Ditemukan 8668 data
Urut Berdasarkan
Register : 19-12-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 71/G/2019/PTUN.SMD Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
PT. INHUTANI II diwakili oleh PRAMUSTI INDRASCARYO
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
295 — 414
PT. INHUTANI II diwakili oleh PRAMUSTI INDRASCARYO
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
295 — 414
menjadi wilayah tugas kami;Bahwa ada berbagai macam cara ketika kita membutuhkan data di lapangandisediakan data itu diolan semua ketika tidak disediakan oleh perusahaan itumemakai tekhnologi, jadi kita bisa memprediksi pada citra landsat dan sudahdiamanatkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 71tahun 2016;Bahwa kalau ke lapangan tetap izin kepada pemegang izin, siapapendampingnya dan siapa yang ditunjuk mekanisme itu harus dilalui bukansemata mata mematok dari sini Kemudian saya kenakan
Register : 11-01-2011 — Putus : 11-04-2011 — Upload : 12-01-2012
Putusan PN BANGKINANG Nomor 26/PID.B/2011/PN.BKN Tanggal 11 April 2011 — MASHURI ALS MANSUR BIN JIMUD
148 — 39
148 — 39
Adapun konsekuensinya terhadappemenang lelang yang memberikan pekerjaan sesuai dengankepres 80 tahun 2003 adalah da kenakan sanksi berupadenda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam kontrak, sedangkan terhdap penerimapekerjaan / pelaksana pekerjaan tida ada disebutkandalam kepres, kecuali kalau pelaksanaannya tidak sesuaidengan kualitas maupun kuantitas, berarti telahmelanggar kontrak yang adaBahwasetahu Ahli khusus untuk paket pengadaan / pemasokanbarang / jasa berdasarkan
Register : 24-01-2018 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 24-02-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg Tanggal 4 Juli 2018 — Penuntut Umum:
BOBI HARYANTO, SH. MH.
Terdakwa:
SURATMIN Bin SAN TAMIN Alm
200 — 78
BOBI HARYANTO, SH. MH.
Terdakwa:
SURATMIN Bin SAN TAMIN Alm
200 — 78
Mandiri guna pembayaran PPN 10 % pekerjaan pengadaan meubelair , total pajak yang dibayarkan sebesar Rp1.759.091,00;
g. 1 lembar Surat Keterangan Bebas pemotongan dan atau Pemungutan PPH Pasal 22 bagi WP yang di kenakan PPh berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 Nomor: KET-00121/POTPUT-PP46/WPJ.32/ KP.0203/ 2015 Tanggal 15 Mei 2015 dengan nama wajib pajak CV.Bintang Selatan guna pembayaran PPN 10 % pada pekerjaan pengadaan Komputer PC & Printer, total pajak yang dibayarkan sebesar Rp. 361.000,00;
g. 1 lembar Surat Keterangan Bebas pemotongan dan atau Pemungutan PPH Pasal 22 bagi WP yang di kenakan PPh berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 Nomor : KET-00113/POTPUT-PP46/WPJ.32/KP.0203/2015 Tanggal 13 Mei 2015 dengan nama wajib pajak CV.
