Ditemukan 11546 data
21 — 3
Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, dinyatakan,Di antaradoktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah matrimonial guilt tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), olehkarenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yangbersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akantetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui
47 — 2
Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, doktrin yangpatut diterapkan bukanlah matri monial guilt" akan tetapi brokenmarriage oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yangbersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaranantara kedua belah pihak, akan tetapi yang terpenting adalahmengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat danTergugat, apakah dalam rumah tangganya telah nyatanyata sudahpecah karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran ataumasih
60 — 31
majelis tersebutadalah hal yang sangat di paksakan sekali dalam pemenuhanuntuk membuat sebuah pertimbangan dalam putusan.1.3.HAKIM PENGADILAN NEGERI BAUBAU TIDAK PROFESIAONALDALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA AQUO.Bahwa Putusan Pengadilan Negeri BauBau tidak ProfesionalDalam memeriksa dan memutus Perkara ini dalam kaitannyakeberadaan Tanah Sengketa dengan bukti T.LIl10 PutusanPengadilan Negeri Baubau Nomor: 23/Pdt.G/2015/PN.Bau, Yangmana secara Gamblang dalam setiap halaman PertimbanganPutusan hanya menitik
1.Andra Bayu Saputra Suwandi, S.H.
2.DANIEL SURYA PARTOGI, S.H
Terdakwa:
RIKARDO WALTER Anak Dari IYANG
103 — 46
pidana penganiayaan sesungguhnyatetap ada, dan penganiayaan tersebut yang mengakibatkan luka pada saksi korban danPasal 351 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang merupakan pasal utamadari tindak pidana penganiayaan karena dianggap dakwaan yang lebih ringan tersebutsudah terakomodir di dalam dakwaan dengan pemberatan serta telah memenuhi rumusantindak pidana yang sejenis atau satu rumpun;Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidanamerupakan penjelasan suatu keadaan yang menitik
21 — 13
Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; Menimbang, bahwa unsur ke3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadapbarang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yangdiambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupunseluruhnya; Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas, yaitu: 1 (satu) unit handphoneNokia tipe 1280 warna hitam, emas berbentuk cincin dengan berat 3 (tiga) gram,uang sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah), dan beberapa
111 — 65
Eksepsi Kewenangan AbsolutAlasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman4 sampai halaman 7 point 1 sampai dengan 10 dalam gugatannyaHalaman 16 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2017/PTUN.SRGsecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasamilik Penggugat,akan tetapi secara yuridis telah
1.R. Mohamad Taufik, SH.MH.
2.Siti Kartinawati, SH
Terdakwa:
Sutrisno Alias Ridwan S Bin Kosimun
331 — 287
hukum terlebin dahulu, jadidiukur apakah ada aturan hukum yang terlanggar, sedangkan melawan hukumsebagai delik materiil perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana harusbenar benar di rasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak bolehatau tidak patut di lakukan, sifat ini disebut dengan sifat melawan hukumnyaperbuatan ( weder rech telijkk hed der gedraging ) jadi tinjauannya tidak hanyadari sudut perundang undangan formal akan tetapi juga dari sudut yang lebihdalam dan lebih hakiki serta menitik
36 — 14
yang harus diterapkan dalam perkaraperceraian bukanlah matrimonial guilt" tetapi broken marriage atau azzawwaj almaksuroh(pecahnya rumah tangga), dan menurut imam asySyatibidalamkitabnya alMuwafagat tentang Maqashid Mashlahat asySyar'iyahdalamhal hifdhun nafs yang diambil alin menjadi pendapat majelissebagai berikut:banwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari padamempertahankankeutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadiperselisihan danpertengkaran terus menerus), sehingga Pengadilantidak menitik
98 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
pada tanggal 18 Agustus 2010 siang Pihak P2BKecamatan Kalideres dan Wakil Lurah Pegadungan serta beberapa oranginstansi Kelurahan Pegadungan mendatangi lokasi pembangunan bedeng, danpada saat kesempatan tersebut pihak P2B, serta para pegawai instansikelurahan Pegadungan tidak melakukan pelarangan maupun pencegahan ataspembangunan bedeng Penggugat ;Bahwa dari dalil poin 10 di atas, jelas menunjukkan adanya kesalahan dankekeliruan pada Majelis Hakim tingkat banding yang pada pertimbangannyalebih menitik
69 — 35
