demikian majelis berpendapatbahwa pemohon dan termohon cukup sulit disatukan dalam sebuahrumahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21 surat Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilai telahcukup alasan untuk bercerai dengan termohon sesuai dengan maksud pasal 19f Peraturan Pemerintah No. 9/1975 joncto Pasal 116 f KHI;Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut makapermohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UUNo.3/2006 dan Peraturan Pemerintah No. 53/2008 tentang Jenis dan Tarif atasJenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung danHal 2 dari 3 hal.Pts.No.1071/Pdt.G/2009/PA.TA.Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada pemohon;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuanhukum lain yang berkaitan;MENGADILI1.

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanHal 3 dari 3hal.Pts.No.1729/Pdt.G/2008/PA.TAPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada para penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan

tentang tanah negara dinyatakan dalam Pasal tersebutbahwa hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepadaNCAla $= $= = $n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn neeayat (1) Pencabutan hak berdasarkan pasal 18 ayat (2) penyerahan dengan sukarelapemiliknya ; 32ayat (2) diterlantarkan ; ayat (3) ketentuan pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2) UUPA, maka tanahtanahtersebut dalam kekuasaan negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara ;Bahwa penjelasan dari Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1953, yaitu

maka semuatanah bekas barat yang tidakberlakunya UUPA menjadi tanahnegara;4 Keempat huruf A UUPA bahwa hakhak atas bumi dan air atau bekasSwapraja berlakunya UUD(maksudnyaBahwa dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA bahwa bumi (dalam arti sempit disebut tanah),namun negara hanya mempunyai kekuasaan secara langsung terhadap tanah negarabebas, peraturan pemerintah No.8 tahun 1953 tentang penguasaan tanah negara dalampasal 1 huruf a ; Bahwa yang dimaksud dengan hal milik adalah ;Pasal 20 ayat (1) UUPA hak milik

oleh seseorang sebagaimana dimaksud UUPA Pasal 20 (1)hak milik turuntemurun pasal 6 ; Tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidakdipunyai dengan sesuatu hak atas tanah ; Bahwa tanah yang dikuasai turuntemurun dan dinikmati hasilnya dan pernah dibayarPBB atas namanya dapat disebut tanah negara, yaitu :Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1953 tentang penguasaan tanah negaera (1) hurufPeraturan Pemerintah No.8 tahun 1953 tersebut menyatakan bahwa tanah negarayang

dimaksud semua tanah yang bebas sama sekali dari hakhak seseorang ;Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal angka 3menyatakan tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara tanah yangtidak dipunyai dengan sesuatu hak atas34Pasal 5 UUPA terjadinya hak milik atas tanah menurut hukum adat tetap diakui Pasal21 UUPA menurut hukum afat adalah cara membuka tanah kemudian menguasai danmengolahnya secara terusmenerus atau turuntemurun ;Menyatakan penguasaan phisik

Dan Apakah penolakan yang dilakukan olehTergugat terhadap permohonan Penggugat telah melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku) dan asas asas umum pemerintahan yangMenimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum yang pertama, Pengadilanmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa untuk memberikan definisi tentang tanah negara, maka perludiuraikan terlebih dahulu atau bentuk atau macam dari tanah negara pada saat belumberlakunya UUPA yaitu tanah negara menurut pasal 1 Agrarisch Besluit

MukranAnang Mukran mendapat tanah ini dengan halhal yang dikuatkanoleh hukum dan berdasarkan hukum baik dari Sudut KUHPmaupun ditinjau dari UUPA.Sebab : Didapatnya tanah ini melewati rentetan prosedur hukum yangsangat absoh menurut UUPA.a.Pemilik Asal Adalah Bachtiar BadruddinDidalam surat tanah yang asli disitu terdapat gambar kecil yangbertuliskan L 88m x P 135m itu adalah penyerahan kepadasaudara Syamsuri, Syamsuri mendapatkan tanah dengan carayang berdasarkan hukum dan sesuai dengan UUPA.

