Ditemukan 9126 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : danuwarsa dasawarsa danawarsa danuwarja danuwarsah
Penelusuran terkait : Hak pesangon Penghentian; penghentian perhitungan; penghentian perhitungan daluwarsa; daluwarsa; daluwarsa penuntutan pidana; Daluwarsa perkara phi Pasal 1979 kuhperdata dalam phi Ahli waris Surat keterangan pendaftaran tanah Sengketa tanah
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 24-07-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 02-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 25/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Intervensi:
1.GUANTI KARNO
1.PT. PERTAMINA EP
2.MICHAEL WONG
3.MICHELLE WONG
186 — 76
  • Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara dapat bertindak dalam lalu lintas Hukumsesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 jo UUNo. 9 Tahun 2004Halaman 57 of 145 Halaman, Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.SMDmaka hanya seseorang atau badan hukum perdata yang berkedudukansebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke PTUNuntuk menggugat keputusan tata usaha negara.GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (DALUWARSA)5.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-09-2010 — Putus : 03-08-2011 — Upload : 01-07-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 405/PDT.G/2010/PN.JKT.TIM
Tanggal 3 Agustus 2011 — PT.SUPERIOR COACH lawan PT. WIRA INSANI Cs
190 — 77
  • apabila PENGGUGAT berkeras mendalilkan adanya perbuatanmelawan hukum sehubungan dengan sita jaminan yang diletakkan di atastanah dan bangunan miliknya, maka berikut ini adalah analogi sekaliguspertanyaan retoris yang dapat dimunculkan:Apabila A, seseorang yang merasa dirinya adalah kreditur, mengajukangugatan perdata terhadap B yang dianggapnya sebagai debitur, dankemudian apabila pengadilan mengabulkan gugatan dan juga menyitaseluruh harta B, padahal piutang yang didalilkan oleh A secara hukumtelah daluwarsa
Pengadilan PN JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-05-2014 — Putus : 06-11-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 40/PDT.G/2014/PN.Jmb.
Tanggal 6 Nopember 2014 — ALMA TURIDY Dkk (Para Penggugat) lawan KARSONO (Tergugat)
86 — 19
  • Batang Hari, sekarang Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru KotaJambi.Menimbang, bahwa sementara Tergugat IV mengajukan alasan eksepsi, padapokoknya bahwa sebelum Para Penggugat melakukan perubahan Surat Gugatannya,Para Penggugat seharusnya terlebih dahulu merubah Surat Kuasa dan bahwa ParaPenggugat tidak menguraikan perbuatan Tergugat IV yang bertentangan denganhukum, Gugatan Para Penggugat daluwarsa, ukuran tanah tidak jelas serta ParaPenggugat tidak faham perbedaan antara Tergugat dengan Turut
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 96/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
Intervensi:
1.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
2.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
214 — 185
  • Bahwa sebagaimanatelah Tergugat uraikan dalam Eksepsi mengenai Telah LewatTenggang Waktu / Daluwarsa bahwa DPRD Kabupaten Malangbersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten yang merupakanunsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang, telah mengetahuiterbitnya objek sengketa setidaktidaknya tanggal 1 Februari 2019.Bahwa berdasarkan Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa Gugatan dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitungsejak saat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-12-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472 PK/Pdt/2015
Tanggal 30 Desember 2015 — PT BANK MEGA,Tbk VS PT ELNUSA, Tbk
323 — 311 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh sebab itu, hukum pembuktiannya punmasih tunduk pada hukum pembuktian yang diatur di dalam Bukukeempat KUHPerdata tentang pembuktian dan daluwarsa, HIR(aturan hukum acara yang berlaku untuk wilayah Jawa danMadura), RBg (aturan hukum acara yang berlaku di luar Jawa danMadura), serta beroedoman pada Rv (aturan hukum acara perdatauntuk golongan Eropa pada jaman Hindia Belanda) dan RO(aturan mengenai organisasi keHakiman);Salah satu ketentuan hukum acara di Indonesia yang mengaturmengenai hukum pembuktian
