Ketua DPRD Provinsi Gorontaloyang menanyakan mengapa kepolisian melakukan Pembiaran terhadappenyerbuan Kantor LPPTVRI Gorontalo serta adanya pemukulan terhadapKepala Kantornya oleh pendukung pasangan calon Walikota DAl (AdhanDambea Irwanto Hasan) yang dipimpin langsung oleh Walikota Gorontalo(Adhan Dambea dan Ketua DPRD Kota Gorontalo Nikson Ahmad);Hal. 2 dari 26 hal. Put.

Pengaduan yang disampaikan dalam surat, disebutkan bahwa telahterjadi pembiaran oleh Polri dalam peristiwa anarkis di stasiun TVRIGorontalo, diduga dilakukan oleh Tim Sukses pasangan calon WalikotaGorontalo, Adhan Dambea. Tim Kompolnas menemukan fakta bahwatidak benar ada pembiaran karena perkara ini telah diproses lanjutbahkan dipecah menjadi 3 berkas yakni perkara perampasan kamera,pengrusakan dan penganiayaan.

Kapolda melakukan pembiaran terhadap penyerbuan kantor LPP TVRIGorontalo;2.

perkaranyadiproses dalam 3 (tiga) berkas yaitu tentang perampasan kamera pengrusakandan penganiayaan, dan ternyata pula bahwa pada saat Kapolda menghadiriacara Kejuaraan Nasional Road Race Metropik bukan diselenggarakan olehPAN dan kemeja yang dikenakan Kapolda tidak ada logo PAN;Bahwa oleh karena apa yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam surattersebut tidak mengandung kebenaran, juga katakata yang tertera dalam surattersebut bersifat negatif seperti tendensius, proaktif, mementingkan ego sektoraldan melakukan pembiaran

(TIDAK BERBUAT)atau sengaja ABAI dan LENGAH (LALAI);18.Bahwa sikap PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT) atau sengaja ABAI danLENGAH (LALAI) itu yang dilakukan oleh Tergugat , Ill dan V ituPatut disebut sebagai Bukti dari ketidak mampuan pribadi pribaditersebut untuk membuat suatu keputusan (Diskresi/ Kebijakan) atautidak mampu untuk menjalankan tugas dan kewenganan yang telahdiberikan;19.Bahwa dengan adanya sikap PEMBIARAN ( TIDAK BERBUAT) atausengaja ABAI atau LENGAH ( LALAI ) yang dilakukan oleh Tergugat

Agar sikap atau tindakan PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT), ABAI atauLENGAH (LALAI) itu tidak terus terjadi (berlanjut), Penggugat sudahberusaha untuk mengingat supaya Tergugat I, Ill dan V dapat dengansegera membuat Keputusan (kebijaksanaan) untuk menyerahkanTanah itu, tetapi ternyata Tergugat , Ill dan V tetap saja sikapPEMBIARAN (TIDAK BERBUAT), ABAI atau LENGAH ( LALAI ) ituterjadi, sehingga patut disebut telah sengaja melakukan perbuatanMelanggar Hukum;23.Bahwa sesuai dengan Alas Hak yang dimiliki sebenarnya

Bapak KetuaPengadilan Negeri kelas A Medan u/p Bapak/ibu Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini, supaya berkenan kiranya menjatuhkan Putusanmenghukum Tergugat , Ill, V untuk membayar kerugian MaterilPenggugat karena SIKAP PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT), atauABAI, LENGAH dan LALAI secara tanggung renteng;33.Bahwa agar kerugian Penggugat tidak berlarut larut dan menjadibertambah besar dan berkelanjutan, maka dengan ini dimohon kepadaYth.

