Ditemukan 2308 data
Terbanding/Tergugat I : HERBERT BENYAMIN PASARIBU
Terbanding/Tergugat II : KEPALA DESA TELAGA TUJUH
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Deli Serdang
41 — 17
MENGADILI
- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor151/Pdt.G/2022/PN Lbp, tanggal 10 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dan di tingkat peradilan banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
28 — 16
Bahwa sejak menikah pemohon dan pemnohon II belum belum pernahmendapatkan surat nikah yang sah, sebagaimana yang dikendaki olehHal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor151/Pdt.P/2019/MS.Susundangundang tentang Perkawinan, karena belum pernah didaftarkan olehpencatatan pegawai nikah (PPN) pada hal persyaratan sudah dipenuhi olehpara pemohon, sedangkan surat nikah tersebut sangat diperlukan untukkepastian hukum pernikahan Pemohon dan Pemohon II;8.
Fotokopi Kartu Keluarga NIK 1175012605080009 atas nama kepalakeluarga yaitu Pemohon tanggal 31052017 yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Subulussalam.Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;B.Saksi: Hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor151/Pdt.P/2019/MS.Sus1.
Sudin Bako bin Kabung, umur 49 tahun, Agama Islam, PekerjaanBawa Becak, tempat tinggal di Dusun Sejahtera, Desa SubulussalamHal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor151/Pdt.P/2019/MS.SusBarat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam.
Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkanperkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KantorUrusan Agama Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam.Hal 12 dari 11 hal Penetapan Nomor151/Pdt.P/2019/MS.Sus2.
Biaya PNBP panggilan pertama Rp 20.000,005 Biaya redaksi Rp 10.000,006 Biaya Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp266.000,00(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)Hal 13 dari 11 hal Penetapan Nomor151/Pdt.P/2019/MS.SusHal 14 dari 11 hal Penetapan Nomor151/Pdt.P/2019/MS.Sus
27 — 18
Bahwa dail permohonan Pemohon angka 5 (huruf b) tidak bebanarkarena Termohon tidak pernah menolak dan tidak menghargaipemberian Pemohon, benar Termohon pernah menyuruhPemohon menyimpan uang yang ada pada Pemohon karena untukhalaman 4 dari 24 Putusan Nomor151/Pdt.G/2021/PA.Crpmenutup! keperluan sehariahari Termohon ada memegang uanghasil jualan Termohon;c.
(lima ratus ribu rupiah);Atau, apabila Pengadilan Agama Curup berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya;halaman 6 dari 24 Putusan Nomor151/Pdt.G/2021/PA.CrpBahwa terhadap jawaban dann gugatan Rekonvensi Termohon,Pemohon telah pula menyampaikan Reflik sekaligus jawaban dalamRekonvensi sebagai berikut:1.
;halaman 14 dari 24 Putusan Nomor151/Pdt.G/2021/PA.CrpMenimbang, bahwa keterangan Saksi kedua mengenai adanyaperselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak 3terakhir karena Pemohon ketahuan oleh Termohon menelpon wanita lainsewaktu.
Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;halaman 22 dari 24 Putusan Nomor151/Pdt.G/2021/PA.Crp2.
Nurmalis MHakim Angota,Nidaul Husni, S.H.I.,.M.H.Panitera Pengganti,halaman 23 dari 24 Putusan Nomor151/Pdt.G/2021/PA.CrpTalidi, S.Ag., M.H.IPerincian Biaya Perkara: Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00Biaya Proses :Rp 75.000,00Biaya Panggilan : Rp 100..000,00PNBP Panggilan :Rp 20.000,00 Biaya Redaksi :Rp 10.000,00 Meterai : Rp 10.000,00Jumlah........ : Rp 245.000,00(dua ratus empat puluh limaribu rupiah).halaman 24 dari 24 Putusan Nomor151/Pdt.G/2021/PA.Crp
22 — 10
Nomor151/Pdt.G/2019/MSBIR.7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan Penggugat diatas sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun/damai kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugattelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;8.
