bukti (P1 dan P2) tersebut, yangtelah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil Suatupembuktian, maka terbukti Pemohon dengan Termohon mempunyaihubungan hukum sebagai suami istri sah dan kini Pemohon masih tinggaldi Mataram,Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor : 0270/Pdt.G/2016/PA.Mtr.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 , dapat dinilai bahwaPemohon telah menjalankan aturan kedisplinan sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo.PP

Nomor 10 Tahun 1983 Jo.PP.

terakhir denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya,maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksadan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohonagar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhumah NABIAHbinti KANDING;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalilpermohonannya, para Pemohon telah mengajukan buktibukti suratberupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 maka berdasarkanketentuan pasal 2 ayat 3 Undangundang RI Nomor 13 tahun 1985 jo.PP

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Hal.2 dari 12 hal. put.no.1524/Pdt.G/2021/PA.SrBahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Pemohon memohonkepada Pengadilan Agama Sragen, agar menjatuhkan putusan yang amarnyasebagai berikut:PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat.2.

tersebut, makapermohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, dan untuk ituMajelis Hakim memandang perlu menetapkan memberi Dispensasi kepada Pemohon untukmenikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuanyang bernama: (Calon Istri Anak Pemohon);Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang nomor 7 tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan yangtelah diubah yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 jo.PP

No. 326/PDT/2016/PT.DKI.Membuat dan memberlakukan Perjanjian Pembiayaan fiduciaNo.02CF212070324 tgl.23 Juli 2012 tidak sesuai denganeprintah UU No.42 th.1999 jo.PP No.86/2000 jo PermenkeuNo.230/PMK.010/2012 yaitu :e Perjanjian jaminan fiducia tidak diwujudkan dalam bentukatka Notaris;e Perjanjian pembiayaan konsumen tidak didaftarkan kekantor pendaftaran fiducia dalam jangka waktu 30 ( tigapuluh ) hari kalender;e Perjanjian pembiayaan konsumen tidak =memenuhipersyaratan berupa pengadaan barang untuk

PDT/2016/PT.DKI.Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memberikan putusanyang menyatakan;1.Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untukseluruhnya ;Para Penggugat adalah pihak yang beritikat baik;Tergugat dan Tergugat adalah pihak yang tidak beritikat baik;Menetapkan Perjanjian Fiducia Nomor 02CF212070324 tertanggal23 Juli 2012 tidak sah dan oleh karena itu batal demi hukum dengansegala akibat hukumnya karena dibuat tidak sesuai perintah UUNo.42/1000 tentang jaminan fiduxi Jo.PP

Akan tetapi Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya danTergugat tidak pernah hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatTergugat tidak memiliki itikad baik untuk mempertahankan hakhaknya danselanjutnya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan, adapun sanksi disiplinterhadap Tergugat sebagai anggota Polri yang timbul dari perceraian inimenjadi resiko dan tanggungan Tergugat sendiri sesuai PP 10 tahun 1983 jo.PP 45 tahun 1990 jo.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenanmenerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyi:PRIMAIR1.

berupa SK Pensiun atas namaTergugat : Suwarisono maka terhitung sejak tanggal 1 Pebruari 2013 Tergugat telah pensiundengan gaji / pensiun sebesar Rp.2.149.200, ;Menimbang, bahwa uang pensiuan adalah sama dengan gaji, yang membedakan hanyakarena status kepegawaiannya telah berubah dari pegawai aktif menjadi pensiunan sehinggasurat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 2 Maret 1998 menurut hemat Majelisadalah tetap berlaku kepada Tergugat, hal ini sejalan dengan pasal 8 PP No. 10 tahun 1980 jo.PP

telah pisah ranjang dan mejamakan sekiranya dari bulan September 2017 sampai dengan sekarang.Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat denganTergugat sedemikian adanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi,sehingga tujuan utama perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagiadan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 UndangUndang No. 1 tahun 1974tidak mungkin untuk bisa diwujudkan, maka perceraianlah satusatunya jalanuntuk mengakhirinya sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo.PP

45 tahun 1990, Majelis Hakim telah memberikankesempatan secara maksimal (selama 6 bulan) kepada Pemohon untukmengurus dan memperoleh surat izin perceraian dari atasannya, akan tetapiPemohon tidak berhasil mendapatkan surat izin tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA No. 5 tahun 1984 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, MajelisHakim telah memberikan peringatan kepada yang bersangkutan denganmenunjuk ketentuanketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.PP

Bahwa atas dasar UU No. 5/1960; UU No.21/1997 Jo.UU No.20/2000; PP No.48/1994 Jo.PP No. 79/1996; PP No. 24/1997; PP No. 13/2010; PMNA/KBPN No.3/1997; SE KBPN No.6001900 tanggal 31 Juli 2003, tidak ada alasan bagiTerlawan Ill untuk menolak permohonan Penerbitan SKPT sebagai persyaratanLelang, serta menjadi tugas dan kewajiban dari Terlawan Ill untuk menerbitkanSKPT.Makaterhadap sertipikat tersebut Bank Rakyat Indonesia melakukanlelang dan telah melakukan koordinasi dengan pihak kantor lelang dan PihakKantor

S1392/WKN.09/KNL.08/2016 Tanggal 18 Oktober2016 Daftar isian 307 : 18873/2016, sudah sesuai prosedurberdasarkan UUNo. 5/1960; UU No.21/1997 Jo.UU No.20/2000; PP No. 48/1994 Jo.PP No.79/1996; PP No. 24/1997; PP No. 13/2010; PMNA/KBPN No. 3/1997; SEKBPN No.6001900 tanggal 31 Juli 2003Berdasarkan dalildalil dan argumentasi di atas Terlawan Ill mohon denganhormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara iniberkenan memberikan putusan sebagai berikut:.

Yaitu berdasarkan UU No. 5/1960; UUNo.21/1997 Jo.UU No.20/2000; PP No. 48/1994 Jo.PP No. 79/1996; PP No.24/1997; PP No. 13/2010; PMNA/KBPN No. 3/1997; SE KBPN No.6001900tanggal 31 Juli 2003;3. Menghukum pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbuldalam perkara ini.Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Terlawan juga telah mengajukanjawaban sebagai berikut:Putusan No.25/Pdt.PWL/2016,halaman24dari45I.DALAM EKSEPSIa.

Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan Penggugat telah memenuhialasan perceraian sebagaimana diatur dalam UU no.1 tahun 1974 jo.PP. no.9 tahun 1975 jo. KHI pasal 116 huruf f;8. Bahwa Penggugat sangup membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini dengan tunai;Oleh karena itu Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I AKendal berkenan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak sertamemberikan putusan sebagai berikut :Primer:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

Tunjangan anakanak di pindahkan ke dalam daftar gaji Termohon, tuntutanTermohon yaitu; surat keterangan dari Bendaharawan gaji di mana Pemohon bertugasuntuk melepas mengeluarkan tunjangan keluarga dari daftar gaji Pemohon.karenahadhonah pada Termohon.3 Biaya anakanak, Pada pokoknya Termohon tetap pada tuntutan dan jawabansemula.Sebelumnya Termohon mengharapkan kepada Bapak ketua majelis dan BapakBapakanggota majelis hakim, mengenai tuntutan Termohon hendaknya di sesuaikan denganPP No. 10 Tahun 1983 jo.PP

Yaitu;a Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkansebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak anaknya.kewajiban yang ditentukan oleh pasal 8 huruf a PP No.10 Tahun 1983 jo.PP No.45 Tahun 1990 inimerupakan perlindungan hukum terhadap hak bekas istri dan anakanak setelahterjadinya perceraian yang di kehendaki oleh PNS. Karena sudah banyak janjijanjiyang Pemohon ingkari.

Jumlah gaji yang harus di bagikan menurut pasal 8 huruf b PPNo.10 Tahun 1983 jo.PP No.45 Tahun 1990 ini adalah proposionalsehingga gaji PNSyang ada di bagi habis untuk dirmnya sendiri,istri atau anakanaknya.c Yang di maksud dengan gaji adalah penghasilan yang di terima oleh suami dantidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian. Yang diHal. 23 dari 41 Put.

PPNo. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS jo.PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983, jo.SE Ka BAKN No. 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagiPNS, jo. SE Ka BAKN No. 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No.45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P7 yang merupakanSurat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Mengwill (dr.

I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.PP RI No.9 Thn 1975Putusan No. 255/ Pdt. G/2012/ PA MdnHalaman 3 dari 15 halamanjo.

No.1/1974 Jo.PP No.9/1975,dan Stbld. 1917130 Jo.S.191981 di Semarang;Bahwaperkawinantersebut telah terdaftar dan tercatat pada registerperkawinan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaSemarang dengan Kutipan Akta Nikah No.285/1992 tertanggal 18 Juli 1992 ;Bahwa hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Keabsahan Kutipan AktaNikah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor :474.2/972/20 17, tertanggal 16 Juni 2017;Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat

telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 April 1999 dinyatakanterbukti sehingga Peggugat dengan Tergugat secara hukum masih terikat perkawinan yangsah;Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka Penggugat telah mempunyaikedudukan hukum (legal standing) sebagai alas hak untuk mengajukan gugatannya,sehingga gugatannya diterima untuk diperiksa;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperolehsurat izin melakukan Perceraian dari atasannya sebagaimana diatur PP 10 Tahun 1983 jo.PP

register yang disediakan untukitu dan memerintahkan pula Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kota TanjungPinang untuk menerbitkan Akta perceraiannya sehingga Petitum ke 4 dalam Petitumke5 sekaligus dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasterbukti bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugatdibebani untuk membayar biaya perkara ;Mengingat dan memperhatikan 1 UU No.1 Tahun 1974 jo.PP

AgamaPalembang;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat,jawaban Tergugat, bukti P.2. terbukti antara Penggugat dan Tergugatmasih terikat pernikahan sah, menikah tanggal 20 April Tahun 1997,terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan lIlir Barat PalembangNO......eeee tanggal 09 Mei 1997, dengan demikian gugatan Penggugattidak melawan hak;Menimbang, sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil.Penggugattelah memperoleh Izin dari Pejabat yang berwenang, dengan demikiantelah sesual PP.No.10 Tahun 1983, Jo.PP