Bapak/ibu Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan Provisi yang dapatdijalankan dengan serta merta terlebin dahulu (Uitvoerbaar bijvoorraad), dan menyerahkan Tanah berikut Bangunan yang adadiatasnya kepada pihak Penggugat meskipun ada verzet, Bandingmaupun Kasasi;39.Selanjutnya karena Tergugat I,II, Ill, IV, V dan VI adalah pihak yangsengaja melakuan PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT) atau ABAI,LENGAH dan LALAI yang penyebabkan timbulnya Gugatan ini, makapatut dibebankan semua

Menyatakan Perbuatan Para Terbanding semula Tergugat I, Ill dan Vyang melakukan PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT) atau ABAI, LENGAHdan LALAI untuk membuat Keputusan yang mengakibatkan Terbandingsemula Tergugat VI terus menduduki dan yang tidak mau menyerahkanTanah tempat berdirinya Bangunan Gedung SD Negeri No: 060926berikut Bangunan Gedung SDNegeri tersebut kepada Penggugat, ataumenghancurkannya adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daadq);6.

Bahwa tindakan pembiaran pelanggaran terhadap Kawasan DilarangMerokok (KDM) atau membiarkan orang merokok dalam gedung telahmelanggar UndangUndang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusiamenyebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baikdan sehat;6.

Bahwa akibat pembiaran Kawasan Dilarang Merokok (KDM) tersebutPenggugat kehilangan kerugian atas hilangnya udara bersih dan sehat;2. Bahwa akibat pembiaran Kawasan Dilarang Merokok (KDM) bukan hanyakehilangan udara yang bersih, baik, dan sehat, namun Penggugat jugaHalaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 971 K/Pdt/2015terpapar asap rokok orang lain (perokok pasif);.

Bahwa akibat pembiaran tersebut Penggugat dan masyarakat bukannyadifasilitasi tingkat kesehatan, melainkan justru diluluh lantahkan harkatdan martabatnya sebagai manusia karena tidak adanya kemauan ParaTergugat untuk melakukan kewajibannya dalam menegakkan peraturan;.

Akibat pembiaran Kawasan Dilarang Merokok (KDM) tersebut Penggugattidak mendapatkan akses terhadap perlindungan kesehatan lingkungan,termasuk hak untuk menghirup udara sehat bebas dari asap rokok yangmenjadi mandat dan tanggung jawab Para Tergugat;.

Bahwa akibat pembiaran Kawasan Dilarang Merokok (KDM) tersebut parakorban dalam hal ini masyarakat tidak mendapatkan akses terhadapperlindungan, pemajuan, penegakan dan, pemenuhan Hak Asasi Manusiayang menjadi mandat dan tanggung jawab Negara termasuk Para Tergugat;. Bahwa Penggugat mempunyai kepedulian terhadap lingkungan atasterciptanya udara yang bersih baik dan sehat;.

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau SuratTeguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak menyampaikan SPTMasa PPN sejak tahun 2004;B. Materi Gugatan dan Penjelasan Tambahan yang tidak dipertimbangkanoleh Majelis Pengadilan Pajak;C.

Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) dengan cara tidak menginformasikan tindak lanjutmengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP;G. Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat)karena mengabaikan Tatacara atau Prosedur Penerbitan SuratKeputusan Pembatalan SKPKB sehingga bertentangan denganHalaman 7 dari 32 halaman.

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau SuratTeguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak menyampaikan SPTMasa PPN sejak tahun 2004;1.

oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat);Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) menderita kerugian akibat hal ini;Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat);Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa ini;Materi Gugatan dan Penjelasan Tambahan yang tidak dipertimbangkanoleh Majelis Pengadilan Pajak;1.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula

atas upaya yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat);Terjadi kKelalaian Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat)karena mengabaikan Tatacara atau Prosedur Penerbitan SuratKeputusan Pembatalan SKPKB sehingga bertentangan denganketentuan yang berlaku yang menyebabkan Surat Keputusan tersebutmenjadi cacat secara hukum;Halaman 17 dari 32 halaman.

