Pasal Il ayat (1) Ketentuan Konversi UUPA No.5 Tahun 1960tersebut, mengisyaratkan bahwa bila Tanah Milik Adat diterbitkanSertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 JunctoPasal 20 ayat (1) UUPA No.5 Tahun 1960, haruslah diperhatikanKetentuanketentuan Hukum yang mengatur tentangPeralihan/Konversi Tanah Milik Adat menjadi Tanah Hak Milik,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Juncto Pasal 20 ayat (1)UUPA No.5 Tahun 1960.

Ternyata :Majelis Hakim membenarkan keberadaan SHM No.03520/Desa Tellupoccoe, Tahun 2011 atas nama Terbanding, tanpamempertimbangkan tentang Ketentuan Konversi Tanah Milik Adattersebut menjadi Tanah Hak Milik Indonesia menurut UUPA No.5Tahun 1960. Hal ini berarti bahwa dalam memutuskan Perkara Perdata yangpokoknya adalah Tanah Hak Milik Adat, Ketentuan Konversi Pasal IIayat (1) UUPA No.5 Tahun 1960, diabaikan oleh Majelis Hakim.Hal 4 dari 25 hal No.187/PDT/2017/PT.Mks2.

Pembanding/Tergugat memiliki Hak Prioritas untuk memilikiTanah Negara asal Tanah Milik Adat tersebut dengan carayang tidak melanggar Hukum karena : Hak Prioritas tersebutdiberikan kepada Pembanding/ Tergugat oleh Hukum id est :a) UUPA No.5 Tahun 1960, Ketentuan Konversi Pasal Il.b) PP No.224 Tahun 1961 Pasal 8 No.1c) PMPA No.2 Tahun 1962 Pasal 6 ayat (1) huruf "a".d) tahun 1948 (sedemikian berdasarkan keterangan PP No.24Tahun 1997 Pasal 24 ayat (2).b.

UUPA No.5 Tahun 1960, Ketentuan Konversi Pasal II.b. PP No.224 Tahun 1961 Pasal 8 No.1.c. PMPANo.2 Tahun 1962 Pasal 6 ayat (1) huruf "a".d. UU No.12 Tahun 1985 Jo. UU No.12 Tahun 1994.e. PP No.24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (2).f. Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2011 Pasal 62 ayat(2).g.

UUPA No.5 Tahun 1960, Ketentuan Konversi Pasal II.b. PP No.224 Tahun 1961 Pasal 8 No.1.c. PMPA No.2 Tahun 1962 Pasal 6 ayat (1) huruf "a".d. UU No.12 Tahun 1985 Jo. UU No.12 Tahun 1994.e. PP No.24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (2).f. Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2011 Pasal 62 ayat (2).g. UU No.14 Tahun 1970 Juncto UU No.35 Tahun 1999, Pasal 23ayat (1).10.2.

Hak Milik yang lahir dari Hukum Adat:Hak milik yang lahir karena hukum adat yang salah satunya berupatindakan Pembukaan Tanah terhadap tanah yang dikuasai langsung olehNegara (vide Pasal 22 UUPA serta Penjelasannya), yang mana sebelummaupun sejak berlakunya UUPA, Pembukaan Tanah masih dijadikansebagai salah satu bentuk terjadinya hak atas tanah berdasarkan hukumHalaman 23 dari 45 hal.Put.

Hak Milik yang lahir karena Undangundang:Hak yang lahir karena Undangundang, dalam hal ini bentuknya diatursebagaimana dimaksud hakhak Konversi yang tertuang dalam UUPA (videUUPA Pasal 22 ayat (2) serta penjelasannya Jo.

pembuktian hak lama(terjadinya hak milik yang didapatkan sebelum berlakunya UUPA yang diatur didalam Pasal 24 PP Nomor 24 Tahun 1997(Bukti tambahan PB 8)) yangmenitik beratkan pada Konversi Hak Atas Tanah yakni hak yang didapatkansebelum berlakunya UUPA.

LagipulaMajelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan mengapaSKT yang diajukan Terbanding/Tergugat yang menjadidasar pertimbangan majleis hakim tersebut dapat menjadibukti adanya hak milik atas tanah (Pasal 22 UUPA danpenjelasan Jo. Aturan Konversi UUPA Jo. UU Nomor 5Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah TanpaIzin Yang Berhak atau Kuasanya yang sah Jo.

