mencabut Gugatannyatersebutdenganalasanadanya sesuatu dan lain hal yang berkaitan denganperkara tersebut, dan Pencabutan tersebut akan diajukan secara tertulispada persidangan berikutnya,mohon agar persidanganditunda ;Menimbang, bahwapadapersidanganselanjutnyahadirKuasaPenggugat dan para Tergugat datang menghadap dipersidangan diwakilioleh kuasanya, selanjutnyadipersidanganKuasaPenggugatmengajukansuratpencabutan Gugatansecaratertulisberdasarkan Surattertanggal 13 Maret2017perihalPencabutanGugatan Nomor1

Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, dalam register perkaraperdata Nomor1/Pdt/G/2017/PN.Cjrdinyatakan dicabut ;5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mencoretperkara Nomor1/Pdt/G/2017/PN.Cjrdari dalam buku register perkara ;6.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor1/Pid.Pra/2018/PN Sbr tanggal 10 Agustus 2018tentang Penunjukan Hakim;2. Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Sbrtanggal tentang Hari Sidang;Berkas perkara permohonan praperadilan antara:Edwin Maulana; Dan kawankawan, beralamat di Blok Pon Rt.003 Rw. 004 Desa Patapan Kec.

Beber Kabupaten Cirebon ;sebagai Pemohon;Lawan:Kepala Kepolisian Sektor Beber Kab Cirebon; Dan kawankawan, beralamat di Kec Beber Kab Cirebon ;sebagai Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor1/Pid.Pra/2018/PN Sbr tanggal 20 Agustus 2018 ternyata perkara ParaTerdakwa yang dimohonkan praperadilan telah dicabut oleh Kuasa Hukum ParaTerdakwa sebagaimana suratnya tertanggal 20 Agustus 2018 PerihalPencabutan Perkara Pra Peradilan maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf dUndangUndang

Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor1/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 22 Mei 2018 yang disahkan olehPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 3 Agustus2018 sebagaimana termuat dalam Bundel B;5.

upaya hukum banding oleh SYAHRIL, S.H. selaku KuasaHukum Penggugat tanggal 5 Juni 2018 sesuai Akta Permohonan BandingNomor 1/G/2018/PTUN.SBY., tertanggal 5 Juni 2018 ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukanoleh Pembanding / Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding /Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :1/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 5 Juni 2018 ;Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukanMemori Banding sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor1

/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 5 Juli 2018, terhadap Memori Bandingtersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat sesuai SuratPemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor1/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 5 Juli 2018, yang pada pokoknyaberkeberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayatersebut dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya berkenan memutus sebagai berikut ; ; Mengadili :DALAM PENUNDAAN :" Mengabulkan permohonan Penggugat untuk penundaanpelaksanaan

,tanggal 22 Mei 2018 yang dimohonkan banding oleh Pembanding /Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor156/B/2018/PT.TUN.SBY, setelah mempelajari secara keseluruhan berkasperkara yang terdiri dari Bundel A (Berkas' Perkara Nomor1/G/2018/PTUN.SBY., dan Bundel B (Berkas Perkara Nomor156/B/2018/PT.TUN.SBY, beserta seluruh dokumendokumen danlampiran yang terdapat di dalamnya telah bermusyawarah

didalam memori bandingnya, menurutMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidakPUTUSAN NO. 156/B/2018/PTTUN.SBYHalaman 8 dari 11 halamanterdapat halhal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalammenjatuhkan putusannya, sehingga memori banding dari Pembanding /Penggugat tersebut patutlah untuk dikesampingkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdiatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor1

Akan tetapi Penggugat sangat kecewamengetahui ternyata uang ganti rugi tanah milik Penggugat tersebut telahdibayarkan kepada PT Keumala Prima Kencana pada tanggal 10 Desember2010 selaku Pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor1 Tahun1997 an. PT Keumala Prima Kencana.

Karena Tergugat dan Tergugat IIselaku Pemilik SHGB Nomor1 Tahun 1997 tidak pernah menguasai dan ataumengusahai tanah milik Penggugat tetapi dikuasai dan diusahai secara terusmenerus oleh Penggugat.