Nomor151/Padt.G/201 9/MSBIR.Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Ketua Majelismenyatakan sidang tertutup untuk umum dan pemeriksaan perkara a quodilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan, terhadap gugatan manaPenggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan dalildalil gugatannya ;Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikanjawaban secara lisan yang pada intinya mengakui semua dalildalil gugatanPenggugat, namun tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat
Nomor151/Pdt.G/2019/MSBIR.Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikianrupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya denganTalak Satu Bain Shughro)Disamping itu sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab FighSunnah Juz II halaman 290 :Artinya: ..... Apabila gugatan isteri tersebut sah terbukti di hadapan MajelisHakim dengan bukti yang diajukan oleh isteri (dhi. Penggugat ),atau berdasarkan pengakuan suami (dhi.
Nomor151/Pdt.G/2019/MSBIR.sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri olehHakimHakim Anggota dan Drs.Marzuki sebagai Panitera Pengganti dandihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.Hakim Anggota, Ketua Majelis,Drs.Syardili.
Nomor151/Pdt.G/2019/MSBIR.
119 — 20
ALEX WIDJAJA Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanHalaman 1 dari 60 halaman Putusan Nomor151/G/2011/PTUNJKT.Swasta, beralamat di Taman Pluit KencanaNomor 28 KK, Jakarta Utara.
INTERVENSI ;Usaha Negara Jakarta tersebut, telahHalaman 3 dari 60 halaman Putusan Nomor151/G/2011/PTUNJKT.membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor151/PEN DIS/2011/PTUNJKT., tertanggal15 Agustus 2011 tentang penetapan pemeriksaan perkara inidengan Acara Biasa ; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor151/PEN/2011/PTUNJKT., tertanggal 15 Agustus 2011tentang penetapan Susunan Majelis Hakim ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis PengadilanTata Usaha
AZAS KEPASTIAN HUKUMBahwa Para Penggugat selaku pemegang hak yang sahatas tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Samanhudi No.75, Jakarta Pusat tersebut belumpernah mengalihkan atau memberi persetujuan untukmengalihkan tanah dan bangunan tersebut kepadapihak lain dengan cara apapun juga, sehingga demikepastian hukum, kepentingan Para Penggugat ataskepemilikan tanah tersebut perlu dilindungimenurut hukum ;Halaman 9 dari 60 halaman Putusan Nomor151/G/2011/PTUNJKT.11.c.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoretsertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4371 / Pasar Barutanggal 8 Maret 2004, Surat Ukur No. 00071 / 2003 Tanggal29 Mei 2003 dengan luas 95 M2 atas nama HIOE SYLVIASTEVIANI KURNIA yang terletak di Jalan Samanhudi No. 75Jakarta Pusat dari daftar buku tanah Tergugat ;Halaman 11 dari 60 halaman Putusan Nomor151/G/2011/PTUNJKT.4.
Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;Halaman 17 dari 60 halaman Putusan Nomor151/G/2011/PTUNJKT.DALAM POKOK PERKARA :1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan Sah dan Berharga proses penerbitan SertipikatHak Guna Bangunan Nomor 4371/Pasar Baru, atas nama HioeSylvia Steviani Kurnia ; 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;JAWABAN TERGUGAT INTERVENSI :DALAM EKSEPSI1.
9 — 8
Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohontidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon danHal 2 dari 12 halaman Putusan Nomor151/Pdt.G/2019/PA KtbTermohon sudah berpisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah8 bulan lamanya;7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon danTermohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;8.
panggilan Nomor151/Pdt.G/2019/PA Ktb. tanggal 12 April 2019, dan relaas panggilan Nomor151/Pdt.G/2019/PA Ktb.
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tahun 2009, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar,Kabupaten Tanah Laut., fotokopi tersebut setelah dicocokkan denganHal 4 dari 12 halaman Putusan Nomor151/Pdt.G/2019/PA Ktb.aslinya ternyata sesuai, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin,kemudian diberi tanda P 2;B. Saksisaksi1.
Bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpulkembali dan tidak ada upaya keduanya untuk hidup rukun kembali;Hal 6 dari 12 halaman Putusan Nomor151/Pdt.G/2019/PA Ktb.
