vs KETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP PENGADAAN BARANG/JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI dan KONSULTASI SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) JAWA TENGAH

Jalan Wates KM 3 Nomor 12 KalibayemNgestiharjo Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos55182, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING / PENGGUGAT ;MELAWANKETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP PENGADAAN BARANGNJASAPEKERJAAN KONSTRUKSI dan KONSULTASI SATKER PELAKSANAANJALAN NASIONAL WILAYAH Il PROPINSI JAWA TENGAH TAHUNANGGARAN 2017 UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) JAWA TENGAH,berkedudukan di Jalan Murbei Sumurboto Semarang 50235;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010318 /POKJA.WIL.ILJATENG

Murbei, Sumurboto Semarang;SUHENDI, S1;Sekretaris Pokja Pengadaan Barang/JasaPekerjaan Konstrusi dan Konsultasi SatuanKerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. IlPropinsi Jawa Tengah; JI. Murbei, Sumurboto Semarang;RUBBY KURNIAWAN, ST, MT; Anggota Pokja Pengadaan Barang/JasaPekerjaan Konstrusi dan Konsultasi SatuanKerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. IlPropinsi Jawa Tengah :JI.

Menunda berlakunya Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) PengadaanBarang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi Satker Pelaksanaan JalanNasional Wilayah Il Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017, UnitLayanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah, Nomor : 07122017 /POKJA.WIL.INJATENG / 17.01, Perihal : Jawaban Sanggahan PaketPenggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07 Desember 201 7;Menyatakan Eksepsi Tergugat (Terbanding) tidak diterima untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA 3:7 27 27" 272 222 oon nnn non

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja)Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi SatkerPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Il Propinsi Jawa Tengah TahunAnggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah, Nomor :07122017/ POKJA.WIL.ILJATENG/17.01, Perihal : Jawaban SanggahanPaket Penggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07 Desember 2017 ;3.

Memerintahkan Tergugat (Terbanding) untuk mencabut Surat Ketua KelompokKerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konsitruksi dan KonsultasiSatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Jawa Tengah TahunAnggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah, Nomor :07122017/ POKJA.WIL.IIJATENG/17.01, Perihal : Jawaban SanggahanPaket Penggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07 Desember 201 7;4.

Pembanding/Penggugat : CV REZEKI PUTIH dalam hal ini diwakili oleh E HILMAN
Terbanding/Tergugat : POKJA ULP PENGADAAN BAHAN MAKANAN TAHANAN NARAPIDANA RUTAN KLAS II B PEKANBARU

PANGARIBUAN, S.H.2.ZULFIKRI, S.H.3.ROBI MARDIKO, S.H.Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukumdan Mediator ROLAND L PANGARIBUAN, S.H.Beralamat di Jalan Rajawali No. 55 A KelurahanKampung Melayu, Kecamatan Suka Jadi KotaPekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 5 Januari 2018, untuk selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT /PEMBANDING;Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 152/B/2018/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/KIMMELAWAN:POKJA ULP

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN BELANJA MODAL PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN (BLP) DIY;;

OKU;e Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor :20.919401 / Pokja IV. Barang / XI / 2015, tanggal 05 Desember2015. Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi;e Fotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor :20.919401/Pokja IV.Barang / XI / 2015, tanggal 07 Desember2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

Tembulun SSJunyor, tanopa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani olehPokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor :18.919401 / Pokja N.Barang / XIl / 2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang / XIl /2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab.

Pokja IV ULP Kab.OKU.;51. 1(satu) lembar legalisir surat Nomor : 021.1/PPKPMD/XXXV/2015tanggal 14 Desember 2015 tentang laporan hasil evaluasi ulangsementara dari Kepala BPMPD Kab.OKU selaku PA/PPK kepadaKetua Pokja IV ULP Kab.OKU.

PUT. 5/Pid.SusTPK/2017/PT.PLG40.Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang / XI /2015, tanggal 01 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU ;Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor :20.919401 / Pokja IV. Barang / XI / 2015, tanggal 05 Desember2015.

Tembulun SSJunyor, tanoa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani olehPokja IV ULP Kab. OKU ;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor :18.919401 / Pokja IV.Barang / XII / 2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU ;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang / XIl /2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU ;Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab.