Denganfakta ini, terbukti bahwa tidak benar dalih Penggugat yang menyatakanTergugat III tidak melakukan tindakan apapun terhadap Tergugat ;Tergugat III Tidak Pernah Mengarahkan Tergugat Ataupun MemberikanKesempatan Dan Pembiaran Kepada Tergugat Untuk Melakukan TindakPidanaTergugat Ill membantah dalin Penggugat yang menuduh Tergugat Illtelah memberikan kesempatan dan pembiaran kepada Tergugat untukmelakukan tindak pidana pencurian dan/atau penipuan dan/ataupenggelapan dan/atau money loundering dan

Pemohon Kasasi menolakpertimbangan Judex Facti pada Putusan PN Timika halaman 112116yang menuduh Pemohon Kasasi melakukan pembiaran kepadaTermohon Kasasi II untuk melakukan tindak pidana penipuan terhadapTermohon Kasasi I;13.

Nomor 2801 K/Padt/2013melakukan pembiaran ataupun memberikan kesempatan kepadaTermohon Kasasi II untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian,Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;14.Keenam, tidak ada kausalitas antara kerugian yang diderita TermohonKasasi dengan perbuatan Pemohon Kasasi.

Pemohon Kasasi Tidak Terbukti Melakukan Pembiaran Dan MemberikanKesempatan Kepada Termohon Kasasi II Untuk Melakukan Tindak PidanaPenipuan Terhadap Termohon Kasasi Alasan Pertama: Judex Facti Keliru Dan Salah Menekapkan HukumBerkenaan Dengan Dalil Pembiaran Dan Memberikan Kesempatan YangDituduhkan Kepada Pemohon Kasasi1.

Judex Facti keliru dan salah menerapkan hukum dengan menyatakanPemohon Kasasi telah melakukan pembiaran dan memberikankesempatan kepada Termohon Kasasi I untuk melakukan tindak pidanapemalsuan dan penipuan terhadap Termohon Kasasi karena hanyadidasarkan atas satu alat bukti surat, yakni bukti Putusan Pidana;2.

Obyek gugatan kabur dan tidak jelas (Obscur Libel)Bahwa obyek gugatan kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) berdasarkanhalhal sebagai berikut : Bahwa mencermati obyek gugatan pada halaman 2 gugatanPenggugat yaitu : Bahwa yang menjadi Objek gugatan (A quo) adalahPARA TERGUGAT melawan hukum melakukan pembiaran ataspembentukan baru Yayasan Kas Pembangunan, sebagaimana diaturdalam Pasal 1366 Kitab Undang Undang hukum PerdataBahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan pembiaran apa yangdilakukan oleh Para

Bahwa lain daripada itu, pada bagian Fakta Hukum angka 8 gugatana quo, Penggugat pada intinya menyatakan Para Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengambiltindakan tegas adanya usaha minimarket, hotel, dll di atas tanah asetYayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya.Bahwa hal ini menimbulkan ketidakjelasan sebenarnya yang manaobyek gugatan Penggugat, apakah pembiaran atas pembentukanyayasan baru, ataukah pembiaran atas adanya usaha minimarket, hotel,dil di atas tanah aset

Obyek gugatan kabur dan tidak jelas (Obscur Libel)Bahwa obyek gugatan kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) berdasarkanhalhal sebagai berikut :Bahwa mencermati obyek gugatan pada halaman 2 gugatanPenggugat yaitu : Bahwa yang menjadi Objek gugatan (A quo) adalahPARA TERGUGAT melawan hukum melakukan pembiaran ataspembentukan baru Yayasan Kas Pembangunan, sebagaimana diaturdalam Pasal 1366 Kitab Undang Undang hukum PerdataBahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan pembiaran apa yangdilakukan oleh Para Tergugat

atas pembentukanyayasan baru, ataukah pembiaran atas adanya usaha minimarket, hotel,dil di atas tanah aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP) KotaSurabayaBahwa oleh karena tidak ada kejelasan terkait obyek sengketa dalamperkara a quo maka gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas(Obscur Libel).Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sbd.

Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;c. berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dihubungkan dengan dalilgugatan Penggugat pada bagian objek gugatan disebutkan bahwa yang menjadiobjek gugatan a quo Para Tergugat melawan hukum melakukan pembiaran ataspembentukan baru Yayasan Kas Pembangunan;Menimbang, bahwa makna pembiaran dikaitkan dengan ketentuantersebut diatas

Dalam teori ilmu hukum itu berartiadanya tindakan pembiaran dari pejabat pemerintahan kota yang berwenangdan tindakan pembiaran berarti menyetujui terjadinya perbuatan (dalam hal inimenyetujui pembangunan toko), lebihlebin bawahan Tergugat yaitu DinasPengelolaan Pasar telah menetapkan dan menarik biaya retribusi pasar danretribusi sampah kepada para Penggugat ;Bahwa oleh karena keberadaan tokotoko tersebut diperoleh paraPenggugat dengan itikad baik dan pula perbuatan Tergugat dengan sengajamembiarkan

Kalau sekarang Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi menyatakan tokotoko a quo tidak ber IMB itu sama artinya Tergugat/Terbanding/TermohonKasasi melakukan tindakan pembiaran yang dalam ilmu hukum termasukperbuatan melawan hukum, sehingga kesalahan tersebut tidak bisadilimpahkan kepada para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tapi adapada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi ;.

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau SuratTeguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena PemohonHalaman 5 dari 34 halaman. Putusan Nomor 1073/B/PK/PJK/2015Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak menyampaikan SPT MasaPPN sejak Tahun 2004;B. Penjelasan Tambahan pada Closing Statement yang tidakdipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Pajak;C.

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau SuratTeguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak menyampaikan SPT MasaPPN sejak tahun 2004;1.

Putusan Nomor 1073/B/PK/PJK/201510.11.12.Peninjauan Kembali (semula Tergugat) belum memberikankeputusan sampai dengan tanggal 10 April 2004 maka permohonanPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sudahdikabulkan;Bahwa dengan tidak diberikan Surat Himbauan atau Surat TagihanPajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) halini menunjukkan adanya pembiaran oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat);Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat)

Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak;Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) dengan cara tidak menginformasikan tindak lanjutmengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP;1.

Bahwa dengan tidak menginformasikan apapun tersebutmenunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) melakukan pembiaran atas upaya yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);6. Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat);. Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat)karena mengabaikan Tatacara atau Prosedur Penerbitan SuratHalaman 19 dari 34 halaman.

Alihalin melakukan penghentian berlangganan sebagaimana dimaksud poin 5di atas, Tergugat nyatanya melakukan pembiaran terhadap berlangganantenaga listrik dari Penggugat.

Bahwa tindakan pembiaran oleh Tergugat sebagaimana dimaksud poin 5di atas merupakan suatu bentuk kelalaian dan ketidakcermatan Tergugatdalam melakukan pengurusan dan/ atau pemberesan atas harta pailit TurutTergugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara materiilapabila tidak diselesaikan.

Bahwa tindakan pembiaran oleh Tergugat tersebutjuga telah melanggar amanah Undangundang Nomor 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang padaPasal 98 yang mengatur sebagai berikut: Sejak mulai pengangkatannya,Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailitdan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan suratberharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 98, hal mana dalam Pasal 98tersebut menegaskan bahwa Kurator harus melaksanakan semua upayauntuk mengamankan harta pailit, termasuk di dalamnya penghentiantagihan berlangganan kebutuhan operasional seharihari seperti tagihantenaga listrik dari Penggugat agar tidak membebani harta pailit;Namun kenyataannya adalah Tergugat lalai dan tidak cermat dalammelakukan pengurusan dan/ atau pemberesan atas harta pailit TurutTergugat dengan melakukan pembiaran

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 6 yang menyatakan Tergugattelah melakukan pembiaran terhadap berlangganan tenaga listrik dariPenggugat adalah tidak benar, karena sejak awal diberitahukannya adanyaKepailitan PKIS Sekar Tanjung (Dalam Pailit), debitor pailit tidak kooperatifkepada Kurator dan tidak menyerahkan pembukuan atau pun data yangberkaitan dengan kewajiban koperasi kepada pihak lainnya termasukkewajiban kepada Penggugat;7.