., M.H.Hakim Anggota,TtdAdriansyah, S.H.I..Panitera,TtdRidhiaweniaty, S.H.Hal 12 dari 12 halaman Putusan Nomor151/Pdt.G/2019/PA Ktb.
24 — 5
Cidadap Kec.Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor151/Pid.B/2019/PN CjrCampaka Kabupaten Cianjur dan masuk ke masjid dan temyata ada orangnyadan setelah orang tersebut pulang datang 2 (dua) orang lakilaki yang gak kenaldan bertanya pada Terdakwa dari mana mau kemana, Terdakwa jawab danCilulumpang mau ke Cianjur lalu Terdakwa dibawa ke Rt setempat setibanya dirumah Rt temyata tidak ada lamatama banyak warga yang datang termasukdari Kp.
Campaka KabupatenCianjur yang sedang diparkir di depan halaman rumah dan sepeda motornyasudah diamankan di Polsek Campaka, dimana sepeda motor Yamaha JupiterZ wama merah tersebut dengan plat No.: F5425ZC yang pemeriksaHalaman 11 dari 21 Putusan Nomor151/Pid.B/2019/PN Cjrperlihatkan yang Terdakwa curi/ambil didepan halaman rumah pada hariSabtu tanggal 30 Maret 2019 di kp. Hegarmanah Ds.
Cidadap dengan ciriciri yangHalaman 15 dari 21 Putusan Nomor151/Pid.B/2019/PN Cjrsama dan saksi Solehudin bergegas menuju kampung Cidadap, Selanjutnyaterduga Terdakwa tersebut diinterograsi oleh warga dan mengakui bahwa benardirinyalah yang telah mengambil sepeda motor milik anak saksi, dimana dikakiTerdakwa ada luka bekas jatuh ketika membawa kabur sepeda motor milik anaksaksi, Terdakwa tersebut mengaku bernama Hermawan dari Kp.
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawarakan Majelis HakimPengadilan Negeri Cianjur pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh kamiTeguh Sarosa, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Erlinawati, S.H., danHalaman 20 dari 21 Putusan Nomor151/Pid.B/2019/PN CjrM.
Syafrizal Fakhmi S.H.M.H.Panitera Pengganii,TtdAwo Karwo, S.H.Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor151/Pid.B/2019/PN Cjr
12 — 1
Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yangbersangkutan;Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksisaksi dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulisdengan suratnya tertanggal 18 April 2018, yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari itu juga denganRegister Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Ktl dengan dalildalil sebagai berikut:Halaman 1 dari 15 halamanPutusan Nomor151
Bahwa dengan adanya halhal tersebut di atas, maka Pemohonberanggapan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudahtidak dapat diperbaiki kembali sehingga tujuan perkawinan dalamrangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waHalaman 2 dari 15 halamanPutusan Nomor151/Pdt.G/2018/PA.Ktlrahmah sebagaimana diamanatkan oleh syariat Islam dan peraturanperundangundangan yang berlaku, tidak dapat tercapai.
Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berupayamenasehati Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga yangharmonis seperti semula bersama Termohon, namun tetap tidak berhasil.Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan suratpermohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yangmana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka Majelis Hakim tidakdapat mendengar jawabannya atas permohonan Pemohon;Halaman 3 dari 15 halamanPutusan Nomor151
Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talaksatu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang PengadilanAgama Kuala Tungkal;Halaman 13 dari 15 halamanPutusan Nomor151/Pdt.G/2018/PA.Ktl4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 526.000, (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim padahari Rabu tanggal O04 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 21Syawal 1439 H., oleh kami Hj. Baihna, S.
Biaya Redaksi : Rp5.000, Jumlah = Rp 526.000,Halaman 14 dari 15 halamanPutusan Nomor151/Pdt.G/2018/PA.Ktl(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);Halaman 15 dari 15 halamanPutusan Nomor151/Pdt.G/2018/PA.Ktl
Emi Sulastri Binti Darmo Tumiran
Tergugat:
Agus Widodo Bin Sumarto
10 — 4
Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baikbaiksaja, namun setelah Penggugat cuti sebagaimana tersebut dalam positanomor 5 (lima) rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyahdengan adanya cekcok antara Penggugat dan Tergugat karenaPenggugat mengetahui bahwa selama ini ternyata Tergugat lebih banyakmenganggur daripada bekerja, dan kalupun Tergugat bekerja tidakHalaman 2 dari 13 Perkara Nomor151 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mnsepenuh hati, Tergugat hanya bermalasmalasan dan tidak punyasemangan
Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;Halaman 3 dari 13 Perkara Nomor151 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn2. Menyatakan jatuh Thalak Satu Bain Sughro Tergugat (AGUS WIDODObin SUMARTO) kepada Penggugat (EMI SULASTRI YANTO alias EMISULASTRI bin DARMO TUMIRAN) ;3.
tersebut harusdinyatakan telah mempunyai /egal/ standing serta dapat diterima kehadirannyadi muka sidang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkaraini;Menimbang, bahwa sebelum selanjutnya Majelis Hakim perlumempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkaitdengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yangdiatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, TentangHalaman 8 dari 13 Perkara Nomor151
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.381.000, ( tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah );Halaman 12 dari 13 Perkara Nomor151 /Pdt.G/2018/PA.Kab.MnDemikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis HakimPengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal O06 Maret2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, olehkami Drs. Akhmad Muntafa, M.H., sebagai Ketua Majelis, MoehamadFathnan, S.Ag., M.H.I. dan Drs. H.
Materai : Rp. 6.000,Jumlah : Rp. 381.000,Halaman 13 dari 13 Perkara Nomor151 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn
BERLIAN VITARIA, S.H.
Terdakwa:
SUNGARPAN Als PANDI Bin WASIR
378 — 9
11 Februari 2020 ;Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 151/Pid.B/LH/2019/PNBla, tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/LH/2019/PN Bla, tanggal 14November 2019 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa;Halaman 1 Putusan Nomor151
SUNGARPAN AlsPANDI Als Pak RAFLI Bin WASIR (Alm), melakukan perlawanan denganmendorong saksi SUTANTO Bin SUMIRAN, sehingga terpeleset hingga jatuh, danHalaman 3 Putusan Nomor151/Pid.B/LH/2019/PN Bla.juga berhasil melepaskan pegangan tangan dari saksi HARNO Bin SUKIBAN, laluTerdakwa SUNGARPAN Als PANDI Als Pak RAFLI Bin WASIR (Alm), berhasilmelarikan diri, Sedangkan untuk kayu jati beserta sepeda motor dan perkulditinggal begitu saja.
Kemudiansesampainya didalam hutan petak 5123 Cl saksi SUTANTO Bin SUMIRANberhenti dan memakir sepeda motornya, lalu saksi SUTANTO Bin SUMIRAN jalanHalaman 4 Putusan Nomor151/Pid.B/LH/2019/PN Bla.kaki melanjutkan patroli. Kemudian ketika saksi SUTANTO Bin SUMIRAN sedangberjalan mendengar suara orang memacak kayu jati. Setelah itu saksi SUTANTOBin SUMIRAN mencari Sumber suara tersebut, dan diketahui ada seseorang yangsedang memacak kayu jati yang bernama Sdr.
Saksi HARNO Bin SUKIBAN (Alm)Halaman 6 Putusan Nomor151/Pid.B/LH/2019/PN Bla. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 09.30 Wib,Terdakwa ketahuan oleh petugas Perhutani hendak mengangkut 2 (dua)batang kayu jati berbentuk pesagen dengan ukuran masingmasing 110 cm x 18cm x 14 cm dengan kubikasi 0,0554 M?
ENDANG DEWI NUGRAHENI,SH,MHSATRIYO PRINGGODANI,SHHalaman 15 Putusan Nomor151/Pid.B/LH/2019/PN Bla.
RAHMAD KAMSONO
16 — 9
Penetapan Nomor151 /Pdt.P/2018/PN.Prpdan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercatat diKutipan Akta Kelahiran Nomor : 1406LT081020180049 tertanggal09 Oktober 2018; Bahwa dalam akta kelahiran terse but terdapat kekeliruanlkesalahanyakni dalam akte kelahiran tersebut tertulis bahwa : di Huta Lolotpada tanggal Tujuh Juli Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuhtelah lahir : RAHMA T anak ke satu lakilaki dari Ayah SULEMAN danlbu NUR LAILIS, sedangkan sebenarnya adalah harus tertulis banwadi
Penetapan Nomor151 /Pdt.P/2018/PN.Prpsecukupnya, selanjutnya diberi tandawon nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nen Bukti P 5;a Fotocopy ljazah PAKET B atas nama RAHMAD KAMSONO yangdikeluarkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rokan Hulutertanggal 20 September 2014 sesuai dengan aslinya dan telah diberi materaisecukupnya, selanjutnya diberi tanda Bukti P 6;0 Fotocopy ljazah PAKET C atas nama RAHMAD KAMSONO yangdikeluarkan tertanggal 02 Mei 2017 sesuai dengan aslinya dan telah
Penetapan Nomor151 /Pdt.P/2018/PN.Prpistrinya dikarunai 3 (tiga) orang anak sebagimana tercantum di dalam KartuKeluarga Pemohon; Bahwa benar Akta Kelahiran Pemohon sudah ada diterbitkan oleh DinasCatatan Sipil Kab.
Penetapan Nomor151 /Pdt.P/2018/PN.PrpLAILIS, dibetulkan yang sebenarnya adalah bahwa di Tangun padatanggal 01011977,(Satu Januari Seribu Sembilan Ratus TujuhPuluh Tujuh) telah lahir :RAHMAD KAMSONO anak ke satu lakilaki dari Ayah SULAIMAN dan Ibu NUR LAILIS. Sebagaimana di dalamjazan SD, SMP dan SMA Pemohon;3.
Penetapan Nomor151 /Pdt.P/2018/PN.Prp
104 — 45
BAMBANG WIDJOSENO ;Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor151/G/2008/PTUN JKT.5. DARYONO ;6. RUDI A. NURUDDIN ;7. DICKY SUHERMAN ;8. AMALIAH ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia,selaku Pengurus PUK SP KEPPolypet Polyprima, kesemuanyaberalamat di Jalan Brigjen.Katamso, Ciwandan, Cilegon Banten,42447, baik sendiri sendiri maupunbersamasama bertindak untuk danatas nama PUK SP KEP Polypet Polyprima berdasarkan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 tentangSerikat Pekerja/Serikat BuruhPasal 25 Jo.
;Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor151/G/2008/PTUN JKT.Kesemuanya Pegawai Negeri Sipilpada Direktorat Jenderal PembinaanHubunganIndistrial Dan JaminanSosial Tenaga Kerja DepartemenTenaga Kerja Dan TransmigrasiRepublik Indonesia , berdasarkanSurat Kuasa Khusus NomorB.357/PHIJSK/X1I/2008 tertanggal 3Nopember 2008 untuk selanjutnyadisebut SEDOGAl ewe umm temas saemeTERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telahmembaca : Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor:
FINAL : Bahwa Keputusan yang dibuatoleh TERGUGAT telah definitifdan menimbulkan akibat hukumHalaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor151/G/2008/PTUN JKT.bagi PENGGUGAT, Yaitua. HilangnPerjanjyangPENGGUPolypetsecarasementaPerjanjberlaku. HilangnterlebilPENGGUkeberadlingkunhukumPolypetmelinduatauketentuUndang2000c. Timbuln1.ALASAN GUGATAN DIAJUKANBahwa antara PENGGUGAT dengan pihak PT. PolypetKaryapersada PTI.
(Bukti P no 5).Bahwa pada tanggal 25 Juli 2008, pihak PT.Polypet Karyapersada secara sepihak menyatakanHalaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor151/G/2008/PTUN JKT.perlakudaristruktuKaryapeanggotakhususnlokasiKaryapediri tidak memiliki hubungan hukum lagi denganPENGGUGAT, serta telah menandatanganiPerjanjian Kerja Bersana dengan pihak lain danterdaftar pada Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi Rl berdasarkan Surat KeputusanTERGUGAT Nomor KEP.72/PHIJSK/PKKAD/2008.