SS Junyor, tanpa tanggal Desember 2015 yangditandatangani oleh Pokja IV ULP Kabupaten OKU;Fotokopi legalisir lembar Koreksi Aritmatik CV B Production, tanpatanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULPKabupaten OKU;Fotokopi legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor:18.919401/Pokja IV.Barang/IX/2015, tanggal 01 Desember 2015, yangditandatangani oleh Pokja IV ULP Kabupaten OKU;Fotokopi legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:19.919401/Pokja IV.Barang/XI/2015,

tanggal 01 Desember 2015, yangditandatangani oleh Pokja IV ULP Kabupaten OKU;Fotokopi legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kabupaten OKU Nomor:20.919401/Pokja IV.Barang/Xl/2015, tanggal 05 Desember 2015perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi;Fotokopi legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor:20.919401/Pokja IV.Barang/XI/2015, tanggal 07 Desember 2015 yangditandatangani oleh Pokja IV ULP Kabupaten OKU;Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid.Sus/2018Fotokopi legalisir Berita Acara

Pembuktian Kualifikasi Nomor:20.919401/Pokja IV.Barang/XII/2015, tanggal 07 Desember 2015 yangditandatangani oleh Pokja IV ULP Kabupaten OKU;Fotokopi legalisir Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor:21.919401/Pokja IV.Barang/Xl/2015, tanggal 08 Desember 2015,ditandatangani oleh Azhari, S.T. selaku Ketua Pokja;Fotokopi legalisir Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor:22.881401/Pokja V.Barang/IX/2015, tanggal 08 Desember 2015,ditandatangani oleh Azhari, S.T. selaku Ketua Pokja;37) Satu bundel fotokopi

/Pokja IV.Barang/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015, yangditandatangani oleh Pokja IV ULP Kabupaten OKU;Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid.Sus/2018 Fotokopi legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:19.919401/Pokja IV.Barang/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015, yangditandatangani oleh Pokja IV ULP Kabupaten OKU; Fotokopi legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kabupaten OKU Nomor:20.919401/Pokja IV.Barang/Xl/2015, tanggal 12 Desember 2015.perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi

; Fotokopi legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor:20.919401/Pokja IV.Barang/Xl/2015, tanggal 14 Desember 2015 yangditandatangani oleh Pokja IV ULP Kabupaten OKU dan Zulfikri/CVTembulun SS Junyor; Fotokopi legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor:20.919401/Pokja IV.Barang/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015 yangditandatangani oleh Pokja IV ULP Kabupaten OKU; Fotokopi legalisir Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi Teknis danBiaya Nomor: 11.2.919401/Pokja IV.Barang/XII/2015,

;Il Dasar gugatan (posita);A Duduk Perkara (Alasan Gugatan)Bahwa pada tanggal 2 Juni 2014, TERGUGAT melalui Pokja Jasa Konstruksi BidangBina Marga Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah KabupatenLabuhanbatu Utara (Selajutntnya disebut Pokja ULP) mengumumkan pelelanganpekerjaan Peningkatan jalan jurusan Gunting Saga Teluk Binjai Kec.

ULP tidak adamempersyaratkan klasifikasi SBU (Sertifikat Badan Usaha) sebagaimanadisebutkan TERGUGAT melalui Pokja ULP dalam alasan menggugurkanPENGGUGAT ;Bahwa dengan ditambahnya persyaratan klasifikasi SBU setelah batas akhirpemasukan dokumen penawaran, TERGUGAT melalui Pokja ULP telahmelakukan tindakan Post Bidding dan melanggar pasal 79 ayat 2 Perpres RINomor 54 Tahun 2010 yaitu disebutkan ;Dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasadilarang melakukan tindakan post

yang dipergunakan;ff) keteranganketerangan lain yang dianggap perlu mengenai halikhwal pelaksanaan pelelangan ;Serta Dokumen lelang Nomor: 02.1/Pokja Konstruksi/BM/ULP/LBU/2014 (BuktiP2) BAB III nomor 29.8 yaitu disebutkanNomor 29.8 Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara HasilPelelangan (BAHP) yang paling sedikit memuat:d.