Bahwa aturan Konversi dalam UUPA telah secara tegasmenerangkan bahwa hakhak lama berdasarkan hukumadat (sering disebut hak Indonesia) setelah berlakunyaHalaman 40 dari 45 hal.Put.

Kemudian, Pasal 1 ayat (1)Bagian Kedua UUPA Tentang KetentuanKetentuan Konversimengatur tentang konversi hak atas tanah eigendom menjadi hakmilik sebagai berikut :Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunyaUndangundang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik,kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagaiyang tersebut dalam pasal 21Bahwa UUPA tidak mengatur mengenai definisi konversi hak atas tanah.Namun, menurut buku Konversi HakHak Atas Tanah karangan AP.Parlindungan (halaman

1), pengertian konversi hak atas tanah adalahbagaimana pengaturan dari hakhak tanah yang ada sebelumberlakunya UUPA (dalam hal ini, hak eigendom) untuk masuk dalamHalaman 10 dari 27 hal putusan Nomor 686/Pdt/2017/PT.DKIsistem dari UUPA, yakni kegiatan menyesuaikan hakhak atas tanahlama menjadi hakhak atas tanah baru yang dikenal dalam UUPA.Bahwa selain dari itu, menurut buku Hukum Pendaftaran Tanahkarangan Yamin Lubis (halaman 218), pemberlakuan konversiterhadap hakhak barat termasuk eigendom dilakukan

denganpemberian batas jangka waktu) sampai 20 tahun sejakpemberlakuan UUPA.

1), pengertian konversi hak atas tanah adalahbagaimana pengaturan dari hakhak tanah yang ada sebelumberlakunya UUPA (dalam hal ini, hak eigendom) untuk masuk dalamsistem dari UUPA, yakni kegiatan menyesuaikan hakhak atas tanahlama menjadi hakhak atas tanah baru yang dikenal dalam UUPA.Bahwa selain dari itu, menurut buku Hukum Pendaftaran Tanah karanganYamin Lubis (halaman 218), pemberlakuan konversi terhadap hakhakbarat termasuk eigendom dilakukan dengan pemberian batas jangkawaktu sampai 20 tahun

sejak pemberlakuan UUPA.

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

Dansesuai bukti P1, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA Jo. Pasal154 R.Bg Jo.

Pasal 76UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 UUPA, Majelis Hakim perlu mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga atau orangorang dekat Penggugat dantelah memberikan keterangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian sebagaimanatersebut di atas, dan saksisaksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formildan materil;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan perceraian yang telah dibantah olehTergugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa semua alasan

Olehkarenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul (telah berhubungan layaknya suami istri),maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, MajelisHakim menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

pada alinea ke 5 padahalaman yang sama mempertimbangkan :Bahwa bukti P1 berupa surat Simana Boetaya/Tanae tahun19471964 atas nam,a Doellah Bin Darise atas objek yang terletak di KampungSalo Boekkang Pada Kohir 7 C1 Persil Nomor 91 d II seluas 0,01 Ha danPersil Nomor 96 d II seluas 0,13 Ha .Perlu diketahui bahwa simanaBottaeya/Tanae merupakan bukti Pembayaran pajak sekaligus buktikepemilikan pada sama Belanda sampai dengan berlakunya undangundang Pokok Agraria pada tahun 1960 setelah pemberlakukan UUPA

kembali.Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 24 Ayat 1 PP 24/1997 rincikmerupakan bukti pemilikan atas pemegang hak lama.hal ini disebabkankarena pembuatan rincik dibuat oleh pejabat Daerah setempat dandidasarkan atasdasar hak ulayat masyarakat hukum adat yang diakuikeberadaannya . sebelum diberlakukannya Undangundang Nomor 5 tahun1960.Bahwa sesungguhnya Buku rincik ( simana boetaya) dapat sajadijadikan sebagai bukti kepemilikan terhadap tanah sepanjang ada buktilain yang mendukung bahwa setelah lahirnya UUPA

ada bukti lain berupasurat lanjutan yang diterbitkan oleh pemerintah , dimana surat tersebutterbit atas nama pemegang hak hak sesuai dengan data yang ada padarincik tersebut baik data yuridis maupun data pisiknya setelah lahirnyaUUPA hal ini sebagai bukti bahwa setelah lahirnya UUPA, datasebagaimana yang tertera pada surat Rincik tersebut telah didaftarkankembali kepda Pemerintah.Bahwa dalam pasal 24 dan Pasal 25 PP 24/1997 disebutkan bahwapembuktian hak lama yang berasal dari konversi hak lama

Melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang intinya bahwadalam rangka menerbitkan sertipikat maupun pengurusan hakatas tanah tidak diperlukan lagi girik/kikitir/oetuk D/ daftarketerangan objek pajak.maka dengan demikian bukti P1 tidak dapat dianggap sebagai alatbukti yang sah dan mengikat terhadap objek sengketa karena buktiP1 tersebut tidak dapat menentukan hak keperdataan Penggugatterhadap objek sengketa.Bahwa berdasarkan alasan PEMBANDING yang membenarkanketentuan UUPA Tahun 1960 bahwa Rincik

Labbase dan pamannya bernama Hasan Umarmaka berdasar ketentuan Pasal 20 UUPA jo INSTRUKSI BERSAMAMENTERI DALAM NEGERI dan OTONOMI DAERAH denganMENTERI AGRARIA, No. : Sekra 9/1/2 Tertanggal Jakarta, 5Halaman.10 dari 15 Putusan Nomor 298 PDT/2021/PT MKSJanuari 1961, pada angka 5 huruf c yang menyatakan bahwaYang dinamakan hak milik adalah hak turun temurun atas tanahyang terkuat dan terpenuh, sebagai yang dimaksud dalam pasal 20Undangundang Pokok Agraria, Belum tentu hak milik itu tercatatdalam buku

Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g.infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.dan sesuai identitas Penggugat, ternyata Penggugat telah berdomisili di wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai, maka terhadap perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Amuntai;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri

G/2013/PA Amt. hlm 5 dari12Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agarbersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sudah sering terjadiperselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh halhal yang telah dikemukakanoleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana

sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. ayat (1);Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat diterima sebagaialat bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g.infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.dan sesuai identitas Penggugat, ternyata Penggugat telah berdomisili di wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai, maka terhadap perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Amuntai;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri

G/2013/PA Amt. hlm 5 dari11Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agarbersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulanFebruari 2013 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan oleh halhal yang telah dikemukakan

sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. ayat (1);Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat diterima sebagaialat bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

pekaranganhak milik Tergugat ;Bahwa tindakan Tergugat yang tetap menutup jalan akses selebar + 2meter sebagaimana telah disebutkan dalam poin angka 2 diatas selaintelah bertentangan dengan gambar Denah Izin Mendirikan Bangunan(IMB) rumah di Jalan Tembok Gede Gang III No. 48 D yang dikeluarkanHalaman 5 dari 3714.15.16.Ketua Dewan Pemerintah daerah Kota Surabaya No. 6901/2333 tanggal30 Juli 1953 juga melanggar atau bertentangan dengan hukum yaitukhususnya KHU Perdata dan Undangundang Pokok Agraria (UUPA

Vollmar juga menjelaskan : adalah sangat mungkin danmemang sangat lazim untuk membebani lapanganlapangan yang terletakpada jalanjalan tertentu dengan pengabdian pekarangan untukkemanfaatan jalanjalan itu (misalnya suatu servituut untuk melarangmendirikan bangunan) ;Bahwa dalam UUPA juga mengatur hakhak atas tanah diantaranyadalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) : :Hak milik adalah hak turun temurun,terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah, denganmengingat ketentuan dalam Pasal 6 ;Pernyataan

Namun demikian bukanberarti bahwa sifat terkuat dan terpenuh yang melekat pada hak milikmenjadikan hak ini sebagai hak yang muitlak, tidak terbatas, dan tidakbisa diganggu gugat, karena dalam situasi dan kondisi tertentu hak milikini dapat pula dibatasi karena azas fungsi sosial tanah yang terkandungdidalam UUPA. Pembatasan yang paling nyata diatur dalam ketentuanUUPA antara lain terdapat dalam Pasalpasal sebagai berikuta.