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauandan/atau Surat Teguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karenaHalaman 7 dari 38 halaman. Putusan Nomor 1118/B/PK/PJK/2015Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Penggugat) tidakmenyampaikan SPT Masa PPN sejak tahun 2004;.

Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) dengan cara tidak menginformasikantindak lanjut mengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP;.

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauandan/atau Surat Teguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karenaPemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Penggugat) tidakmenyampaikan SPT Masa PPN sejak Tahun 2004;1.

oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat);Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) menderita kerugian akibat hal ini;Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat);Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa ini;.

atas upaya yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat);.

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTERGUGAT) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau SuratTeguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena Pemohon PeninjauanKembali (semula PENGGUGAT) TIDAK menyampaikan SPT Masa PPNsejak tahun 2004.B. Materi Gugatan dan Penjelasan Tambahan pada Closing Statement yangtidak dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Pajak.C.

Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula TERGUGAT) dengan cara tidak menginformasikan tindak lanjutmengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP..

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTERGUGAT) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atauSurat Teguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena PemohonPeninjauan Kembali (Semula PENGGUGAT) TIDAK menyampaikanSPT Masa PPN sejak tahun 2004.1.Bahwa sejak Pemohon Peninjauan Kembali (semula PENGGUGAT)menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan PKP makaPemohon Peninjauan Kembali (semula PENGGUGAT) tidak pernahmenyampaikan SPT Masa PPN sampai saat pengajuan PeninjauanKembali

Bahwa dengan tidak diberikan Surat Himbauan atau Surat TagihanPajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaHalaman 8 dari 34 Halaman Putusan Nomor 931 /B/PK/PJK/2014PENGGUGAT) hal ini menunjukkan adanya pembiaran olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula TERGUGAT).10. Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula PENGGUGAT) menderita kerugian akibat hal ini.11. Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (semula TERGUGAT).12.

atas upaya yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula PENGGUGAT).Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (semula PENGGUGAT).Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semula TERGUGAT)karena mengabaikan Tatacara atau Prosedur Penerbitan SuratKeputusan Pembatalan SKPKB sehingga bertentangan denganketentuan yang berlaku yang menyebabkan Surat Keputusan tersebutmenjadi cacat secara hukum.1.Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPENGGUGAT) Tatacara

BerartiPasien dibiarkan kedinginan dan juga tidak dikonsulkan ke dokter spesialis.Perbuatan Tergugat Ill tersebut dapat disebut dengan perbuatan Pembiaran ;910.Bahwa kemudian Anak Pasien (Dr. Farida Oktaviana) berkonsultasikepada Pakar kesehatan mengenai masalah kain putih tipis untuk PasienInfeksi, saat Pasien sudah meninggal tiga minggu kemudian. Dijawab olehPakar Kesehatan tersebut bahwa Tidak Ada Teori atau Penelitian sepertiyang disebutkan oleh tergugat Ill.

Hal ini membuktikan bahwa RSPADGatot Soebroto telah melakukan pembiaran terhadap Pasien. Semestinyapada saat Pasien baru masuk dalam ruang perawatan umum haruslangsung dikonsulkan ke Dokter Spesialis atau ke Dokter PenanggungJawab Pasien.

SeharusnyaTergugat Ill sebagai Dokter Umum tidak dibenarkan menangani sendiripasien di ruang perawatan, apalagi pasien ini baru keluar dari ruang ICU,yang seharusnya masih dalam pengawasan ketat Tim Dokter Spesialis.Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Ill tersebut dapat dikwalifisirdengan Perbuatan Pembiaran yang dilakukan secara sistematis olehRSPAD Gatot Soebroto Cq.