Penggugat tidak mempunyaiKepentingan hukumatasObjek Sengketa.15 Bahwa berdasarkan dalil dan alasan gugatan Penggugat telihat dengan jelas, bahwakepentingan hukum Penggugat sebenarnya adalah kepada POKJA Jasa KontruksiBidang Bina Marga Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa PemerintahKabupaten Labuhanbatu Utara (POKJA ULP) ;16 Bahwa akan tetapi Penggugat sama sekali tidak menarik POKJA ULP sebagai paraPihak dalam perkara aquo, pada hal sebenarnya menurut Penggugat POKJA ULPtelah melakukan Pengumuman

TERGUGAT melalui Pokja Jasa Kontruksi Bidang Bina Marga UnitLayanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Labuhanbatu Utara... dst ;22 Bahwa antara Tergugat (Ic.

Pembanding/Tergugat : KELOMPOK KERJA POKJA ULP SUMATERA BARAT SATUAN KERJA PRASARANA JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Terbanding/Penggugat : PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA yang diwakili oleh SUPARMAN

OGI SAHPUTRA
Terbanding/Tergugat : KEPALA POKJA ULP
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : CV. PANGAN INDO diwakili oleh HOMBAR H. HUGO PASARIBU

ST Ketua Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ULP Subang
Terbanding/Tergugat IV : Sumardi, selaku Direktur PT. Mega Bintang Abadi, selaku pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung
Terbanding/Tergugat II : Dr. Eka Mulyana, Sp. OT, FICS. M.Kes., Dirut RSUD Ciereng

ST, selaku Ketua Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi UnitLayanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Subang pada PekerjaanPembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (8 Lantai) Struktur, berkedudukandi Jalan Dewi Sartika No. 2 Subang. untuk selanjutnya disebut sebagaiSekarang Terbanding semula Tergugat ;2. Dr. Eka Mulyana, Sp. OT, FICS.

/Pokja (Tergugat 1).

Bahwa dalam Putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telahmengidentifikasi pokok permasalahan yang diajukan oleh PemohonBanding/Penggugat yaitu Pengumuman Penetapan Pemenang PelelanganNomor 027/01.08/Pokja 1Konstruksi/ULP/RSUD/2017.

Selanjutnya MajelisHakim Tingkat Pertama juga telah menyimpulkan bahwa PengumumanPenetapan Pemenang Pelelangan Nomor 027/01.08/Pokja 1Konstruksi/ULP/RSUD/2017 merupakan salah satu produk penetapan tertulisPutusan Nomor 282/PDT/2018/PT.BDG, halaman 30 dari 33yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

Majelis Hakim juga telahmempertimbangkan khususnya Petitum ke6 (enam) dalam gugatanPemohon Banding semula penggugat yang memohon' pembatalanPengumuman Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor 027/01.08/Pokja 1Konstruksi/ULP/RSUD/2017 sehinggga Majelis Hakim mengklasifikasikanbahwa objek dalam perkara ini adalah Pengumuman Penetapan PemenangPelelangan Nomor 027/01.08/Pokja 1Konstruksi/ULP/RSUD/2017 makakonsekuensi logisnya bila dihubungankan dengan ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo UndangUndang

KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PAPUAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYATPROVINSI PAPUA, DK VS LUSYE TALANE, A.Md.,

Putusan Nomor 194 K/TUN/2016Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei2015;. Bahwa Keputusan Tergugat, berupa suatu PenetapanTertulis (Beschikking)Nomor 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei2015,Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya AirProvinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran SuratKeputusan Kepala ULP Papua, Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei2015;.

Bahwa Tergugat pada tanggal18 Februari 2015telah menetapkan danmengangkat Penggugat sebagai Ketua Pokja Rawa Merauke, TahunAnggaran 2015 APBNP, berdasarkan Surat Keputusan Kepala UnitLayanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor08/KPTS/ULP/2015,Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya AirProvinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP, tanggal 18 Februari2015, yang dalam Surat Keputusan tersebut Susunan Kelompok Kerja(Pokja) selengkapnya sebagai berikut:Kelompok Kerja (Pokja) Tahun Anggaran 2015

Keputusan Kementerian PekerjaanUmum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)Papua, Nomor08/Kpts/Ulp/2015, Tanggal 18 Februari 2015, TentangPenetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air ProvinsiPapua Tahun Anggaran 2015 APBNP, dengan Susunan KelompokKerja (Pokja) Rawa Merauke sebagai berikut:1.