Akan tetapi TergugatIll telah keliru menerbitkan SHGB Nomor1 Tahun 1997 an. PT KeumalaPrima Kencana dan hanya didasarkan pada Gambar Situasi Nomor 97Tahun 1997 tanggal 19 April 1997 seluas 93,30 Ha (sembilan puluh tigakoma tiga puluh hektare) tanpa Surat Ukur. Oleh karenanya Penggugatmohon agar Pengadilan Negeri Sabang menyatakan Sertipikat Hak GunaBangunan (SHGB) Nomor1 Tahun 1997 an.

Dalam hal ini Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1/Paya Keunekai diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KotamadyaSabang pada tanggal 19 April 1997, sedangkan gugatan a quodisampaikan oleh Termohon Kasasi ke Pengadilan Negeri Sabangpada tanggal 20 Nopember 2014.

Dengan mendasarkan kepadatanggal penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1/PayaKeunekai dengan tanggal pendaftaran gugatan a quo ke PengadilanNegeri Sabang, maka gugatan a quo disampaikan oleh TermohonKasasi ke Pengadilan Negeri Sabang setelah 17 (tujuh belas) tahunSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1/Paya Keuneukai diterbitkan;Bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut kemudian disandingkandengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Bahwa menilik Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb tanggal 28 Agustus 2018 dan Berita Acara SitaEksekusi Hak Tanggungan Nomor : 1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb tanggal 26September 2018, sebagai pemohon adalah Putu Udyana Arjasa Putra danEdya Maulana, bertindak untuk dan atas nama : PT. BANK SYARI'AH,berkedudukan di Jakarta Pusat, oleh karena ternyata dalam hal iniPenggugat mempunyai hubungan hukum dengan PT.

Bahwa atas dasar Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb tanggal 28 Agustus 2018 tersebut Tergugat akanmelakukan eksekusi Hak Tanggungan terhadap obyek jaminan berupaSertifikat Hak Milik (SHM) No. 8212, Luas : 140 M2, Atas Nama :Penggugat, yang terletak di Jalan Murai Komplek Griya Ulin Permai RT.03RW.03, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, KotaBanjarbaru Kalimantan Selatan, yang dikeluarkan oleh Kantor PertanahanNasional Kota Banjarbaru yang akan

Trikora No. 4BanjarbaruAtas Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb tanggal 28 Agustus 2018 dan sebagai pelaksanalelang adalah Tergugat II;Putusan Nomor 199/Pat.G/2019/PA.

Bjb Halaman 3 dari 15 halaman6.10.Bahwa lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat II atas Penetapan KetuaPengadilan Agama Banjarbaru Nomor 1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb tanggal 28Agustus 2018, Penggugat tidak diajak bermusyawarah untuk menentukanharga limit lelang sehingga terhadap limit lelang yang ditetapkan sebesarRp. 261.250.000, sehingga Penggugat merasa dirugikan;Bahwa lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat II tersebut berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb

MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk memutuskan:dL.2.3.Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;Menyatakan Lelang tanggal 26 Maret 2019 yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjbtanggal 28 Agustus2018melalui Kantor Tergugat Ildan bertempat lelang di Pengadilan AgamaPutusan Nomor 199/Pat.G/2019/PA.

Bahwa dari pernikhan tersebut kami telah di karuniai 3 (Tiga) orang anak,sekaranganak tersebut tinggal bersama PenggugatHal 1 dari 5 halaman Perkara Nomor1 115/Pdt.G/2013/PA.Pl. Bahwa pada bulan April 2013 tergugat telah tidak tinggal bersama dengan kamilagi, tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang pasti..

pengadilan AgamaPalembang untuk menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat Nomor: ; W6AI/2223/Hk.05/X /2013 tanggal 10 Oktober 2013;Menimbang bahwa sampai batas waktu yang ditentukan yang bersangkutantidak memenuhinya sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan AgamaPalembang Nomor: 1115/Pdt.g/2013/PA.Plg tanggal 11 November 2013, makaMajelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguhsungguh dalamberperkara, karenanya gugatan Penggugat harus digugurkan;Hal 3 dari 5 halaman Perkara Nomor1