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 22-03-2021 — Putus : 16-04-2021 — Upload : 16-04-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 52/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 16 April 2021 — Pembanding/Penggugat I : AHYANI Bin DULGANI Diwakili Oleh : Robert Sirait, SH, Dkk
Terbanding/Tergugat I : Perseroan Terbatas PT. PERTAMINA
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Daerah Kabupaten Serang
Terbanding/Tergugat III : Perseroan Terbatas PT. ELNUSA
Terbanding/Tergugat IV : Perseoran Terbatas PT. ELNUSA FABRIKASI KONTRUKSI
Terbanding/Tergugat V : Perseoran Terbatas PT. ELNUSA BSD
Terbanding/Tergugat VI : Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor Pertanahan Serang
Terbanding/Tergugat VII : Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor Pertanahan Kotamadya Cilegon
Terbanding/Tergugat VIII : Ijah binti M. Jasir
Terbanding/Tergugat IX : Nani Umani binti M. Jasir
Terbanding/Tergugat X : Syamsudin bin M. Jasir
Terbanding/Tergugat XI : Juhri bin M. Jasir
Terbanding/Tergugat XII : Jamaliah binti M. Jasir
Terbanding/Tergugat XIII : Misjaya bin M. Jasir
Terbanding/Tergugat XIV : Jamaludin bin M. Jasir
Terbanding/Tergugat XV : Dayat bin M. Jasir
Terbanding/Tergugat XVI : Verawat
204 — 94
  • Sehingga Jika Para Penggugat memasukan SHGB No.9/Lebak Gede, GS No.1513/1996 sebagai bagian dalam Obyek Gugatannya makaGugatan Para Penggugat sudah daluwarsa atau lewat waktu dariwaktu penuntutan pelaksanaan hak berdasarkan Pasal 32 ayat 2 PPNo. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana disebutkan :Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secarasah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanahtersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, makapihak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-10-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1613 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 — MUHAMMAD bin USMAN, dkk vs NEGARA RI.,Cq. PEMERINTAH RI.,Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI.,Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAMBI, dkk
70 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntutharus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harusdiajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihakpihak yang sama dalamhubungan yang sama pula.Gugatan Para Penggugat telah DaluwarsaBahwa gugatan Para Penggugat, telah daluwarsa/Lewat Waktu, bahwagugatan Para Penggugat didasarkan kepada bukti Surat Tanah Milik Adatberupa Merek TE Nomor 44, seluas kurang lebih 13, 2 Ha, yang terletak diSungai Kambang, Kelurahan Selamet, Kecamatan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 02-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 68/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Agustus 2015 —
1207 — 1141
  • Kata utang berarti kewajiban membayarkembali apa yang sudah diterima.Secara maknawi kata utangmemiliki batas daluwarna yang nisbi.Utang berupa pembiayaanS3 misalnya memiliki batas daluwarsa ketika sampai padausianya, kesempatan S3 dapat diraih, atau setelah lulus S2.Dalam hal seseorang belum mencapai S2, atau S1, apalagiSMA maka tidak dapat dikatakan bahwa utang itu takdibayar.Dalam tulisan ini secara kontekstual perbuatan takdibayar tidak mengacu kepada anak dhani.Dengan demikian, dalam tulisan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Pertanahan
Register : 14-03-2011 — Putus : 22-08-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 09/G/ 2011/PTUN.SMG
Tanggal 22 Agustus 2011 — - GUNAWAN S DKK - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SALATIGA
80 — 27
  • Olehkarena itu, eksepsi Tergugat II Intervensi yangpertama mengenai gugatan daluwarsa tidak beralasanhukum dan harus dikesampingkan;2.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-09-2015 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 668/Pdt.G/2015/PN Dps
Tanggal 5 Januari 2017 — Erry Muhammad Syofriady Melawan Saifudin, dkk.
