suatu tempat lain dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berdasarkan Surat KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/XII/2010 tanggal 28Desember 2010 tentang pelimpahan berkas perkara pidana korupsi dari PengadilanNegeri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, maka PengadilanTindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat berwenang untuk mengadilinya, melakukanatau turut serta melakukan perbuatan setiap gratifikasi kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara dianggap pemberian

suap dilakukan terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut :1.Bahwa dalam kedudukannya sebagai Direktur Jenderal Perdagangan LuarNegeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (berdasarkan KeputusanMenteri Perdagangan dan Koperasi Nomor : 3231/KP/BLB/76 tanggal 30 April1981 dan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 93/M Tahun2014 tanggal 02 Juli 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dandalam jabatan structural eselon di lingkungan Kementerian Perdagangan),terdakwa

., yang juga telahdimasukkan dalam fakta persidangan oleh Judex Facti (vide :Halaman 504 dari 759 Halaman) sebagai berikut :Bahwa ahli menerangkan dalam pengertian pasal 2 ayat (1) UndangUndang Korupsi itu dua hal yang berbeda dalam pelaksanaantentang adanya kickback atau pemberian suap, hal demikian bukanlantas dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalamHalaman 87 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGpengertian pasal 2 ayat (1) di dalam UndangUndang Korupsi karenaada aturan

., yang juga telahdimasukkan dalam fakta persidangan oleh Judex Facti (vide :Halaman 504 dari 759 Halaman) sebagai berikut :Bahwa ahli menerangkan dalam pengertian pasal 2 ayat (1) UndangUndang Korupsi itu dua hal yang berbeda dalam pelaksanaantentang adanya kickback atau pemberian suap, hal demikian bukanlantas dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalamHalaman 87 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGpengertian pasal 2 ayat (1) di dalam UndangUndang Korupsi karenaada aturan

., yang juga telahdimasukkan dalam fakta persidangan oleh Judex Facti (vide :Halaman 504 dari 759 Halaman) sebagai berikut :Bahwa ahli menerangkan dalam pengertian pasal 2 ayat (1) UndangUndang Korupsi itu dua hal yang berbeda dalam pelaksanaantentang adanya kickback atau pemberian suap, hal demikian bukanlantas dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalamHalaman 87 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGpengertian pasal 2 ayat (1) di dalam UndangUndang Korupsi karenaada aturan

penuntutan secara terpisah),31sekitar bulan September 2006 sampai dengan bulan Pebruari 2007, atau setidaktidaknya pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor DPRDKabupaten Trenggalek di Jalan Ahmad Yani Nomor 4 Kabupaten Trenggalek atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, telahmelakukan atau turut serta melakukan yaitu gratifikasi kepada pegawai negeriatau penyelenggara negara dianggap pemberian

suap, apabila berhubungandengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yangdilakukan dengan caracara sebagai berikut : Bermula dari hasil pemeriksaan Bank Indonesia Kediri terhadap Koperasi BankPerkreditan Rakyat (KBPR) Primer Mandiri (Prima) Durenan, dimana berdasarkanhasil pemeriksaan Bank Indonesia Kediri, KBPR Prima Durenan sampai dengantahun 2006 harus sudah memenuhi modal untuk disetor sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun karena selurun Koperasi

., yang juga telahdimasukkan dalam fakta persidangan oleh Judex Facti (vide :Halaman 504 dari 759 Halaman) sebagai berikut :Bahwa ahli menerangkan dalam pengertian pasal 2 ayat (1) UndangUndang Korupsi itu dua hal yang berbeda dalam pelaksanaantentang adanya kickback atau pemberian suap, hal demikian bukanlantas dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalamHalaman 87 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGpengertian pasal 2 ayat (1) di dalam UndangUndang Korupsi karenaada aturan

Terkait dengan pemblokiran rekening milik Terdakwa, karena selamaproses persidangan ditemukan fakta peristiwa yang ada hubungannyasedemikian rupa terkait aliran dana dalam rekening Terdakwa denganpihakpihak terkait sehubungan dengan pemberian suap perizinanMEIKARTA termasuk diantaranya biaya operasional untuk pemberianuang suap tersebut melalui SAMUEL HUTABARAT dan SAMUELTAHIR.

saksi hanya formalitas saja; Bahwa ketika bertemu dengan FITRADJAJA PURNAMA di Surabaya, saksitidak membahas tentang perijinan Meikarta; Bahwa NENENG HASANAH YASIN tidak pernah menagih kekurangan IMBkepada BILLY SINDORO; Bahwa Lippo Group bukan badan merupakan badan hukum atau entitashukum; Bahwa hubungan saksi dengan Meikarta adalah karena semua orang lippoharus mempromosikan Meikarta; Bahwa saksi tidak merasa menyesali perouatan karena apa yang didakwakantidak sesuai; saksi pernah dihukum terkait pemberian

suap KPPUAtas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.54.