Sikap Tergugat III yang tidak melakukantindakan apapun terhadap pasien dalam kondisi yang demikian, sehinggamenyebab Pasien meninggal dunia, maka perbuatan tersebut samadengan pembiaran, hal tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatanmelawan hukum ;Bertitik tolak dari Surat Resume Medis Tergugat yang menyetakanbahwa pasien meninggal dunia akibat pulmanary embolism seharusnyaPara Tergugat pada saat merawat pasien (suami Penggugat) mengambiltindakan antisipasi yaitu dengan memberikan obatobat yang

Hal ini membuktikan bahwa RSPADGatot Soebroto telah melakukan pembiaran terhadap pasien.

SKPKBtersebut menjadi cacat secara hukum;Kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalammenginterpretasikan Surat Permohonan Pencabutan PKP yangdianggap sebagai surat biasa oleh Majelis Pengadilan Pajak;Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)karena Surat Permohonan Pencabutan PKP belum diterbitkan SuratPencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Tergugat) sehingga merugikan Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat);Terjadi pembiaran

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau SuratTeguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak menyampaikan SPTMasa PPN sejak tahun 2004;1.

oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat);Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) menderita kerugian akibat hal ini;Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat);Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa ini;Kekeliruan dalam penerbitan SKPKB PPN karena Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) telan mengajukan PermohonanPencabutan Pengukuhan

Permohonan Pencabutan PKP belumditerbitkan Surat Pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) sehinggamerugikan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat);Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) mohon jangan bebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat);Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Tergugat) tidak dipertimbangkan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak;Terjadi pembiaran

Bahwa dengan tidak menginformasikan apapun tersebutmenunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTergugat) melakukan pembiaran atas upaya yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);6. Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat);F.

teragangantinggi milk Tergugat tersebut, bahkan pernah beberapa kali memercikkan api,namun tidak pernah direspon bahkan tidak ada satupun teknisi/petugas yangdatang untuk memperbaiki kabel tersebut atau mengupayakan upaya pencegahankeselamatan agar tidak berbahaya bagi keselamatan jiwa warga setempat, ataubahkan memindahkan posisi kabel dan tiang listrik tersebut sehingga tidakberbahaya lagi bagi keselamatan warga sekitar, hingga pada akhirnya (alm)Suami Penggugatlah yang menjadi korban tindakan pembiaran

danmakhluk hidup lainnya ;Pengabaian Tergugat dan Bentuk Tanggung Jawab TergugatBahwa berdasarkan ketentuan isi Pasal 2 huruf g UndangUndang Nomor30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan disebutkan PembangunanKetenagalistrikan menganut asas Keamanan dan Keselamatan,bilamana tidak dilaksanakan oleh Tergugat yaitu menciptakan kondisi yangaman dari bahaya dan maut yang akan timbul dari pendirian tiang listrikarus tegangan tinggi milk Tergugat maka perbuatan Tergugat dikatagorikansebagai tindakan pengabaian/pembiaran

Nampak dari ketentuanketentuan dalam UUPT tersebut bahwaDireksi PT mempunyai tugas dan wewenang ganda yaitu : menjalankanpengurusan, dan sebagai perwakilan PT di dalam maupun di luar pengadilan,maka Tergugat sebagai subjek hukun/badan hukum yang bertanggung jawabsebagaimana telah ditentukan di dalam peraturan perundangundangansebagaimana disebutkan di atas maka pertanggung jawabab karena kesalahanyang dilakukan oleh Tergugat yaitu melakukan pembiaran terhadap keamanandan keselamatan jiwa manusia

(satu. miliar rupiah) karena akibat tindakan/perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat berupa pembiaran sehingggameninggalnya (alm) Suami Penggugat ;Bahwa agar Tergugat bersedia memenuhi isi putusan dalam perkara ini,mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) /hari, setiap Tergugat lalaimemenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sehinggadilaksanakan ;Bahwa perkara imi didukung oleh buktibukti yang kuat

