kepada hakim,namun tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beranekaragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya, danmelarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda /tikad tidak baikmantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian.e berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;e berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MahkamahAgung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada parapenggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 dan ketentuan hukum lain yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI2 > 3 hal.Pts.No.1244/Pdt.G/2009/PA.TAe Menyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat

KONPENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi in judicio (pihakyang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA Jo. Pasal154 R.Bg Jo. Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah berusahamendamaikan dengan menasehati Pemohon melalui kuasanya agar bersabar danHal. 17 dari 28 hal. Put.

Oleh karena itu dapat dipertimbangkan dan terbukti bahwapernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak;Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut telah sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo.

formil telah memenuhi syarat, akan tetapi secaramateril tidak sepenuhnya ada relevansinya dengan perkara a quo karena tidakmenjelaskan langsung dengan pokok perkara, sehingga Majelis menilai bahwa alatbukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan yang menunjukkan adanya indikasibahwa Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain dengan cara mentransfer uangkepada wanita tersebut;Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon telah memenuhi syarat formil danmateril sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talakdapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA untuk kepentingansidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim akanmenentukan hari sidang berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap;DALAM REKONVENSIMenimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan pertimbangan yangberkaitan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini

Pelepasan hak tidak ada akta peralihan hak oleh PPAT seharusnyadibuat oleh PPAT (Ps. 19 (2), Ps. 23 UUPA, Ps. 37 PP. No. 24 / 1997)d.

No.Halaman 6 dari 28Putusan Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2018/PN Olm24/1997).memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagiYeremias Tupu dan tanahnya ( Ps. 19 (1) UUPA, Ps. 3 PP. No. 24/1997).Bahwa tidak benar dan tidak berhak, tidak berwenang Penggugatmenggugat Tergugat II dan Tergugat III karena tidak berkaitan dengankepemilikan tanah dan sertifikat tanah.

Memang benar Yeremias Tupu menguasakan kepada Tergugat Ilmenggunakan Sertifikat tanah No. 93 Tahun 2001 dijadikan hak tanggungankepada Tergugat III adalah sah berdasarkan hak dan kewenangan hukumbahwa hak milik adalah terkuat dan terpenuh ( Ps. 20 (1) UUPA) dan dapatdibebani hak tanggungan (Ps. 25 UUPA, Ps. 4 UU.

tidak secaraserta merta mewarisinya, tetapi wajib hukum dengan terlebin dahulumelakukan tindakan hukum lain ( Ps. 19 (2b), Ps. 23 (1) UUPA, Ps. 36 (1),Ps. 42 PP.

No. 4/1996) denganobyek hak Tanggungan sertifikat tanahn No. 93 Tahun 2001 dan sahperbuatan hukum formil (Ps. 19 (2b,c), Ps. 23 (1) UUPA) dan pasal 37 PP.No. 24/1997 serta Pasal 10 ayat 2 UU.

Perceraian dengan alasan tersebut, sesuai pasal 76ayat 1 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA) dapatdikabulkan setelah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga.

dapat menjatuhkan talak si suami tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telah beralasan, maka sesuaiPasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) hurufc Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satubain sughro Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RINo : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinanputusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikahditempat tinggal Penggugat serta Tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku

, terhadap anak yang bernama GILANG RAMADAN,Jenis Kelamin Lakilaki, Lahir di Cianjur tanggal 23 Juni 2015 anak kandung dariIRMA DAMAYANTI;Menimbang, bahwa dari permohonan para Pemohon tersebut, selanjutnyaHakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohontersebutberalasan dan berdasarkan hukum ataukah tidak;Menimbang, bahwa Pengangkatan anak/Adopsi anak itu dikenal dalamsistem hukum di Indonesia yang dalam hal ini diatur dalam pasal 39 Undangundang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA

anak kandungnya yang bernama Gilang Ramadantersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan tesebut diatasdan setelah Hakim mempelajari permohonan Pemohon bahwa Pemohon hendakmengangkat anak Gilang Ramadan dari orang tua kandungnya saksi IrmaDamayanti maka Hakim berpendapat kalau pemohon telah dapat membuktikandalildalilnya kalau Pengangkatan anak tersebut memang bertujuan untukkepentingan yang terbaik bagi Anak (vide pasal 39 Undangundang No 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA

maka permohonan Pemohon pada petitum ke2 tersebut layak dan patutuntuk dikabulkan;Halaman7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 63/Pat.P/2014/PN.CjrMenimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum nomor 2 maka menurutHakim petitum nomor 1 juga layak dan patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makaPemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Mengingat akan pasalpasal Undangundang No 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak (UUPA

huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,yaitu Antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus Serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.Perceraian dengan alasan tersebut, sesuai pasal 76 ayat 1 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA

Hakim dapat menjatuhkan talak si suami tsb.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dimana gugatan Penggugat telah beralasan dan usaha damai tidakberhasil, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugatagar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadapPenggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

Por.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA, maka biayaperkara dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patutuntuk menghadap sidang, tidak hadir;2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (..) terhadap Penggugat (..) ;4.