Putusan Nomor 194 K/TUN/2016Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor08/KPTS/ULP/2015 tentangPenetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi PapuaTahun Anggaran 2015 APBNP.

2015; Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) PapuaNomor08/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja)Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP,tanggal 18 Februari 2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja)Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP,tanggal 18 Februari 2015.

Bahwa dalil Penggugat angka 2 (dua) tidak perlu dipertimbangkan karenaObyek Gugatan a quo ditujukan untuk membatalkan hasil kerja dari unitorganisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang danjasa di Daerah yakni Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pokja ULP, sehinggaadalah benar jika Surat Pembatalan ditujukan kepada ULP dengan tembusankepada Pokja ULP;=4.

Lembata dengan Pokja ULP dan PejabatPemerintah kab.

penawaran, dan sanggahan tersebuttelah ditanggapi oleh Pokja ULP yang menyatakan sanggahan tidak benar dantidak beralasan hukum.

Namun, yang bisa membuka aplikasitersebut hanyalah Pokja ULP dan/atau atas izin Layanan PengadaanSecara Elektronik (LPSE); Pokja ULP pernah melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Lembata berkaitan dengan pelaksanaan lelang, danbersamasama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembatakoordinasi dilanjutkan sampai ke Bupati Lembata.

,dokumen hasil evaluasi dan chek list hasil pembuktian kualifikasi telahditandatangani oleh 2 (dua) dari anggota Pokja ULP, yang dalam sistem kerjaPokja ULP hal tersebut membuktikan dokumen sah secara hukum.

Royal GensaAsih sebagai pemenang I sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor11/BAHP/POKJA XXI/ULP/APBDBATAM/I/2014, tanggal 23 Januari4 Bahwa pada tanggal 24 Januari 2014, Tergugat menerbitkan Surat KeputusanNomor : 11/PENGPEM/POKJA XXI/ULP/APBDBATAM/I/ 2014 tentangpengumuman pemenang pelelangan paket pekerjaan pembayaranpengangkutan sampah Kota Batam kepada PT.

Royal Gensa Asih sebagai pemenang I sesuaidengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor :11/BAHP/POKJA XXI/ULP/APBDBATAM/I/2014 tanggal 23 januari2014.3 Bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 Tergugat menerbitkansurat keputusan Nomor : 11/PENGPEM/POKJA XXI/ULP/APBDBTM/I/2014 Tentang Pengumuman PemenangPelelangan Pekerjaan Pembayaran Pengangkutan Sampah KotaBatam kepada PT.

Berita Acara Klarifikasi Penawaran Nomor: 11/BAKLAR/POKJA XXI/ULP/APBDBTM/I/2014, tanggal 22 Januari 2014;3 BuktiT3: Foto Copy Berita Acara Klarifikasi Lapangan Nomor : 11/BAKLAR.LAP/POKJA XXI/ULP/APBDBTM/1/2014, tanggal 22 Januari 2014 ;4 BuktiT4 : Foto Copy Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor :11/BAEVKUA/POKJA XXI/ULP/APBDBTM/1/2014, tanggal 22 Januari2014 ;Halaman 41 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUNTPI10111213Bukti T5: Foto Copy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 11/BAHP/POKJA

XXI/ULP/APBDBTM/I/2014, tanggal 23 Januari 2014 ;BuktiT6: Foto Copy Penetapan Pemenang Nomor : 11/PENPEM/POKJA XXI/ULP/APBDBTM/I/2014, tanggal 24 Januari 2014 ;BuktiT7 : Foto Copy Pengumuman Pemenang Nomor : 1 1/PENGPEM/POKJA XXI/ULP/APBDBTM/I/2014, tanggal 24 Januari 2014 ;Bukti T 8: Foto Copy Sanggahan Penetapan Pemenang oleh PT.

