Ditemukan 5818 data
376 — 844
Badan Usaha Milik Daerah.(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf bdan huruf c, untuk :a. perorangan dapat berbentuk CV atau Firma dan dilengkapi aktapendirian; ataub. koperasi, dan BUMSI harus memiliki akta pendirian besertaperubahanperubahannya yang disahkan instansi berwenang.(3) Pemohon IUPHHKHTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c, modalnya dapat berasal dari investor asing ;(4) ..., dst ;Pasal 5 ayat (1)(1) Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Menteri, dengandilengkapi
141 — 66
Adapun yang berbadan hukum misalnyaPerseroan Terbatas, yayasan, koperasi, sedangkan korporasi yang tidak berbadanhukum misalnya Firma, CV, usaha Dagang, atau perkumpulan lainnya bahkan jugadapat menjangkau partai politik, organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat dansebagainya (vide: Darwan Prints,SH., Pemberantasan Tindak pidana Korupsi PenerbitPT Citra Aditya Bakti, Bandung cet ke 1 Tahun 2002, hlm 17)Menimbang bahwa dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undangundang Nomor 31 Tahun
46 — 11
Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antaralain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) danperkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Adapunyang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa),Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlainyang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
53 — 19
Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antaralain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) danperkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Adapunyang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa),Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlainyang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
275 — 24
., Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum INDRA SINURAYA & REKAN beralamat di Komplek Taman Modern, jalan Melati 2 Blok H3/25, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13940, berdasarkan surat kuasa khusus No. 022/SK-PDT/IS-RAG/II/2020, tanggal 12 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; L a w a n:1.
1.RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH.
2.ZAKARIA SULISTIONO, S.H.
Terdakwa:
ARDIANSYAH,S.IP,MM Bin Alm. LACUK
62 — 27
Orang perseorangan berartiyang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kataBarang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma,CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung,2002 hal. 17);Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa
82 — 37
Adami Chazawi, dalam bukunya berjudul"Hukum Pidana Materiil danformil Korupsi di Indonesia: pada halaman 50 menyebutkan bahwaistilah jabatan dan kedudukan tidak hanya sebatas pada lembagahukum public namun juga pada lembaga hukum privat sepertiPT.CV,FIRMA dan lain lain;2.
432 — 289
peraturan diatas, maka untuk menuntut dua pihakbertanggung jawab secara tanggung renteng sebagai sesamaanggota persekutuan:e Pertama harus dibuktikan apakah ada hubungan hukumyang diperlukan atau relasi antar dua pihak tersebut;e Jika hubungan tersebut tidak dapat dibuktikan,konsekwensinya tidak ada dasar hukum untuk menuntutagar para pihak tersebut tanggung renteng.Bertitik tolak dari penjelasan di atas, apabila tidak dapatdibuktikan bahwa PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) terikat dalampersekutuan, Firma
CIPRIAN CAESAR, SH
Terdakwa:
SUHADAK bin H. ROMLI
109 — 39
Adami Chazawi dalam bukunya berjudul Hukum pidana materiil dan formilkorupsi di Indonesia, halaman 50 menyebutkan bahwa istilanh jabatan dankedudukan tidak hanya sebatas pada lembaga hukum publik namun juga padalembaga hukum privat seperti PT, CV dan Firma;2. Sudarto, yang dimaksud dengan kedudukan disamping dapat dipangku oelhpegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku olehpelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau peroranganswasta (vide R.
FERDINAN ADI NUGROHO
Terdakwa:
MUHAMAD BAQIR.
137 — 92
Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badanhukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), UsahaDagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
80 — 31
Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), ComanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadanhukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 butir 3UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan
117 — 34
Adapun yang berbadan hukum misalnya PerseroanTerbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai sedang korporasi yang tidakberbentuk Badan Hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV),Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (Darwan Prins, PemberantasanTindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal.17);Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana dikemukakandiatas bila dinubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalamPasal 2 ayat (1) UndangUndang No.31
RUSLI USMAN, S,H,
Terdakwa:
ALEXANDER ANAK DARI HUSIN HARTONO
183 — 83
Orang perseorangan berartiyang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kataBarang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma,CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung,2002 hal. 17);Halaman 99 dari 152 Putusan Nomor 55/Pid.SusTPK/
124 — 74
Adapun yang berbentuk badan hukumantara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yangbukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), ComanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidakberbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebutdalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan
927 — 608 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Penekanan Ditambahkan)Salinan dari Laporan Pertama Analysys dapat ditemukan dalamberkas perkara.Meskipun terdapat Pendapat dari 3 (tiga) firma ekonomi sudah dikenal,dalam putusan Termohon disimpulkan bahwa layanan FWA tidak termasukdalam pasar bersangkutan dengan beberapa alasan sebagai berikut:a.
