tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanHal 3 dari 3hal.Pts.No.1729/Pdt.G/2008/PA.TAPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada para penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan

Bahwa pertimbangan hukum judex facti sebagaimana terurai di atas adalahkeliru dan salah menerapkan hukumnya, karena tidak memperhatikan dantidak berdasarkan Undangundang Nomor.5 tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokokpokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA jo PeraturanPelaksanaannya dalam hal ini Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961),yang pada saat terjadinya jual beli dimaksud masih berlaku/belum dicabutoleh Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.Terlebih lagi berdasarkan

Pasal 26 UUPA pada ayat 1 yang menentukanbahwa jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiatpemberian menurut adat dan perbuatan perbuatan lain yang dimaksudkanuntuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur denganPeraturan Pemerintah;5.

Bahwa demikian pula judex facti putusannya sebagaimana dalam putusana quo telah melanggar Undangundang, yakni ketentuan Pasal 26 UUPA joPasal 19, dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961. Bahwajual beli tanah sengketa sebagaimana dinyatakan oleh judex facti sebagaitelah memenuhi syarat dan dinyatakan sah menurut hukum, sedangkanmenurut hemat kami putusan judex facti dimaksud bertentangan denganHaL. 8 dari 13 hal. Put.

Oleh karena proses jual beli dimaksud dibuat pada saat setelahberlakunya UUPA dan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 masih sahberlaku.

No. 3174 K/Pdt/2010undangan termasuk dalam hal ini UUPA berikut Peraturan PemerintahNo.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Bahwa menurut Pemohon Kasasi judex facti telah salah menilai dan bahkanpenilaian dimaksud bertentangan dengan hukum dan keadilan, khususnyayang menyangkut bahwa Tergugat dinyatakan sebagai pembeli yangberitikad baik, dan dalam putusan a quo tidak dijelaskan posisi dankedudukan pihak Termohon Kasasi Vdahulu Tergugat VTerbanding sebagaipembeli yang beritikad baik, sehingga

seluas 460 m2 (empat ratus enam puluh meter persegi),tanah tersebut terletak di Jalan Sempurna Gang Terate Rt 001 / 001 KelurahanGuntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Bahwa dalam hal12ini Penggugat telah membayar harga tanah tersebut kepada Tergugat sejumlahRp. 60.000.000, (enam puluh juta ribu rupiah), sesuai dengan bukti surat P1;Menimbang, bahwa adapun jualbeli tanah di Indonesia berdasarkanUndangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA) harus

dilakukan secara terang dan tunai;Menimbang, bahwa sifat terang dan tunai merupakan sifat jualbeli tanahmenurut hukum adat yang diakui berdasarkan pasal 5 Undangundang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA)yangberbunyi, Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialahhukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional danNegara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesiaserta dengan peraturanperaturan yang tercantum

Menurut UUPA yang dapat mempunyai hak milik atastanah hanya warga Negara Indonesia Tunggal dan Badan Hukum yangditetapkan oleh pemerintah (pasal 21 UUPA). Jika pembeli mempunyaikewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesianya atausuatu badan hukum yang tidak dikecualikan oleh pemerintah, maka jualbeli tersebut batal karena hukum dan tanah jatuh pada Negara (pasal 26ayat (2) UUPA);2.

Dimana sejak berlakunyaUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan UndangUndang PokokAgraria (UUPA), berdasarkan ketentuan Pasal Ill mengenai Ketentuanketentuan Konversi ayat (1) dinyatakan bahwa Hak Erpacht yang adasejak berlakunya UndangUndang ini (UUPA) menjadi Hak Guna Usaha(HGU).....

Artinya, berdasarkan ketentuan hukum (UUPA) tersebuttanah eks hak Erpacht, yang secara hukum telah berubah menjadi HGUtidak bisa diperjualbelikan oleh siapapun, baik oleh Saksi MURSIDsebagai Pembeli ataupun Terdakwa sebagai Penjual, sebab tanah HGUpada prinsipnya adalah sebagai tanah yang langsung dikuasai olehNegara, sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) UUPA, HGU adalahhak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung olehNegara....

huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,yaitu Antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.Perceraian dengan alasan tersebut, sesuai pasal 76 ayat 1 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA

dapat menjatuhkan talak si suamitersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telahberalasan, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugatagar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadapPenggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertionya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah AgungRI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka MajelisHakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat serta Tergugat dan ditempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku

,tanggal 23 Agustus 2006 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jual BeliNo. 15/2006 (Bukti P2);Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 278sisa/Karet Tengsin atasnama Penggugat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat buktiyang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnyasebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 19 ayat (2) butir (c) UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA;Pasal 32 ayat (1) Peraturan