BungaPermata Nomor :0106/BPSGH/I/2014, tanggal 27 Januari 2014;BuktiT9: Foto Copy Jawaban Sanggahan dikeluarkan oleh Panitia PokjaULP Pemerintahan Kota Nomor :11/SGH/Pokja 121/ULP/APBDBTM/1/2014,tanggal 30 Januari 2014 ;BuktiT10 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Habis Masa SanggahanBanding dikeluarkan oleh Panitia Pokja ULP Pemerintahan Kota Nomor :11/HMS/Pokja XXI/ULP/APBDBTM/I//2014, tanggal 07 Februari 2014;BuktiT11 : Foto Copy Surat Penyampaian Hasil Pelelangan UmumNomor 11/POKJA XXIPHPU/II/2014

3 Oktober 2011 tentangPelaksanaan Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi serta Kualifikasi PenyediaJasa Konstruksi, bahwa dapat dibentuk POKJA PBJ 2012 (pelelangan dini) makadibuat Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber DayaAir Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum selakuUnit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor 6041/KPTSLa/2011 tentang PerubahanLampiran Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/ Jasa SatkerKepala Pusat Penelitian dan Pengembangan

) Nomor 11/KPTS/La/2012 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA)Pengadaan Barang/ Jasa Satker Kepala Pusat Penelitian danPengembangan Sumber Daya Air Badan Penelitian danPengembangan Kementerian Pekerjaan Umum; 2 Adapun pertimbangan pergantian kedudukan Penggugatdalam Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian danPengembangan Sumber Daya Air Badan Penelitian danPengembangan Kementerian Pekerjaan Umum selaku UnitLayanan Pengadaan (ULP) Nomor 11/KPTS/La/2012 tentangPenetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan

) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umumberkaitan dengan ketentuan Kepala Badan Litbang bahwa untukSatker diluar kampus Jakarta bertindak selaku ULP).

) Dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum pada Diktum memutuskan Angka 4Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor 24/G/2012/PTUNBDG(empat ) mengenai Tugas Pokok dan Wewenang ULPmeliputi;a Kepala ULP mempunyai tugas:I Dst.....3 Membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja serta staf pendukung ULP;Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim mencermati Keputusan yang menjadiObyek Sengketa (Objectum Litis) ditanda tangani oleh Kepala Pusat Penelitian DanPengembangan Sumber daya Air selaku ( ULP ) Unit Layanan

Pokja Pengadaan ULP;Menimbang, bahwa didasari atas ketentuan tersebut diatas dihubungkan denganobyek sengketa Majelis Hakim berpendapat pertimbangan Tergugat untuk mengangkatPenggugat sebagai Anggota Pokja III secara prosedural telah sesuai dengan PeraturanPerundangUndangan yang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyeksengketa dari segi substansial materiil; Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil gugatan, replik, maupun jawaban, duplik dankesimpulan Tergugat,

BANGUN MAKMUR UTAMA, KSO Melawan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) ULP Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 Unit layanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah

Halaman 2 dari 112 HalamanNamaTempat KedudukanBerdasarkanMELAWANKetua Kelompok Kerja (Pokja) ULP PengadaanBarang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan KonsultansiSatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II PropinsiJawa Tengah Tahun Anggaran 2017 Unit layananPengadaan (ULP) Jawa Tengah;Jalan Murbei Sumurboto Semarang 50235;Surat Kuasa Khusus Nomor: 010318/POKJA.WIL.IIJATENG/01 tertanggal 1 Maret 2018 memberikan Kuasa kepada:1;NamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanYULI NURYANTI, SH.MM;Kepala Bagian

Halaman 3 dari 112 Halaman1011.NamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanTOTOK DWI YULIARTO, ST.MT;Kepala Sub bagian Kepegawaian, Hukum danKomunikasi Publik, Balai Besar Pelaksanan JalanNasional VII Semarang;SUHENDI, ST;Sekretaris Pokja Pengadaan Barang/Jasa PekerjaanKonstruksi dan Konsultansi Satuan Kerja PelaksanaanJalan Nasional Wil.