Ag.: Rp. 30.000,: Rp. 50.000,: Rp. 120.000,: Rp. 120.000,: Rp. 5.000,: Rp. 6.000,: Rp. 331.000.Hal 5 dari 5 halaman Perkara Nomor1 115/Pdt.G/2013/PA.Plg

, XXXXX,terhadap Penggugat, XXXXX;,;a: Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yangberlaku;Subsider :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil danpatut menurut hukum;Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapbkan Penggugatdengan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agarkembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;Bahwa, untuk menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Nomor1

Tergugat, guna memastikanapakah Penggugat memiliki /egal standing mengajukan gugatannya terhadapTergugat ;Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkaiterat dengan pihakpihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahanyang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukumagama dan kepercayaannya masingmasing, dan perkawinan tersebut harusHal. 8 dari 21 Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Skgtercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) UndangUndang Nomor1

Pasal 76 ayat 1 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi (XXXXX,)atas dalildalil bantahannya yang berkaitan dengan

Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tidak berhasil.Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim perlumengemukakan pendapat hukum bahwa sebuah rumah tangga yang rukun danharmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyatadimana antara suami istri senantiasa berada dalam satu kediaman bersama;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun

Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir;9ail 05Artinya: menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencarikemaslahatan.Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka alasan perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta,dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2020 jo.

Kelurahan Berngam KecamatanBinjai Kota, Kota Binjai Sumatera Utara, HP 0812 6960 1738 0813 7049 2692, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15Desember 2017, sebagai Pemohon' Konvensi/Tergugatrekonvensi ;Melawanee, mur 52 tahun,agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal ci JBB Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, sebagai TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi;Pengadilan Agama tersebut;Halaman 1 dari 35 halamanPutusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Bji.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Binjai Nomor1

/Pdt.G/2018/PA.Bji tanggal 5 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan telah memeriksaalatalat bukti di persidangan.DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2018yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register Nomor1/Pdt.G/2018/PA.Bji tanggal 24 Juli 2018 yang telah dilakukan perubahantanggal 24 Januari 2018 mengajukan

., Advokat/Penasihat Hukum padakantor ATTORNEY AT LAW HAMID KAMAR & ASSOCIATESberalamat di Jalan Tuanku Nan Renceh, Kec.Lubuk Basung,Kab.Agam, kode pos 26415, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 16 Desember 2019 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, dibawahRegister Nomor1/SK.pdt/2020/PN Lbb tanggal 2 Januari 2020,selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;Lawan:1.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampalhari ini ditetapbkan sejumlah Rp2.674.000,00 (dua juta enam ratus tujuhpuluh empat ribu rupiah).Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menyatakan bahwa padahari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, Kuasa Pembanding semula Penggugattelah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus olehPengadilan Negeri Lubuk Basung, tanggal 3 Agustus 2020, Nomor1/Pdt.G/2020/PN Lbb, untuk diperiksa

dalampengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatpengadilan tersebut dibebankan kepadanya;Mengingat dan memperhatikan Undangundang Nomor 48 tahun2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undangundang Nomor 49 tahun2009 Perubahan kedua atas Undangundang Nomor 2 tahun 1986 tentangPeradilan Umum dan RBg, serta ketentuan hukum lainnya yangberhubungan dengan perkara ini;MENGADILI: Menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Nomor1

Pemohon dan Pemohon II telah hadir di persidangan;Bahwa majelis telah berusahna memberi nasihat kepada Pemohon danPemohon II agar mempertimbangkan kembali permohonannya;Bahwa atas nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim, Pemohon danPemohon Il secara lisan telah menyatakan pada persidangan tanggal 27Januari 2021 untuk memohon mencabut perkara isbat nikah yang telahdiajukannya pada tanggal 06 Januari 2021, yang telah terdaftar diregisterKepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor1

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimanaharus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimanadiatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat PerkawinanPasal 14 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanyalarangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 11 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dankemudian diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dalampersidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon danPemohon Il, atas nasihat Majelis tersebut Pemohon dan Pemohon Ilmenyatakan mencabut permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Pemhon Il telahmencabut permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untukmelanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakanbahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II dengan Register Nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor1/Pdt.P/2021/PA.Pst dari Pemohon dan Pemohon II;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pst3.

;Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Ul Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaantersebut,Terdakwamenyatakan telah mengerti dantidakmengajukan sesuatu keberatan atau eksepsiterhadap surat dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telahmengajukan saksisaksi sebagai berikut:Halaman 3 dari 14Putusan Nomor1!05/Pid.B/2016/PN Bjb41.

coklat muda dan kumpangnya terbuat dari kayu yang warnacoklat muda berukiran yang berada di pinggang sebelah kiri Terdakwa;Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada terdakwa perihal izinkepemilikan senjata tajam tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkansurat izin dimaksud;Bahwa saat itu Terdakwa membawa pisau tersebut untuk tujuan berjaga diridimana sebelumnya Terdakwa meminjam senjata tajam tersebut dari PamanTerdakwa ketika bertemu di jalan dekat rumah paman Terdakwa;Halaman 5 dari 14Putusan Nomor1

oleh polisiketika penangkapan;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barangbukti berupa:1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi +18,5(delapan belas koma lima) cm, lebar besi sajam +2,5(dua koma lima) cm,panjang gagang pisau +9,5(sembilan koma lima) cm dan panjang kumpang+25,5(dua puluh koma lima) cm yang mana gagangnya terbuat dari kayuberwarna coklat muda dan kumpangnya terbuat dari kayu yang warna coklatmuda berukiran;Halaman 7 dari 14Putusan Nomor1

tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya daripersesuaian keterangan para saksi, keteranganTerdakwa dan barang bukti yangdiajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akantindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa tersebut maka Majelis berpendapatperbuatanTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaafmaupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidanaHalaman 11 dari 14Putusan Nomor1

PUTRA MAMONTO, SH., masingmasing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu jugadalam persidangan yangterbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh HakimHakimAnggota tersebut, dibantu oleh SUYANTI, SH., sebagai Panitera Pengganti padaHalaman 13 dari 14Putusan Nomor1!05/Pid.B/2016/PN Bjb14Pengadilan Negeri Banjarbarudan dihadiri oleh INTAN KAFA ARBINA, SH., MH.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa.

Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/ataupeninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad);Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PN Skw. 10.

Surat Ukur13/99,Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PN Skw. 10.Sedangkan batasbatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor1236/Pajintan/2007 sebagai berikut: Utara dengan tanah Diit, Hak Milik 63, Selatan dengan tanah Hak Milik Nomor 283, Surat Ukur 14/1999, Barat dengan tanah Hak Milik Nomor 283, Surat Ukur 14/1999, Timur dengan tanah Hak Milik Nomor 53, Surat Ukur 394/2007;.

Mastuki berartimembuktikan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak merasadirugikan terhadap perbuatan hukum berupa jual beli atas objek perkara antaraHalaman 14 dari 26 Putusan Nomor1/Pat.G/2019/PN Skw. Drs. Mastuki dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun apabilaTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpendapat dengan adanya jualbeli tersebut telan menimbulkan kerugian baginya maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberikan hak untuk menarik Drs.

Surat Ukur13/99;Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PN Skw. b. Sebidang tanah menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 1236/Pajintan tanggal28 Desember 2007 atas nama Yulita dengan luas 4.150 m?

,dan Satriadi, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor1/Pdt.G/2019/PN Skw., tanggal 2 Januari 2019, putusan tersebut diucapkanpada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 dalam persidangan terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, Diah Purwadani, S.H.,Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Singkawang sebagai PaniteraHalaman 25 dari 26 Putusan Nomor 7/Padt.G/2019/PN Skw.