Mukran, ini membuktikan bahwa tanah tersebut benarbenardidapat dengan prosedur sesuai hukum dan sesuai UUPA.Tentang Tanah Tergugat V dan VI sekarang pembandingIni adalah perbuatan jualbeli yang sah secara hukum, yang mana pembanding Vdan VI telah menjual tanah keapada Septi Ariyanti, perbuatan ini adalah telahsesuai dengan UUPA. sebab, Utuh Ardiansyah pembanding mendapatkan tanahdari hasil pemberian dari Bachtiar Bahruddin yang kepemilikan tanahnya sah dansesuai menurut UUPA.Jadi dari tanah kepemilikan

RISWAN (Tergugat IV) sekarang pembandingTanah Ardiansyah/Utuh Ardiansyah dulu tergugat sekarang pembanding dijualkepada Septi Ariyanti, perouatan jualbeli ini adalah perbuatan yang telah sesuaidengan UUPA dan tidak sedikitpun ada pelanggaran hukum, baik hukum perdata,pidana, atau UUPA.

Imansyah yangberukuran L 34m x P 170m lokasi yang sah inilah, atau tanah yangtelah dimiliki sesuai dengan kepemilikan yang sah dan runtutankepemilikan tanah yang sesuai dengan UUPA.

Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIk) tertanggal 02 Januari 2006yang diketahui oleh Lurah Landasan Ulin Tengah Nomor 01/SPOR/KLUTI/2006 yangterletak di tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Landasan UlinTengah Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru seluas 2.814 M2 tersebut atasnama SARIF SURYANA sah menurut hukum sebagaimana petitum ke4;comenmenensnnen Menimbang, bahwa adapun jualbeli tanah di Indonesia berdasarkan UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA

) harus dilakukan secara terang dan tunai ;moerenennnennnn Menimbang, bahwa sifat terang dan tunai merupakan sifat jualbeli tanahmenurut hukum adat yang diakui berdasarkan pasal 5 UUPA yang berbunyi, HukumPutusan No.41/Pdt.G/2016/PN.BJB11agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjangtidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan ataspersatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturanperaturanyang tercantum dalam Undangundang

Menurut UUPA yang dapatmempunyai hak milik atas tanah hanya warga Negara Indonesia Tunggal danBadan Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah ( Pasal 21 UUPA). Jika pembelimempunyai kewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesianyaatau suatu badan hukum yang tidak dikecualikan oleh pemerintah, maka jual belitersebut batal karena hukum dan tanah jatuh pada Negara ( Pasal 26 ayat (2)UUPA); Putusan No.41/Pdt.G/2016/PN.BJB122.

huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,yaitu Antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.Perceraian dengan alasan tersebut, sesuai pasal 76 ayat 1 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA

dapat menjatuhkan talak si suamitersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telahberalasan, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugatagar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadapPenggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah AgungRI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka MajelisHakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat serta Tergugat dan ditempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat pada pokoknya adalah untuk bercerai dengan TergugatMenimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan,dan pihak Penggugatbertempat tinggal dalam wilayah Kota Jambi sebagaimana buktisurat P.1, maka sesuai Pasal 49 huruf, (a) dan Pasal 73 ayat(1) Undang undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 7 Tahun , 1989 = Tentang Peradilan AgamadanPerubahan terakhir dengan )Undang undang Nomor 50 Tahun 2009(selanjutnya disebut/.UUPA

Tergugat benar benar tidak harmonis bagi dan sudah sulituntuk dapat rukun di masa yang akan datang, sehingga tujuanperkawinan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Undang UndangNomor 1 tahun 1974 dan firman;s Allah dalam al Quran surat arRuum = ayat 21, yaitu membina) rumah tangga yang bahagia,sejahtera, sakinah, mawaddah) warahmah tidak terujud ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas, dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2)Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 UUPA

Majelissepakat berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk berceraidengan Tergugat telah beralasan dan oleh karenanya sesuai Pasal149 R.Bg gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek(tanpa kehadiran Tergugat), dengan menjatuhkan talak satubain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA, makabiaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan segala peraturan perundang undangan' yangberlaku dan hukum Syara yang berkaitan

