Ditemukan 5809 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : firman farma fitria first fitra
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Perpajakan
Register : 02-02-2018 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 12-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bdg
Tanggal 24 April 2018 — WATY TRISMAJA ASIH
324 — 145
  • mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan,memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukanusaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean (Pasal 1 angka14 UU PPN).Menurut Pasal 1 angka 13 UU PPN, badan adalah sekumpulan orang dan ataumodal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yangtidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dandalam bentuk apapun, firma
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-08-2014 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 69/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby
Tanggal 15 Agustus 2014 — H. MOKHAMAD TAROKI, ST, MT
70 — 13
  • Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHPdirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai AndelIndonesia (IMA), sedangkan korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya Firma, CommanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-04-2014 — Upload : 10-09-2014
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 60/PID.TPK/2013/PN.TK.
Tanggal 10 April 2014 — Drs. HASAN BASARIBU Bin ABDULLAH
64 — 42
  • Korporasiyang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndangtidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;Menimbang, bahwa dana TPAPK (Tunjangan Penghasilan Aparat PemerintahKampung) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 pada Triwulan 2 (dua) anggaran pendistribusiandana TPAPK adalah sebesar Rp. 2.881.530.000, (dua miliar delapan ratus delapan puluhsatu juta lima ratus tiga puluh
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 08-01-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
MISNO Bin KARYOREJO
172 — 88
  • Di samping itu, terdapat korporasi yangbukan badan hukum dalam bentuk Firma dan CV yang merupakan subjek hukumsebagai pendukung hak dan kewajiban (drager van het recht en plicht) yangditetapkan dalam Kitab UndangUndang Hukum Dagang, korporasi berdasarkandeskripsi di atas, merupakan subjek hukum yang mempunyai kewenanganbertindak dalam hukum, dan akibat perbuatannya dapat melanggar atau melawanhukum baik di bidang hukum pidana, sehingga berdasarkan hukum positif (iuscostitutum) dapat dikualifikasi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2012 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 10-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 83/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg.
Tanggal 24 April 2013 — Drs. DADANG BASTAMAN
58 — 19
  • Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antaralain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) danperkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
    Adapunyang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa),Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlainyang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2012 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 10-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 83/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg.
Tanggal 24 April 2013 — Drs. DADANG BASTAMAN
48 — 11
  • Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antaralain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) danperkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
    Adapunyang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa),Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlainyang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 27-09-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 79/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
H.Abdul Wahid, PM
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
1.PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA Yang diwakili oleh IR.JEFFREY JURIANTO RUSLI
1.ORGANISASI SAKSI SAKSI YEHUWA INDONESIA
168 — 77
  • ;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokatpada Kantor Hukum atau Firma Hukum Qodriansyah & Partners,Beralamat Kantor di Jalan KerungKerung, No.27 A, KotaMakassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22September 2017, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;Organisasi SaksiSaksi Yehuwa Indonesia, berkedudukan di Jalan KelinciRaya, No.36, Jakarta Pusat, didirikan dengan Akta Pendirian No.01 tertanggal 25 Februari 2002 juncto Akta Keputusan RapatKhusus Anggota No.01 tertanggal 16 Agustus
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 25 Nopember 2014 — MOCHAMAD YUDI IRWANSYAH, ST
41 — 12
  • Adapun yang berbadan hukum misalnyaPerseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadanhukum misalnya : Firma, CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWANPRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti,Bandung, 2002 hal. 17);Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum disebutkan bahwaTerdakwa yakni MOCHAMAD YUDI IRWANSYAH, ST adalah kedudukannyasebagai Fasilitator Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang diangkat berdasarkan SuratTugas
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-03-2013 — Putus : 12-07-2013 — Upload : 27-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 12/PID.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 12 Juli 2013 — Hj. Nilma Sari A.Kep, AM.Kes Pgl. Nilma
61 — 9
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya PerseroanTerbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai, sedang koorporasi yang tidak berbentuk badanhukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atau Perkumpulanlainnnya. (Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung 2002, hal. 17).
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 16-06-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 18/Pid.Sus-LH/2016/PN Klk
Tanggal 16 Juni 2016 — Gustin Ruddy Narang Bin Holmes Narang
1078 — 362
  • Badan usaha yang non Badan Hukum (UD, PD, Firma, CV, PersekutuanPerdata);Untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum pemiliknya yangbertanggung jawab;b. Orang yang memberi perintah (pasal 116 Undang Undang RI No. 32 Tahun2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);Yang memberikan perintah atau memimpin tindak pidana bila dilakukan olehbadan usaha yang berbadan hukum dengan pembuktian sebagai berikut:1141.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 16-06-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 129/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 8 Nopember 2017 — NURMAWATI DEWI BANTILAN, S.E ; DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
168 — 79
  • Muhammad Hisyam Rafsanjani, S.H.Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan AdvokatMagang pada Firma Hukum Sidin Constitution, A. Irmanputra Sidin &Associates (Advocates & Legal Consultants), beralamat di Jalan CidengTimur, Nomor : 60, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 12 Juni 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;2. Nama : Prof. DR.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-08-2011 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 18 Agustus 2011 — IVONE FREDIKA KOE KOE NURSYAF EFFENDI
159 — 194 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Wetboek van Koophendet; Pasal 16 s/d.35 memasukkan korporasi/ badan hukum sebagai subyek hukumantara lain Commanditaire Vennontschap dan Vennontschaponder Firma;Berdasar asas konkordansi W.v.S.