Il Jawa Tengah;ROBBY KURNIAWAN, ST.MT;Anggota Pokja Pengadaan Barang/jasa PekerjaanKonstruksi dan Konsultansi Satuan Kerja PelaksanaanJalan Nasional Wil II Propinsi Jawa Tengah;NUR INDAH I, ST.MT.MM.M.S.c;Anggota Pokja Pengadaan Barang/jasa PekerjaanKonstruksi dan Konsultansi Satuan Kerja PelaksanaanJalan Nasional Wil II Propinsi Jawa Tengah;DENDY SOFIAN KUSUMA A, ST;Anggota Pokja Pengadaan Barang/jasa PekerjaanKonstruksi dan Konsultansi Satuan Kerja PelaksanaanJalan Nasional Wil II Propinsi Jawa

Tengah;NOVIK KUROHMAN, ST,M.Sc;Anggota Pokja Pengadaan Barang/jasa PekerjaanKonstruksi dan Konsultansi Satuan Kerja PelaksanaanJalan Nasional Wil II Propinsi Jawa Tengah;SETIAWAN WIBOWO, ST.M.Sc;3Anggota Pokja Pengadaan Barang/jasa PekerjaanKonstruksi dan Konsultansi Satuan Kerja PelaksanaanPutusan Perkara Nomor :17/G/2018/PTUN.Smg.

Halaman 4 dari 112 Halaman121314151617NamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanJalan Nasional Wil II Propinsi Jawa Tengah;NUR RAHMAN ALFAN DWIATNA, ST;Staff Teknik Satuan Kerja Pelaksanan Jalan NasionalWil Il Propinsi Jawa Tengah;ELISABETH DIAH K, ST;Anggota Pokja Pengadaan Barang/jasa PekerjaanKonstruksi dan Konsultansi Satuan Kerja PelaksanaanJalan Nasional Wil II Propinsi Jawa Tengah;GUSTA ARDANTO,SH.MH ;Staf Bagian Advokasi Hukum , Biro HukumSekretariat Jendral Kementrian

Suhadiwinata, S.Sos Ketua Pokja Pengadaan Barang3. Sabariah S., SH Sekretaris Pokja PengadaanBarang4. Arfian, SE, Ak., MM Anggota Pokja PengadaanBarang 5. Purnama Raya Siregar, Anggota Pokja PengadaanS.Sos Barang 6. Heppiani Dahlia, SE, M.Si Anggota Pokja PengadaanBarang Bahwa Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si selaku Kepala ULP mempunyai tugaspokok dan kewenangan meliputi :a. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP;b.

keputusan yang ditetapkan berdasarkan suaraterbanyak;Ayat (3)Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksudpada Ayat (1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP;Ayat (4)Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi PejabatPengadaan di luar ULP;3.1.5.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 Peraturan KepalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, bahwa hubunganantara Kepala ULP dengan Pokja ULP dalam teknis pelaksanaanpengadaan barang/jasa hanyalah sebatas pelaporan, yakni :1) Pokja menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepadaPPK melalui Kepala ULP;2)Pokja membuat laporan mengenai proses danhasilPengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP;3) Pokja memberikan data dan informasi kepada

Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada = Ayat(1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP, sehinggadengan demikian, alibi saya selaku Terdakwa bahwa KepalaULP tidak dapat mencampuri kinerja Pokja adalahberdasarkan hukum,3.3.

., selaku Ketua Pokja ULP Kota Binjai Tahun Anggaran 2012;4.

Sorkam Barat seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat

Douglas Mandiri perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi

Wesfandel Grup perihal Undangan Pembuktian Kuairfikasi

Dame Rumata yang dibuat dan ditandatangani POKJA 11-K ULP Barang dan Jasa Pemerintah KabupatenTapanuli Tengah TA.2015 dengan kesimpulan Memenuhi

Pelelangan Nomor :98/16/ULP/Pokja 11-K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.I Sorkam Barat Seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh POKJA ULP Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA.2015

Sorkam BaratSeluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat yangdibuat dan ditandatangani POKJA 11K ULP Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA.20151 (satu) lembar foto copy legalisir Pembuktian Kualifikasi Nomor:07/16/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 12 Nopember 2015 atas CV.

foto copy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor :98/16/ULP/Pokja 11K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.1!