Register : 24-08-2016 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 570/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Tanggal 20 Juli 2017 — 1. Dr. MUSLIM A. NATHIN, beralamat di Tebet Dalam III No. 16 RT. 002/01, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan ;
2. Dr. HASAN A. NATHIN, beralamat di Manyar Tirtoyoso Selatan III/5, Kel. Manyar Sabrangan, Surabaya, Jawa Timur ;
3. Dra. NURLYS A. NATHIN, beralamat di Tegal Sari I No. 12 RT. 005/07, Kel. Lumbun Sari, Kec. Rumbai, Kota Pekan Baru, Riau ;
4. DASMIEL ARIFIN, beralamat di Jl. Mangga No. 17 RT. 10/19, Kota Baru, Bekasi Barat ;
5. IRFAN ARIFIN, beralamat di Jl. Kenanga No. 91, Kel. Napar, Kec. Payakumbuh Utara, Sumatera Barat ;
6. NIFIRA ARIFIN, beralamat di Jl. Cijengkol Kramat No. 2 RT. 002/008, Desa Cijengkol, Kec. Setu, Kab. Bekasi ;
7. YUNIARTI, beralamat di Jl. Pakis Gunung Raya No. 8, Taman Yasmin Sektor 2 RT. 005/09, Kel. Ciledek Timur, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor ;
8. NOVI ARNIDA, beralamat di Perumahan Narogong Indah, Jl. Narogong Megah 8 Blok E.34 No. 10, RT. 002/02, Kel. Pengasinan, Kec. Rawa Lumbu, Bekasi ;
9. SHINTA, beralamat di Perum Witayu Jalan Gotong Royong 2 Blok C1, Kel. Srimeranti, Kec. Lumbai, Pekan Baru ;
Seluruhnya selaku ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhumah Ny. H. Pudi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Made Rahman Marasabessy, SH., Abi Sambasi, SH., dan Siti Choirun Nikmah, SH., kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Made Rahman M, SH. & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai ............................................................................PENGGUGAT ;
M E L A W A N :
1. ALI ZIMAH, bertempat tinggal di Jalan Mini 1 RT. 003/03 No. 40, Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai .......................................................................................... TERGUGAT I ;
2. THERESIA MONOMUTU, bertempat tinggal di Kp. Tugaran RT. 002/012, Kel. Sindanglaya, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai ............................................................... TERGUGAT II
3. FLOYD MONOMUTU, bertempat tinggal di Kp. Tugaran RT. 002/012, Kel. Sindanglaya, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai .............................................................. TERGUGAT III
4. ANDREAS F.H. MONOMUTU, bertempat tinggal di Kp. Tugaran RT. 002/012, Kel. Sindanglaya, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai .......................................... TERGUGAT IV ;
5. WALIKOTA JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jl. Prapanca Raya No. 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai ......................................................................................... TERGUGAT V
6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jl. H. Alwi No. 99, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai ............................................................. TERGUGAT VI ;
7. KECAMATAN PASAR MINGGU, berkedudukan di Jl. Raya Ragunan No. 16, Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai ........................................ TERGUGAT VII ;
8. KELURAHAN PEJATEN TIMUR, berkedudukan di Jl. Swadaya I No. 1, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai ........................................................... TERGUGAT VIII ;
240 — 94
240 — 94
Indonesia merdeka pada tahun 1951Indonesian Perpording itu digantikan dengan undangundang No. 14 tahun1951 istilahnya pajak atas hasil bumi tahun 1965 kemudian ada perubahan laginama pajaknya itu IPEDA (luran Pembangunan Daerah) bahkan ada lagiIREDA (luran Rehabilitasi Daerah) itu tahun 1965 kemudian tahun 1985 adaUndangundang No. 12 tahun 1985 yang kemdian di ganti dengan istilah PajakBumi dan Bangunan nah bedanya kalau Perpording Indonesia dan Pajak HasilBumi itu dikenakan kepada Pemilik tanah jadi kenakan