Dalam kurun waktu tersebut Penggugat yang menguasaidan memelihara tanah a quo secara terus menerus hingga kini(memenuhi considerans dan Pasal 15 UUPA), karenanya adalahhukum apabila dilindungi hukum), tidak ada satu bidang tanahpunboleh diterlantarkan;f Oleh karena Tergugat II pergi sebelum sempat menerbitkan AktaPPAT dan hingga kini sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnyasecara pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, maka apabilainconcrito tersebut di atas dikaitkan dengan Pasal 37 (

ataudihindari atau dicegah dengan cara mengadili dan menemukanhukum (rechtsvinding) demi terciptanya kepastian hukum di dalammasyarakat;h Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, maka:e Kepergian Tergugat yang hingga kini tidak diketahui tempat tinggalnyasecara pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, telahmelepaskan haknya atas tanah hak bagiannya yang diperoleh asalmewaris dari almarhum ayahnya bernama Haryanto Gondo diberikankepada Penggugat berdasarkan bukti P2;e Dikatakan dengan Considerans UUPA

dan Pasal 15 UUP;Harus ditafsirkan sedemikian sehingga Penggugat yang selama ini telahmemelihara dengan baik secara terus menerus tanah a quo (telahmemenuhi considerans dan Pasal 15 UUPA) adalah hukum tidakdilindungi hukum, sehingga bukti P2 adalah sah dan penyerahan hak atastanah kepada Penggugat berdasarkan bukti P2 a quo adalah sah;Dengan penafsiran tersebut di atas, maka kekosongan hukum telahdihilangkan, sehingga telah tercipta kepastian hukum untuk menyelesaikanperkara in casu gugat Penggugat

berikutnya dapat dipecahkanmenurut kaidah yang telah diciptakan oleh Hakim terdahulu dengan caramengadili dan menemukan hukum dan dengan memperhatikan 3 (tiga) factoryaitu rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;2 Bahwa pertimbangan hukum judex facti (pengadilan Negeri Purwokerto danPengadilan Tinggi Semarang) telah mengabaikan rasa keadilan, kemanfaatandan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga dalam putusannyamasingmasing dalam pokok perkara melanggar considerans dan melanggarPasal 15 UUPA

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILI Menyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir; Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek; Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat ataspenggugat

Pembanding yang menilai bahwa semuaharta bersama dengan almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro sebagaiPetitum Penggugat angka (4.1, 4.2, dan 4.3) dan Penggugat tidak dapatmembuktikan hak kepemilikan tanah tersebut sebagaimana ketentuanUndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokokpokokAgraria oleh karena itu majelis hakim sepakat menyatakan Petitum gugatanPenggugat angka 4.1, 4.2, dan 4.3 nyatakan tidak terbukti sehingga harusditolak.Hak milik berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA

Hak milik dapat beroleh dan dialihkan kepada pihak lain menurutPasal 22 UUPA hak milik atas tanah dapat terjadi dengan caracarasebagai berikut:1) Hak milik atas tanah terjadi menurut hakim adalah hak milikatas tanah terjadi dengan jalan pembukaan tanah hutan.2) Hak milik terjadi karena penetapan pemerintah hak milikterjadi karena adanya penetapan pemerintah terhadap tanahyang pada awalnya dikuasai oleh pemerintah dengansebelumnya mengajukan permohonan dan memenuhiprosedur dan persyaratan yang telah

Bahwa bukti surat (P.12) surat Pernyataan Tanah Perbatasan yangdibuat oleh Daeng Mattiro yang diketahui oleh Kepala DesaHalaman 4 dari 14 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PTA SmdSangatta Utara Nomor register 592.11/330/X/2010 tanggal 09November 2010.Bukti Surat (P.13) foto copy Surat Keterangan Penguasaan HakTanah yang dibuat oleh Yuddin yang diketahui oleh Kepala DesaSangatta Utara Nomor 145.521.53/359/VII/2001 sesuai Pasal 20dan Pasal 22 hak milik berdasarkan UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 (UUPA) bahwa

berdasarkan Nomor register surat (P.10,P.12, P.13), adalah hak milik yang terjadi karena penetapanpemerintah, maka sesuai hak milik berdasarkan UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 (UUPA) harus diterima sebagai harta bersamaPenggugat dengan almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro.Keberatan Keempat.Majelis Hakim telah salah menilai gugatan dan alat bukti dan Penggugatdiajukan dipersidangan hanya memperoleh faktafakta persidangansebagai berikut:1Bahwa Penggugat dengan almarhum Muhammad Amin binPatellongin

