Ditemukan 11604 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-03-2014 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 05-10-2014
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 42/Pid.B/2014/PN Mkd Tanggal 5 Mei 2014 — NURODIN Alias NURDIN Bin M. YASIR, DKK
38 — 7
38 — 7
Unsur Barangsiapa :Halaman 25 dari 35 putusan nomor 42/Pid.B/2014/PN MkdMenimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran para terdakwa
Register : 25-05-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 191/Pid.B/2021/PN Sak Tanggal 1 Juli 2021 — Penuntut Umum:
EMILLIA HERMAN, S.H
Terdakwa:
YUSRO Als IKBAL als GEBAL Bin ALIDIN Alm
34 — 23
EMILLIA HERMAN, S.H
Terdakwa:
YUSRO Als IKBAL als GEBAL Bin ALIDIN Alm
34 — 23
Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurmateriil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat DakwaanPenuntut Umum, faktafakta yang terungkap di persidangan baik dariketerangan SaksiSaksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yangdiajukan
Register : 21-01-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bgr Tanggal 4 Mei 2021 — Penuntut Umum:IDA RAHAYU ARIANTI, SH
Terdakwa: MULYADI Alias MUL Bin SUKARNO
67 — 26
67 — 26
dilakukan oleh saksi penyidikterhadap Terdakwa untuk menandatangani Suratsurat Pernyataan,maupun Pernyataan penolakan pendampingan Penasehat hukum maupunBerita Acara yang dibuat oleh Penyidik;Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan sekitar jam 16.00 WIB,proses pemeriksaan berlangsung selama kirakira 3 (tiga) jam;Bahwa saat pemeriksaan kondisi Terdakwa terlihat sehat dan sadar, dansaksi memastikan sekali lagi bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadapTerdakwa tidak ada bentakan maupun bentuk penekanan
Putus : 20-08-2013 — Upload : 26-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 357 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 Tanggal 20 Agustus 2013 — PT. KRAKATAU STEEL (Persero) Tbk. vs Ir. GOH KA THIOE
298 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
298 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak lazim dan sulit untuk dilakukan serta tidak enakdidengar;8 Bahwa dengan menyatakan merek KSSIS, merek KSI, merek KSLS, merekKSSK, merek KSSI, merek IKSJI, merek IKSTY, dan merek KSSKS milikTermohon Kasasi/Tergugat adalah merupakan satu kesatuan bunyi di dalampertimbangan hukumnya, maka Judex Facti telah salah dalam membuatpertimbangan hukum, karena merekmerek Termohon Kasasi/Tergugatdibunyikan tidak dalam satu tarikan nafas melainkan dibaca huruf per hurufdengan sedikit jeda antar huruf dan penekanan
Register : 06-06-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Yyk Tanggal 29 Nopember 2018 — Penggugat:
IDA DWIANI
Tergugat:
PT Bank Rakyat Indonesia, Cabang Pembantu Malioboro Yogyakarta
176 — 26
176 — 26
Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat dengan menolaksepenuhnya atas permohonan pembayaran sesuai kKemampuan, tetapmengejar melakukan lelang jaminan yang dilanjutkan dengan eksekusisecepainya, adalah melanggar aturan perundangan dan asas keadilan,hal tersebut adalah suatu bentuk perbuatan melawan hukum;17.Bahwa tindakan tergugat memaksakan sepihak pemasangan keteranganatau stiker lelang tepat di depan rumah, memasuki rumah sampaikedalamdalamnya tanpa ijin, melakukan berbagai tindakan penekanan
Register : 24-02-2020 — Putus : 29-04-2020 — Upload : 30-04-2020
Putusan PN Sibuhuan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Sbh Tanggal 29 April 2020 — Penuntut Umum:
Gunawan Marthin Panjaitan, S.H.
Terdakwa:
Muhammad Yusuf Batubara
62 — 15
Gunawan Marthin Panjaitan, S.H.