Pasal 18 : Untuk kepentingan umum, termasuk kepentinganbangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hakakatas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti rugi yang layakmenurut cara yang diatur dengan Undangundang ;Didalam penjelasan Umum UUPA menjelaskan dan diuraikan bahwa fungsisosial itu sendiri bermaknaa : 0Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklahdapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidakdipergunakan) sematamata untuk kepentingan

Bahwa jelas didalam pasalpasal dan penjelasan Umum UUPA tersebutterdapat asas fungsi sosial atas tanah yaitu asas yang menyatakanbahwa penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan hakhakorang lain dan kepentingan umum, serta keagamaan. sehingga tidakdiperbolehkan jika tanah digunakan sematamata untuk kepentinganpribadi yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain danMasyatakat 5

Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g.infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.dan sesuai identitas Penggugat, ternyata Penggugat telah berdomisili di wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai, maka terhadap perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Amuntai;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, menurutMajelis Penggugat berkualitas /egitima persona standi in judicio dalam perkaraa quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agarbersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sudah sering

sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. ayat (1);Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat diterima sebagaialat bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang dirubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi in judicio (pihakyang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tanggaPemohon

bukti Pmerupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebutrelevan dengan pokok perkara, sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formildan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna danmengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah mengenai kedudukanhukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA

Oleh sebab itu, permohonan Pemohon agar diberi izin untukmenjatuhkan talak satu raji dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA untuk kepentingansidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim akanmenentukan hari sidang berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo. Pasal 35 PP.

No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlumenambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepadaPegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon atautempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sebagaimanamaksud pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA, biaya perkara dibebankan kepada

Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2014/PA.Amt.Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu menurut Majelis, Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio (pihakyang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, Jo.Pasal 2 ayat (2) Perma No. Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Jo.

Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2014/PA.Amt.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat (2)PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwagugatan dapat diterima jika setelah mendengar keterangan saksisaksi yang berasal dariunsur keluarga atau orang dekat suami istri, oleh karena itu, Penggugat telah mengajukandua saksi yang merupakan unsur keluarga, sedangkan Tergugat mengajukan satu orangsaksi yang juga merupakan orang dekat.

Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2014/PA.Amt.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UUPA, Panitera PengadilanAgama Amuntai berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusanperceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat

kesepakatan dan persetujuankedua belah pihak bahwa surat keterangan hibah tanggal 19 Agustus 2005adalah tidak syah dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan hasil perdamaiantersebut seharusnya dapat menguatkan keyakinan pengadilan untukmembatalkan surat keterangan hibah berdasarkan Pasal 135 a ayat (5) HIR.KEBERATAN KEEMPATBahwa menurut hukum maka upaya Pemohon Kasasi untuk menuntut gantirugi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 508 dan Pasal 737 KUHPerdata,serta ketentuan Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA

Dan menurut persangkaanundangundang bahwa timbulnya surat keterangan hibah setelah 25 tahunTermohon Kasasi menguasai tanah sengketa secara melawan hukumadalah merupakan sebuah pengakuan bahwa Termohon Kasasisesungguhnya mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi sesuaiPasal 18 UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), tetapi karena sudah ada suratketerangan hibah dari Diema, maka kewajiban tersebut menjadi hapus.Maka dengan demikian motivasi yang menyebabkan timbulnya suratketerangan hibah tersebut adalah sebuah

No. 2622 K/Pdt/2010yang dapat berakibat ancaman pidana bagi pihak yang melanggarperaturannya (Vide Pasal 52 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA)Bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan di atas, maka sudah dapatdisimpulkan bahwa berdasarkan POSITA yang telah dikemukakan dalamduduk perkara serta telah dimohonkan amarnya melalui petitum ke4(empat) maka surat keterangan hibah yang diajukan oleh Termohon Kasasiterbukti telah dimohonkan kebatalan dan pembatalannya melalui gugatan dipengadilan, oleh

) Jo Pasal 37, 38, 39PP No. 24 Tahun 1997 serta Pasal 1667 dan Pasal 1676 KUHPerdata.KEBERATAN KETUJUHBahwa menurut hukum yakni Pasal 19 UU No.5 Tahun 1960 (UUPA) bahwauntuk menjamin kepastian hukum tentang pemilikan tanah, maka pemerintahberkewajiban melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik di seluruhwilayah Republik Indonesia, akan tetapi sampai saat ini program tersebutbelum pemah dilaksanakan di daerah Bolano Lambunu, sehinggamengakibatkan tanah tersebut belum memiliki sertifikat.

