Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauandan/atau Surat Teguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karenaHalaman 5 dari 34 halaman. Putusan Nomor 1075/B/PK/PJK/2015Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) /J/IDAKmenyampaikan SPT Masa PPN sejak tahun 2004;B. Penjelasan Tambahan pada Closing Statement yang tidakdipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Pajak;C.

Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) dengan cara tidak menginformasikantindak lanjut mengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP;G. Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat)karena mengabaikan Tatacara atau Prosedur Penerbitan SuratKeputusan Pembatalan SKPKB sehingga bertentangan denganketentuan yang berlaku yang menyebabkan Surat Keputusantersebut menjadi cacat secara hukum;H.

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau SuratTeguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) T/DAK menyampaikan SPTMasa PPN sejak tahun 2004;1.

Bahwa dengan tidak diberikan Surat Himbauan atau Surat TagihanPajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)hal ini menunjukkan adanya pembiaran oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat);10.Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) menderita kerugian akibat hal ini;11.Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat);12.Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam

Bahwa dengan tidak menginformasikan apapun tersebutmenunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) melakukan pembiaran atas upaya yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);6. Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat);G.

Bahwa melalui keputusan in cassu perkara PengadilanTingkat Pertama telah melegalkan setidaktidaknyamelakukan pembiaran perihal jual beli yang dilatarbelakangi hutang piutang dan dilarang UndangUndang atauaturan hukum yang bersangkutan ;4.

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melegalkansetidaktidaknya melakukan pembiaran perihal main hakimsendiri yang dilakukan oleh Tergugat iMenimbang, bahwa terhadap memori banding dari ParaPembanding semula Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum ParaTerbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori bandingtertanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Hal 5 dari 7 hal.

DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa gugatan Pembanding didasarkan adanyapengrusakan dan pembongkaran rumah ditanah yang ditempati LevaneSugiarso anak Pembanding semula Penggugat oleh Terbanding semulaTergugat yang kemudian telah dilaporkan kepada Terbanding II semulaTergugat Il yang sampai saat gugatan diajukan belum ditindak lanjuti atauadanya pembiaran oleh Terbanding Il semula Tergugat Il , sehinggamenimbulkan kerugian bagi Pembanding semula Penggugat;Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat

Banding bahwaperistiwa yang dijadikan dasar gugatan oleh Pembanding semula PenggugatHalaman 4 dari 7 Putusan Nomor 155/PDT/2021/PT MNDtersebut adalah peristiwa pidana, maka seharusnya diselesaikan melalui prosespidana;Menimbang, bahwa tentang laporan pidana Pembanding semulaPenggugat kepada Terbanding II semula Tergugat II yang sampai saat gugatandiajukan belum ditindak lanjuti atau adanya pembiaran oleh Terbanding IIsemula Tergugat Il adalah apabila Pembanding semula Penggugat merasa danmemandang

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTERGUGAT) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atauSurat Teguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena PemohonPeninjauan Kembali (semula PENGGUGAT) TIDAK menyampaikanSPT Masa PPN sejak tahun 2004.1.

Bahwa dengan tidak diberikan Surat Himbauan atau Surat TagihanPajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPENGGUGAT) hal ini menunjukkan adanya pembiaran olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula TERGUGAT).10.Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula PENGGUGAT) menderita kerugian akibat hal ini.11.Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (semula TERGUGAT).12.Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam

Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula TERGUGAT) dengan cara tidak menginformasikan tindaklanjut mengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula PENGGUGAT) telahmengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak (PKP) sesuai surat permohonan yang diterbitkantanggal 11 Februari 2004 ditujukan kepada Kepala KPP Manado(LAMPIRAN 1) melalui pos tercatat (LAMPIRAN 2).2.

Bahwa pada waktu kunjungan tersebut Termohon PeninjauanKembali (semula TERGUGAT) tidak menginformasikan apapun ataulangkahlangkah yang harus dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali (Semula PENGGUGAT) supaya surat Pemohon PeninjauanKembali (semula PENGGUGAT) segera di respon oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula TERGUGAT).Bahwa dengan tidak menginformasikan apapun tersebutmenunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaTERGUGAT) melakukan pembiaran atas upaya yang dilakukan olehPemohon Peninjauan

Kembali (semula PENGGUGAT).Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (semula PENGGUGAT).F.

DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa gugatan Pembanding didasarkan adanyapengrusakan dan pembongkaran rumah ditanah yang ditempati LevaneSugiarso anak Pembanding semula Penggugat oleh Terbanding semulaTergugat yang kemudian telah dilaporkan kepada Terbanding II semulaTergugat Il yang sampai saat gugatan diajukan belum ditindak lanjuti atauadanya pembiaran oleh Terbanding Il semula Tergugat Il , sehinggamenimbulkan kerugian bagi Pembanding semula Penggugat;Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat

Banding bahwaperistiwa yang dijadikan dasar gugatan oleh Pembanding semula PenggugatHalaman 4 dari 7 Putusan Nomor 155/PDT/2021/PT MNDtersebut adalah peristiwa pidana, maka seharusnya diselesaikan melalui prosespidana;Menimbang, bahwa tentang laporan pidana Pembanding semulaPenggugat kepada Terbanding II semula Tergugat II yang sampai saat gugatandiajukan belum ditindak lanjuti atau adanya pembiaran oleh Terbanding IIsemula Tergugat Il adalah apabila Pembanding semula Penggugat merasa danmemandang

adalah bertentangan dengan isi surat;Kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalammenginterpretasikan alamat surat sebagaimana tertulis pada SuratPermohonan Pencabutan PKP (halaman 59 par. 8);Terjadi kKelalaian Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat)karena Surat Permohonan Pencabutan PKP belum diterbitkan SuratPencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Tergugat) sehingga merugikan Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat);Terjadi pembiaran

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau SuratTeguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak menyampaikan SPTMasa PPN sejak tahun 2004;1.

oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat);Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) menderita kerugian akibat hal ini:Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat);Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa ini;Materi Gugatan dan Penjelasan Tambahan yang tidak dipertimbangkanoleh Majelis Pengadilan Pajak;1.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula

Permohonan Pencabutan PKP belumditerbitkan Surat Pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) sehinggamerugikan Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Penggugat);Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) mohon jangan bebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) tidak dipertimbangkan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak;Terjadi pembiaran

atas upaya yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat);.

SKPKBtersebut menjadi cacat secara hukum;Kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalammenginterpretasikan Surat Permohonan Pencabutan PKP yangdianggap sebagai surat biasa oleh Majelis Pengadilan Pajak;Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat)karena Surat Permohonan Pencabutan PKP belum diterbitkan SuratPencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Tergugat) sehingga merugikan Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat);Terjadi pembiaran

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau SuratTeguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak menyampaikan SPTMasa PPN sejak tahun 2004;1.

oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat);Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) menderita kerugian akibat hal ini;Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat);Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa ini;Kekeliruan dalam penerbitan SKPKB PPN karena Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) telah mengajukan PermohonanPencabutan Pengukuhan

Permohonan Pencabutan PKP belumditerbitkan Surat Pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) sehinggamerugikan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat);Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) mohon jangan bebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat);Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Tergugat) tidak dipertimbangkan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak;Terjadi pembiaran

Bahwa dengan tidak menginformasikan apapun tersebutmenunjukkan Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) melakukan pembiaran atas upaya yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);6. Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat);F.

adalah bertentangan dengan isi surat;Kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajakdalam menginterpretasikan alamat surat sebagaimana tertulispada Surat Permohonan Pencabutan PKP (halaman 54 par. 6);Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) karena Surat Permohonan Pencabutan PKP belumditerbitkan Surat Pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) sehinggamerugikan Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Penggugat);Terjadi pembiaran

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauandan/atau Surat Teguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP)karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidakmenyampaikan SPT Masa PPN sejak Tahun 2004;1.

olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) menderita kerugian akibat hal ini;Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat);Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa ini;Materi Gugatan dan Penjelasan Tambahan yang tidakdipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Pajak;1;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula

Putusan Nomor 809/B/PK/PJK/201510.Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) mohon jangan bebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) tidak dipertimbangkan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak;Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Tergugat) dengan cara tidak menginformasikantindak lanjut mengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP;1

atas upaya yang dilakukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat);Halaman 18 dari 35 halaman.

2178/DSTKM/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 menganjurkan agarPenggugat melakukan pensiun dini atas permintaan sendiri, anjuran ini adalahsangat tidak fair dan tidak mempunyai dasar hukum;Bahwa Penggugat tetap ingin mengabdikan dirinya bekerja pada Tergugat i.c PT.Pos Indonesia (Persero) pada Kantor Pos Besar Kelas II Medan 20000 karenaPenggugat harus menafkahi istri dan anakanaknya sebanyak 3 orang yang sudahbersekolah;9 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang bertindak semenasema danmelakukan pembiaran

Pos Indonesia (Persero);11 Bahwa karena perbuatan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalahtidak sesuai dengan aspek yuridis dan perundangundangan yang berlaku danterkesan adanya pembiaran selama 23 bulan sudah menyebabkan Penggugatmenderita lahir dan bathin maka perbuatan Tergugat dikualifikasikan sebagaiperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan

sebagaiberikut:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah melarang Penggugat untukbekerja pada Tergugat serta melakukan pembiaran akan status Penggugatyang tidak jelas selama lebih dari 23 bulan adalah perbuatan melawanhukum;3 Memperkerjakan kembali Penggugat ke tempatnya semula yaitu staf praantaran (Bagian Pasca Antaran) pada Tergugat i.c PT.

2178/DSTKM/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 menganjurkan agarPenggugat melakukan pensiun dini atas permintaan sendiri, anjuran ini adalahsangat tidak fair dan tidak mempunyai dasar hukum;Bahwa Penggugat tetap ingin mengabdikan dirinya bekerja pada Tergugat i.c PT.Pos Indonesia (Persero) pada Kantor Pos Besar Kelas II Medan 20000 karenaPenggugat harus menafkahi istri dan anakanaknya sebanyak 3 orang yang sudahbersekolah;9 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang bertindak semenasema danmelakukan pembiaran

Pos Indonesia (Persero);11 Bahwa karena perbuatan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalahtidak sesuai dengan aspek yuridis dan perundangundangan yang berlaku danterkesan adanya pembiaran selama 23 bulan sudah menyebabkan Penggugatmenderita lahir dan bathin maka perbuatan Tergugat dikualifikasikan sebagaiperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan

sebagaiberikut:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah melarang Penggugat untukbekerja pada Tergugat serta melakukan pembiaran akan status Penggugatyang tidak jelas selama lebih dari 23 bulan adalah perbuatan melawanhukum;3 Memperkerjakan kembali Penggugat ke tempatnya semula yaitu staf praantaran (Bagian Pasca Antaran) pada Tergugat i.c PT.

adalah bertentangan dengan isi surat;Kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajakdalam menginterpretasikan alamat surat sebagaimana tertulispada Surat Permohonan Pencabutan PKP (halaman 55 par. 2);Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) karena Surat Permohonan Pencabutan PKP belumditerbitkan Surat Pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) sehinggamerugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);Terjadi pembiaran

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauandan/atau Surat Teguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP)karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)TIDAK menyampaikan SPT Masa PPN sejak tahun 2004;1.

olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) menderita kerugian akibat hal ini;Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat);Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa ini;Materi Gugatan dan Penjelasan Tambahan yang tidakdipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Pajak;1.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula

Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Tergugat) tidak dipertimbangkan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak;Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Tergugat) dengan cara tidak menginformasikantindak lanjut mengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP;1.

Bahwa dengan tidak menginformasikan apapun tersebutmenunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) melakukan pembiaran atas upaya yang dilakukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);6. Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat);Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) karena mengabaikan Tata Cara atau ProsedurPenerbitan Surat Keputusan Pembatalan SKPKB sehinggaHalaman 18 dari 34 halaman.

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauan ddO 0 OO0000 StTegh OOOOO0O000O0dOOHalaman 7 dari 33 halaman. Putusan Nomor 691/B/PK/PJK/2015ketentuan yang berlaku yang menyebabkan Surat Keputusan tersebutmenjadi cacat secara hukum;G. Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat)karena Format atau Isi Surat Keputusan Pembatalan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat) tidak sesuai ketentuan yangberlaku;H.

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau SuratTeguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat) tidak menyampaikan SPTMasa PPN sejak tahun 2004;1.

oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat);Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) menderita kerugian akibat hal ini;Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat);Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa ini;Kekeliruan dalam penerbitan SKPKB PPN karena Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) telah mengajukan PermohonanPencabutan Pengukuhan

Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) tidak dipertimbangkan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak;Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) dengan cara tidak menginformasikan tindak lanjutmengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP;1.

Kembali (semula Penggugat);Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat);F.

Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) dengan cara tidak menginformasikantindak lanjut mengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP;G. Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) karena mengabaikan Tatacara atau ProsedurPenerbitan Surat Keputusan Pembatalan SKPKB sehinggabertentangan dengan~ ketentuan yang berlaku = yangmenyebabkan Surat Keputusan tersebut menjadi cacat secarahukum;H.

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauandan/atau Surat Teguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karenaPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) JIDAKmenyampaikan SPT Masa PPN sejak tahun 2004;1.Bahwa sejak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan PKP makaPemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) tidak pernahmenyampaikan SPT Masa PPN sampai saat pengajuan PeninjauanKembali

Bahwa dengan tidak diberikan Surat Himbauan atau Surat TagihanPajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) hal ini menunjukkan adanya pembiaran olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);10.Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) menderita kerugian akibat hal ini;11.Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat);12.Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam

Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) dengan cara tidak menginformasikantindak lanjut mengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP;1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telahmengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak (PKP) sesuai surat permohonan yang diterbitkantanggal 11 Februari 2004 ditujukan kepada Kepala KPP Manado(LAMPIRAN 1) melalui pos tercatat (LAMPIRAN 2);2.

Kembali (semula Penggugat);Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat);G.

Sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat / Kreditur untuk :MELAKUKAN PEMBIARAN HINGGA BERTAHUN TAHUNTIDAK SECEPATNYA MELELANG ASSET JAMINAN YANGSUDAH DISEDIAKAN OLEH PENGGUGAT / DEBITUR ),sebaliknya terus menerus menghitung bunga LAYAKNYAARGOMETER TAXI YANG BERJALAN TERUSMENERUS,padahal penumpangnya sedang tidur pulas diluar taxi tersebut,sehingga berakibat :a Menjadi BUNGABERBUNGA dan MENJADI GUNUNGGUNUNG BUNGA dan jumlahnya bisa menjadi berapa sajaTERGANTUNG MAU DILAKUKAN PEMBIARANbeberapa lama

Kreditur yang serakah bisa melakukan pembiaran (tidak segera melelangasset jaminan padahal debitur sudah angkat tangan tidak bisa melanjutkanpembayaran hutangnya) dan bisa bervariasi :a Kreditur bisa melakukan pembiaran selama 28 bulan saja sehinggahutang debitur yang hanya Rp. 60.000.000. berakibatmembengkak sebesar Rp 165.000.000, ;b Kreditur bisa melakukan pembiaran selama 10 tahun, sehinggajumlah hutang pokok + bunga bisa membengkak menjadi Rp400.000.000, (Hutang Pokok hanya Rp. 60 juta) ;c Tetapi

Kreditur yang KESERAKAHANNYA LUAR BIASAsangat memungkinkan melakukan pembiaran s/d selama 2050tahun sehingga : Ibaratnya disediakan asset jaminansekelurahanpun tidak cukup untuk membayar hutangnya yangcuma sebesar Rp 60.000.000, ";3.2.

Tergugat juga telah melakukan pembiaran/penelantaran kepadaPenggugat bahkan pada saat Penggugat mengalami sakit tumor rahim danharus dioperasi Tergugat sama sekali tidak memperdulikan lagi selama 5(lima) tahun ini;Putusan Perkara No. 0178/Pdt.G/2015/PA. Skh.Halaman 5 dari 13 halaman16.Bahwa hingga sekarang, saat Penggugat telah memiliki rumah sendiri,Tergugat sama sekali tidak pernah berkunjung bahkan tidak pernah ikutcampur sama sekali dalam pembelian rumah tersebut.

Skh.Halaman 9 dari 13 halamanMenimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangantersebut sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1)PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sejak tahun2009 Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah, lahir maupunbathin kepada Penggugat bahkan telah melakukan pembiaran/ penelantarankepada Penggugat yang hingga sekarang sudah 05 tahun lamanya sehingggameyebabkan

halhal yang saling bersesuaian dan telah pulamendukung dalildalil gugatan Penggugat, karenanya keterangan para saksi dinilaitelah memenuhi syarat formil dan meteriil kasaksian, karenanya pula dalil gugatanPenggugat haruslah dinilai terbukti;Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan para saksitersebut diatas dapat diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat sejak sejak tahun2009 Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah, lahir maupunbathin kepada Penggugat bahkan telah melakukan pembiaran

Tapikenyataannya Gubernur tetap melakukan praktek pembiaran yang berlarutlarut, meski sudah ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukumtetap, mengingkari omongannya sendiri (Bukti P21);Bahwa Penggugat adalah sah secara hukum sebagai Calon LegislatifTerpilih periode 20092014 adalah berdasarkan Pengakuan Tergugat melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor180/005/I/2012 tanggal 6 Februari 2012 Perihal: Pemberitahuan atasPemanggilan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada

Anentinus sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatanapabila tuntutannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi lagilagiGubernur tetap melakukan praktek pembiaran sehingga menguntungkanorang lain, dan lagilagi Gubernur mengingkari omongannya sendiri,meskipun sudah ada putusan pengadilan yang sudahberkekuatan hukum tetap, dia tetap melakukan praktek pembiaran (Bukti P22);Akibat terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor 188.44/112/l/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang:

Adi Permadi yang sudah dibatalkan oleh KPU KabupatenBangka Selatan sebagai Calon Pengganti pada tanggal 1 Mei 2010sebagaimana Bukti P6 dan Bukti P7 dan dikuatkan dengan putusanpengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap peninjauan kembaliMahkamah Agung RI Nomor 50PK/TUN/2011 sebagaimana Bukti P9 danTergugat sebagai Pejabat yang bertanggung jawab tidak segeramelaksanakan putusan KPU dan putusan pengadilan yang sudahberkekuatan hukum tetap tersebut, maka Tergugat telah melakukanpraktek pembiaran

Adi Permadi (Tergugat II) yang sudah dibatalkan, tetapdibiarkan menerima fasilitas Negara yang sudah bukan haknya lagi seperti:Gaji, Tunjangan, SPPD, dll, dengan demikian Praktek pembiaran olehTergugat Il dan Sdr.

Mahkamah Agung RItentang gugatan TUN yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusanPengadilan Tinggi Bangka Belitung yang menguatkan Putusan PengadilanNegeri Sungailiat tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan alasansebagai berikut:Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Penggugat tidak dapatmembuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa Para Tergugat telah secara sengajamelakukan pembiaran

Bahwa, perhitungan utang yang benar sebagai berikut : Bahwa, perhitungan utang adalah perhitungan terakhir yangsesuai dengan perjanjian dan Surat Penawaran Leasing No.IBF/OL/200/14/07/00042, tanggal 13 Juni 2014, yakni Rp.2.564.051 .826,51;Bahwa, Pemohon Pailit tidak konsisten dan atau sengajamelakukan pembiaran untuk tidak melaksanakan PenarikanUnit Barang, padahal Pemohon Pailit sudah mengeluarkansurat penarikan No. 493/IBFCLC/XI015, tanggal 18 November2015, yang ditujukan kepada Termohon Pailit

, namun tidakdilaksanakan, dimana pada saat itu periode tahun 20142016sudah mengetahui kondisi bisnis batubara di Indonesia hancurtotal, yang mengakibatkan ketidakmampuan membayarkewajiban;Bahwa, pada tahun 2017 Pemohon Pailit Kembali tidakkonsisten atau sengaja melakukan pembiaran untuk tidakmelaksanakan penarikan unit padahal sudah beberapa kalimengeluarkan Surat Penarikan Alat yakni Surat No.493/IBFCLC/XI/15, tanggal 18 November 2015 ; Surat No.036/IBFCLC/IV17, tanggal 16 Februari 2017 dan Surat

Bahwa, perhitungan utang yang benar sebagai berikut :Bahwa, perhitungan utang adalah perhitungan terakhir yangsesuai dengan perjanjian dan Surat Penawaran Leasing No.IBF/OL/200/14/07/00037, tanggal 17 Juni 2014, yakni Rp.1.317.961.288,49;Bahwa, Pemohon Pailit tidak konsisten dan atau sengajamelakukan pembiaran untuk tidak melaksanakan PenarikanUnit Barang, padahal Pemohon Pailit sudah mengeluarkansurat penarikan No. 493/IBFCLC/XI015, tanggal 18 November2015, yang ditujukan kepada Termohon Pailit

Bahwa, perhitungan utang yang benar sebagai berikut :Bahwa, perhitungan utang adalah perhitungan terakhir yangsesuai dengan perjanjian dan Surat Penawaran Leasing No.IBF/OL/200/14/07/00046 Tanggal5.178.673.949,02;13 Juni 2014, yakniRp.Halaman 47, Putusan Nomor : 8/Pdt.SusPailt/2018/PNNiaga.SbyBahwa, Pemohon Pailit tidak konsisten dan atau sengajamelakukan pembiaran untuk tidak melaksanakan PenarikanUnit Barang, padahal Pemohon Pailit sudah mengeluarkansurat penarikan No. 493/IBFCLC/XI015, tanggal

18 November2015, yang ditujukan kepada Termohon Pailit , namun tidakdilaksanakan, dimana pada saat itu periode tahun 20142016sudah mengetahui kondisi bisnis batubara di Indonesia hancurtotal, yang mengakibatkan ketidakmampuan membayarkewajiban;Bahwa, pada tahun 2017 Pemohon Pailit Kembali tidakkonsisten atau sengaja melakukan pembiaran untuk tidakmelaksanakan penarikan unit padahal sudah beberapa kalimengeluarkan Surat Penarikan Alat yakni Surat No.493/IBFCLC/XI/15, tanggal 18 November 2015 ; Surat

diindahkan(dilanggar), karena berdasarkan razia kedua oleh Kepolisian dan BNN di tempat usaha Penggugat/Pembanding kembali didapati penyalaNEF RODE, sass crc terrace ects egBahwa atas dasar itu tindakan Tergugat/Terbandi erbitkan obyeksengketa berupa pencabutan Tanda Daftar Usaha, ata (TDUP) sudahtepat dan benar secara hukum, karena sesuai entuan pasal 99 PeraturanDaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Ja Nomor 6 Tahun 2015 tentangKepariwisataan,Penggugat/Pembandi terbukti secara sengaja telahmelakukan pembiaran

Fakta pembiaran but terobukti berdasarkan temuan Kepolisiaandan BNN di tempat enggugat/Pembanding didapati PenyalahgunaanNarkoba seba Jua kali dan terhadap temuan yang pertama sudah diberiMenimbang, bahwa atas dasar itu, Majelis Hakim bandingberpendapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor1/G/2017/PTUN.JKT. tanggal 25 April 2017 sudah tepat dan benar, dan olehkarenanya pertimbangan hukum dalam putusan tersebut diambil alin sebagaiHim. 7 dari 9 him. Put.