dan memetik buah sukun dengan menggunakan galah bambuHal 16 dari 29 Putusan Nomor. 04/Pdt.G/Pro/2014/PNLgsnav galah yang digunakan oleh Alm Abu Bakar (suami Penggugat)menyentuh kabel Listrik yang telanjang;Hal int membuktikan bahwa Alm Abu Bakar (suami Penggugat) dengansadar, jelas dan sengaja melakukan kelalaian terhadap diri sendiri yaitumemetik/menggalah buah sukun dan menyentuh kabel Listrik telanjangsehingga saat itu juga meninggal dunia;Bahwa bila Penggugat menyatakan bahwa telah terjadi pembiaran

adalah bertentangan dengan isi surat;Kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajakdalam menginterpretasikan alamat surat sebagaimana tertulispada Surat Permohonan Pencabutan PKP (halaman 54 par. 6);Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) karena Surat Permohonan Pencabutan PKP belumditerbitkan Surat Pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) sehinggamerugikan Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Penggugat);Terjadi pembiaran

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauandan/atau Surat Teguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP)karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidakmenyampaikan SPT Masa PPN sejak Tahun 2004;1.

olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) menderita kerugian akibat hal ini;Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat);Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa ini;Materi Gugatan dan Penjelasan Tambahan yang tidakdipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Pajak;1;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula

Putusan Nomor 809/B/PK/PJK/201510.Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) mohon jangan bebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) tidak dipertimbangkan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak;Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Tergugat) dengan cara tidak menginformasikantindak lanjut mengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP;1

atas upaya yang dilakukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat);Halaman 18 dari 35 halaman.

yangseriuS (Omision delict) dan merupakan lalai dalam melaksanakan tugas,sehingga telah melanggar ketentuan dalam Pasal 28 huruf g dan huruf hUndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi Setiap pejabatdilarang dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakantugas dan/atau lalai dalam melaksanakan tugas ;Bahwa TERGUGAT III adalah merupakan pihak yang diberikan tugas dantanggung jawab untuk menangani perizinan, termasuk di dalamnyaperizinan

yang serius (Omisiondelict) dan merupakan lalai dalam melaksanakan tugas, sehingga telahmelanggar ketentuan dalam Pasal 28 huruf g dan huruf h UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan, yang berbunyi Setiap pejabat dilarang dengansengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas dan/atau lalaidalam melaksanakan tugas ;Bahwa akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT tersebut di atas, makakawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Kampar Provinsi Riautelah

Bahwa apa yang disebutkan dalam pasal 28 huruf g dan huruf hUndangundang no. 18 tahun 2013 tentang pencegahan danpemberantasan perusakan hutan yang berbunyi " setiap pejabatdilarang dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakantugas dan/atau lalai dalam melaksanakan tugas, tidak dijelaskansecara terperinci baik didalam pasalpasalnya maupun penjelasanpasal tentang pembiaran yang dilakukan oleh pejabat, Kapan pejabatdikatakan melakukan unsurunsur pembiaran tidak dijelaskanperaturan ini, Oleh

karena itu makna pembiaran hanya secara umumdisebutkan;2.

Dari uraian yang disampaikan dalam Pokok Perkara diatas, makaselanjutnya Tergugat II terbukti tidak ada melakukan pembiaran dan lalaidalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikiangugatan pengunggat dalam guggatan a quo harus ditolak ataudikesampingkan. Mohon dengan hormat kepada Majelis HakimPengadilan Negeri Bangkinag yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutus sebagai berikut:DALAM POKOK PERKARA.1.

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauandan/atau Surat Teguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karenaHalaman 5 dari 34 halaman. Putusan Nomor 1075/B/PK/PJK/2015Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) /J/IDAKmenyampaikan SPT Masa PPN sejak tahun 2004;B. Penjelasan Tambahan pada Closing Statement yang tidakdipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Pajak;C.

Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) dengan cara tidak menginformasikantindak lanjut mengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP;G. Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat)karena mengabaikan Tatacara atau Prosedur Penerbitan SuratKeputusan Pembatalan SKPKB sehingga bertentangan denganketentuan yang berlaku yang menyebabkan Surat Keputusantersebut menjadi cacat secara hukum;H.