KPM, Mobiel WebBundel Medium "Slovakia, TMobile, 100ViacPoland, Orange, Firma 100 *Netherlands, Vodafone, Vodafone 27.50 *Slovenia, Si.mobil Vodafone, Orto Smart *Slovenia, Mobitel, Uniform *Luxembourg, LuxGSM, LIGHT *Denmark, TOC Mobil, Mxit RegningSweden, Telamobile, Telia Mobil til winner *Hungary, TMobile, Relax 100 *Estonia, Eesti Mobitelefon, Profipluss *Slovakia, Orange, Paussl50+SMS *Estonia, Tele?
Untuk badan usaha yangbukan badan hukum, misalnya firma, pertanggungjawabannya terletakpada masingmasing sekutu (individu/pribadi = natuurliike persoon Pasal18 KUHD) dan karenanya badan usaha yang bukan badan hukum(misalnya firma), secara yuridis dikategorikan sebagai "subyek hukumyang berbentuk natuurlijke persoon).6.
Mobiel WebBundel Medium *Slovakia, TMobile, 100ViacPoland, Orange, Firma 100 *Netherlands, Vodafone, Vodafone 27.50 "Slovenia, Simobil Vodafone, Orto Smart *Slovenia, Mobitel, Uniform *Luxembourg. LuxGSM. LIGHT *Denmark, TDG Mobil Mixit RegningSweden, Telamobil, Telia Mobil tll wanner *Hungary, TMobile, Relax 100 *Estonia, Eesti Mobitelefon, Profipluss *Slovakia, Orange.
188 — 138
., kesemuanya warganegara Indonesia,Halaman 2 dari 272 halaman Putusan No. 162/G/2016/PTUNJ KTPara Advokat pada Firma WHukum MacalloharlinAdvocates, beralamat di Gedung office Lot 28, Jakarta12190, untuk bertindak atas nama PENGGUGAT ,PENGGUGAT Il dan PENGGUGAT Ill, berdasarkansurat kuasa khusus masingmasing tanggal 22 Juni2016, selanjutnya disebut sebagai PARAPENGGUGAT;MELAWANKEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ,berkedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190,yang dalam sengketa
61 — 33
,MH.Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma R & A yang beralamat di JalanLorong Sukajadi Nomor 51 Penurunan Kota Bengkulu bertindak untuk dan atas namapemberi kuasa baik secara bersamasama atau sendirisendiri untuk mendampingi danmembela kepentingan hukum dan atau hakhak Pemberi Kuasa sebagai Terdakwadalam perkara No 90/Pid.Sus/TPK/2016/PN.BKL,yang didakwa melakukan tindakpidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 atau pasal 9 jo Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
146 — 103
., ParaAdvokat dan Konsultan Hukum dari Firma Hukum Wetmen Sinaga & Rekan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2015, untuk TergugatIll, Tergugat IV dan Tergugat V hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Dr.Chandrajaya, SH., MH., dan Julianawati, SH., MH., Para Advokat dari KantorHukum Chandra Djaja & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang masingmasing tertanggal 30 November 2015, untuk Tergugat V hadir Kuasa Hukumnyayang bernama Wardojo, SH., Advokat dari Kantor Hukum Wardojo & Rekan
103 — 39
Adami Chazawi dalam bukunya berjudul "Hukum Pidana Materiil dan formilKorupsi di Indonesia" menyebutkan bahwa istilah jabatan dan kedudukan tidak hanyasebatas pada lembaga hukum publik namun juga pada lembaga hukum privat seperti PT,CV, FIRMA dan lain lain;Ze.
117 — 28
BAMBANG ADI NUGRAHA, SH ;Advokat dan Konsultan Hukum yang kesemuanyadari Firma Hukum HSP & ASSOCIATES, beralamatkantor, di Jalan Kalibaru Selatan Nomor 03 KotaCirebon, baik secara sendirisendiri maupunbersamasama bertindak berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 2 November 2015 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Hukum PengadilanNegeri Sumber pada tanggal 11 Desember 2015 dibawah Register Nomor : 19/Pdt/KHK/2015/PN.SBR, untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGATMELAWAN1. Ir.