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandafanda i'ikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat:Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.0123 /Pdt .G/2009/PA.TAMengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

Pasal 4 UUPA antara lain HakMilik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaandan dalam rangka pembuktian keberadaan hakhak tersebut ditandai denganterbitnya sertifikat; Bahwa ternyata Penggugat tidak mempunyai dan memiliki hakhaksebagaimana diatur dan ditentukan oleh Pasal 4 Jo. Pasal 16 UUPA Nomor 5Tahun 1960.

Justru karena itu pengakuan Penggugat sebagai pemilik terhadaptanah sengketa merupakan pengakuan secara sepihak yang tidak memilikidasar hukum dan bertentangan dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960;Hal. 25 dari 99 Hal.

, dimana luas tersebuttidak sesuai dengan ketentuan HGU dalam Pasal 28 ayat(2) UUPA sebesar minimum 5 hektar.

Dimanaberdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d Jo Pasal42 huruf c UUPA Jo. Pasal 39 huruf b Peraturan PemerintahNomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan, Dan Hak Pakai Jo.

Pasal 38 ayat (2) UUPA,secara tegas diatur bahwa untuk menjamin kepastian hukum, harusdilakukan pendaftaran tanah menurut ketentuan yang berlaku. Adapunbunyi ketentuan Pasal 19 Jo.

Hakim Kasasi Mahkamah Agung R.I. dan Hakim PengadilanTinggi Medantelah khilaf dan atau keliru dalam menerapkan Ketentuan Pasal 21 ayat (3)UUPA Nomor 5 Tahun 1960 jo. UndangUndang Perkawinan Nomor 1Tahun 1972;Bahwa tentang kekeliruan dan kekhilafan Hakim tersebut dapat kita cermatimelalui pertimbangan hukum masing masing dibawah ini:Hal. 31 dari 49 Hal.

Surat Edaran inilah yang kemudian menjadi acuan dalampelaksanaan Pasal 21 ayat (3) UUPA;Surat Edaran Nomor 7850 Tahun 1965 menyatakan bahwa:Jika seorang wanita Warga Negara Indonesia melakukan perkawinandengan warga negara asing terjadilah pecampuran harta.

dengan suatu aktaotentik (akta notaris) tentang adanya syaratsyarat perkawinantersebut;Secara tersirat Pasal 21 ayat (3) UUPA yang kemudian ditindaklanjuti olehSurat Edaran Nomor 7850 Tahun 1965, telah memberikan penambahanpersyaratan pemilikan hak milik atas tanah yang berlaku untuk WargaNegara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran.

Oleh karena itu, secaranyata Hakim telah khilaf atau keliru dalam menerapkan ketentuna hukumyang berlaku, yakni ketentuan Pasal 21 UUPA Nomor 5 Tahun 1960maupun terhadap UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 danKitab UndangUndang Hukum Perdata, yang dipertegun dengan SuratEdaran Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor 7850 Tahun 1965 danPenetapan Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.JKT.TMR Penetapan Nomor459/Pdt.

Pasal 9 UUPAWarga Negara Asing tidak dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia;Bahwa namun sesuai Pasal 21 ayat (8) UUPA orang asing masih dimungkinuntuk memiliki hak milik Karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuranHal. 47 dari 49 Hal. Putusan Nomor 705 PK/Pdt/2014harta karena perkawinan, dengan syarat wajid melepaskan hak itu dalamjangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnyakewarganegaraan itu.