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau SuratTeguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) T/DAK menyampaikan SPTMasa PPN sejak tahun 2004;1.

Bahwa dengan tidak diberikan Surat Himbauan atau Surat TagihanPajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)hal ini menunjukkan adanya pembiaran oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat);10.Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) menderita kerugian akibat hal ini;11.Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat);12.Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam

Bahwa dengan tidak menginformasikan apapun tersebutmenunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) melakukan pembiaran atas upaya yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);6. Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat);G.

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaTERGUGAT) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau SuratTeguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena PemohonPeninjauan Kembali (Semula PENGGUGAT) TIDAK menyampaikan SPTMasa PPN sejak tahun 2004.B. Penjelasan Tambahan pada Closing Statement yang tidakdipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Pajak.C.

Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula TERGUGAT) dengan cara tidak menginformasikan tindak lanjutmengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP.G.

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaTERGUGAT) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau SuratTeguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula PENGGUGAT) TIDAK menyampaikanSPT Masa PPN sejak tahun 2004.1.

KEP161/PJ./2001 tersebut karena Termohon PeninjauanKembali (Semula TERGUGAT) belum memberikan keputusansampai dengan tanggal 10 April 2004 maka permohonan PemohonPeninjauan Kembali (semula PENGGUGAT) sudah dikabulkan.Bahwa dengan tidak diberikan Surat Himbauan atau Surat TagihanPajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPENGGUGAT) hal ini menunjukkan adanya pembiaran olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula TERGUGAT).10.Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula PENGGUGAT

Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula TERGUGAT) dengan cara tidak menginformasikan tindak lanjutmengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP.1.

TERGUGAT adalah pihak yang diberikan tugas dantanggung jawab untuk melakukan perlindungan hutan terhadap kawasanhutan di wilayah Provinsi Riau, termasuk di dalamnya terhadap OBJEKSENGKETA, akan tetapi dalam tindak tanduknya TURUT TERGUGAT telah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehinggatelah mengakibatkan OBJEK SENGKETA dirusak dengan cara menebangseluruh kayu alam yang ada di atas OBJEK SENGKETA dan kemudiandijadikan areal perkebunan kelapa sawit dan TURUT TERGUGAT telahmelakukan pembiaran

yang serius (Omision delict) dan hal tersebut telahmelanggar ketentuan dalam Pasal 28 huruf g dan huruf h Undang UndangNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan, yang berbunyi Setiap pejabat dilarang dengan sengajamelakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas dan/atau lalai dalammelaksanakan tugas. ;27.

Menghukum TURUT TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT Il Telahmelakukan pembiaran yang serius (Omission Delict ) terhadap perusakan yangdilakukan oleh TERGUGAT ;7. Memerintahkan TURUT TERGUGAT melakukan penindakan secara Pidanaterhadap TERGUGAT ;8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT II melakukan audit pajak pendapatankebun TERGUGAT ;9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar20.000000 (dua puluh juta rupiah) setiap hari nya apa bila TERGUGAT lalaimenjalankan putusan. ;10.

adalah bertentangan dengan isi surat;Kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalammenginterpretasikan alamat surat sebagaimana tertulis pada SuratPermohonan Pencabutan PKP (halaman 59 par. 8);Terjadi kKelalaian Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat)karena Surat Permohonan Pencabutan PKP belum diterbitkan SuratPencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Tergugat) sehingga merugikan Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat);Terjadi pembiaran

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau SuratTeguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak menyampaikan SPTMasa PPN sejak tahun 2004;1.

oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat);Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) menderita kerugian akibat hal ini:Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat);Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa ini;Materi Gugatan dan Penjelasan Tambahan yang tidak dipertimbangkanoleh Majelis Pengadilan Pajak;1.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula

Permohonan Pencabutan PKP belumditerbitkan Surat Pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) sehinggamerugikan Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Penggugat);Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) mohon jangan bebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) tidak dipertimbangkan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak;Terjadi pembiaran

atas upaya yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat);.