Pasal 116 hurufHalaman 17 dari 29 him.Putusan No. 862/Pdt.G/2021/PA.Utj(f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhialasan hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpetitum sebagai berikut:Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalamperkara perceraian bukanlah matn monial guilt tetapi broken marriage(pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkandan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya
18 — 16
menghargalTergugat lagi, padahal rasa saling mencintai dan hormat menghormati sertasaling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalahmerupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suamiisteri dalam hidupberumah tangga (vide: Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalamperkara perceraian bukanlah "matri monial guilt tetapi "broken marriage(pecahnya rumah tangga), olen karenanya tidaklah penting menitik
LUSI YETRI MAN MORA, SH
Terdakwa:
HENDRI SISWANTO ALS HENDRIK ALS ANDRI BIN RISWAN
41 — 8
Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atauuntuk sampaipadabarang yang diambil dilakukan denganmerusak, memotong ataumemanjat, ataudenganmemakai anakkunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;Menimbang, bahwa penjelasan pada pencurian dengan pemberatansebagaimana dimaksud pada ayat 1 ke5 telah menitik beratkan pada tujuanpelaku untuk sampai ke tempat yang dituju dengan maksud melancarkan niatuntuk mengambil secara melawan hukum, dan disebutkan pula didalam Pasal99 KUHAP
76 — 25
adalah sah menurut hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapatcukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinanialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaisuami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa dengan menitik
31 — 27
Unsur Dengan Segaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu Bahwa unsur ini menitik beratkan kepada niat atau bathin pelaku oleh sebab ituberdasarkan faktafakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dariketerangan saksisaksi yang saling bersesuaian satu sama lain, barang bukti dan keteranganterdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa telah tertangkap tangan menjual kupon putihkepada khalayak umum sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupseharihari, Bahwa permainan bola
1.Ifhan Taufiq Lubis, S.H.
2.Muhammad Ridwan R, S.H.
Terdakwa:
SYARIFUDIN Alias ANANG Bin RAMLI
525 — 97
Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 108 pada Undangundang RINomor 32 Tahun 2009 merupakan tindak pidana formil, yaitu menitik beratkankepada perbuatannya yaitu. "melakukan pembakaran lahan".
12 — 10
Pasal 77 ayat (2) Kompilasi HukumIslam);Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, dinyatakan, Di antaradoktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah matrimonial guilt" tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), olehkarenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yangbersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akantetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui
7 — 3
bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, PengadilanAgama berkesimpulan bahwa terlepas dari penyebabnya, ternyata rumahtangga Penggugat dan Tergugat benarbenar sudah tidak harmonis, karenaseringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sudah tidak mungkindapat dirukunkan lagi dalam suatu rumah tangga;Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalamperkara perceraian bukanlah matri monial guilt" akan tetapi broken marriage(pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik
36 — 17
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasanhukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan petitum sebagai berikut:Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalamperkara perceraian bukanlah "matri monial guilt tetapi "broken marriage(pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkandan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnyaperselisinan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting
254 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUT WESTRA, S.H, MH,Penuntut Umum pun merasa haruslah diabaikan dikarenakan pendapat yangdisampaikan lebih menitik beratkan pada Perjanjian Kerja, akan tetapi PenuntutUmum ada salah satu pendapat dari Keterangan Ahli A De Charge yaituPendapat tentang Maksud dari Suatu Kegiatan dimana Ahli A De Chargemenyatakan bahwa Kegiatan yaitu segala sesutu yang berkaitan dengantindakan /aktifitas yang di lakukan yang bersesuai dengan UU atau yang tidaksesuai dengan UU (masalah kegiatan tidak ada diatur secara
43 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti yang telah mengambil alih pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah salah dankeliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan hukum acara padaumumnya,dimana hal ini dapatlah dilihat dalam pertimbangan hukumnyasebagai berikut: Bahwa Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengambilalih pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado dalamputusan a quo telah berlaku tidak adil, oleh hanya menitik beratkanpermasalahan pada tanah Negara