Terdakwa:
Muhammad Yusuf Batubara
62 — 15
(Sertaus ribu rupiah); Bahwa jumlah uang seluruhnya yang ditemukan sebesarRp100.000,(Seratus ribu rupiah); Bahwa saat diperiksa para Terdakwa tidak ada penekanan; Bahwa Terdakwa tidak target Saksi namun Saksi hanyamendapatkan informasi dari masyarakat ; Bahwa Terdakwa dan Musahril menurut Saksi sebagai pengguna; Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan shabusebanyak kurang lebih 1 tahun sedangkan sdr Musahril menggunakan shabusebanyak kurang lebih 1 tahun ; Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa
Register : 03-09-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 254/Pid.B/2013/PN.BKN Tanggal 13 Februari 2014 — ROPENDI PARIKSON SIANTURI Als SIANTURI, CS
71 — 46
71 — 46
ada yang pernah ditikam disini, bilang samabos kalian, kalau kalian kerjakan lagi, nanti mau menyelesaikan secara premanatau kekerasan atau secara hukum dan juga mengatakan fofo kalian sudahada disini, kalau masih kerjakan lahan ini, mati kalian, juga sudah dapatmenimbulkan rasa takut dan dapat dikwalifisir sebagai ancaman kepada orangyang mendengarkannya atau orang yang kepada siapa katakata itu ditujukan;Menimbang, bahwa ancaman tidaklah selalu harus diucapkan denganintonasi tinggi dan dengan penekanan
Register : 22-09-2016 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 17-10-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1342/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 8 Februari 2017 — EDWIN LILIHATA
97 — 35
97 — 35
Sus/2016/PNJkt.Pst Bahwa saksi melakukan penyidikan (tanya jawab) terhadap terdakwaterlebih dahulu menanyakankeadaan terdakwa (kesehatan), identitasterdakwa dan menanyakan apakah terdakwa akan didampingi olehPenasehat hukum, setelah terdakwa didampingi Penasehat Hukumkemudian proses penyidikan dilanjutkan dan selama proses penyidikanterdakwa diberi hak untuk berkomentar dan selama proses penyidikanberlangsung tidak ada unsur penekanan atau paksaan ataupunkekerasan fisik terhadap terdakwa sampai dengan
Register : 26-01-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 05-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 57/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 29 Maret 2017 — WILSON SURUNGAN LUMBAN TOBING >< PT.BANK MEGA TBK, CS
170 — 94
170 — 94
Halmana kemudiandalam bukunya hal. 48 Yahya Harahap menyatakan :...penekanan rumusan pasal 378 RV dititikberatkan padakerugian.
Register : 02-08-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN Plk Tanggal 19 September 2017 — WIWI ALS. INDU SUHAR BINTI JAMRI
37 — 5
37 — 5
PIk.dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelakutindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatanyang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsurini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuaidengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatanakan tergantung dalam pembuktian unsur dari dakwaan yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalamperkara ini telah dihadapkan
Putus : 22-09-2015 — Upload : 13-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 Tanggal 22 September 2015 — IMAM ZULFIKRI, S.T VS PT PETRONAS NIAGA INDONESIA (PT PNI),
347 — 287 — Berkekuatan Hukum Tetap
347 — 287 — Berkekuatan Hukum Tetap
;(cetak tebal dan garis bawah sebagai penekanan dari Tergugat);. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa dalamUndangUndang Arbitrase hanya mengenal permohonan pembatalan,bukan gugatan pembatalan;.
Register : 26-10-2021 — Putus : 07-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PA TUBAN Nomor 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Tanggal 7 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
43 — 31
43 — 31
Olehkarenanya yang menjadi penekanan adalah sejauhmana orang tua (ayah atauibu) telah mengasuh, mendidik dan memberikan perhatian dalam pertumbuhanjasmani, rohani dan kecerdasannya serta pendidikan agama anak tersebut.Sehingga hadhanah (hak pengasuhan anak) bukan untuk diperebutkan antaraayah dan ibu;Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksisaksi PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah diperoleh fakta hukum bahwasanyaanak pertama bernama NAMA ANAK, umur 8 tahun selama berpisah telahdiasuh
Upload : 28-07-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 96/Pdt/2020/PT DPS. Ni L Pt Ayu Dewi Hermayanti, S.H.,
melawan
PT BPR Dewata Candradana,
151 — 92
151 — 92
Meski demikian TERGUGAT tidak serta mertamelakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, dan pengancaman lelangsecara lisan. Kalau secara nyatanya PENGGUGAT dinyatakan wanprestasiatau inkar janji, seharusnya TERGUGAT terlebin dahulu melakukanGugatan wanprestasi kepada PENGGUGAT melalui pengadilan negerisetempat atas dasar negara Indonesia negara hukum. Dengan demikiansangat tepat bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawanhukum..
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1247/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
55 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)..
sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http:/Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).5.
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau mengesampingkan mengenaipenenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)
Register : 28-06-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 403/Pid.B/2021/PN Blb Tanggal 10 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SANDY SEPTI MURHANTA, SH
Terdakwa:
1.AA KURNIAWAN Als OONG BIN RUSLAN
2.AWANG SUMPENA Als BEGENG Bin AMAS SYAMSUDI
3.NANDAR KUSNANDAR Als BEJO Bin NANA
104 — 15
SANDY SEPTI MURHANTA, SH
Terdakwa:
1.AA KURNIAWAN Als OONG BIN RUSLAN
2.AWANG SUMPENA Als BEGENG Bin AMAS SYAMSUDI
3.NANDAR KUSNANDAR Als BEJO Bin NANA
104 — 15
Lebam mayat terdapatpada pada punggung dan pinggang, berwama merah keunguan tidakhilang pada penekanan.. Mayat adalah seorang lakilaki, bangsa Indonesia ras Mongoloidberumur tiga puluh tiga tahun, kulit sawo matang, status gizi baik,panjang tubuh seratus lima puluh lima sentimeter, berat tubuh tidakditimbang, zakar disunat;.