Putus : 26-06-2012 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 05 /Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.Bjm. Tanggal 26 Juni 2012 —
75 — 14
75 — 14
kerugian daerah dalam ketentuan Pasal 1 angka 62 PP Nomor 58Tahun 2005 nampaknya mengambil alih dari rumusan pengertian Keuangan Negara/Daerah dalam ketentuan Pasal 1 angkab UU No.1 tahun 2004 ;Kemudian dalam Pasal 59 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004 ditentukan bahwasetiap kerugian Negara/ daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum ataukelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat kenakan
Register : 29-02-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 10 /PIDSUS-TPK/2016/PN.KPG Tanggal 22 Juni 2016 — DJAMI ROTU LEDE, S.H
79 — 45
79 — 45
dibuktikandipersidangan;e Bahwa ahli menerangkan sangat memberikan apresiasi kepada Kajatiyang saat ini melakukan proses hukum kepada terdakwa;e Bahwa ahli menerangkan sudah beberapa kali diminta sebagai abhlidalampersidangan namun ahli tidak dapat menunjukan kurikulum vitaepada saat persidangan;e Bahwa ahli menerangkan jika pelaksanaan surat perintah tidak sesuaidengan perintah yang tertuang dalam surat perintah, maka terjadinyapelanggaran terhadap surat perintah, jika hanya terjadi pelangaranadministrasi maka di kenakan
Putus : 12-06-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 15 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm. Tanggal 12 Juni 2013 —
76 — 136
76 — 136
Bahwa saksi sudah dibuat dan ditandatangani antara Panitia dengan masingmasing Penyedia barang/ jasa pada tanggal 19 Agustus 2011, dan tujuan daripenandatanganan fakta integritas tersebut adalah agar tidak terjadinya KKNPutusan Nomor 15/Pid.Sus/ Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 30 dari 158antara PPK/Pengguna Anggaran, Panitia pengadaan dengan penyediabarang/jasa dan apabila terjadi maka bersedia di kenakan sanksi administrasi,moral, dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
Register : 30-10-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 13-04-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 273/pid.sus/2019/pn.tbk Tanggal 20 Februari 2020 — BAMBANG WIRATDANY
TERDAKWA
MUHAMMAD NAZRUL BIN AMROI
71 — 31
71 — 31
Riau adalah kami semua (seluruh awak kapal), karena masing masing memiliki pekerjaan yang apabila ditinggalkan maka pekerjaanseperti itu tidak akan berjalan;Bahwa Terdakwa mengaku salah atas perbuatan yang dilakukan danbersedia di kenakan sanksi Ssesuai peraturan yang berlaku. Terdakwa tahudan sadar bahwa sebenarnya pekerjaan ini salah, yaitu menyelundupkanrokok (Hasil Tembakau / HT) tanpa dokumendokumen yang sah, hanyasaja karenaia butuh uang, maka pekerjaan itu tetap ia lakukan;7.
Register : 02-04-2013 — Putus : 17-07-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 45/PID.SUS.K/2013/PN Mdn Tanggal 17 Juli 2013 — - Dra. NURSYAMSIAH
69 — 19
69 — 19
Kasubbag RTPNEMAN SITEPU S.Sos MAP untuk diserahkan saja kepada rekanan namundijawab ini kan lebih baik kita kerjakan sendiri, untuk apa memperkaya oranglain dan ianya mengatakan semuanya tetap kita kenakan, tidak akan adayang Fiktif, namun terdakwa tidak berdaya sebagai Kepala Bagian apabila tidakturut menyetujui, maka ia dilaporkan kepada Kepala Biro Umum Setda Provsudan akan dimarahi, sehingga terdakwa berkesimpulan asal tidak Fiktifkenakanlah.v Benar terdakwa mengetahui NEMAN SITEPU, S.Sos MAP
Register : 25-09-2012 — Putus : 12-11-2012 — Upload : 04-12-2019
Putusan PT AMBON Nomor 7/PID.TPK/2012/PT AMB Tanggal 12 Nopember 2012 — Pembanding/Jaksa Penuntut : RUSLAN MARASABESSY, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. ENOS YANSEN AKASIAN
107 — 39
Terbanding/Terdakwa : Drs. ENOS YANSEN AKASIAN
107 — 39
Terdakwa di kenakan uang pengganti sebesar uang yang dikorupsi. Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, menurut Hakim AnggotaIl TIPIKOR pada PT Ambon atas terdakwa Drs.