Perceraian dengan alasan tersebut, sesuai pasal 76 ayat 1Hal.5 dari 9, Put.No.0942/Pdt.G/2014/PA.Pbr.Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA) dapat dikabulkansetelah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga.

aniaya yang bertentangan dengan semangatkeadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telah beralasan, maka sesuaiPasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) hurufc Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satubain sughro Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai maksud pasal84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No: 28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggalPenggugat serta Tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku

Maka menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah (vide,Pasal 26 UUPA Nomor 5/1960 juncto Pasal 19 PP Nomor 10/1961 junctoPasal 32 PP Nomor 24/1997):7. Bahwa sejak selesainya ditandatangani jual beli tanah 533 m?

Maka menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah (vide,Pasal 26 UUPA Nomor 5/1960 juncto Pasal 19 PP Nomor 10/1961 junctoPasal 32 PP Nomor 24/1997);Bahwa sejak selesainya ditandatangani jual beli tanah 533 m?

Dalam konteks hukum tanah, tanah diartikansebagai permukaan bumi (Pasal 44 ayat (1) UUPA);Halaman 18 dari 44 hal. Put. Nomor 1292 K/Pdt./2016Tanah Negara seperti sebutan tanah yang lain, misalnya tanahmilik dan sebagainya, hal ini menunjukkan suatu status hubunganhukum tertentu antara objek dan subjeknya yang dalam konteks inilebih kepada hubungan kepemilikan atau kepunyaan antara subjekdan objek yang bersangkutan.

Dengan terbitnya UUPA tahun 1960, pengertiantanah Negara ditegaskan bukan dikuasai penuh akan tetapimerupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (lihat,penjelasan umum Il (2) UUPA), artinya negara di konstruksikannegara bukan pemilik tanah, Negara sebagai organisasi kekuasaanrakyat yang bertindak selaku badan penguasa, yang diberikanwewenang oleh rakyat: a.

Kollewijn,dalam hal adanya perselisihan mengenai hak kebendaansebelum berlakunya UUPA tahun 1960 hukum yang harusdiperlakukan untuk menyelesaikan perselisinan itu adalahstelsel hukum yang menguasai atau melekat pada benda yangmenjadi sengketa (vide, Yurisprudensia Jawa Barat tahun1969 1960 halaman 79 atau Pengadilan Indramayu tanggal 15maret 1969 Nomor 26/1969/Perd.

Oleh karenanya, berdasarkan Undang Undang No. 5tahun 1960 (UUPA) Diktum kedua pasal . IJ dan V menentukan : Bahwa hakhak atastanah asal konversi Hak Barat berakhir masa berlakunya selambatlambatnya padatanggal 24 September 1980 dan karenanya sejak saat itu menjadi tanah yang langsungdikuasai oleh Negara R.I. Cq. Badan Pertanahan Nasional / Kantor Agraria dan bukanhak milik Penggugat / Terlawan I ;Sehingga amar putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 16/Pdt.G/1998/PN. Bpp.Jo.

Tanggal 14 Maret 1996 Nomor : 339/JB/BT/II/11/1996 haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum atau tidak berkekuatan hukum untukmengikat ;Bahwa perlawanan point (2) dan Pelawan yang mengenai ketentuan UUPA tentang hakhak atas tanah asal konversi hak barat terakhir tanggal 24 September 1980 Diktum keduaPasal I, HI, dan V, adalah harus dikesampingkan, sebab dasar hukum pemilikan PT.PELNI telah ada yaitu sejak tahun 1958 sebelum lahirnya UUPA No. 5 tahun 1960tersebut, dimana sejak tahun 1958 PT.

Mengatur perubahan Benit menjadi Elgendom dua lembaga yang tidakdikenal lagi dalam hukum Agraria Nasional kita sekarang ini (Pasal 16 UUPA);b. Pengatur Verjaring sebagai upaya untuk memperoleh Elgendom atas tanah(Aquisitive Verjaring) suatu lembaga yang juga tidak dikenal di dalam hukumAdat, yaitu hukum yang menjadi dasar Hukum Agraria Nasional yang berlakusekarang ini (Pasal 5 UUPA);G.