Sorkam Barat seluas 200 Ha Desa Sorkam BaratKecamatan Sorkam Barat1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barang dari JasaPemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 06116/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepada Pimpinan CV. Douglas Mandiriperihal Undangan Pembuktian Kualifikasi1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barang dan JasaPemenntah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 06/16/ULP/Pokja 11K/2015tanggal 10 Nopember 2015 kepada Pimpinan CV.

DameRumata yang dibuat dan ditandatangani POKJA 11K ULP Barang dan JasaPemerintah KabupatenTapanuli Tengah TA.2015 dengan kesimpulanMemenuhi1 (Satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor: .05/ 16/ULP/Pokja 11K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.!

Sorkam Barat seluas200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barangdari Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor:06116/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepadaPimpinan CV.

Gorut tanggal 15 Oktober 2015 (beserta lampirannya);

Gorut TA. 2015 dari Inspektorat Jenderal Kemendag R.I tanggal April 2017;

Gorantalo Utara (beserta lampiran);

Gorontalo Utara No. 141/ULP-POKJA III/Koperindag/IX/2015 tentang Penyerahan Hasil Lelang Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Pontolo Tahap II, tanggal 30 September 2015;

Bahwa secara Umum suatu proses lelang diawali dengan adanyapermohonan lelang yang diajukan oleh Satuan Kerja Terkait yang ditujukankepada Kepala ULP, setelah itu Kepala ULP melanjutkan dokumentersebut untuk dilakukan lelang kepada Pokja ULP, setelan Pokja ULPmelaksanakan lelang dan telah ditentukan pemenangnya maka seluruhdokumen proses lelang diserahkan kembali kepada Kepala ULP dandilanjutkan Kepala ULP untuk memberikan dokumen tersebut kepadaSatuan Kerja terkait.

;Bahwa pada saat proses pelelangan pekerjaan tersebut saksitidak pernahdimintai pendapat hukum oleh Pokja ULP.

Helmi Potutu selaku Sekretaris ULP maka saya akanmeneruskan dengan disposisi kepada POKJA sesuai dengan beban kerjamelalui Sekretariat ULP kembali, selanjutnya Sekretaris ULP akanmenyampaikan masukan mengenai beban kerja masingmasing Pokja,sehingga saya selaku Kepala ULP akan menunjuk Pokja yang bebankerjanya belum banyak untuk melaksanakan seleksi pengadaan, yaituseingat saya Pokja III dengan Ketua Sdr.

Akili, ST.Sekretraris : Sujiwan Mopi, ST.Halaman 52 dari 209 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN GtoAnggota : Ristovianus Luther, ST.Bahwa ketiga Pokja ULP sudah memiliki SK Sertifikasi, saya sendirisudah memiliki Sertifikasi sejak tahun 2011;Bahwa ada 3 (tiga) Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) KabupatenGorontalo Utara pada Tahun 2015, dan masingmasing pokja memilikikewenangan untuk melakukan pengadaan pekerjaan konstruksi, pekerjaankonsultansi dan pekerjaan pengadaan barang;Bahwa Pokja melakukan

2016,bahwa struktur organisasi Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Gorontalo Utara sebagai berikut:POKJA I:Ketua : Ardiansyah S.

MENGADILIDalam Penundaan- Menolak permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 04 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampirannya. ------------------------------------Dalam Eksepsi- Menyatakan eksepsi-eksepsi

KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PAPUA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROPINSI PAPUA (Tergugat)2. YOSEPH HENDRIKUS BINTARA (KETUA POKJA IRIGASI DAN RAWA MERAUKE) (Tergugat II Intervensi)

Bahwa atas Surat Keputusan Tergugat Nomor : 08/KPTS/ULP/2015,tanggal 18 Februari 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja)Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP,berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor: 08/KPTS/ULP/2015, tanggal 18 Februari 2015 tersebut, namun kemudian Tergugatmengeluarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 15/KPTS/ULP/2015,tanggal 4 Mei 2015, tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) BidangSumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015

Nomor: 15/KPTS/ULP/2015,tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja)Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015,berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor :15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, dan telah menimbulkanakibat hukum bagi Penggugat yang tidak lagi dapat menjalankantugas dan kewajibannya sebagai Ketua Pokja PAT (KelompokKerja Pendayagunaan Air Tanah) Merauke, Tahun Anggaran 2015APBN P, yang kemudian Tergugat telah menyerahkan kepadaYoseph H.

