggugat tidakpernah terlambat sedikitpun;Bahwa, sampai bulan Februari 2017 Para Penggugat telah membayar cicilansebesar +Rp.156.669.800 (seratus lima puluh enam juta enam ratus enampuluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);Bahwa, semenjak penandatanganan akad kredit hingga sampai dengan saatini sudah berjalan selama 47 (empat puluh tujuh) bulan menjalankankewajibannya Para Penggugat tidak pernah diberikan dan/atau salinan KontrakPerjanjian Akad Kredit serta salinan Skala
    enamratus empat puluh lima ribu lima ratus sebelas rupiah)akan tetapi ada tulisantangan karyawan Tergugat yang angka pelunasannya sebesarRp.142.843.500 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh tigaribu lima ratus rupiah);Bahwa, merasa dipermainkan dan tidak terima atas tipu daya yang dilakukanoleh Tergugat , para penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 20februari 2017, menanyakan prihal permasalahan hukum ini kepada Tergugat serta menanyakan salinan Akad Kredit, Serta salinan Skala
    Angsuran yangmerupakan hak Para Penggugat ;Bahwa, selama sebelum dimintakan melalui kuasanya Salinan Akad Kredit,serta Salinan Skala Angsuran selalu diminta oleh Para Penggugat kepadaTergugat , akan tetapi Tergugat tidak pernah mau memberikannya kepadaPara Penggugat dengan Alasan dokumendokumen tersebut adalah rahasiaBank;Bahwa, berdasarkan hasil pertemuan tersebut sebagaimana disebut dalampoint 10 Tergugat menyarankan agar Para Penggugat untuk membuat SuratPengajuan Pelunasan;Bahwa, pada 22 februari
    Makamenurut Tergugat gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur ( obscuur libel),Bahwa selanjutnya menurut Tergugat mengenai skala angsuran yangdiminta oleh Penggugat, dapat diberikan oleh Tergugat, apabila akandilakukan pembayaran pelunasan seluruh sisa hutang pokok dan bunga, tetapiapabila sekedar meminta informasi dahulu, maka Tergugat telah cukupdengan memberikan print out, hal ini telah dilakukan oleh Tergugat, dengandemikian gugatan Para Penggugat jelas dan nyata merupakan gugatan yangtidak
    Para Penggugat yang memiliki Itikad baik dengan cara tetapMembayar Cicilan Kredit setiap bulannya tanpa skala angsuran, Para Penggugatpun menjadi tidak memiliki ketidakpastian. Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad) dalam konteks Perdata diatur dalam Pasal 1365 BW yangisinya "Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa keruglan kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugianitu, menganti kerugian tersebut."
Register : 08-01-2020 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 11/PID.B-LH/2020/PT PBR
Tanggal 25 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum I : MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
Terbanding/Terdakwa : WILLIEM Alias ATONG ANAK SALIM
35947
  • Pekebunadalah orang perseorangan warga negara Indonesia yangmelakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidakmencapai skala tertentu. Perusahaan Perkebunan adalah badanusaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesiadan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola UsahaPerkebunan dengan skala tertentue Bahwa Kepemilikan luas areal perkebunan yang kurang dari 25ha tidak diperlukan Izin Usaha Perkebunan, jadi hanya dilakukanpendaftaran Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STDB).
Putus : 20-11-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 364 K/PID.SUS/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — MAX E. MAGGIE, S.H
172189 Berkekuatan Hukum Tetap
  • fotocopy Warkah Hak Milik Nomor 3005/11/01atas nama Nelson Pomalingo tahun 2001;36. 1 (satu) eksemplar fotocopy Warkah Hak Milik Nomor 3006/11/01atas nama Nelson Pomalingo tahun 2001;37. 1 (satu) eksemplar fotocopy Warkah Hak Milik Nomor 3007/11/01atas nama Nelson Pomalingo tahun 2001;38. 1 (satu) lembar Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT.Gema Nusantara Jaya di Kabupaten Gorontalo Utara, ProvinsiGorontalo, luas + 29.750 Ha skala
    Gorontalo Citra Lestari di Kabupaten GorontaloUtara, Provinsi Gorontalo, luas + 46.170 Ha skala 1:100.000 denganLampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.261/ Menhut!I/2011 tanggal 12 Mei 2011;40. 1 (satu) eksemplar fotocopy tabel koordinat dan peta dengan SuratNomor $345/BPKH XV2/2015 tanggal 6 Oktober 2015;41. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan dan Perairan PropinsiSulawesi Utara skala 1:250.000 dengan Lampiran Keputusan MenteriHalaman 44 dari 67 hal.