Putus : 24-05-2011 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 118/PID.SUS/2011/PN.SBY Tanggal 24 Mei 2011 —
54 — 9
54 — 9
UMI KULSUM (Staf TeknisKegiatan Operasional Dinas Kesehatan), yangditerima setelah di potong pajak 15 %, potongantersebut di kenakan pada Pegawai Golongan IIIBahwa berdasarkan Surat Keputusan BupatiJember MZA Djalal No. 188.45/35/012/2006tanggal 2 Januari 2006, Pengguna anggaranKuasa Pengguna Anggaran, Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran dan Satuan Pemegang Kas( SPK ) mempunyai tugas untuk melaksanakanTata Usaha Keuangan dan Pertanggung jawabankeuangan berdasarkan peraturan Perundangundangan yang berlaku.Bahwa
Register : 04-03-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
MOEHARGUNG ALSONTA, SH
Terdakwa:
ITO MUKHTAR Alias PAK AGUNG Bin MUKHTAR
108 — 246
MOEHARGUNG ALSONTA, SH
Terdakwa:
ITO MUKHTAR Alias PAK AGUNG Bin MUKHTAR
108 — 246
milyar empat puluhjuta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah empatpuluh delapan sen);Menimbang, bahwa pada tahap penyidikan atas permintaan Saksi lbnuZiadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK Terdakwa telahmengembalikan atau menitipkan uang sebanyak Rp1.076.088.000,00 (satumilyar tujuh puluh enam juta delapan puluh delapan ribu rupiah), oleh karenanyamenurut Majelis Hakim uang tersebut harus digunakan untuk membayar pidanatambahan pembayaran uang pengganti yang di kenakan
Register : 24-06-2015 — Putus : 09-10-2015 — Upload : 13-07-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg Tanggal 9 Oktober 2015 — 1. Nofian Ropita,S.Sos (Terdakwa)
89 — 21
89 — 21
jawabkan secara hukum ;Menimbang, bahwa secara yuridis pengertian Setiap Orang didalamunsur tindak pidana korupsi adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatanya, pengertian Setiap Orangberdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat (8) UndangUndang Nomor : 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001, meliputi perorangan maupun badan hukumdan/atau korporasi yang telah termaksud dalam subyek tindak pidanakorupsi yang dapat di kenakan
Putus : 29-11-2018 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi Tanggal 29 Nopember 2018 — LA JAYA, A.Md bin LA KONDO
170 — 144
170 — 144
saksi tidak tahu tahu persis berapa unit SumurBaru dan berapa unit Pula Sumur Yang Di Rehab;Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak Turun Langsung diLapangan;Bahwa benar ratarata kedalaman Sumur yang di Buat Di Kel.Wasolangka Yaitu Berkisar Antara 7 m Sampai Dengan 12 m;Halaman 48 dari 142, Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2018/PN.kdiBahwa benar Biaya Oprasional UPK 2% Dari Total Anggaran DanUntuk Biaya Oprasional TPK 3% Dari Total Anggaran, Serta dalamHal Pengelolaan Dana Bantuan PNPMMP Tidak Di Kenakan
Putus : 29-11-2018 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi Tanggal 29 Nopember 2018 — LA ODE AMAL AHUZALI, S.Pi alias LA ODE POOTI
134 — 93
134 — 93
pembuatan Sumur Gali Sebanyak 30 Unit Di Kel.Wasolangka, namun saksi tidak tahu tahu persis berapa unit SumurBaru dan berapa unit Pula Sumur Yang Di Rehab;Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak Turun Langsung diLapangan;Bahwa benar ratarata kedalaman Sumur yang di Buat Di Kel.Wasolangka Yaitu Berkisar Antara 7 m Sampai Dengan 12 m;Bahwa benar Biaya Oprasional UPK 2% Dari Total Anggaran DanUntuk Biaya Oprasional TPK 3% Dari Total Anggaran, Serta dalamHal Pengelolaan Dana Bantuan PNPMMP Tidak Di Kenakan
Register : 07-09-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg Tanggal 18 Januari 2017 — RAFAEL DANIS (Terdakwa)
196 — 41
196 — 41