Pengadaan (ULP) Papua Nomor : 08/KPTS/ULP/2015, TentangPenetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air ProvinsiPapua Tahun Anggaran 2015 APBNP, tanggal 18 Februari 2015, yangdalam Surat Keputusan tersebut Susunan Kelompok Kerja (Pokja)selengkapnya sebagai berikut : Kelompok Kerja (Pokja) Tahun Anggaran 2015 Snvt Pjpa Papua ProvinsiPapua Merauke Balai Wilayah Sungai Papua; b.

2015 untuk POKJA kegiatanAPBN Murni TA. 2015, dengan perkataan lain POKJA yang susunanpersonalia yang berjumlah 5 (lima) orang tidak mempunyai kKewenanganuntuk kegiatan APBNP Perubahan Tahun Anggaran 2015, danseharusnya adalah tugas dan tanggung jawab Penggugat selaku KetuaPOKJA sesuai Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)Papua Nomor : 08/KPTS/ULP/2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja(Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015APBNP, tanggal 18 Februari 2015;

Tergugat selaku pejabat tata usaha negara malah menerbitkanSurat Keputusan Tergugat Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber DayaAir Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran SuratKeputusan Kepala ULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei2015, untuk memberhentikan Penggugat sebagai Ketua POKJA RawaMerauke dan kemudian digantikan oleh Kelompok Kerja (Pokja) APBN murni, yaitu : 1.

Kronologi Perkara ; Bahwa tanggal 29 Agustus 2012, Pokja Pengadaan Barang/Konstruksi/JasaLainnya pada Dinas PU Kota Banda Aceh mengumumkan Pemenang LelangPekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP, disertai dengan Upload Berita AcaraHasil Pelelangan (BAHP). Pengumuman pemenang tersebut telah menunjuk CV. Milansebagai pemenang lelang ; Menurut hasil koreksi aritmatik yang disampaikan oleh Pokja ULP pada akunSPSE peserta lelang, CV.

Milan berada dibawah 80 % (delapan puluh perseratus) HPS ; Berdasarkan tata cara evaluasi harga menurut ketentuan Peraturan Presiden RINomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana yangtelah dicantumkan dalam dokumen pengadaan nomor: 10.1/TB/DPU/VIII/2012,untuk harga penawaran dibawah 80 % (delapan puluh perseratus) HPS, Pokja ULP wayjibmelakukan klarifikasi harga.

Tindakan Pokja ULP tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (5)Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,yang bunyinya sebagai berikut : Dalam melakukan evaluasi ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambahdan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukanDokumen Penawaran. ; 77772222 nnn nnnHalaman 9 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2012/PTUNBNAAtas dasar itu, kemudian PENGGUGAT melakukan sanggahan

SanggahanPENGGUGAT telah dijawab oleh Pokja ULP, tetapi jawaban Pokja ULP tidak sesuaidengan fakta yang sebenarnya. Selain itu, dalam jawaban sanggahan, Pokja ULP tidakmenunjukkan suatu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa sanggahanPENGGUGAT tidak benar. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwasanggahan PENGGUGAT terbukti benar, ataupun belum terbukti tidak benar ; Anehnya, meskipun sanggahan PENGGUGAT belum terbukti tidak benar,TERGUGAT tetap mengeluarkan SPPBJ.

Dalam hal ini TERGUGAT telah menjadikanjawabansanggahan dari Pokja ULP sebagai alat bukti untuk memutuskan bahwa sanggahan TERGUGAT tidak benar ; Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut telah bertentangan dengan asasasasumum pemerintahan yang baik, yakni asas profesionalitas.

M E N G A D I L I: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PLN (PERSERO) ULP BANJARBARU tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Bjb tanggal 4 September 2023;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Kasasi PT PLN (Persero) ULP Banjarbaru tersebut untuk sebagian;2.

PT PLN (PERSERO) ULP BANJARBARU lawan BAMBANG SYAMSUZAR OYONG