    Gema Nusantara Jaya di Kabupaten GorontaloUtara, Provinsi Gorontalo, luas + 29.750 Ha skala 1:100.000 denganLampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.610/Menhut!I/2011 tanggal 25 Oktober 2011;39. 1 (satu) lembar Peta Areal Kerja Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalamHutan Tanaman pada Hutan Produksi PT.
    Putusan No. 364 K/PID.SUS/201741. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan dan PerairanPropinsi Sulawesi Utara skala 1:250.000 dengan Lampiran KeputusanMenteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 452/KPbII/99 tanggal 17 Juni 1999;42. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan ProvinsiGorontalo skala 1:250.000 dengan Lampiran Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor SK.325/MenhutII/2010 tanggal 25Mei 2010;43. 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan DirekturJenderal Planologi Kehutanan Nomor
    Gorontalo Citra Lestari di Kabupaten GorontaloUtara, Provinsi Gorontalo, luas + 46.170 Ha skala 1:100.000 denganLampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.261/ Menhut!I/2011 tanggal 12 Mei 2011;40) 1 (satu) eksemplar fotocopy tabel koordinat dan peta dengan SuratNomor $345/BPKH XV2/2015 tanggal 6 Oktober 2015;Halaman 65 dari 67 hal.
Putus : 09-07-2008 — Upload : 01-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 K/TUN/2008
Tanggal 9 Juli 2008 — Hj.RAHMIAH SARDJONO ; H.JOKO ERIANGGO ; Dkk VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR ; PANGLIMA KOMANDO OPERASI TENTARA NASI-ONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA KOMANDO OPERASI II
2915 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.112 K/TUN/2008Verponding) sesuai Skala prioritas tentang pemberian hak terhadap TanahNegara, maka oleh karena itu tindakan Tergugat tersebut adalah jelasjelasmelanggar AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya azasketelitian, azas kecermatan dan azas keterbukaan serta bertentangan denganketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang perubahan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara ;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas,
    Peraturan menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997.Bahwa penerapan hukum oleh Yudex facti tersebut adalah jelas jelas sangatbertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu tentang Skala prioritaspemberian hak terhadap Tanah Negara, dimana yang harus di prioritaskanpemberian haknya yaitu kepada yang menguasainya dan hal ini adalah paraPemohon Kasasi, karena pemohon kasasi yang menguasai secara PhisikTanah Negara yang terletak di Jalan Johar No. 7 Makassar, penguasaan
Register : 08-01-2015 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 3/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 23 April 2015 — HARI MUKTI, ST Bin (Alm) KASNAWI
9933
  • TataRuang, karena : Sumber peta yang dituliskan dalam Gambar 3.1 Peta GambarPerencanaan berupa Lampiran UndangUndang Nomor 39 Tahun 2013tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiyang diPropinsi Bengkulu dan Peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu adalahtidak ada kaitanya dengan substansi peta 3D dimaksud dan sumberpeta yang diambil dari google map adalah menyalahi ketentuan Pasal11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun2013; Tidak adanya koordinatkordinat dan skala
    Tata Ruang, karena : Sumber peta yang dituliskan dalam Gambar 3.1 Peta GambarPerencanaan berupa Lampiran UndangUndang Nomor 39 Tahun 2013tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiyang diPropinsi Bengkulu dan Peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu adalahtidak ada kaitanya dengan substansi peta 3D dimaksud dan sumberpeta yang diambil dari google map adalah menyalahi ketentuan Pasal11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun2013; Tidak adanya koordinatkordinat dan skala
    Peta Kawasan Perencanaan, PetaZona Komersial I1 Pagar Dewa ukuran Al, Peta Zona Komersial C1ukuran Al, Peta Administratif Kota Bengkulu ukuran Ai, Peta ZonaKomersial K3 Pagar Dewa ukuran Al dan Peta Zona KomersialPerdagangan Skala Kota (K2) Ukuran A1;1 (satu) buku Laporan Pendahuluan Penyusunan Master Plan KawasanKomersial Kota Bengkulu;1 (satu) buku Laporan Antara Penyusunan Master Plan Kawasan KomersialKota Bengkulu;3248.1 (satu) buku Executive Sumarry Penyusunan Master Plan KawasanKomersial Kota
    Sumber peta yang dituliskan dalam Gambar 3.1 Peta KawasanPerencanaan berupa Peta Lampiran UndangUndang No. 39 Tahun2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan KabupatenKepahiang di Propinsi Bengkulu dan Peta Kawasan Hutan PropinsiBengkulu Skala 1 : 100.000 Dishut Bengkulu adalah tidak adakaitanya dengan substansi peta 3D dimaksud dan sumber petayang diambil dari google map adalah menyalahi Pasal 11 ayat(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun2013;2.
Putus : 30-09-2015 — Upload : 22-03-2016
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 38/Pid.B/2015/PN Srp
Tanggal 30 September 2015 — I WAYAN PARSA
5613
  • Pemeriksaan fisik : Tingkat kesadaran berdasarkan GlasgowComa scale 14,tekanan darah 140/70 mmHg, denyut nadi 100 x/menit,pernapasan 24x/menit, suhu ketiak 36,5C, skala nyeri 9denyut nadi tidak ada, pupil reaksimaksimal ;2. Pemeriksaan lukalukae Luka robek pada kepala sebelah samping kiri kurang lebih dua kali satukali satu senti meter disertai bengkak dengan ukuran tigaS@NtIMBLC!
Register : 14-08-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 60/PID.SUS-LH/2018/PT PLK
Tanggal 18 September 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HAIRIL Als UWIL Bin HAIDIR
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : QUROTUL AINI S.FARIDA,SH
38531
  • tanamannya yang ikut terbakarsekitar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), selain itu juga timbulnya asap dapatmerugikan masyarakat disekitar lokasi terjadinya pembakaran lahan karenaasap dan yang ditimbulkan dari hasil pembakaran dapat menyebabkanterjadinya pencemaran atau polusi udara yang merugikan kesehatan manusia.Bahwa Terdakwa yang merupakan Pekebun yang mana kegiatanperkebunan Terdakwa memiliki luasan tanah hanya mencapai 1 Ha (satuhektar) saja dimana termasuk dalam Usaha perkebunan dengan skala
    usahatidak mencapai skala tertentu, dan lahan yang digarap oleh Terdakwa tersebutditanami oleh sebagian pohon kepala sawit dan rempahrempah berupa Jaheyang merupakan termasuk ke dalam golongan tanaman Perkebunan.Bahwa Terdakwa sebagai Pekebun tidak memiliki ijin untuk melakukanpembakaran untuk membuka dan memperluas lahan perkebunan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 108 Jo.
Upload : 29-09-2014
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 25/PDT.G/2013/PN.BLK.
Dra. ROSMIATI RANI Melawan RODDING
178
  • yang saya pegang atas nama Abd.Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat melalui Kuasanya menyatakn tidak mengajukan replik; Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan buktibukti suratberupa: Bukti surat P1Bukti surat P2Bukti surat P3Bukti surat P4Bukti surat P5Bukti surat P6: fotocopy Sertifikat Hak Milik No.100 atas nama pemegang hakABDUL RAKHMAN dengan penerbitan sertifikat oleh BadanPertanahan Nasional RI Kabupaten Bulukumba tanggal 26 Agustus 2005;: fotocopy Peta Situasi skala
    tersebut dengancara membeli dari Firdaus Wahid sebagaimana surat Akta JualBeli No. 355/BLKP/XII/ 1989 tanggal 29 Desember 1989, dimana batas tanah obyek jual beli tersebut adalah:Utara : dengan tanah Buramin; Timur : dengan tanah Jamaluddin;Selatan : dengan jalan raya; Barat : dengan tanah Rahim; Dimana jika dihubungkan dengan bukti P2 berupa Peta Situasi skala 1 : 50.000,jualbeli antara Firdaus Wahid dengan Tergugat pada bagian Timur obyek jual beliadalah melampaui batas dengan mengatakan obyek
Putus : 30-04-2014 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN KOTABUMI Nomor 55 / PID.B / 2014 / PNKB.