surat gugatan agar supaya pengadilan menyatakan batal demi hukum,dan selanjutnya dapat mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sekarangPemohon Kasasi untuk seluruhnya, sebab salah satu syarat dalam Pasal 180ayat (1) HIR telah terpenuhi yaitu tanah milik Pemohon Kasasi telah dikuasaioleh Termohon Kasasi selaku BEZ/TER yang beritikad buruk (BEZ/TTERKWADERTROUW) Pasal 530 KUH Perdata, art 586 NBW;Dan kemudian oleh karena Pemohon Kasasi terbukti telah mematuhi ketentuanPasal 6 UU No.5 Tahun 1960 (UUPA

Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yangmenjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdi bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h.shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA Jo. Pasal154 R.Bg Jo.

P merupakan akta otentik, bermaterai cukup dancocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga dapatdinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebutmempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah mengenai kedudukanhukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA

memenuhi syarat formil, dan keterangan saksitersebut adalah fakta yang dilihat sendiri mengenai adanya perselisihan dan pisahnyaantara Penggugat dan Tergugat serta keterangan tersebut bersesuaian antara satu denganyang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiilsebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima dandipertimbangan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Tergugat sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA

Oleh karena itu, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b.waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomisyari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Dansesuai bukti Pl berupa Surat Keterangan Domisili, Penggugat telah berdomisili diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka terhadap perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabumi;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

Pasal 7ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, menurut Majelis Penggugatberkualitas legitima persona standi in judicio (pihak yang sah yang mempunyaikewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkandengan Verstek;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul (telah berhubungan layaknya suami istri),maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, MajelisHakim menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA

No. 177/Pdt.G/2013/PA.KtbmMenimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA yangmenjelaskan bahwa Pemohon yang akan menceraikan istrinya mengajukanpermohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediamanTermohon...dst. Dan sesuai relaas panggilan No.

Pasal 76UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 UUPA, Majelis Hakim perlu mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga atau orangorang dekat Pemohonyaitu SAKSI I dan SAKSI I, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahyang saling bersesuaian sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan jika dihubungkandengan keterangan saksisaksi sebagaimana terurai di atas, maka terbukti adanya faktabahwa 1 tahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon

Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untukmenjatuhkan talak dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Agama Kotabumimelalui Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinanputusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon atau tempat dimanapernikahan Pemohon dan Terugat dilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA

telah salah dan tidakmenerapkan atau melaksanakan hukumsebagaimana mestinya.Bahwa seharusnya judex facti menerapkan atas diri pemohon kasasi adalahPasal 50 KUHP (melaksanakan perintah undang undang), yang manapemohon kasasi telah melaksanakan perintah UndangUndang tentangPerlindungan Anak no. 23 tahun 2002.Bahwa anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun yang berhak untuktumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian(pasal 1 dan pasal 4 ayat 1 UndangUndang Perlindungan Anak = UUPA

).Bahwa bagi anak yang paling esensial adalah untuk mendapatkanpendidikan dan pengajaran dari si pengasuh dan si anak perlu didengarpendapatnya menurut tingkat Kemampuan si anak (pasal 10 UUPA).Bahwa alasan pemohon kasasi mengasuh 4 anak Alm.

Bahwa 4 anakbesar dan tumbuh kembang secara wajar dalam didikan/ajaran alm.Bahagia semasa hidupnya (pasal14 UUPA).Bahwa pemohon kasasi telah melaksanakan perintah UUPA sebagaimanatersebut di atas, dan apabila pemohon kasasi tidak melaksanakannya, makapemohon kasasi diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara dan didenda Rp.100 juta (Pasal 77 UUPA).

UUPA no 23 tahun 2002 (Hukum Perlindungan Anak), bukan pasal 372KUHP.2.

UUPA no 23 tahun 2002 (Hukum Perlindungan Anak).Pasal 50 KUHP (melaksanakan perintah undangundang).Pasal 91 (8) KUHP (melaksanakan kekuasaan Bapak).Hukum Adat di Aceh (dasar kekeluargaan Patriarchaat).Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 (anak yang diterlantarkan).oa Ff oO DPasal 175 huruf b dari Kompilasi Hukum Islam (membayar hutangpewaris).7.