Verponding Indonesia (vide Bukti T1);Bahwa masalah kepemilikan hak atas tanah, jika hal itu terjadi setelahberlakunya UUPA (UndangUndang No. 5 Tahun 1960) berikut peraturanperundangundangan sebagai pelaksanaan terhadap UUPA tersebut,terutama Peraturan Pemerintah No. 24 #4xTahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, pemeriksaannya secara yuridis harus didasarkanatas peraturan perundangundangan tersebut;Bahwa berdasarkan atas peraturan perundangan di bidang pertanahan,khususnya Peraturan Pemerintah No. 24

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 302/PDT/2010/PT.DKItersebut tidak hanya bertentangan dengan UndangUndang tentangMahkamah Agung sebagaimana disebut di atas, tetapi juga bertentangandengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan UUPA;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta padahalaman 8 di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.302/PDT/2010/PT.DKI yang mempersoalkan luas tanah dan bangunan danbatasbatasnya adalah pertimbangan hukum yang keliru sama sekali

No. 1441 K/Pdt/2011berikut Pekarangan yang hanya dibuat di bawah tanah pada tanggal 21Oktober 1970 yang kemudian diketahui oleh Lurah;Jual beli tanah yang dilakukan setelah berlakunya UUPA hanya denganakta di bawah tangan, jelasjelas bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan oleh karena itu jual beli tanahyang demikian itu. tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidakmempunyai bantuan hukum;19.

Bahwa berdasarkan atas dalildalil keberatan Pemohon Kasasi tersebut diatas, sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.302/PDT /2010/PT.DKI tanggal 3 November 2010 dibatalkan karena jelasjelas pertimbangan hukumnya bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, terutama UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997;20.

hakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dariperspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarang mantan suami untukrujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantan suamiserta prediksi mashlahah paska perceraian.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugatdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilanyang berada di bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Mengabulkan gugatan penggugat;e = Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat;e Membebankan biaya perkara pada penggugat : Rp.210.000,

antaraPenggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Maret 2008 telah melakukan jual belitanah dan Penggugat telah membayar harga tanah tersebut sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana tertera dalam kuitansipembayaran (bukti P1) serta Tergugat telah menyerahkan (Sertifikat Hak Milik)SHM nomor 1421 gambar situasi Nomor 2646/P&PT tahun 1996 atas namaMARHANI kepada Penggugat;Menimbang, bahwa adapun jualbeli tanah di Indonesia berdasarkan UUNo. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA

) harusdilakukan secara terang dan tunai;Menimbang, bahwa sifat terang dan tunai merupakan sifat jualbelitanah menurut hukum adat yang diakui berdasarkan pasal 5 UUPA yang berbunyi,Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat,sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yangberdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta denganperaturanperaturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan denganperaturan perundangan lainnya

Menurut UUPA yangdapat mempunyai hak milik atas tanah hanya warga Negara IndonesiaTunggal dan Badan Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah ( Pasal 21UUPA). Jika pembeli mempunyai kewarganegaraan asing disampingkewarganegaraan Indonesianya atau suatu badan hukum yang tidakdikecualikan oleh pemerintah, maka jual beli tersebut batal karena hukumdan tanah jatuh pada Negara ( Pasal 26 ayat (2) UUPA);102.

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tkad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan TI arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIHal 2 dari 3 hal.Pts.No.2128 /Pdt G/2008/PA.TAe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

Secara derivatief, memperoleh hak milik yang berasal dari orang lain,misalnya jual beli, warisan dan lainlain;Menimbang, bahwa selain itu pada Pasal 22 UUPA terjadinya hak milikmelalui 3 (tiga) cara, yaitu:1. Menurut hukum adat disebut pengakuan (pembukaan hutan);2. Karena penetapan pemerintah disebut pengesahan (pemberian hakbaru/peningkatan hak);3.

Semenjak berlakunya UUPA carabalik nama tersebut tidak dipakai lagi dan kini dilakukan menurut UUPA yangtunduk pada hukum adat yang menganggap proses pembalikan nama sebagaisoaladministratif, Menurut hukum adat, penyerahan hak milik atas tanahtermasuk dalam penandatanganan akta jual beli atau akta hibah dan aktalainnya, maka penyerahan hak milik tersebut cukup dilakukan dengan akta yangdibuat oleh PPAT (Pasal 19 PP Nomor 10/1961 Jo Pasal 37 PP Nomor24/1997);Menimbang, bahwa dengan berlakunya UUPA

dalam dictumnyamencabut buku Il KUHPerdata yang mengatur bumi, air serta kekayaan alamyang terkandung didalamnya, kecuali ketentuanketentuan hipotik yang masihberlaku pada saat UUPA berlaku.

Hukum adat yang menjiwai lahirnya UUPAmembawa perubahan dalam sistem peralihan hak atas tanah danHalaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Ktg.pendaftarannya yang diatur lebih lanjut (Self regulation) dalam PP Nomor10/1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo PP Nomor 24/1997 tentang PendaftaranTanah yang menganut sistem negatif positif;Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak berlakunya buku IlKUHPerdata oleh UUPA, termasuk adalah ketentuanketentuan mengenaidaluwarsa.

Sehingga dengan metodepenafsiran berdasarkan ketentuan UUPA tersebut diatas yang pardant dengansifat volledig bewis akta otentik (kekuatan pembuktian lahiriah), yaitu asas actapublica probant sese ipsa (bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai aktaotentik serta memenuhi syaratsyarat yang lahirnya tampak sebagai akta otentikserta memenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku ataudapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya) diterapkanPasal 533 KUHPerdata

Perceraian dengan alasan tersebut, sesuai pasal 76ayat 1 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA) dapatdikabulkan setelah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga.

dapat menjatuhkan talak si suami tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telah beralasan, maka sesuaiPasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) hurufc Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satubain sughro Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RINo : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinanputusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikahditempat tinggal Penggugat serta Tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku

, terhadap anak yang bernama GILANG RAMADAN,Jenis Kelamin Lakilaki, Lahir di Cianjur tanggal 23 Juni 2015 anak kandung dariIRMA DAMAYANTI;Menimbang, bahwa dari permohonan para Pemohon tersebut, selanjutnyaHakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohontersebutberalasan dan berdasarkan hukum ataukah tidak;Menimbang, bahwa Pengangkatan anak/Adopsi anak itu dikenal dalamsistem hukum di Indonesia yang dalam hal ini diatur dalam pasal 39 Undangundang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA

anak kandungnya yang bernama Gilang Ramadantersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan tesebut diatasdan setelah Hakim mempelajari permohonan Pemohon bahwa Pemohon hendakmengangkat anak Gilang Ramadan dari orang tua kandungnya saksi IrmaDamayanti maka Hakim berpendapat kalau pemohon telah dapat membuktikandalildalilnya kalau Pengangkatan anak tersebut memang bertujuan untukkepentingan yang terbaik bagi Anak (vide pasal 39 Undangundang No 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA

maka permohonan Pemohon pada petitum ke2 tersebut layak dan patutuntuk dikabulkan;Halaman7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 63/Pat.P/2014/PN.CjrMenimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum nomor 2 maka menurutHakim petitum nomor 1 juga layak dan patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makaPemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Mengingat akan pasalpasal Undangundang No 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak (UUPA

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'ikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan versiek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.0058 /Pdt .G/2009/PA.TAMENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangandiatas maka gugatan penggugat dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) UUPA No.7/1989jo.No.3/2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepadapenggugat; Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 jo. No.3/2006 danketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADIL. Mengabulkan gugatan penggugat;2. Menetapkan jatuh talak satu bain shughro tergugat ataspenggugat;3.

namuntidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri,karena hak istri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektifmashlahah dalam mengharamkan istri atas suaaminya, dan melarang mantansuami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paskaperceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatanpenggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 >UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentangJenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada para penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIe Menyatakan tergugat telah dipanggil patut namun tidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dariperspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarang mantan suami untukrujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantan suamiserta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugatdikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilanyang berada di bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Menyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas

thalaqnya kepada hakim, namun tidakberhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hakistri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahahdalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujukkepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baikmantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugatdikabulkan dengan verstek;berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan PeraturanPemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankankepada para penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 dan ketentuanhukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan talak satu

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;Hal 3 dari 3 hal.Pts.No.2135/Pdt.G/2008/PA.TAMENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan

Perceraian dengan alasan tersebut, sesuai pasal 76 ayat 1 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA)dapat dikabulkan setelah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga danorangorang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Hakim dapat menjatuhkan talak si suami tsb.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dimana gugatan Penggugat telah beralasan dan usaha damai tidakberhasil, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatanPenggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugatterhadap Penggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuaidengan maksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat EdaranMahkamah Agung RI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 OktoberHal.9 dari 12,Put.No.1183/Pdt.G/2015/PA.Pbr.2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera PengadilanAgama Pekanbaru) untuk mengirimkan salinan putusan yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggalPenggugat serta T ergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA, maka biayaperkara dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat

Untukitu Majelis perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekatdengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 2 UndangUndangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan UndangundangNomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang dikemukakan

Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangatkeadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dan sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun 1974, maka Majelisberkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai maksud pasal84 UUPA dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No

: 28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggalPenggugat serta Tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA maka biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukumSyara yang berkaitan dengan perkara ini