UUPA Nomor5/1960 juncto PMPA.No.2/1962. Gambar Situasi Tgl 441991 No.1603/1991 Luas 9325 m?(sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi), NamaPemegang Hak Ny. R.A. Kartini/Ny. R.A. Dewi Asiah Djuhana.Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 15 Mei 1991 oleh BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor PertanahanHalaman 3 dari 11 hal. Put.

UUPA Nomor 5/1960 juncto PMPA Nomor2/1962, Gambar Situasi tanggal 4 April 1991 Nomor 1604/1991 Luas3775 m? (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) NamaPemegang Hak Ny. R.A. Kartini/Ny. R.A.

UUPA Nomor5/1960 juncto PMPA.No.2/1962. Gambar Situasi Tgl 441991 No.1603/1991 Luas 9325 m?(sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi), NamaPemegang Hak Ny. R.A. Kartini/Ny. R.A.

Faktapersidangan menunjukkan bahwa Pelawan dan Pelawan IItelah bertindak terang dan tunai sesuai prosedur perundangundangan yakni membeli tanah obyek sengketa denganakta yang dibuat oleh PPAT dan telah mendaftarkannyasesuaiamanat Pasal 19 UUPA jo Pasal 23 ayat (1) UUPA jo PP Nomor24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (videpertimbangan hakim dalam putusan halaman 36 alineapertama).

Pembeli beritikad baik wajibdilindungi oleh hukum/Undangundang sebagaimana diaturdalam Pasal 19 UUPA jo 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, joPasal 3 PP 24 Tahun 1997 dan sejumlah Yurisprudensi,Hal. 8 dari 22 hal.

dengan batasusia menurut ketentuan KUHPerdata (Burgelijk Wetboek), yangdalam pasal 330 BW menentukan, bahwa belum dewasa adalahmereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun,dan belum pemah kawin;Menimbang, selanjutnya yang peru dipertimbangkan, batasusia dewasa yang manakah yang digunakan dalam hal ijin menjualtanah atau jual beli tanah;Menimbang, bahwa mengenai jual beli tanah diatur dalamUndang Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria atau lazim juga disebut UUPA

yo PeraturanPemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;Dimana sekalipun UUPA berasaskan kepada hukum adat (videpasal 5 UUPA), tetapi praktek jual beli tanah diliputi oleh aspekhukum perjanjian dengan berpedoman kepada ketentuan BW,Hal 14 dari 19 Hal Pen.

SktMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P 4 berupa SertifikatHak Milik, yang menurut perspektif UUPA, merupakan bukti hakkepemilikan atas tanah yang terkuat, terungkap fakta bahwapemegang hak atas tanah adalah WAHYONO (Alm) suami pemohon.Menimbang, bahwa anakanak pemohon termasuk anakpemohon yang bernama Vita Nursanti, yang tidak bisa hadir dantelah mengirim Surat Pernyatan yang menyatakan bahwa ia setujudengan dijualnya sebidang tanah Hak Milik atasnama WAHYONO(Alm) adalah ayah dari Vita Nursanti

PresidenRepublik Indonesia, biaya PBB, biaya pembaruansertifikat tanah Hak Guna Bangunan, danpenderitaan moril, menghabiskan waktu, yangtelah dialami PENGGUGAT selama lebih dari 30tahun sejak dibelinya tanah kaveling SertifikatTanah Hak Guna Bangunan Nomor 2969/Tomang (d/hHak Guna Bangunan Nomor 181/Tomang) dengan AktaNotaris pada tahun 1977 ; Objek Sengketa aquo karena ulah TERGUGAT,menghilangkan kepercayaan terhadap UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 35 40 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA

manusiadijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturanperundang undangan :Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, bapak JimlyAsshiddigqie, menyatakan bahwa hak~ milik orang(sertifikat tanah) yang sah, tidak boleh diambilalin dengan sewenangwenang oleh siapapun juga,termasuk pemerintah / negara, apabilamembutuhkannya, harus diimbali ganti uang yang14disetujui oleh pemegang hak ; TERGUGAT telah melakukan pelanggaran terhadapUndang Undang Nomor 5 tahun 1960 Pasal 35 40tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria(UUPA

(juga terdapat lahan fasos / fasum TamanS.Parman) ;TERGUGAT tidak mengindahkan Surat DepartemenKehakiman Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia, Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum, tanggal 28 Mei 2003, No.C.HT.01.10 11,menyatakan bahwa = Sertifikat Tanah Hak QunaBangunan untuksebidang tanah kaveling yang diterbitkan oleh BPNdiberikan kepada pemegang hak, merupakan JaminanKepastian Hukum, diatur dalam Pasal 3540 UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan DasarPokok Pokok Agraria (UUPA

penyerobotan) ; TERGUGAT terlalu) gegabah telah menerbitkanObjek Sengketa aquo dengan alasan untukmelaksanakan putusan pengadilan yang telah22memperoleh kekuatan hukum yang tetap / pasti, yaituPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor183/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar. tanggal 10 Juli 1995 ;Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor183/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar. tanggal 10 Juli 1995,adalah kekeliruan,sangat diragukan keadilannya, janggal, hakimPengadilan Negeri kurang memahami Undang UndangPokok Agraria (UUPA

suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yangterus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.Untuk itu Majelis perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orangyang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 2 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA

Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangatkeadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dan sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun 1974, maka Majelisberkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai maksud pasal84 UUPA dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No

: 28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggalPenggugat serta Tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA maka biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukumSyara yang berkaitan dengan perkara ini

diterimauntuk dipertimbangkan lebih lanjut ;Menimbang bahwa tentang alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaranyang terus menerus, majelis harus mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga sesuaiPasal 76 ayat 2 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahanterakhir dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA

pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telah beralasan, yaitu sesuaiPasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan Pasal 39ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf cKompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satubain sughro Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No:28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinanputusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempattinggal Penggugat serta Tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku

Hakim yang menjadipersoalan pokok dalam perkara ini adalah, Apakah obyek gugatan Putusan Perkara PerdataPengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 10/Pdt.G/2008/PN.Mab. yang dimohonkan eksekusiadalah milik Pelawan berdasarkan jual beli tanggal 18 Agustus 2006;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perihal apa yang menjadipersoalan pokok sebagaimana terurai dibawah ini :Menimbang bahwa, Hukum tanah nasional diatur dalam Undangundang nomor 5 tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA

UUPA ini menggantikan hukum tanah Hindia Belanda serta mengakhirikeanekaragaman perangkat hukum yang mengatur bidang pertanahan dan menciptakanhukum tanah nasional, yang berdasarkan hukum adat. Pernyataan bahwa hukum tanahnasional berdasarkan hukum adat pada UUPA, yaitu dibagian :a. konsideranb. Penjelasan umum angka III (1)c. Pasal 5 dan penjelasannyad. Penjelasan pasal 16e. Pasal 56 dan secara tidak langsung juga dalamf.

Pasal 58Menimbang bahwa, dalam pembangunan hukum tanah nasional (terutama dalammenyusun UUPA) hukum adat berfungsi sebagai Sumber utama dalam mengambil bahanbahan yang diperlukan. Sedangkan dalam pelaksanaannya hukum adat berfungsi sebagaihukum yang melengkapi. Hukum adat sebagai sumber utama dalam membangun hukumtanah nasional yaitu mengenai :a. Konsepsikonsepsinyab. Asasasasnyac.

Apabila yangmenjadi obyek jual beli adalah tanah dengan hak milik, maka yang berhak dan berwenanguntuk menjual adalah pemiliknya;Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Undangundang nomor 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA) beserta Penjelasannya menyatakan untukmenjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayahRepublik Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintahyang antara lain meliputi pemberian suratsurat tanda

oleh karena Pelawan tidak dapat membuktikan dirinya adalahpemilik dari obyek gugatan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor1910/Pdt.G/2008/PN.Mab. yang dimohonkan eksekusi maka gugatan Perlawanan Pelawanharuslah ditolak untuk seluruhnya ;Menimbang bahwa oleh karena perlawanan Pelawan ditolak maka Pelawan harusdihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Mengingat ketentuanketentuan dalam Undangundang nomor 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA

kepadahakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'ikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat:Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Mengabulkan gugatan penggugat;e Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat:e Membebankan biaya perkara pada penggugat : Rp.360.000,(tiga

Jual beli tanah/rumah harus mengikuti ketentuan didalam UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) yang dikuasai olehhukum adat, dan hukum adat tidak mengenal bentuk jual belidengan hak membeli kembali.11.Bahwa Yurisprudensi Putusan MA RI No. 153 K/PDT/2001 menyatakan:a. Perjanjianjualbelitanahdenganhakmembelikembalipada hakekatnya adalah sama dengan gadaigelap/bankgelap, yang keduanya adalah ilegal.b.

Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali tersebut,menurut Mahkamah Agung RI adalah batal demi hukum, olehkarena semenjak berlakunya UUPA No.5/1960 telah ditentukanbahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruangangkasa ialah berdasarkan Hukum Adat. Hal ini berarti lembagahukum jual beli dengan hak membeli kembali sejauh mengenaitanah, tidak lagi dikenal dalam Hukum Agraria kita.c.

sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undangundang,atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum,dan Pasal 1335 KUHPerdata yang menyatakan:Suatu peranjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatusebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan16.Bahwa berdasarkan uraian pasal diatas ternyata terdapat peraturanperundangundangan yang melarang atau tidak membolehkan perjanjianjual beli tanah dengan hak membeli kembali yaitu UndangUndang PokokAgraria (UUPA

Putusan No. 364/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.13.14.15.16.17.yang pad apokoknya mengatur bahwa dalam transaksi mengenai tanahselain berdasarkan hukum adat juga mendasarkan kepada peraturanperundangundangan lainnya ;Pasal 5 UUPA berbunyi sbb.

Putusan No. 364/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.12.13.14.15.16.17.Bahwa perlu dijelaskan disini bahwa UUPA pun mengakui keberlakuanperaturan perundangundangan lain dalam melakukan suatu transaksijual beli tanah di mana hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 5 UUPAyang pada pokoknya mengatur bahwa dalam transaksi mengenai tanahselain berdasarkan hukum adat juga mendasarkan kepada peraturanperundangundangan lainnya ;Pasal 5 UUPA berbunyi sbb.

Perceraian dengan alasan tersebut, sesuai pasal 76 ayat 1Hal.5 dari 9, Put.No.0942/Pdt.G/2014/PA.Pbr.Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA) dapat dikabulkansetelah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga.

aniaya yang bertentangan dengan semangatkeadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telah beralasan, maka sesuaiPasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) hurufc Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satubain sughro Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai maksud pasal84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No: 28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggalPenggugat serta Tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku

Karena Sultanimemperolehnya dengan cara konversi dari tanah Negara yang diberikankepada Sultani pada tahun 1961 yang berdasarkan pada pasal 22 ayat (2)UUPA yang berbunyi Hak milik atas tanah terjadi karena penetapanpemerintah, yaitu hak milik atas tanah semula dari tanah Negara denganpermohonan pemberian hak milik atas tanah dengan memenuhi prosedur danpersyaratan yang telah ditentukan BPN. Jadi sudah jelas asal mula tanahsawah 8 petak (bukan 7 petak) no. blok 63 seluas 10.880 m2, no.

Dengan alasan pelaksanaan tugas di obyek pengukuran bahwaSultani telah memenuhi prosedur dan persyaratan untuk memiliki hak miliktanah yang berdasarkan pasal 584 BW dan pasal 22 ayat (2) UUPA sehinggapada saat pengukuran tanah dilaksanakan langsung atas nama Sultaniterdaftar dalam Buku Pendaftaran Tanah.Tentang duduk perkara, kami Tergugat akan menyanggah gugatanperdata no. 33/Pdt.G/2010/PN.SKG yaitu Penggugat dan Penggugat II :Bahwa kami Tergugat membantah dengan tegas bahwa tanah seluas64 are yang

SPPT 73.13.010.011.0040063.0 ke dalamBPN sehingga menurut UUPA hak yang dipunyai Penggugat dan Penggugat IIhanyalah hak pasif sehingga La Huseng dan Penggugat dan Penggugat IIbelum menunjukkan sebagai pemegang haknya untuk mengelola, menggarapobyek sengketa hak milik Tergugat .

yang didasari oleh pasal 22 ayat (2) UUPA yaitu proses, prosedurdan persyaratan yang ditentukan oleh UUPA yaitu dengan cara penetapanpemerintah sehingga dengan demikian Tergugat dilindungi oleh undangundang jadi mutlak tidak ada hukum yang dilanggar dan tidak ada pembuktianyang mengarah kepada perbuatan yang dapat merugikan Penggugat danPenggugat II pada obyek sengketa hak milik Tergugat yaitu tanah sawah 8petak seluas 10.880 m2, no. blok 63, no.

Menetapkan menurut hukum bahwa semua suratsurat yangdimiliki oleh Ramli bin Sultani sebagai ahli waris almarhumSultani adalah sah dan mengikat karena ia memperolehnyadengan cara yang diatur oleh pasal 584 BW dan pasal 22 ayat (2)UUPA ;8. Menetapkan menurut hukum bahwa penguasaan, pengelolaan,penggarapan tanah sawah 8 petak, luas 10.880 m2, no. blok 63no. SPPT 73.13.010.011.0040063.0 tetap pada Tergugat (Ramlibin Sultani) dan sebagai pemilik sah ;9.

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandafanda i'ikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat:Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.0123 /Pdt .G/2009/PA.TAMengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

Nelly Dg.Carammeng juga mengaku sebagai pemilik tanah sengketa.Bahwa dasar kepemilikan Pelawan sesuai putusan putusan MahkamahAgung Nomor 2919 K/Pdt/2009 tanggal 12 Desember 2010 atas tanahsengketa adalah berupa Simana Butaya (surat pajak atas tanah) yang jugadisebut sebagai girik.Bahwa sebelum lahirnya UUPA, girik dengan bentuk apapun masih diakuisebagai bukti hak atas tanah, tetapi setelan UUPA lahir dan PP Nomor 10Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran

Tanah, hanya sertipikat hak atas tanah yang diakuisebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.Girik yang sebenarnya adalah surat pajak hasil bumi/verponding, sebelumdiberlakukannya UUPA memang merupakan bukti kepemilikan hak atastanah, tetapi setelah berlakunya UUPA, girik bukan lagi sebagai bukti hakalas tanah, namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah.Apabila ditelusuri lebih jauh sebelum lahirnya UUPA, secara yuridis formal,girik benarbenar diakui sebagai tanda bukti atas tanah, tetapi

sekali lagibahwa setelah berlakunya UUPA girik tidak berlaku lagi.

Dalam kurun waktu tersebut Penggugat yang menguasaidan memelihara tanah a quo secara terus menerus hingga kini(memenuhi considerans dan Pasal 15 UUPA), karenanya adalahhukum apabila dilindungi hukum), tidak ada satu bidang tanahpunboleh diterlantarkan;f Oleh karena Tergugat II pergi sebelum sempat menerbitkan AktaPPAT dan hingga kini sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnyasecara pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, maka apabilainconcrito tersebut di atas dikaitkan dengan Pasal 37 (

ataudihindari atau dicegah dengan cara mengadili dan menemukanhukum (rechtsvinding) demi terciptanya kepastian hukum di dalammasyarakat;h Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, maka:e Kepergian Tergugat yang hingga kini tidak diketahui tempat tinggalnyasecara pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, telahmelepaskan haknya atas tanah hak bagiannya yang diperoleh asalmewaris dari almarhum ayahnya bernama Haryanto Gondo diberikankepada Penggugat berdasarkan bukti P2;e Dikatakan dengan Considerans UUPA

dan Pasal 15 UUP;Harus ditafsirkan sedemikian sehingga Penggugat yang selama ini telahmemelihara dengan baik secara terus menerus tanah a quo (telahmemenuhi considerans dan Pasal 15 UUPA) adalah hukum tidakdilindungi hukum, sehingga bukti P2 adalah sah dan penyerahan hak atastanah kepada Penggugat berdasarkan bukti P2 a quo adalah sah;Dengan penafsiran tersebut di atas, maka kekosongan hukum telahdihilangkan, sehingga telah tercipta kepastian hukum untuk menyelesaikanperkara in casu gugat Penggugat

berikutnya dapat dipecahkanmenurut kaidah yang telah diciptakan oleh Hakim terdahulu dengan caramengadili dan menemukan hukum dan dengan memperhatikan 3 (tiga) factoryaitu rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;2 Bahwa pertimbangan hukum judex facti (pengadilan Negeri Purwokerto danPengadilan Tinggi Semarang) telah mengabaikan rasa keadilan, kemanfaatandan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga dalam putusannyamasingmasing dalam pokok perkara melanggar considerans dan melanggarPasal 15 UUPA