Pengadilan PN KISARAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-01-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kis
Tanggal 5 Juli 2021 — Penggugat:
1.Bambang Irwansyah
2.Syahriadi
3.Wagiman
4.Sukiyem
5.Sarpin
6.Suprayetno
7.Ponirin
8.Kasiyem
9.Khaidir
10.Leni Juliani
11.Edi Surianto
12.Kamaruddin
13.Burhanuddin
14.Sani Saragih
15.Ponimin
16.Ngatiyem
17.Muhammad Yani
Tergugat:
1.Kenentrian ATR/BPN Kepala Kanwil Sumatera Utara
2.Kantor Jasa Penailai Publik KJPP Pung's Zulkarnain
3.Kantor Jasa Penailai Publik KJPP Andi Iswitardiyanto & Rekan
4.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
Turut Tergugat:
1.Gubernur Sumatera Utara
2.Bupati Batu Bara
3.PT. Waskita Karya
114 — 38
  • Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik Pasal 1.11 Rekan adalahPenilai Publik dan/atau seseorang yang bertindak sebagai sekutu padaKJPP berbentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma.4.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 18-06-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 7 Mei 2015 — Hanafi, ST Bin Sahum
96 — 92
  • Korporasi yang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndang tidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain, atau korporasi inibersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, yaitu apakah dirisendiri atau orang lain atau korporasi yang telah diuntungkan oleh terdakwa dalam perkaraini.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-08-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 19 Nopember 2015 — - dr. AHMAD CHAIDIR
85 — 20
  • Adapunyang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi,sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), ComanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidakberbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-08-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smr
Tanggal 18 Agustus 2015 — Drs. SUTIMAN, M.M. Bin KARYO LESONO
68 — 9
  • SIH WIRYADI,Drs,EC,MSC BinSASTRO SUDJITO.Bahwa perkerjaan saksi adalah Wiraswasta sebagai Konsultan Penilai diSolo Jawa Tengah, dan saksi juga punya Kantor perwakilannya diBalikpapan, Samarinda, Jawa Timur, NTT dan NTB.Bahwa bentuk perusahaan saksi berupa Firma Sih Wiryadi dan Rekanberdasarkan Surat dari menteri Keuangan Tahun 2009.Bahwa sebelumnya perusahaan saksi bernama PT.Duta Wirya yangbergerak dibidang Penilai Publik dan saksi sebagai Direkturnya.Hal. 80 dari 150 hal.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-09-2013 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 9 September 2013 — dr.H. BOYKE PRIYONO , M.Kes. Bin SOEWANDIJONO
163 — 31
  • Orang perseorangan berarti orang secara individu (natuurlijkeperson) atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkankorporasi menurut undangundang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaanyang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa),Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perjanjian
Register : 07-07-2010 — Putus : 21-03-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 470/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 21 Maret 2012 — PT SWEET INDOLAMPUNG, PT INDOLAMPUNG PERKASA, PT GULA PUTIH MATARAM, PT INDOLAMPUNG DISTILLERY, PT GARUDA PANCAARTA M E L A W A N PT. MEKAR PERKASA, MARUBENI CORPORATION, ARMAN LANY, SH, MARUBENY EUROPE PLC (dahulu bernama MARUBENI UK PLC) SUMITOMO TRUST BANKING Co. Ltd Singapore Branch, SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION,
441 — 293
  • peraturan diatas, maka untuk menuntut dua pihakbertanggung jawab secara tanggung renteng sebagai sesamaanggota persekutuan:e Pertama harus dibuktikan apakah ada hubungan hukumyang diperlukan atau relasi antar dua pihak tersebut;e Jika hubungan tersebut tidak dapat dibuktikan,konsekwensinya tidak ada dasar hukum untuk menuntutagar para pihak tersebut tanggung renteng.Bertitik tolak dari penjelasan di atas, apabila tidak dapatdibuktikan bahwa PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) terikat dalampersekutuan, Firma
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 13-12-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
1.RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH.
2.ZAKARIA SULISTIONO, S.H.
Terdakwa:
ARDIANSYAH,S.IP,MM Bin Alm. LACUK
64 — 27
  • Orang perseorangan berartiyang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kataBarang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma,CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung,2002 hal. 17);Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-02-2016 — Putus : 27-05-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 27 Mei 2016 — SU,IN Bin SUNUD,alm
84 — 37
  • Adami Chazawi, dalam bukunya berjudul"Hukum Pidana Materiil danformil Korupsi di Indonesia: pada halaman 50 menyebutkan bahwaistilah jabatan dan kedudukan tidak hanya sebatas pada lembagahukum public namun juga pada lembaga hukum privat sepertiPT.CV,FIRMA dan lain lain;2.