Tidak pula dapat diperguanakan ketentuan peralihan di dalam Pasal 58 UUPA,karena Pasal ini hanya menunjukkan pada soalsoal yang memerlukan peraturanpelaksanaan, sedang UUPA tidak memuat suatu ketentuan Benit menjadiElgendom atas dasar Verjaring sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 610,1963 tersebut diatas (Pasal 22 UUPA);Yurisprodensi tetap Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 31 Maret 1971 Nomor : 620K/SIP/1979 tentang DALUARSA kaidah hukumnya adalah :a.

penguasaan tanah berdasarkanVerjaring jangka waktu penguasaan tanah haruslah ditinjau sampai saat terakhirsebelum UUPA ;Pasal 1946 s/d Pasal 1966 BW jo UPA No. 5/1960; Seorang dapat dianggapsebagai pemmilik tanah elgendom berdasarkan verjaring, bilamana ia pada waktuUUPA diundangkan (lahir) telah menempati dan menguasai tanah tersebut sesuaidengan tenggng waktu yang ditentukan oleh Pasal 1946 s/d 1966 BW tersebut ;Yurisprodensi tetap Putusan Mahkamah Agung R.I.

thalaqnya kepada hakim,namun tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beranekaragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan Istri atas suaminya, danmelarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda 'tikad tidak baikmantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun2008 tentang Jenis dan T arif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MahkamahAgung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada parapenggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 dan ketentuan hukum lain yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILIMenyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan talak satu

Perceraian dengan alasan tersebut, sesuai Pasal 76ayat 2 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnyadisebut UUPA), Majelis harus mendengar keterangan saksi dari pihak keluargaatau orangorang yang dekat dengan para pihak.

dapat menjatuhkan talak si suamitersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telahberalasan, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugatagar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadapPenggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah AgungRI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka MajelisHakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat serta Tergugat dan ditempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku

Usia hukum bangunan dan/atau nilai Susut bangunan:a) Berdasarkan UUPA No 5 Tahun 1960, Pasal 35 Ayat 1: Usia bangunanadalah 30 (tiga puluh) tahun.Hal. 14 dari 126 Hal.

PMA No.9 Tahun 1965 Pasal Junctis ; PP No. 38 Tahun 1963 dan UUPA No. 5Tahun 1960 Pasal 20 Ayat (1).c. PP No. 40 Tahun 1994, PP No. 31 Tahun 2005, Perpes No. 11 Tahun 2008;UUPA No. 5 Tahun 1960 Pasal 35 Ayat ( 1) Jis : SKB MenKeu.RI danMen.PU.RI No. 215/PUK.01/1984 dan No. 44/SKPTS/1984, serta SKGubernur Propinsi Sulawesi Selatan No. 779/IX/2001 dan pasal 14 Ayat (1) aPP No. 40 Tahun 1994.

Putusan No. 170/PDT/2018/PT MKSMenurut UUPA, Tanah Negara adalah tanah yang tidak atau belum di hakidengan hakhak perorangan dan di kuasai penuh oleh negara.

Pasal 35 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960 jo. Pasal 32 ayat(1) PP No. 24 Tahun 19974.2. Pasal 20 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960 jo. Pasal 32 ayat(1) PP No. 24 Tahun 1997. Alat bukti T.I7, T.I8 dan T.ll7, T.ll8, berupa Aktiva TetapNo. 100006807, yang berisi keterangan bahwa: SHGB No. 20024dan No. 20025 merupakan bukti kepemilikan Tanah/Obyeksengketa oleh PT.

Pasal 20 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960 jo.d.

Berdasarkan Pasal74 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 6 tahun 2006 dan perubahan terakhir denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 (UUPA), perceraian dengan alasan huruf ctersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti surat berupa salinan putusan pengadilanyang memutus perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telahmemperoleh kekuatan hukum tetap.

dapat menjatuhkan talak si suami tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telah beralasan, maka sesuaiPasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) hurufc Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satubain sughro Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RINo : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinanputusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikahditempat tinggal Penggugat serta Tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku