Kavling 182 KomplekKehutanan Ratu Elok Banjarbaru Kelurahan Sungai Kecamatan BanjarbaruSelatan Kota Banjarbaru, Bahwa dalam hal ini Penggugat total telah membayarharga tanah tersebut kepada Tergugat sejumlah Rp. 46.000.000, (empat puluhenam juta rupiah), sesuai dengan bukti surat P1 dan bukti surat P4;12Menimbang, bahwa adapun jualbeli tanah di Indonesia berdasarkanUndangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA) harus dilakukan secara terang dan tunai;Menimbang, bahwa

sifat terang dan tunai merupakan sifat jualbeli tanahmenurut hukum adat yang diakui berdasarkan pasal 5 Undangundang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA)yangberbunyi, Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialahhukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional danNegara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesiaserta dengan peraturanperaturan yang tercantum dalam Undangundang inidan dengan peraturan

Menurut UUPA yang dapat mempunyai hak milik atastanah hanya warga Negara Indonesia Tunggal dan Badan Hukum yangditetapkan oleh pemerintah (pasal 21 UUPA). Jika pembeli mempunyaikewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesianya atausuatu badan hukum yang tidak dikecualikan oleh pemerintah, maka jualbeli tersebut batal karena hukum dan tanah jatuh pada Negara (pasal 26ayat (2) UUPA);2.

Perceraian dengan alasan tersebut, sesuai Pasal 76ayat 2 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnyadisebut UUPA), Majelis harus mendengar keterangan saksi dari pihak keluargaatau orangorang yang dekat dengan para pihak.

dapat menjatuhkan talak si suamitersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telahberalasan, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugatagar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadapPenggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertionya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah AgungRI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka MajelisHakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat serta Tergugat dan ditempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku

MukranAnang Mukran mendapat tanah ini dengan halhal yang dikuatkanoleh hukum dan berdasarkan hukum baik dari Sudut KUHPmaupun ditinjau dari UUPA.Sebab : Didapatnya tanah ini melewati rentetan prosedur hukum yangsangat absoh menurut UUPA.a.Pemilik Asal Adalah Bachtiar BadruddinDidalam surat tanah yang asli disitu terdapat gambar kecil yangbertuliskan L 88m x P 135m itu adalah penyerahan kepadasaudara Syamsuri, Syamsuri mendapatkan tanah dengan carayang berdasarkan hukum dan sesuai dengan UUPA.

Mukran, ini membuktikan bahwa tanah tersebut benarbenardidapat dengan prosedur sesuai hukum dan sesuai UUPA.Tentang Tanah Tergugat V dan VI sekarang pembandingIni adalah perbuatan jualbeli yang sah secara hukum, yang mana pembanding Vdan VI telah menjual tanah keapada Septi Ariyanti, perbuatan ini adalah telahsesuai dengan UUPA. sebab, Utuh Ardiansyah pembanding mendapatkan tanahdari hasil pemberian dari Bachtiar Bahruddin yang kepemilikan tanahnya sah dansesuai menurut UUPA.Jadi dari tanah kepemilikan

RISWAN (Tergugat IV) sekarang pembandingTanah Ardiansyah/Utuh Ardiansyah dulu tergugat sekarang pembanding dijualkepada Septi Ariyanti, perouatan jualbeli ini adalah perbuatan yang telah sesuaidengan UUPA dan tidak sedikitpun ada pelanggaran hukum, baik hukum perdata,pidana, atau UUPA.

Imansyah yangberukuran L 34m x P 170m lokasi yang sah inilah, atau tanah yangtelah dimiliki sesuai dengan kepemilikan yang sah dan runtutankepemilikan tanah yang sesuai dengan UUPA.

Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIk) tertanggal 02 Januari 2006yang diketahui oleh Lurah Landasan Ulin Tengah Nomor 01/SPOR/KLUTI/2006 yangterletak di tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Landasan UlinTengah Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru seluas 2.814 M2 tersebut atasnama SARIF SURYANA sah menurut hukum sebagaimana petitum ke4;comenmenensnnen Menimbang, bahwa adapun jualbeli tanah di Indonesia berdasarkan UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA

) harus dilakukan secara terang dan tunai ;moerenennnennnn Menimbang, bahwa sifat terang dan tunai merupakan sifat jualbeli tanahmenurut hukum adat yang diakui berdasarkan pasal 5 UUPA yang berbunyi, HukumPutusan No.41/Pdt.G/2016/PN.BJB11agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjangtidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan ataspersatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturanperaturanyang tercantum dalam Undangundang

Menurut UUPA yang dapatmempunyai hak milik atas tanah hanya warga Negara Indonesia Tunggal danBadan Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah ( Pasal 21 UUPA). Jika pembelimempunyai kewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesianyaatau suatu badan hukum yang tidak dikecualikan oleh pemerintah, maka jual belitersebut batal karena hukum dan tanah jatuh pada Negara ( Pasal 26 ayat (2)UUPA); Putusan No.41/Pdt.G/2016/PN.BJB122.

Perceraian dengan alasan tersebut, sesuai pasal 76ayat 1 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA) dapatdikabulkan setelah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga dan orangorangyang dekat dengan kedua belah pihak.

dapat menjatuhkan talak si suami tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telah beralasan, maka sesuaiPasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) hurufc Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satubain sughro Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RINo : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinanputusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikahditempat tinggal Penggugat serta Tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA, maka biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang

PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 30 (2) menghapuskan hukum adat diIndonesia di mana, dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 ada penjelaan bahwaberlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960 berlaku pula hukum adat selamatidak bertentangan dengan UUPA tersebut;b.

Untukitu Majelis perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekatdengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 2 UndangUndangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan UndangundangNomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang dikemukakan

Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangatkeadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dan sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun 1974, maka Majelisberkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai maksud pasal84 UUPA dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No

: 28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggalPenggugat serta Tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA maka biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukumSyara yang berkaitan dengan perkara ini

huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,yaitu Antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.Perceraian dengan alasan tersebut, sesuai pasal 76 ayat 1 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA

No.0248 Pdt.G/2016/PA.Pbr1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugatagar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadapPenggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah AgungRI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka MajelisHakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untukmengirimkan salinan putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat serta Tergugat dan ditempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA, maka biayaperkara dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara,Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenanganPengadilan Agama dan kedudukan hukum (/egal/ standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a)Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnyadisebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI, oleh karena itu,menurut Majelis Penggugat berkualitas /egitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkaraa quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehatiPenggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganyatetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat

PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkaraini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepadaPenggugat tetap dibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2 yang menurut Majelistelah memenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapatdipertimbangkan sebagaimana di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

Pemerintah No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinyamemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untukmengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediamanPenggugat dan Tergugat dan tempat di mana pernikahan Penggugat danTergugat dilangsungkan sebagaimana maksud Pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA

Andi Makalawu telah dihapuskan berdasarkanketentuan sebagaimana diatur dalam Rondschrijven angka 10,sehingga dengan berlakunya UndangUndang No.5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA), menjaditanah yang langsung dikuasai oleh negara;(ii) bidang tanah tersebut sejak tahun 1917 telah ditinggalkan olehyang bersangkutan, tidak diurus dan tidak dipeliharasebagaimana mestinya, sehingga menjadi terlantar danbertentangan dengan ketentuan Pasal 10 UUPA;(iit) bidang tanah tersebut sejak

Walaupun Penggugat menggunakan Surat Penyerahan HakNo.85 Tahun 1849 sebagai dasar untuk penguasaan atau kepemilikan atasObjek Sengketa namun sesuai dengan ketentuan UUPA, Penggugatseharusnya sudah mengajukan permohonan hak sesuai dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972 yang berlaku di saat itu maupunketentuan pendaftaran tanah berdasarkan UUPA;Tidak jelas Objek SengketaMeskipun gugatan Penggugat mempermasalahkan hak atas tanah, akantetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan buktibukti

10 UUPA.

Tidak melebihi batas maksimum kepemilikan tanah pertaniansebagaimana diatur dalam UUPA, dimana untuk Kabupaten KutaiKartanegara maksimum luasan 20Ha;e.

Gugatan Penggugatbertentangan dengan Peraturan MenteriAgraria No. 5 Tahun 1999 juncto Pasal 3 dan Penjelasan Umum IIayat (3) UUPA No. 5 Tahun 1960;1.

berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beranekaragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahahdalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarangmantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karenahakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantansuami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatasmaka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989jo.No.3/2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepadapenggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 jo.

thalaqnya kepada hakim,namun tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beranekaragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan Istri atas suaminya, danmelarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda 'tikad tidak baikmantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".e berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;e sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No.3/2006 dan Peraturan Pemerintah No.53/2008tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak joncto Peraturan MahkamahAgung Nomor 02/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara danPengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, biayaperkara ini dibebankan kepada penggugat;2 > 3 hal.Pts.No.1024Pdt .G/2009/PA.TAMengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 dan ketentuan hukum lain yang berkaitandengan perkara

Termohon adalahseperti diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebin dahulu mengenai kKewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (/egal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yang dirubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas /egitima persona standi in judicio(pihak yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalamperkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohonagar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumahtangga

merupakan akta otentik, bermaterai cukupdan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara,sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, olehkarena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Catatan Akta Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkansebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telahsesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA untukkepentingan sidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon,Majelis Hakim akan menentukan hari sidang berikutnya setelah putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPAdengan segala perubahannya Jo. Pasal 35 PP.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas maka gugatanpenggugat dapat dikabulkan dengan verstek; Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) UUPA No.7/1989 jo.No.3/2006, maka biayaperkara ini dibebankan kepada penggugat; Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 jo.

Kepemilikan hak atas tanah oleh masyarakat zamandahulu sebelum lahirnya UUPA didasarkan dengan hukum adat dan hukumbarat.

Bidang tanah dengan hak tanah adat artinya belumdilakukan pendaftaran hak atas tanah sesuai dengan hakhak yang diaturdalam UndangUndang Pokok Agraria (UUPA). Sedangkan pemeliharaan datamerupakan kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan pemeliharaan dataterhadap perubahan data fisik dan data yuridis.

Biasanya hal ini terjadi jika adaproses pemindahan hak atas suatu bidang tanah.Halaman 38 dari 95 hal, Putusan No.137/G/2017/PTUNJKT77.Bahwa dalam UUPA disebutkan bahwa pendaftaran tanah dilakukan untukmenjamin kepastian hukum. Salah satu kegiatan pendaftaran tanah adalahpemberian suratsurat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yangkuat (Pasal 19 UUPA).

Hal tersebut tampak dari pernyataandalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwe surat tanda bukti hak yangditerbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38UUPA bahvwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alatHalaman 41 dari 95 hal, Putusan No.137/G/2017/PTUNJKT81pembuktian yang kuat.

,C.N.Bahwa Ahli memberikan menerangkan Hak Guna Bangunan, Hak GunaUsaha dijamin oleh Pasal UUPA sebagai alat bukti;Bahwa Ahli menyatakan Pasali6 UUPA menjelaskan ragam atas tanahantara lain Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha; Bahwa Ahli menerangkan mengenai objek sengketa sertipikat hak milik terbittahun 2001 dan ada surat keputusan kawasan hutan yang terbit tahun 2002maka sertipikat hak milik tersebut harus diakui sebagai keputusan yang sahselama tidak dibuktikan sebaliknya; Bahwa Ahli

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'ikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan I arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada para penggugat:;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini;Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.2 100/Pdt.G/2008/PA.TAMENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada para penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Hal 3 dari 3hal.Pts.No.1705/Pdt.G/2008/PA.TAMengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan

Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

sebagaimanayang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat menjawabnya secaralisan yang pada pokoknya mengakui dalildalil gugatan Penggugat dan Tergugat punmenginginkan perceraian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P., yang menurut majelis telah memenuhi persyaratanmateril dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa meskipun secara umum berlaku asas Ultra Petitum Partiumsebagaimana dalam Pasal 189 R.Bg. yang menyatakan bahwa Hakim dilarang memberikeputusan halhal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon, namundalam perkara peceraian berlaku hukum acara khusus (vide UU No. 7 Tahun 1989 dengansegala perubahannya), sehingga menurut Majelis Hakim terhadap asas tersebut dapatdisimpangi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UUPA

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'ikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada para penggugat:;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILIe Menyatakan bahwa tergugattelah dipanggil secara patutnamun tidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan

Bukti surat berupa: sebuah sertifikat tanah objek sengketa atasnama La Labua (Tergugat 1) Nomor 00004 tanggal 22 Maret1999, dimana proses terbitnya sertifikat hak milik tersebut telahdilakukan secara transparan dan dengan tata cara yang patutmenurut ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimanatersebut pada Pasal 19 ayat (2) UUPA Nomor 5 Tahun 1960yaitu dilakukan pendaftaran dan pengukuran oleh aparat Kantorpertanahan Kabupaten Muna bersama Kepala DesaKampobalan pada awal bulan Juni tahun 1998 yang

Surat pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan atas tanah obyek sengketa sejak tahun 2001 sampaidengan 2015 atas tanah obyek sengketaFakta hukum antara lain Berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat 2huruf c yang berbunyi sebagai berikut pemberian suratsurattanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yangkuat:Bahwa Para Pemohon semula Para Tergugat/ParaPembanding memiliki bukti surat otentik yang memilikikekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimanadiatur dalam

Kepemilikan Termohon Kasasi semula Penggugat/ Terbandingatas tanah sengketa bertentangan dengan UUPA Nomor 5tahun 1960, Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 1 UUPA yangberbunyi; setiap orang dan badan hukum yang mempunyalsesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkanmengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktifdengan mencegah caracara pemerasanFaktanya Termohon semula Penggugat/Terbanding sejak tahun1983 sampai sekarang tidak mengolah sendiri tanah sengketayang diklaim sebagai milikinya

Tanahnya musnah;Bahwa jika dinubungkan dengan posita 5 posita, 8 posita 9,dan posita 10, gugatan Penggugat yang pada pokoknyamenerangkan bahwa sejjak tahun 1983 Penggugat pindah keDesa Nihi dan merantau kebeberapa daerah dan kembali darirantau tahun 1997 maka dapat dipastikan bahwa tanah obyeksengketa menjadi terlantar dengan demikian berdasarkan isiPasal 2/7 huruf a angka 3 UUPA Nomor 5 Tahun 1960tersebut diatas maka secara otomatis hak Penggugat atasHalaman 13 dari 17 hal. Put.