selama 5 (lima) hari dengan rincian 1/1000 dari sisa kontrak yangbelum dikerjakan yaitu nilai barang untuk ESWL dan juga UPS dimanatotal denda yang dikenakan adalah sebesar Rp. 20.200.000, (dua puluhjuta dua ratus ribu rupiah).Bahwa untuk barang power suite tersebut tidak dikenakan denda karenapada saat tanggal 19 Desember 2014 sudah dibawa alat power suitetersebut tapi karena bukan pasangannya maka ditukar saja dan saksianggap hal tersebut bukan alasan keterlambatan pekerjaan sehinggatidak saksi kenakan
dalam hal ini sepanjang lembaga penjaminnya mengeluarkanjaminan nya dan dituliskan tanggal berlakunya maka boleh saja;Bahwa yang dihitung adalah masa waktu pelaksanaan pekerjaansebagaimana yang tertuang di dalam SPMK No: 067/SPMK/ALKESAPBN/RSUD/XV/2014 yaitu masa pekerjaan 15 Nopember 2014 sampaidengan 14 Desember 2014.Bahwa untuk pekerjaan ini SPPBJ ditanda tangani bersamaan dengankontrak dan karena pekerjaan ini menggunakan anggaran tahun 2014.Bahwa barang yang terlambat dan untuk hal itu saksi kenakan
Putus : 24-05-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 119/PID.SUS/2011/PN.SBY Tanggal 24 Mei 2012 —
67 — 13
67 — 13
UMI KULSUM (Staf Teknis KegiatanOperasional Dinas Kesehatan), yang diterima setelah di potong pajak 15 %, potongantersebut di kenakan pada Pegawai Golongan III ke atas.; Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jember MZA Djalal No.188.45/35/012/2006 tanggal 2 Januari 2006, Pengguna anggaran Kuasa PenggunaAnggaran, Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran dan Satuan Pemegang Kas ( SPK )mempunyai tugas untuk melaksanakan Tata Usaha Keuangan dan Pertanggungjawaban keuangan berdasarkan peraturan Perundangundangan
Register : 17-06-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
990 — 1766
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
990 — 1766
Danbertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apayang kamu kenakan;Bahwa melalui Gugatan ini Penggugat yakin keadilan masih bisaditegakan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan asasPersamaan Di Depan Hukum;PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHANEGARABahwa mengingat sifat penting dan urgensi dari Surat Keputusan Tergugatyang memiliki akibat langsung terhadap Penggugat, maka terdapat keadaanyang mendesak yang secara langsung berakibat terhadap kepentinganPenggugat
Register : 08-03-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 P/HUM/2021 Tanggal 3 Mei 2021 — Dr. Drs. M. SAYUTI, M.Pd. Gelar DT. RAJO PANGHULU VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI., MENTERI DALAM NEGERI RI., MENTERI AGAMA RI;
1208 — 1599 — Berkekuatan Hukum Tetap
1208 — 1599 — Berkekuatan Hukum Tetap
30):31.Fotokopi Artikel website Tribun Riau, Siswi Non Muslim Kenakan Jilbab,Ini Klarifikasi dari SMAN 2 Rambah Hilir, 31 Agustus 2018 diakses darihttps://www.tribunriau.com/siswinonmuslimkenakanjilbabiniklarifikasidarisman2rambahhilir/Bukti T131);32.
Register : 16-08-2018 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 16-08-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap Tanggal 6 Juni 2017 — -FAJAR IRIANTO P. SILALAHI, SE
-Pieter Dawir, SH
143 — 53
143 — 53
Unggul Genset yang berasal dari luarnegeri di kenakan Pajak PPN sebesar 10% dan yang dibebankan/ membayarpajak 10% tersebut adalah Konsume, sedangkan PT. Unggul Genset dikenakan pajak 10% pembelian barang dari PT. Teknik Unggul Listrindokemudian cara pembayaran pajak tersebut yaitu Konsumen membayar pajak10 % sesuai dengan harga barang yang di beli.Bahwa harga yang dikeluarkan oleh PT. Teknik unggul listrindo untuk 1 unitGenset 650 KVA dari PT.