Ditemukan 5052 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : seluruhnya sepatutnya seharusnya sepenuhnya
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 03-11-2020 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 23 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
1.CORNELIS BUSTON
2.CHUMAIDI ZAIDI
3.ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
489 — 122
  • Bahwa Saksi selaku anggota DPRD pernah menerima uang sejumlahRp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) yang Saksi terima dariKUSNINDAR dalam 2 tahap, masing masing tahap sejumlah Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah);Bahwa untuk penerimaan tahap pertama yaitu pada bulan Januaritahun 2017 Saksi menerima uang dari KUSNINDAR, awalnya Saksidihubungi oleh KUSNINDAR melalui telepon sekitar Jam 14.00 WIByang menyampaikan kepada Saksi Bang ke rumah Bang, Ini adabagian Abang ambil jatah Abang, nanti yang separuhnya
    Namun kemudian saksiHalaman 260 dari 704 halaman, Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2020/PN Jmbbaru mengetahui bahwa yang dimaksud undangan adalah uangkarena tas ransel tersebut berisi uang.Bahwa uang yang diberikan KUSNINDAR pada saat itu adalahsebesar Rp.100 jutaBahwa separuhnya, KUSNINDAR tidak ada lagi memberikan uangkepada saksi.Bahwa saksi ikut membahas RAPBD 2017 di Komisi.Bahwa KUSNINDAR pada saat menyerahkan uang Rp1i00 jutakepada saksi di rumah saksi, KUSNINDAR tidak memberitahukanterkait uang
Pengadilan PN TEGAL Perdata
Register : 02-08-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN TEGAL Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Tgl
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
Ny. JUDIA SUZANTY
Tergugat:
1.SHERLY AYU LISTIYANI SANTOSO
2.RHEZA ARIF BUDIMAN SANTOSO
3.HERU SANTOSO
120 — 27
  • RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

    Mengadili:

    • Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
    • Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 782.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) masing-masing separuhnya
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
712 — 215
  • kami berempat di ruang kemudian datang Pak Taufan ;Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR585Bahwa pada waktu saksi berempat berbicara diruang tamu, pak Syariflangsung membicarakan bahwa proyek Dispora ini butuh dana untukpengurusan awalnya disebutkan oleh Syarif Hidayat sebesar Rp. 4 Mlalu saksi katakan saksi tak bisa kami tak ada dana untuk itu, kamiterus mengelak hingga akhirnya Syarif dan Adrian Ali keluar masuklagi langsung dia putuskan Rp. 1,8 dan kita diminta minggu depansudah dibayar separuhnya
    sekitar 97 %sedangkan pembayarannya belum, dimana waktu itu Pemprovberhutang sekitar Rp. 150.000.000.000,, hubungannya dengan PerdaNomor : 5 tahun 2008 itu katanya untuk mendapat dana tambahanyang kurang maka harus direvisi ; Bahwa saat pembicaraan Rp. 1,8 Milyar itu masih diruang tamu,setelah selesai balik ke ruangan kerja Taufan ditempat semula, disituada semuanya termasuk Lukman Abbas, Eka, Zulkifli Rachmandiingatkan lagi oleh Syarif Hidayat minggu depan reses jadi sebelumreses harus sudah ada separuhnya
    kepada anggota ketiga KSO proyek itu dasar persentasinya adalah dasar penambahan dari nilai kontrak, jadi diSMS itu dibilang kalau tidak salah saksi bahwa main stadionbertambah Rp. 83.000.000.000,, bagian dari Rp. 1.800.000.000, adaRp.1.200.000.000., kemudian penambahan infrastrukturRp.16.000.000,, bagian Rp. 1.800.000.000, itu sekitar Rp.638.000.000,, kalau tak salah kalau saksi baca SMS Pak Rahmatrinciannya seperti itu sehingga untuk infrastruktur itu kebagian danaRp. 246.000.000, harus diberikan separuhnya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG
Tanggal 5 Juni 2014 — IKE WIJAYANTO
485 — 221
  • danuang hasil pengisihan sebesar 20% tersebutdikumpulkan serta dipergunakan untukkepentingan seluruh pegawai PHI bukanuntuk kepentingan Terdakwa;Bahwa Terdakwa membantahmemerintahkan memotong terlebih dahuluuang biaya panggilan dan Terdakwabersikeras bahwa itu adalah kesepakatandiantara para juru sita karena menyangkutkeuangan adalah kewenangan kasir bukankewenangan Terdakwa;Bahwa Terdakwa membantah keteranganKaryat, Nana Sukmana dan Apri Minondoyang menerangkan tentang sisa 80% itu,Terdakwa memotong separuhnya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 26-01-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Moch. Takdir. S
Terdakwa:
Rohadi
625 — 209
  • saksi belum diserahkan kepada WAKYADI;Bahwa saat ini yang menguasai tanah saksi adalah KPK, namunsebelumnya masih saksi yang menguasai;Bahwa saksi pada tahun 2015 pernah juga menjual rumah warisankeluarga kepada Terdakwa, waktu itu dijual dengan harga Rp500juta dan sudah berpindah tangan ke Terdakwa;Bahwa terhadap pembelian tanah tersebut, belum ada Akta JualBeli dan suratsuratnya belum diberikan kepada Terdakwa;Bahwa luas tanah saksi adalah 520 bata;Bahwa separuh tanah masih dikuasai saksi dan separuhnya
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-05-2011 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 08/Pid.SUS/2011/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 16 Mei 2011 — WIYANTI (TERDAKWA)
76 — 26
  • disepakati tanggal 19 Mei 2008mengadakan Rapat dengan Kepala Desa dan Perangkatnya, di Balai Desa yang intinyaminta penjelasan penyaluran BLMP RR Susulan ; Tanggal 13 September 2008 BPD mengumpulkan tokoh masyarakat dan agamamembahas BLMP RR Susulan yang ada penyimpangan yang dilakukan oleh KepalaDesa yaitu Terdakwa Wiyanti ;Bahwa karena gempanya tahun 2006, sehingga saksi lupa seharusnya peranggotamasyarakat mendapat bantuan berapa dan saksi juga lupa setelah dipotong apakahmasyarakat hanya terima separuhnya
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-06-2012 — Putus : 07-09-2012 — Upload : 05-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 29/ PID.SUS/ 2012/ PN. PBR.
Tanggal 7 September 2012 — RAHMAT SYAHPUTRA
119 — 24
  • Adhi Karya;79 Bahwa sepengetahuan saksi maksud dari angka 16.245.123 artinya adadana termin yang harus disediakan sebesar sekitar Rp.16 milyar sehingga untukrevisi perda tersebut dibutunkan Rp.245.000.000, (dua ratus empat puluh lima jutarupiah), kKemudian untuk menuju Rp.900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah)maka separuhnya dulu yaitu Rp.123.000.000, (seratus dua puluh tiga juta rupiah) ;80 Bahwa yang dimaksud dengan MS adalah Main Stadium;81 Bahwa yang dimaksud dengan angka 831.265 adalah dana
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-08-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Januari 2014 — Pidana Korupsi - BUDI SUSANTO
258 — 111
  • Hal itu yang sebenarnya agak berbeda antaradokumen yang digunakan bensat dan setelah saksitanyakan kepada LEGIMO ternyata hanya resumenya sajadalam hal ini hanya nomornomornya saja yang diajukan keKPPN tidak menyertakan bukti fisik;Bahwa pencairan dilakukan sebelum pekerjaan selesai100% dimana untuk R2 pada saat saksi berkunjung padabulan Juni 2011 baru sekitar 200 unit lebih jadi belumsampai separuhnya.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-06-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR
Tanggal 24 Oktober 2012 — Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.
212 — 68
  • Delta bilangluasnya 9.000 ha setelah dipetakan dan di ukur ada 16.000an ha bisa dikelola menjadi hutan tanaman;Bahwa luas areal IUPHHKHT 16.000 ha ;Bahwa dari 16.000 ha dan 7.500 ha yang berada di Wilayah KabupatenSiak tidak semuanya dikerjakan pada saat itu separuhnya sudah dihuni oleh masyarakat kalau areal yang ada di RKT itu semuanya sudahdikerjakan setelah land clearing sudah ditanam semuanya ; Bahwa yang ditanam hanya separuh lebih kurang 8.500an ha sisasekarang hutan itu masih dikerjakan oleh
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 Juni 2019 — 1.Tonnies Sianturi 2.Tohonan Silalahi 3.Murni Elieser Verawaty Munthe 4.Dermawan Sembiring 5.Arlene Manurung 6.Syahrial Harahap
420 — 85
  • puluh juta rupiah) tersebut tidak adajatah/bagian uang untuk saksi (Karena menurut Guntur Manurungpemberian uang untuk saksi nanti belakangan saja), selanjutnya saksimembagikan uanguang tersebut kepada yang berhak, hanya saja dalamhal pembagian uang tersebut saksi mengambil inisiatif untuk tidakmembagian secara penuh uang tersebut kepada yang berhak, misalnyajika jatah anggota dewan yang berhak tersebut per orang mendapatkansebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka saksi hanyamembagikan separuhnya
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 18-09-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 869/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat:
Yamaguchi Kenji
Tergugat:
Ksu Artha Jaya Utama Sedhana
88 — 53
  • N G A D I L I:

    1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
    2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 601.000,-( empat ratus satu ribu rupiah ), masing-masing separuhnya
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-10-2011 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 36/Pid.SUS/2011/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 6 Oktober 2011 — ARROYAN (TERDAKWA 1) ; JEFFRY ARSAND, S.Sos (TERDAKWA 2) ; SUPERIYO HANDAYANI, SE (TERDAKWA 3)
136 — 22
  • dan disepakati tanggal19 Mei 2008 mengadakan Rapat dengan Kepala Desa dan Perangkatnya diBalai Desa yang intinya minta penjelasan penyaluran BLMP RR Susulan;= Tanggal 13 September 2008 BPD mengumpulkan tokoh masyarakat danagama membahas BLMP RR Susulan yang ada penyimpangan yangdilakukan oleh Kepala Desa / Terdakwa Wiyanti;Bahwa karena gempanya tahun 2006, sehingga saksi lupa seharusnya peranggotamasyarakat mendapat bantuan berapa dan saksi juga lupa setelah dipotong apakahmasyarakat hanya terima separuhnya