PolypetKaryapersada dengan Serikat Pekerja PolypetKaryapersada Mandiri adalah melanggar Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4279) tentangKetenagakerjaan Pasal 118 dan Pasal 131 Pasal 118Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1(satu) Perjanjian Kerja Bersama yang berlakubagi seluruh pekerja atau buruh di perusahaan.Halaman 11 dari 50 halaman Putusan Nomor151/G/2008/PTUN JKT.
69 — 30
., Advokaddan pengacara berkantor di Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA)beralamat di Waitatiri Blok D VI No.6 Negeri Suli Kecamatan SalahutuKabupaten Maluku Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN.Msh tanggal 15 November 2016;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 151 / Pid.Sus / 2016 /PN.Msh tanggal 3 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2016/PN.
Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan untukdigunakan orang lainHalaman 17 dari 26 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2016/PN.MshMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
Setiap orangMenimbang, bahwa unsur setiap orang hemat Majelis Hakim tidak akandipertimbangkan lagi karena unsur setiap orang telah terpenuhi dalam dakwaanPrimair;Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2016/PN.MshAd.2.
Menyatakan Terdakwa Alauddin Alias Andi tersebut diatas, tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadalam dakwaan Primair Pasal 116 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika;Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2016/PN.Msh. Membebaskan Terdakwa Alauddin alias Andi dari dakwaan Primair.
Tukuboya, S.HPanitera Pengganti,Merlyn Heumasse, A.Md., S.H.Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2016/PN.Msh
Baso Makkulau Ramli
19 — 3
Makkulau Ramli terdapatkesalahan dalam pada penulisan Tanggal kelahiran dalam Kartu Keluarga danKartu Tanda Penduduk (KTP), Pemohon Lahir pada Tanggal 16 Maret 1955adalah salah/keliru dan yang benar adalah Pemohon lahir pada Tanggal 06Maret 1955 sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat KeteranganKelahiran Pemohon ;Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang, sesuai dengan KartuKeluarga Pemohon yang sekarang adalah berada dalam wilayah hukumKabupaten Gowa ;Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor151
Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, tertanggal 17 Mei 1975, Diberi tandaP4 ;Menimbang, bahwa suratsurat bukti tersebut di atas telah diberi materalsecukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan ternyatacocok sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor151/ Pdt.P/2019/ PN SgmMenimbang, bahwa selain buktibukti Surat tersebut di atas, Pemohontelah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masingmasing memberikanketerangan dibawah sumpah
Rifai Afandi R, menerangkan :Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan identitasterhadap dirinya sendiri pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda PendudukPemohon;Bahwa Pemohon meminta perbaikan Tanggal kelahiran pada KartuKeluarga dan Kartu Tanda Penduduk ;Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor151/ Pdt.P/2019/ PN Sgm Bahwa pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohonterdapat kesalahan pengetikan Tanggal lahir pemohon yaitu Pemohonlahir pada tanggal 16 Maret 1955 adalah salah dan keliru
Selanjutnya pada Pasal 15 ayat 1dan 2 menyatakan pada intinya bahwa elemen data statis yaitu tempat danHalaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor151/ Pdt.P/2019/ PN Sgmtanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi salinanpenetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P1 berupa Kartu TandaPenduduk dan P3 berupa Kartu Keluarga Pemohon menunjukkan fakta bahwatelah diterbitkan data kependudukan Pemohon, yang menyebutkan
,Rincian Biaya :Pendaftaran Rp. 30.000,00Materai Rp. 6.000,00Biaya ATK Rp. 50.000,00Redaksi Rp. 5.000,00Biaya Sumpah Rp. 20.000,00Biaya Panggilan Rp. 100.000,00TotalRp. 211.000,00(Dua ratus sebelas ribu rupiah)Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor151/ Pdt.P/2019/ PN SgmHalaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor151/ Pdt.P/2019/ PN Sgm
ROMADU NOVELINO, SH
Terdakwa:
M. ZAKIR LAANDJO
51 — 13
,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/PHLMH/5K.1/IV/2020 tertanggal16 April 2020;Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor151/Pid.B/2020/PN.
Telkom, terdakwa bertemu dengansaksi korban SURIANI, SE,lalu saat itu saksi korban meminta terdakwauntuk membayar hutang kepada saksi korban, namun terdakwa tidakHalaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor151/Pid.B/2020/PN.
Unsur melakukan penganiayaanMenimbang bahwa Undangundang tidak memberikan ketentuanapakah yang diartikan dengan Penganiayaan (mishandeling) itu, namunHalaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor151/Pid.B/2020/PN.
RACHMAN, dokter pemeriksa pada UPTD PuskesmasLepoLepo, pada pemeriksaan fisik ditemukan : Luka robek terbuka dengan tepi rata ukuran 3,5 cmHalaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor151/Pid.B/2020/PN.
KETUT PANCARIA, SH.Panitera PenggantiFebriady Hamsi Tamal, SH.Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor151/Pid.B/2020/PN. KdiHalaman 12 dari 11 Halaman Putusan Nomor151/Pid.B/2020/PN. Kdi
RAFID M HUMOLUNGO, SH
Terdakwa:
YANTO RAHMAN alias YANTO
122 — 31
Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 20 Januari2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;Terdakwa dalam perkara ini maju sendiri tanpa bersedia didampingipenasihat hukum ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor151/Pid.Sus/2018/PNLboBerkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan dengan perkaraini ;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi,Terdakwa sertamemperhatikan bukti Surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah
RAHMAN alias YANTOPada hari Selasa tanggal 07Agustus 2018 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaktidaknya pada waktu laindibulan Agustus tahun 2018 bertempat di Simpang Tiga Pos DLLAJ DesaDatahu Kec Tibawa KAB Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang untuk memeriksadan mengadili perkaranya, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atauo menyediakan Narkotika Golongan bukanHalaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor151
Setelah di lakukan pengujian sampel di laboratorium, hasil barang buktitersebut adalah Narkotika Golongan 1 Jenis Metamfetamin (shabu) sesuaiUU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pengujian terlampir).Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor151/Pid.Sus/2018/PNLboSampel yang di timbang dan disisithkan untuk pengujian sesual berita acaraPenimbangan seperti terlampir.Sampel habis terpakai sesuai dengan Berita Acara Kondisi SampelPengujian seperti terlampir.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanaHalaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor151/Pid.Sus/2018/PNLbopenjara selama.................... tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.
Jacob, SH.Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor151/Pid.Sus/2018/PNLboHalaman 15 dari 14 halaman, Putusan Nomor151/Pid.Sus/2018/PNLbo
16 — 2
Nomor151/Pdt.G/2014/PA.Sgu.tempat tinggal Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membinarumah tangga, namun tidak berhasil;Bahwa, terhadap kondisi rumah tangga yang demikian, Pemohon merasatidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama denganTermohon, dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik;Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasan atau dalildalil di atas, Pemohon mohon kepada KetuaPengadilan Agama Sanggau cq.
Nomor151/Pdt.G/2014/PA.Sgu.Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6103201907640002 atasnama Suparto, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, tertanggal tanggal 26 April 2013,telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelisdiberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P1) ;Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 51/VIII/1987, dikeluarkan olehPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukok,Kabupaten Sanggau, tertanggal
Nomor151/Pdt.G/2014/PA.Sgu.10Sanggau, dengan demikian secara relatif menjadi kKewenangan PengadilanAgama Sanggau untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya,sebagaimana maksud pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154
Nomor151/Pdt.G/2014/PA.Sgu.16Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertamadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepadaPemohon ;Memerhatikan, semua peraturan perundangundangan dan ketentuanhukum yang berlaku serta ketentuan hukum syari yang berkaitan denganperkara ini ;MENGADILI1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.
Nomor151/Pdt.G/2014/PA.Sgu.18Perincian biaya perkara :1. Biaya pendaftaran2. Biaya proses3. Biaya panggilan4. Biaya redaksi5. Biaya meteraiJumlahRp. 30.000,Rp. 50.000,Rp. 1.200.000,Rp. 5.000,Rp. 6.000.Rp. 1.291.000,Hal 19 dari 19 Put. Nomor151/Pdt.G/2014/PA.Sgu.