tiket 1 (Satu) orang atas namaTerdakwa II sebesar Rp470.770,00 (empat ratus tujuh puluh ribu tujuhratus tujuh puluh Rupiah).Pada tanggal 30 Mei 2016 untuk tiket atas nama LUMASIA sebesarRp410.150,00 (empat ratus sepuluh ribu seratus lima puluh Rupiah);Pada tanggal 31 Mei 2016 untuk tiket atas nama MARWAH M DIAHsebesar Rp1.135.200,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu duaratus Rupiah).e Bahwa terhadap penerimaan gratifikasi berupa uang tersebut yang diterimaTerdakwa dan Terdakwa Il merupakan pemberian

suap karenaHalaman 34 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUSTPK/2021/PT PLGberhubungan dengan jabatan terdakwa selaku pejabat pengadaanpembangunan Masjid Sriwijaya Palembang yang tidak boleh melakukankorupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima pemberian (gratifikasi)sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang Undang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 joPerpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang

Indikatordari pemufakatan jahat yakni subject delict harus sama (kualitas yangsama) atau kemampuan kapasitasnya untuk mewujudkan suatu hal yangdilarang, suatu contoh delict pemberian suap, sehingga untukkualitasnya tidak harus PNS tetapi para pihak mempunyai kemampuanuntuk mempengatuhi orangorang yang mempunyai kKewenangan untukmelakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga kesepakatantersebut harus mempunyai kualitas subyek hukum untuk melakukanperbuatan yang dilarang.Bahwa pembantuan ada dua

PKWT saksi hanya formalitas saja;Bahwa ketika bertemu dengan FITRADJAJA PURNAMA di Surabaya, saksitidak membahas tentang perijinan Meikarta;Bahwa NENENG HASANAH YASIN tidak pernah menagih kekurangan IMBkepada BILLY SINDORO;Bahwa Lippo Group bukan badan merupakan badan hukum atau entitashukum;Bahwa hubungan saksi dengan Meikarta adalah karena semua orang lippoharus mempromosikan Meikarta;Bahwa saksi tidak merasa menyesali perbuatan karena apa yang didakwakantidak sesuai;saksi pernah dihukum terkait pemberian

suap KPPU.Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidakkeberatan.Halaman 185 dari 510 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.SusTPK/2018/PN.

Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan pemberian / suap yangditerimanya kepada Komisi Pemberantasan KorupsiDengan demikian unsur : Berbuat Atau Tidak Berbuat Sesuatu DalamJabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya telah terpenuhi.Ad. 4.

setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkanPasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, sebagai orang yang telahmelakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masingmasingharus dipandang sebagai perbuatan tersendirisendiri yaitu kepada pegawainegeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian

suap, apabilaberhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atautugasnya, dan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan CukaiKPPBC Entikong Provinsi Kalbar berdasarkan Surat Keputusan DirekturJendral Bea dan Cukai Nomor 48/BC/UP.9/2009 tanggal 16 Juli 2009, danselaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai KPPBC Entikong ProvinsiKaloar, mempunyai tugas yaitu. melakukan pelayanan kepabeananberdasarkan Peraturan

Dewan Pembina FakultasHalaman 62 dari 267 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2016/PN.PtkKedokteran Universitas Tanjungopura Pontianak atau atau setidak tidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Pontianak dan berdasarkan pasal 35 ayat (2) UU nomor46 tahun 2009 maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadilinya,sebagai orangyang menerima gratifikasi sebagai pegawai negeri atau penyelenggaraNegara dianggap pemberian

suap, apabila berhubungan denganjabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,perobuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :> Bahwa terdakwa sebagai Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat periodetahun 2004 s/d bulan September 2009 yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.41760 tahun 2004 tanggal25 Nopember 2005 mempunyai tugas antara lain :e memimpin sidangsidang dan menyimpulkan hasil sidang untukmengambil keputusan.e menyusun rencana

ia terdakwalRWAN HENDARMIN, S.Kom selaku DirekturProgram dan Berita LPP TVRI, pada tanggal 28 September 2012, 05 Oktober2012, 05 Nopember 2012 dan tanggal 28 Nopember 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu sejak pada Tahun 2012, bertempat di Kantor LPPTVRI di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 8, Senayan Jakarta atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang termasuk wilayah hukumPengadilan Negeri Jakarta Pusat Setiap gratifikasi kepada PegawaiNegeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian

suap apabilaberhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengankewajiban atau tugasnya perouatan mana dilakukan terdakwa dengancaracara sebagai berikut :Bahwa awalnya pada tanggal 04 Mei 2012, Lembaga Penyiaran PublikTelevisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dalam rangka launching AcaraBaru Kemasan Baru dan 50 Tahun Emas TVRI melaksanakan kegiatanpengadaan Program Siap Siar yang diawali dengan pengumuman olehDirektorat Program dan Berita di website LPP TVRI dimana DirektoratProgram Dan Berita