) yang mengatur mengenai hukum tanah diIndonesia, telah menghapuskan dualisme ketentuan hukum yang berlaku terhadap jualbeli tanah yang tidak lagi mengacu kepada apa yang dimaksudkan dalam ketentuanPasal 1457 KUHPerdata dan Pasal 1458 KUHPerdata, namun UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) telah menciptakan unifikasi dibidang hukum tanah yang didasarkan kepada ketentuan hukum adat.

Meskipun dalamUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) tidakdijelaskan apa yang dimaksud dengan jual beli tanah, namun dalam ketentuan Pasal 26Halaman 9 dari 17 Putusan No. 70/Pdt.G/2019/PN.

TimUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) yangmenyatakan Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberianmenurut adat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik sertapengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Oleh karena itu. meskipunUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) tidakmengatur secara khusus mengenai jual beli tanah, sebagaimana ketentuan Pasal 5UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA), dapatdipahami pengertian jual beli dalam Hukum Tanah Nasional adalah jual beli tanah dalampengertian hukum adat mengingat Hukum Tanah Nasional yang berlaku adalah hukum adat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum adat, jual beli bukanlahsuatu bentuk perjanjian

Timjual beli tanah yang demikian ini pengaturannya termasuk dalam Hukum TanahNasional: Menimbang, bahwa dalam perkembangannya lembaga jual beli tanahsebagaimana yang terkandung dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria (UUPA) mengalami modernisasi dan penyesuaian, tanpa merubahhakikatnya sebagai perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah dengan sifat dancirinya yang kontan, riil dan terang.

Timjual beli tanah yang tidak lagi mengacu kepada apa yang dimaksudkan dalamketentuan Pasal 1457 KUHPerdata dan Pasal 1458 KUHPerdata, namun UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) telahmenciptakan unifikasi dibidang hukum tanah yang didasarkan kepada ketentuanhukum adat.

Meskipun dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan jual beli tanah,namun dalam ketentuan Pasal 26 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria (UUPA) yang menyatakan Jual beli, penukaran, penghibahan,pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan lain yangdimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur denganPeraturan Pemerintah.

Oleh karena itu meskipun UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) tidak mengatur secara khusus mengenaljual beli tanah, sebagaimana ketentuan Pasal 5 UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA), dapat dipahami pengertian jual bellidalam Hukum Tanah Nasional adalah jual beli tanah dalam pengertian hukum adatmengingat Hukum Tanah Nasional yang berlaku adalah hukum adat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum adat, jual beli bukanlahsuatu bentuk perjanjian

hukum adat tidak adapenyerahan yuridis sebagai pemenuhan kewajiban penjual, karena justru apa yangdisebut jual beli tanah adalah penyerahan hak atas tanah kepada pembeli yangpada saat yang sama membayar kepada penjual dengan harga yang telah disetujui,sehingga jual beli tanah yang demikian ini pengaturannya termasuk dalam hukum tanah nasional;Menimbang, bahwa dalam perkembangannya lembaga jual beli tanahsebagaimana yang terkandung dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria (UUPA

hukum sebagaimana telahdipertimbangkan di atas, yang utama dan harus dipertimbangkan adalah adanyakewajiban yang bertimbal balik dan seimbang antara Penggugat selaku pembeli,apakah telah melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik (in goodfaith) danpenuh tanggung jawab (and with full sense of responsibility) dalam hubungannyadengan Tergugat selaku penjual atau pemilik asal tanah tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA

XXXX/Pdt.G/2015/PA.KtbmMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa

, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq,; h. shadaqah; dan i.ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat melalui kuasanyaagar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akantetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, kedua belah

pihak tidak dapatdiadakan proses mediasi meskipun kuasa Penggugat dan Tergugat telah hadir, karenamenurut ketentuan Pasal 82 ayat (2) UUPA Jo.

;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P dan 2 orang saksi;Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, bermaterai cukup dancocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga dapatdinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebutmempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA

bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

No. 378/Pdt.G/2013/PA.KtbmMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst. Makasesuai bukti P2, Penggugat merupakan seorang istri dari Tergugat yang mempunyaihubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat(1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

PP No. 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2 yang menurut majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

No. 378/Pdt.G/2013/PA.KtbmMenimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo. Pasal 35 PP.