FX RIASTO
28 — 6
tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkarapermohonan:FX RIASTO, umur: 41 tahun, bertempat tinggal di Kalipawon RT 005RW 005 Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, KabupatenSemarang, Pekerjaan: Wiraswasta, umur: 41 tahun, sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan NegeriUngaran Nomor 151/Pat.P/2019/PN.Unr tanggal 12 November 2019 tentangpenunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini;Setelah membaca surat penetapan Hakim Nomor151
/Padt.P/2019/PN Unr tanggal 12 November 2019 Tentang penunjukanhari sidang pertama Rabu tanggal 20 November 2019;Setelah membaca berkas perkara permohonan Nomor151/Pdt.P/2019/PN.
karena itu dipersidangan Pemohonmenyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon akan memperbaikiHalaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 151/Pat.P/2019/PN UnrPermohonannya dan Pemohon mohon kepada Hakim untuk mencabutPermohonannya;Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara permohonan Pemohonberalasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga demi kepastian hukumdipandang perlu untuk memberikan Penetapan untuk mengakhiri jalannya atau tidakdilanjutkannya proses pemeriksaan perkara perdata Permohonan Nomor151
Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor151/Pdt.P/2019/PNUnr telah dicabut oleh Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk segeramencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara perdatapermohonan yang sedang berjalan;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara Permohonan ini sejumlah Rp106.000,00 (Sseratus enam riburupiah);Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 oleh kami TriRetnaningsih, S.H., M.H.
7 — 5
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah padahari Selasa tanggal 20 Januari 2004 M. bertepatan dengan tanggal 27Dzulhijah 1424 H. berdasarkan Duplikat Kutipan AktaNikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanPaguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.Nomor: 207/Kua.30.01.02/PW.01/VI/2019 pada tanggal 14 Juni 2014;Hal 1 dari 5 hal : Penetapan Nomor151/Pdt.G/2019/PA.TIm2.
Mengabulkan Permohonan Pemohon;Hal 2 dari 5 hal : Penetapan Nomor151/Pdt.G/2019/PA.TIm2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untukmenjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;3.
perceraian terlebin dahulumemeriksa mengenai sah tidaknya pernikahan antara Pemohon denganTermohon ;Bahwa pada persidangan tahap pembuktian tanggal 12 Agustus 2019Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukunmembina rumah tangganya dengan Termohon, dan atas penasihatan tersebutternyata berhasil dan selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabutperkaranya;Bahwa atas keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya, pihakTermohon menyatakan tidak keberatan;Hal 3 dari 5 hal : Penetapan Nomor151
Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara ;Hal 4 dari 5 hal : Penetapan Nomor151/Pdt.G/2019/PA.TIm3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 Masehi, bertepatandengan tanggal 11 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno,S.Ag.
Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp 576.000,00Hal 5 dari 5 hal : Penetapan Nomor151/Pdt.G/2019/PA.TIm
Terbanding/Tergugat : Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia,
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Gereja Pentakosta diwakili Pdt. Ev. Jarasman Sihombing
Turut Terbanding/Penggugat II : Pdt. Ev. Drs. K. Siburian, S.Th
69 — 43
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IlINTERVENSI/TERBANDING;32222 2202 2ooeneo=Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah memNomor57/B/2020/PT.TUN.JKT. tanggal 6 Pebruari 2020 tentang PenunjukanSusunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat2.Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor151/G/2019/PTUN.JKT.. tanggal 25 Nopember 2019; 3.
Put.No.57/B/2020/PT.TUN.JKTBahwa para Penggugat/Para Pembanding mengajukan memoribanding tanggal 11Desember 2019 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Desember2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkankepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbandingdengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor151/G/2019/ PTUN.JKT. tanggal 11 Desember 2019, memori bandingtersebut pada pokoknya menyatakan keberatan
JalanLingga No.24A Pematangsiantar SumateraNET pn nnn nn ne5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yangtimbul.Bahwa terhadap memori banding dari para Penggugat/Pembandingtersebut, Tergugat /Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal19 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung pada tanggal 20 Desember 2019, kontra memori bandingtersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak denganSurat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor151
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor151/G/PTUN.JKT. tanggal 25 Nopember 2019; 3. Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar segalabiaya yang timbul dalam perkara ini ; Hlm.6 dari 14 him.
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor151/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 25 Nopember 2019 ; 3.