Ditemukan 5818 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : firman farma first fitra frida
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Putus : 28-04-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 133/Pid.B/2020/PN SDA
Tanggal 28 April 2020 — - EFRENI, SH (JPU) - TRI SUWARNO (terdakwa)
114 — 30
  • Badanadalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baikyang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputiperseroan terbatas, persoeroan komanditer, perseroan lainnya, badan usahamilik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentukapapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya,lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-01-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 214/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 15 Januari 2016 — Ir. SISWO APRIATMONO, MM. ; KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK
43 — 16
  • Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), ComanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadanhukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal butir 3UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-09-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 24-02-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
Tanggal 7 Februari 2017 — dr. H. ALI SUTOPO Bin M. SUMYAR
125 — 23
  • Korporasi yang tidak berbentuk badan hukumadalah semua organisasi yang oleh UndangUndang tidak ditentukan dan diatursebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain, ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan dipersidangan, yaitu apakah diri sendiri atau orang lain atau korporasi yangtelah diuntungkan oleh terdakwa dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan setiappegawai
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-10-2012 — Putus : 05-02-2013 — Upload : 01-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 5 Februari 2013 — Ir. BUDI SANTOSO alias BUDI Bin KAMDANI
57 — 17
  • Adapun yang berbadan hukum misalnyaPerseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai sedang korporasi yang tidak berbentukBadan Hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atauPerkumpulan lainnya (Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit CitraAditya Bakti, Bandung 2002, hal.17);111112Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana dikemukakan diatas biladihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 05-12-2019 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 21 April 2020 — Penuntut Umum:
GDE ANCANA, S.H.
Terdakwa:
RACHMAN SORAU, S.Pi.,M.Si.
181 — 105
  • Sepanjang itu adalah sebuah perusahaan baik itu BUMN ataupun PerusahaanSwasta sifatnya tetap tunduk pada Undangundang Perseroan Terbatas (PT) karenauntuk membedakan mana kekayaan Negara yang diperoleh dalam rangka untukmeningkatkan sendisendi ekonomi dan mana keuntungan perusahaan karena hal initerkait dengan untung dan rugi dari sebuah perusahaan.Ahli hanya fokus apabila sebuah perusahaan timbul permasalahan hukum yangterjadi maka sepanjang perusahaan tersebut berbadan hukum baik itu PT, CVataupun firma
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-01-2013 — Putus : 10-04-2013 — Upload : 30-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 4/PID.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 10 April 2013 — JABIRUDDIN, CS
37 — 21
  • Adapun yang berbadanhukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai, sedangkoorporasi yang tidak berbentuk badan hukum misalnya Firma, CommanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnnya.
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Umum Penggelapan
Putus : 10-03-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN MEULABOH Nomor 204/PID.B/2015/PN Mbo
Tanggal 10 Maret 2016 — MULYADI ADLI Bin M. ADLI HASYIM
54 — 6
  • untuk melakukankewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotonganpajak tertentu; 22222022202 enn enn nn nen eneneBahwa sesuai pasal 1 angka 2 UU KUP, badan adalah sekumpulanorang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukanHalaman 96 dari 186 halaman,Perkara No:204/Pid.Sus/2015/PNMbo usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroanterbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha MilikNegara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 26-01-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Ptk
Tanggal 26 April 2021 — Penuntut Umum:
GANDI WIJAYA SH MH
Terdakwa:
WAHYUDI
169 — 53
  • Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayarpajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dankewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakankesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usahayang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroanlainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan namadan dalam bentuk apa pun, firma
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 03-06-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 133/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat:
PT. WANA HALMAHERA BARAT PERMAI
Tergugat:
1.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI
2.Badan Koordinasi Penanaman Modal
3.Gubernur Maluku Utara
4.Bupati Halmahera Timur
5.6. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah – Maluku Utara
6.PT. Position
Intervensi:
PT. Position diwakili Oleh : Stephanus Eka Dasawarsa Sutantio
537 — 603
  • Perusahaan firma dan perusahaankomanditer:1) surat permohonan yang ditandatanganipengurus perusahaan;2) susunan pengurus dan daftar pemegangsaham; dan3) surat keterangan domisili.Persyaratan Teknisa. Peta WIUP yang dilengkapi dengan bataskoordinat geografis lintang dan bujur sesuai SistemInformasi Geografis (SIG) nasional;b. Persetujuan laporan Eksplorasi;C. Persetujuan laporan Studi Kelayakan;d. Persetujuan rencana reklamasi dan pascatambang;e.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-02-2012 — Putus : 03-07-2012 — Upload : 04-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 16/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 3 Juli 2012 — Ir. TITO S. RASAT dan GUNAWAN TOENDAN
66 — 16
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma, CV, UsahaDagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002 hal. 17);Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum disebutkan bahwa yangdiajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama: Ir. TITO S.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2011 — Putus : 06-09-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN PADANG Nomor 03/Pid.B/TPK/2011/PN PDG
Tanggal 6 September 2011 — H. RUDI HARTONO
67 — 21
  • Korporasi yang tidakberbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang olehUndang Undang tidak ditentukan dan diatur sebagai badanhukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;Menimbang, bahwa oleh karena unsur = diri sendiri,orang lain , atau korporasi ini bersifat alternatifPengadilan Negeri Padang berusaha untuk selalu) mencantumkan informasi paling kini danange: peradilan. Bila anda menenukan tnekuvasl informas!
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-12-2013 — Putus : 10-04-2012 — Upload : 04-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 21/PID.SUS/2012/PN.MTR
Tanggal 10 April 2012 — - MAKBUL, BA
82 — 42
  • denganmenyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masingmasing sebagai Direktur CV dan Pelaksana CV telah dinyatakanterbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimaa dimaksuddalam Pasal 1 ayat (1) Undang undang Nomor 3 tahun 1971;Menimbang, bahwa Adami Chazawi dalam bukunya berjudul"Hukum Pidana Materiil dan formil Korupsi di Indonesia halaman 50"153menyebutkan bahwa istilah jabatan dan kedudukan tidak hanya sebataspada lembaga hukum public namun juga pada lembaga hukumprivat seperti PT, CV, firma
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 04-05-2020 — Putus : 03-07-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 10/PID.TPK/2020/PT MKS
Tanggal 3 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RIDWAN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ANSAR. B, S. IP., M. AP Bin BASO AJANG Diwakili Oleh : SYAMSUWARDI, SH
93 — 46
  • Korporasi yang tidak berbentukbadan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndang tidakditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, UsahaDagang;Bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain , ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harusdibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuaidengan fakta di persidangan, oleh karena itu, Tim Penasihat Hukumakan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu diri
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Putus : 28-04-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 132/Pid.B/2020/PN SDA
Tanggal 28 April 2020 — EFRENI (JPU) TAUFIQ HIDAYAT alias GATOT (Terdakwa)
103 — 30
  • Badanadalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baikyang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yangmeliputi perseroan terbatas, persoeroan komanditer, perseroan lainnya,badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan namadan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosialpolitik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnyatermasuk kontrak investasi kolektif
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-10-2015 — Putus : 28-01-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 28 Januari 2016 — - Drs. OJAHAN
46 — 12
  • Adapunyang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi,sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), ComanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidakberbadan hukum;Hal 74Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo. 103/Pid.SusTPk/2015/PN MdnMenimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 23-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 4 Nopember 2014 — SADARMAN, SE Bin H. SUKUR
70 — 17
  • Orang perorangan berarti setiap orang secara individu (natuurlijkeperson) atau dalam KUHP biasa dirumuskan dengan kata Barang siapa, sedangkankorporasi menurut undangundang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaanyang terorganisasi baik merupakan badan hukum antara lain Perserotan Terbatas,Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain Firma,Commanditaire Vennootschaps (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain yangtidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-06-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 72/PID.SUS/TPK/2013/PN.BDG
Tanggal 6 Nopember 2013 — RACHMAD AULIANSYAH
76 — 27
  • Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain PerseroanTerbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukumantara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), UsahaDagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimanatersebut dalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-05-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 15/PID.SUS/TPK/2013/PN.PL.R
Tanggal 1 Oktober 2013 — HENDRIE, ST Bin AMBUNG NIKE BANGLAN
73 — 37
  • Adapun yang berbadan hukum misalnyaPerseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai sedang korporasi yang tidak berbentukBadan Hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atauPerkumpulan lainnya (Darwan Prins, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit CitraAditya Bakti, Bandung 2002, hal.17);Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana dikemukakan diatas biladihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No.31
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 05-05-2020 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 22-02-2021
Putusan PN BATAM Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Btm
Tanggal 18 Februari 2021 — Penggugat:
PT SINTAI INDUSTRI SHIPYARD
Tergugat:
1.ETHNA JUNA SIBY
2.ABDUL KADIR SH
3.EDISON P SARAGIH SH
4.SAHAYA SIMBOLON SH
5.PT CAHAYA MARITIM INDONESIA
6.KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM
7.BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
Turut Tergugat:
1.ARYANTO LIE SH
2.WULAN ARIYATI
3.WILZAR DAMORA SIREGAR
4.RADEN TUSRIN
5.LUCIANA FRANCISCA SIREGAR
434 — 597
  • Pdt..C.1 PUTUSANNomor 116/Pdt.G/2020/PN BtmDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatunkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:PT SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso, KM 6,Kelurahan Tanjung Uncang, (Komplek Injin Batu), KecamatanBatu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal inimemberikan kuasa kepada FIRMA HUKUM JOHANSEMBIRING & REKAN beralamat
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 07-01-2020 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 23-04-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 1/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 22 April 2020 — Penggugat:
PT FROGGY EDUTOGRAPHY diwakili oleh FERNANDO ISKANDAR
Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Tangerang II
Intervensi:
1.PT SURYA SENTRA GEMILANG SENTOSA diwakili oleh JAP HONG SENG
2.PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK. diwakili oleh AHMAD FAJAR dan RUSLI
912 — 95
  • ;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat, berkantor di Firma Hukum Mas Waluyo S.H.,M.H. dan Partners, beralamat di JI. Maruga RT/RW006/04, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat KotaTangerang Selatan, Banten 15414;Halaman 2 dari 140. Putusan Nomor 1/G/2020/PTUNSRGSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ilINTERVENSI1;3.