Tanggal 30 April 2014 — ROZI bin NIKI HELMI
464
  • Perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut : Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 bermula ketika saksi ZAKARIA binGUDAK menyuruh HERI ANDRIAN untuk memperbaiki mobil L 300 warna hitamNopol 9401 JD ke bengkel milik terdakwa ROZI bin NIKI HELMI kemudian padahari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 08.00 wib, saksi ZAKARIA, saksiTIO NAENGGOLAN dan HERI ANDRIAN bersamasama kebengkel di Jalan BukitPesagi Skala Brak sesampainya di bengkel menemui terdakwa
    Perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut : Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 bermula ketika saksi ZAKARIA binGUDAK menyuruh HERI ANDRIAN untuk memperbaiki mobil L 300 warna hitamNopol 9401 JD ke bengkel milik terdakwa ROZI bin NIKI HELMI (berkas perkaraterpisah) kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 08.00wib, saksi ZAKARIA, saksi TIO NAENGGOLAN dan HERI ANDRIAN bersamasama kebengkel di Jalan Bukit Pesagi Skala Brak sesampainya
    terdakwamenyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukankeberatan/eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumdipersidangan telah mengajukan saksisaksi masingmasing telah disumpah menurutagamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1 ZAKARIA bin GUDAK (Alm), pada pokoknya menerangkan :e Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 08.00 wib, saksi dan NURTIO(pemilik mobil) bersamasama dengan HERI ANDRIAN pergi ke bangkel mobil diJalan Bukit Pesagi Skala
Putus : 19-03-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2843 K/Pdt/2011
Tanggal 19 Maret 2012 —
48769 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asli Peta Rupa Bumi Indonesia (BAKOSURTANAL) Skala 1 : 50.000 Lembar 071731 Poto udara tahun 1977 edisi tahun 1982 sebagai acuan menentukan bataswilayah Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanui Selatan, Kecamatan Sosadengan Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambusai.dan diber tanda(P1).2.
    Photo copy Peta Rupa Bumi Indonesia (BAKOSURTANAL) Skala 1 : 50.000 lembar071731 Poto udara tahun 1977 edisi tahun 1982 yang dilegalisir, dan njsaya masukkantitik+itk koordinat untuk menggambarkan situasi lapangan lokasi yang diperkarakan,dan untuk lebih jelasnya saya beri warna di Peta tersebut berupa tinta stabilo wamahijau adalah Sungai Batang Kumu, tinta stabilo wama kuning adalah Batas PropinsiRiau.Kabupaten Kampar.
    Peta Rupa Bumi Indonesia terbitan Bakosurtanal skala 1:50.000 tahun1977 di beri warna dengan tinta stabilo warna kuning;2. Peta Topografi skala 1:100.000 tahun 1945 dibuat oleh Belanda.di beriwarna tinta stabilo warna merah. ( peta kesepakatan tersebut sudahdiajukan oleh Penggugat sebagai alat bukti diberi tanda (P22);Hal. 73 dari 101 hal. Put.
    No. 2843 K/Pdt/2011pemasangan semula lebih kurang 5 (liam) Km dan sangat merugikanPemerintahan Provinsi Riau; Bahwa perusahaan berbadan hukum untuk mendapatkan penggunaantanah dengan skala besar harus memiliki ijin:1. jin Penunjukkan Lokasi dari BPN;2. Perpanjangan ijin penunjukkan lokasi dari Bupati;3. Bukti kepenguasaaan;4. Surat bebas garapan;5.
    Peta Rupa Bumi Indonesia sekala 1:50,000, terbitanBAKOSURTANAL tahun 1977, kedua garis batas tersebut di gambarkandalam satu lembar peta dengan skala 1:40,000 dengan judul petakesepakatan pelacakan garis batas RiauSumatra utara, (peta tersebutsudah diajukan penggugat sebagai alat bukti diberi dan diberi tanda P22);Bahwa lahan yang di beri izin lokasi kepada pihak PT.