Dengan demikian maka unsuradanya suatu perbuatan telah terpenuhi.Perbuatan itu melawan hukumIncasu perbuatan TERGUGAT II yang menguasai tanah dan bangunanyang sudah dijual kepada PENGGUGAT serta pembiaran yang dilakukanoleh TERGUGAT I, Ill sid TERGUGAT V juga TURUT TERGUGAT s/dIV atas tindakan TERGUGAT Il tersebut adalah perbuatan melawanhukum.

Demikian pula perbuatan TURUT TERGUGAT , TURUTTERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV yangmelakukan pembiaran terhadap kesalahan yang dilakukan olehTERGUGAT II adalah perbuatan yang keliru/salah, Maka unsur adanyakesalahan dari pelaku telah terpenuhi.4.

Anggapanadanya pembiaran yang didalilkan oleh Penggugat juga tidakmenimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat karena pada pokoknya,Tergugat dan Tergugat Ill telah melaksanakan kewajibannya untukmelepaskan haknya atas sisa Objek Sengketa a quo, sedangkanpembiaran atas penguasaan fisik yang dilakukan oleh Tergugat IIbukan kewajiban daripada Tergugat maupun Tergugat Ill.

Dengandemikian, telah teran, jelas dan nyata kerugian Penggugat bukandisebabkan oleh perbuatan pembiaran, melainkan disebabkan olehpenguasaan fisik sisa Objek Sengketa a quo.e.

Tergugat I, Ill, IV dan V, didalilkan melakukanPerbuatan melawan hukum karena melakukan Pembiaran atas perbuatan yangdilakukan oleh Terbanding II/ dh.

Sepulang dari Jakarta dibulanjanuari 2012 Termohon sms ke Pemohon dengan mengatakan tidakpulang kerumah Pemohon tapi Termohon langsung kerumah orang tua.( Pemohon tidak mencegah bahkan melakukan pembiaran) Termohondibiarkan berlarutlarut.

Termohon berusaha minta pamannya Pemohonuntuk mediasi kami, lama Pemohon melakukan pembiaran hingga masukbulan februari 201 2;Dibulan Pebruari 2012 setelah Termohon berusaha melakukan islahdengan bantuan pamannya Pemohon,juga Termohon minta dimediasidengan adik kandungnya Pemohon, akhirnya Pemohon bersedia untukTermohon tinggal diluar demi untuk mempertahankan rumah tangga.Pemohon sewakan koskosan buat Termohon dengan perjanjian tidaktinggal penuh dikoskosan tapi diatur bergiliran antara rumah Pemohondengan

Maka tanggal 9 maret2012, Termohon sms Pemohon jika emosi sudah reda tolong sms Go.Tetapi ternyata Pemohon sudah benarbenar mengingkarijanjinya;Termohon merasa tidak punya kesalahan padaPemohon; Kesimpulan:Pemohon mengingkari janjinya yang sudahdisepakati;Pemohon selama ini menyimpan dendam;Pemohon melakukan pembiaran untuk keuntungan diri sendiri karnaselama sejak desember sampai dengan saat ini pemohon tidakmemberikan nafkah terhadap Termohon; Selama ini Pemohon tidak melakukan islah, islah justru

Untuk itu Termohon meminta majelishakim mengabulkan permintaan Termohon, antaraa Mutah dan kiswah, Pemohon menjanjikan tanah kepadaTermohon, tanah seluas 800 meter persegi, kami ajukan sebagaiMutah atas perceraian yang sebenarnya tidak dikehendaki atauberupa uang senilai harga tanah tersebut sebesar Rp50.000.000,;11b Biaya nafkah yang tidak dipenuhi sejak tanggal 20 Desember2011 hingga diputusnya masalah perceraian ini (Pemohonmelakukan pembiaran selama 3 bulan), membayar perbulan Rp2.500.000,;c