Lebam mayat terdapatpada pada punggung dan pinggang, berwama merah keunguan tidakhilang pada penekanan.7. Mayat adalah seorang lakilaki, bangsa Indonesia ras Mongoloidberumur tiga puluh tiga tahun, kulit Sawo matang, status gizi baik,panjang tubuh seratus lima puluh lima sentimeter, berat tubuh tidakditimbang, zakar disunat;8. Identifikasi khusus :a.
Lebam mayatterdapat pada pada punggung dan pinggang, berwama merahkeunguan tidak hilang pada penekanan.. Mayat adalah seorang lakilaki, bangsa Indonesia ras Mongoloidberumur tiga puluh tiga tahun, kulit sawo matang, status gizi baik,panjang tubuh seratus lima puluh lima sentimeter, berat tubuh tidakditimbang, zakar disunat;. Identifikasi knusus:a.
Putus : 26-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 529/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Juni 2016 — PT HARI SAWIT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
52 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahuntuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000dan diubah terakhir
Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndangPengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Putus : 25-05-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 591/Pdt.G/2015/PN.Sby Tanggal 25 Mei 2016 — ARDI HARIJANTO
melawan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktor Jenderal Pajak cq. Kantor Wilyah DJP Banten yang dalam hal ini : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Dkk
201 — 50
201 — 50
BinaNiaga yang dimaksud Tergugat I;Bahwa, perbuatan sewenangwenang yang dilakukan oleh Tergugat I secara nyatadapat diketahui dan dirasa oleh Penggugat, pada saat Penggugat menyampaikankeberatankeberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I untukmelakukan penekanan agar Penggugat mau memenuhi permintaan Tergugat I tanpadasar hukum, tanpa ada bukti otentik atau bukti Asli sebagaimana yang dimintaPenggugat guna menyelesaikan permasalahan pajak yang dihadapinya;Bahwa, dalam setiap even pertemuan
Bahwa, Tergugat V merupakan subyek hukum yang dijadikan alat dan dikaitkaitkan oleh Tergugat I untuk melakukan pemerasan dan penekanan Penggugatagar mau menuruti kemauan Tergugat I.
Bahwa, oleh karena adanya fakta hukum rekayasa maupun penekanan yangdilakukan oleh Tergugat I terhadap diri pribadi Penggugat, dan dikuatkandengan buktibukti yang sah dan meyakinkan, maka sudah seharusnyaKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP310/WPJ.08/2014 tanggal 19Maret 2014 atas permohonan pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP menyangkutKeputusan Kanwil Nomor : 1612/WPJ.08/2013, tanggal 26 Juni 2013 jo.SKPKB PPh Nomor : 00142/206/01/401/08 tanggal 28 Nopember 2008, dapatDIBATALKAN atau Batal
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksayang pada intinya menyatakan pemblokiran dapat dilakukan dalam rangkamelakukan penyitaan apabila penanggung pajak dalam jangka waktu yang telahdiberikan tidak melunasi pajak terutangnya;Bahwaterhadap dalil nomor D.2 halaman 9 yang menyatakan bahwa:kedua peristiwa hukum yang disampaikan Penggugat di atas, menunjukkanadanya perbuatan sewenangwenang yang dilakukan oleh Tergugat I karenajJabatannya dan menggunakan kewenangan yang diberikan undangundanguntuk melakukan penekanan
Register : 17-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1160 B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES;
33 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1160/B/PK/PJK/2015dapat mengenakan pajak dengan tarif 20% sesuaidengan Pasal 26 UU PPh;12) Penekanan dalam sengketa ini adalah pembuktian bahwapenerima bunga yang telah dibayar oleh TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) adalahmemenuhi syarat atau tidak agar memperoleh fasilitas P3BIndonesia Belanda dengan pertimbangan bahwa perludicermati usaha untuk menyalahgunakan P3B itu sendiridalam hal sebagai berikut:a.
Register : 02-07-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat:
Nofriyaldi
Tergugat:
PT. Dapensi Trio Usaha
108 — 12
Nofriyaldi
Tergugat:
PT. Dapensi Trio Usaha
108 — 12
Secara keseluruhan Pasal 164 Undang Undang No.13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan penekanan padaklausul perusahaan tutup, karena pasal 164 ini sebenarnyamengatur alasan bagi perusahaan untuk melakukan PHK terhadappekerja karena perusahaan tutup, bukan karena alasan lainnya.b.
Register : 07-11-2018 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 329/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.JKT.PST. Tanggal 25 Februari 2019 —
134 — 21
134 — 21
intimidasi dari Pengusaha,berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan Perjanjian kerja tertentu pertamakali.Pasal 162 ayat 3a menyatakanBahwa Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud denganayat 1 harus memenuhi syarat : .Mengajukan Permohonan Pengunduran diri secara tertulis selambatlambatnya 30hari sebelum tanggal pengunduran diri sedangkan Penggugat tanggal 6 Februari2018 disuruh membuat surat Pengunduran diri dan langsung berhenti bekerja saatini dan disini terlinat jelas adanya suatu penekanan