299 — 246
  • Dpsalasan untuk dibebaskan dari sesuatu perikatan dengan lewatnyawaktu tertentu dan dengan terpenuhinya syaratsyarat yang ditentukandalam undangundang (vide ketentuan Pasal 1946 KUHPerdata).Selanjutnya, mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) PeraturanPemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, makajelas ditegaskan bahwa tenggang waktu maksimum pengajuankeberatan atas penerbitan suatu sertifikat hak atas tanah adalahselama 5 (lima) tahun, JKA TENGGANG WAKTU TERSEBUTLEWAT WAKTU (DALUWARSA
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 28-09-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 22-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 440/PDT/2017/PT BDG
Tanggal 16 Nopember 2017 — Pembanding/Tergugat I : PT.MEKAR CEMERLANG Diwakili Oleh : HAWIJOYO NADEAK SH
Terbanding/Penggugat : PT. TUMBUH SEMANGAT NIAGA CEMERLANG ( PT.TSNC )
Terbanding/Turut Tergugat VIII : H.NAZARUDIN Bin H.SAYUTI
Terbanding/Turut Tergugat VI : KARDIONAH
Terbanding/Turut Tergugat IV : IRAH IKAT
Terbanding/Turut Tergugat II : AHLI WARIS ALMARHUM H.AMAN
Terbanding/Turut Tergugat VII : HAMDAN Bin MISAN
Terbanding/Turut Tergugat V : H. JASIM Bin AMAD
Terbanding/Turut Tergugat III : MIAN SARI
Terbanding/Turut Tergugat I : Hj. ENDEH Binti ALI
Turut Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR
Turut Terbanding/Tergugat II : CAMAT GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR
Turut Terbanding/Tergugat III : KEPALA DESA CIKEAS UDIK
78 — 40
  • Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu ( uitvoerbaar bijvoorraad ) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupunpeninjauan kembali;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya ( ex aequo et bono ).Membaca, Jawaban Tergugat I/Pembanding pada pokoknya sebagaiberikut :DALAM EKSEPSIds EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT DIKUALIFIKASI TELAHLEWAT WAKTU (DALUWARSA)1.11.2Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalildalilPENGGUGAT pada poin 54 posita gugatan
Pengadilan PA MARABAHAN Perdata Agama
Register : 05-01-2021 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 01-04-2021
Putusan PA MARABAHAN Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb
Tanggal 1 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
107 — 75
  • Pick Up Warna Putih NomorPolisi DA 9683 LD, Nomor Rangka MHYGDN41TDJ403945 dan NomorMesin Gi5AID310063, atas nama SUPRIADI Estimasi hargaRp.40.000.000, dibeli Tahun 2016;Siapa Sosok SUPRIADI tersebut senyatanya adalah orang lainyang tinggal di Kota Pelaihari dan namanya tetap di pergunakandalam STNK Mobil tersebut dan sengaja tidak diganti selain tujuanuntuk menghindari Progresif Tax ( Pajak Progresif) atas KendaraanBermotor kalau memakai nama Tergugat, lagian juga mobiltersebut pajaknya telah daluwarsa
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 15-01-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 20 Agustus 2018 — AHMAD BARORI, DKK >< PT PERTAMINA (PERSERO)
187 — 614
  • Rohman melawan Perum Perhutani.Di dalam Putusan MA di atas pada halaman 14, Majelis HakimAgung berpendapat bahwa keberatankeberatan kasasi dariPemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salahmenerapkan hukum, karena putusan Pengadilan HubunganIndustrial yang pada pokoknya menyatakan gugatanPenggugat daluwarsa telah tepat/benar dalam penerapanhukumnya yakni berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 jo. ketentuan dalamPasal 171 dan Pasal 160 ayat (6) UndangUndang
Pengadilan PN TASIKMALAYA Pidana Umum Penipuan
Putus : 09-09-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 218/Pid.B/2016/PN Tsm
Tanggal 9 September 2016 — TEDI SETIADI
94 — 15
  • SOETOPO OEY (berdasarkandalam bilyet giro terdapat tanggal efektif) sampai tanggal daluwarsa. Terdakwatidak pernah membatalkan bilyet girobilyet giro tersebut setelah berakhirnyatenggang waktu pengunjukan. Sehingga pengunjukan bilyet giro yang tidakdidukung dana yang cukup atau rekening telah ditutup, maka penarikan tersebutdikategorikan sebagai penerbitan bilyet giro kosong. Bahkan bilyet giro kosongataupun cek korsong tersebut oleh Sdr.
Pengadilan PTUN MANADO TUN Pertanahan
Register : 24-11-2016 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 91/G/2016/PTUN.MDO
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat : Abner Patras, dkk Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
140 — 65
  • GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH MELAMPAUI MASATENGGANG (DALUWARSA ).20.Bahwa Para Penggugat telah kehilangan hak untuk mengajukangugatan perkara Aquo, sebagaimana telah diatur Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha NegaraJo. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara Jo.