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat yangberwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku pegawai negeri ataupenyelenggara negara menerima gratifikasi yakni menerima uangsebesar Rp10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh riburupiah), uang sebesar USD70.000 (tujuh puluh ribu dollar AmerikaSerikat) dan uang sebesar SGD9.852 (sembilan ribu delapan ratus limapuluh dua dollar Singapura) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu,dianggap pemberian

suap, apabila berhubungan dengan jabatannyayaitu berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Panitera pada PNJakarta Pusat dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaituberlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5 ayat (2) huruf a, b dangKeputusan Sekretaris MARI Nomor : 008A/SEK/SK//2012 tentangAturan Perilaku Pegawai MARI dan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (6)UndangUndang

Herry Lukmantoharyselaku Kepala Inspektorat Kota Bekasi telah dinyatakan terbuktidengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi berkaitan dengan pemberian suap sejumlah Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) kepada petugas BPK,bersamasama dengan Herry Suparjan, Tjandra Utama Efendi danMochtar Mohamad ;Bahwa memang dalam penyerahan uang tidak secara langsung olehTerdakwa akan tetapi penyerahkan uang tersebut kepada AnggotaDPRD bernama Lilik Haryoso dilakukan oleh Tjandra Utama

Kuasa PenggunaAnggaran berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran LPP TVRI Nomor : 08/KPTS/PA/TVRI/2012 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran LPPTVRI Nomor : 001/KPTS/PA/TVRI/TAHUN 2012 Tentang Penunjukan PengelolaAnggaran di Lingkungan LPP TVRI TA. 2012 pada tanggal 27 Desember 2012 atausetidaktidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2012 bertempat di Kantor LPP TVRIjalan Gerbang Pemuda Nomor 8 Senayan, Jakarta yakni gratifikasi kepada PegawaiNegeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian

suap apabila berhubungandengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada tanggal 04 Mei 2012, Lembaga Penyiaran Publik TelevisiHal 92 dari 283 hal.

NASRULLAH;Bahwa penyusunan pledoi di Hotel Harris tersebut dilakukan 3 hari dan checkout pada hari Jumat sedangkan yang membayar hotel tersebut adalahSAMSUL HIDAYATULLAH;Bahwa selain dihadiri para penasehat hukum tersebut diatas pertemuan diHotel Harris tersebut juga dihadiri oleh perwakilan keluarga SAIPUL JAMILyaitu SAMSUL HIDAYATULLAH dan SOLEH;Bahwa pada saat pertemuan di Hotel Harris tersebut, Terdakwa pernahmenanyakan kepada SAMSUL HIDAYATULLAH apakah ada upaya lobilobiyang dilakukan atau upaya pemberian

suap kepada pihak Hakim dan dijawaboleh SAMSUL HIDAYATULLAH tidak ada;Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa melarang adanya lobi atau suapkarena Terdakwa mengatakan kalau masih ada lobi atau suap makaTerdakwa tidak akan serius untuk membuat pledoinya, kemudian Terdakwajuga bersumpah Haram hukumnya untuk lobi dan suap;Him 172 dari 248 him.

No.1353 K/Pid.Sus/2017memeriksa dan mengadilinya, selaku Pegawai Negeri atau penyelenggaranegara menerima gratifikasi yakni menerima uang sebesar Rp10.350.000,00(sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang sebesar USD70.000 (tujuhpuluh ribu dollar Amerika Serikat) dan uang sebesar SGD9.852 (sembilan ribudelapan ratus lima puluh dua dollar Singapura) atau setidaktidaknya sekitarjumlah itu, dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannyayaitu berhubungan dengan jabatan Terdakwa

Selatan atau setidaktidaknya pada suatutempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang Undang No.46 Tahun 2009termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasinpada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara tersebut, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatanyang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaranegara dianggap pemberian

suap, apabila berhubungan dengan jabatannya danyang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, perbuatan Terdakwa tersebutdilakukan dengan cara sebagai sebagai berikut: Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.22/137SVBKDtanggal 19 Juli 2007, Terdakwa Drs.

Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan pemberian / suap yang diterimanyakepada Komisi Pemberantasan KorupsiDengan demikian unsur Berbuat Atau Tidak Berbuat Sesuatu DalaAd. 4.