Pengadilan PA MATARAM Perdata Agama
Register : 20-09-2013 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PA MATARAM Nomor 188/Pdt. G/2013/PA.MTR
Tanggal 10 Maret 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT
45 — 39
  • Pasal 1967 KUHPerdata menyatakan bahwa semua tuntutanperdata gugur karena daluwarsa setelah lewat waktu 30 tahun.Dengan demikian hak Para Penggugat untuk mengajukangugatan ini gugur karena kadaluwarsa pada tahun 1998 atau 30tahun sesudah tahun 1968.3. Bahwa oleh karena hak Penggugat untuk mengajukan gugatansudah gugur karena kadaluwarsa, maka cukup alasan bagiMajelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidakdapat diterima (niet ontvankelijk verklaard )I. DALAM POKOK PERKARAA.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Waris
Upload : 08-10-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 127/PDT/2020/PT.DPS
1. NI KETUT JANTUK, dk melawan 1. I WAYAN ALIT, dk
156 — 49
  • Menyatakan hukum bahwa penguasaan objek sengketa oleh ParaPenggugat Rekonvensi yang didasarkan pada alas hak yang sah danitikad baik, oleh karenanya penguasaan atas objek sengketa tersebuttelah melewati ketentuan hukum/daluwarsa (Pasal 1946 KUH Perdata jo.Pasal 1963 KUH Perdata), maka adalah beralasan hukum ParaPenggugat Rekonvensi yang dengan itikad baik menguasainya selamatiga puluh tahun lebih, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksauntuk mempertunjukkan alas haknya;.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 10-05-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 31/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, M.A.
Tergugat:
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
424 — 271
  • Maka dapat disimpulkan keberatan yang diajukan Penggugat tanggal 24Februari 2021 menjadi salah alamat, Penggugat baru mengirimkan keberatannya ke Menteri Agama Republik Indonesia yang kapasitasnyasebagai atasan pejabat yang berwenang menghukum tanggal 9 Maret 2021,dimana keberatan tersebut telah daluwarsa, karena telah melebihi 14(empat belas) hari kalender sejak Penggugat menerima surat keputusa aquo, sehingga sudah tidak dapat diterima sebagimana bunyi Perka BKN21/2010 Huruf D Tata Cara Pengajuan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 22-06-2006 — Putus : 08-01-2007 — Upload : 21-07-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 952/PDT.G/2006/PN.
Tanggal 8 Januari 2007 — PT. INDO BUILD CO lawan 1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) 2.Mensekneg Selaku Ketua BDN Pengelola GOR B.Karno 3.JAKSA AGUNG R.I 4.KEPALA KANWIL BPN DK. JKT 5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN (BPN) JAKARTA PUSAT
600 — 653
  • memperoleh kekuatan hukum yang tetap, eksepsi tentang bahwa persoalan yangsama, sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri lain, atau masih dalam tahap banding atau kasasidan eksepsi tentang bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai kwalifikasi sifat untuk bertindak.Menimbang, bahwa sedangkan yang termasuk eksepsi materiil adalah eksepsi tentangbahwa gugatan Penggugat belum dapat dikabulkan karena Penggugat telah memberikanpenundaan pembayaran, eksepsi tentang bahwa gugatan diajukan telah lampau waktu (daluwarsa
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 12-08-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN
Tanggal 13 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RICHARD SEMBIRING.SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ULTRI SONLAHIR SIMANGUNSONG Diwakili Oleh : as'ael bungaran tamba,SH
296 — 218
  • diterbitkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia halaman 22, yangmenyebutkan : Cermat, adalah: Ketelitian Penuntut Umum dalammempersiapkan Surat Dakwaan yang didasarkan pada UndangUndang yang berlaku bagi Terdakwa, serta tidak terdapat kekurangandan atau kekeliruan yang dapat dibuktikan, antara lain misalnya:= Apakah penerapan hukum atau ketentuan pidananya sudah tepaty; Apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalammelakukan tindak pidana tersebut;= Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah daluwarsa