Bahwa, pada tanggal 8 Desember 1996 Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat olen Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Alok sebagaimana ternyata dalam1 dari 25 halaman Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PA MURDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 295/Kua.20.12.1/PW.01/12/2016 tanggal9 Desember 2016;2.

Bahwa, pada bulan Mei 2018 Pemohon didatangi oleh ibu Wantibeserta aparat polisi untuk menyita rumah kediaman bersama Pemohon danTermohon dengan menunjukkan bukti surat pernyataan dari Termohonkepada ibu Wanti mengenai hutang Termohon sebesar Rp42.500,0002 dari 25 halaman Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PA MUR8.(empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila angsuranpembayaran tidak berjalan lancar maka Termohon menjaminkan tanah danrumah beserta isinya;6.

dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Maumere Sriyani HN, S.Ag., M.H.,3 dari 25 halaman Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PA MURsebagaimana laporan mediator tanggal 6 Februari 2019, akan tetapi juga tidakberhasil;Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telahmemberikan jawaban dalam konvensi dan gugatan balik dalam rekonvensisecara lisan yang pada intinya sebagai berikut:Dalam Konvensi

Bahwa, apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvesi dalamjawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatanrekonvensi ini;4 dari 25 halaman Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PA MUR2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensisebagai berikut:2.1 Mutah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);2.2 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp500.000.

Saksi :6 dari 25 halaman Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PA MUR1. xxx, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempatkediaman di xxx, RT xxx, RW xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Alok Barat,Kabupaten Sikka. Saksi adalah ayah kandung Pemohon, dibawahSsumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal Pemohon bernama H.

Tanjung Redeb, 21 Agustus 1982, Agama Islam,Pendidikan SMA, pekerjaan Guru, Alamat Kelurahan KarangAmbun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnydisebut Pemohon Il; Untuk selanjutnya disebut para Pemohon) Pengadilan Agama tersebut;Telah memeriksa berkas perkara; Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan; Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan suratpermohonannya tanggal 3 Januari 2017 yang telah didaftarkan padaKepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam Register Nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor1/Pdt.P/2017/PA.TR dari para Pemohon:Hal. 2 dari 4 Pent. No1/Pdt.P/2017/PA.TR2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutGEAIEAIT) PEQUUEIET UG TCE ~~ ~~~

Nomor 2630 K/Pdt/2015Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat II:19,20.21.22.23.Bahwa pada tanggal 13 November 2001, tanpa setahu dan seizin ParaPenggugat,Tergugat Il memberikan Hak Pengelolaan Lahan (untukselanjutnya disebut sebagai HPL) kepada Tergugat berdasarkan SertifikatHak Pengelolaan Nomor1 tanggal 13 November 2001 atas tanah seluas1.100.736 m?

Menghukum Tergugat Il untuk membatalkan Sertifikat Hak PengelolaanLahan Nomor1 tanggal 13 November 2001 atas nama Tergugat dengansegala akibat hukumnya;5. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk mengembalikan danmengeluarkan seluruh tanahtanah Para Penggugat dari Sertifikat HakPengelolaan Nomor1 tanggal 13 November 2001;6.

Menghukum Tergugat HI untukmembatalkanSertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor1 tanggal 13November 2001atas nama Tergugat dengan segala akibathukumnya; Petitum angka 5. Menghukum Tergugat dan Tergugat Iluntukmengembalikan dan mengeluarkan seluruh tanahtanahParaPenggugat dari Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor'tanggal 13November 2001; Petitum angka 6.

Untuk mendukung dalilnyatersebut, Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat mengajukan buktiberupa peta rincik tahun 1988 (bukti T.I3 dan T.I10), Surat Ukur Nomor09.02.05.04.00201/2001 yang merupakan lampiran Sertifikat HPL Nomor1/Marunda tanggal 13 November 2001 (bukti T.I2), dan buktibuktipembebasan tanah berupa surat penyerahan/pelepasan hak dengan gantirugi (bukti T.I11 s.d.

Nomor 2630 K/Pdt/2015Dalam hal nantinya telah terdapat putusan perdata yang berkekuatan hukumtetap menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/ParaPenggugat adalah pemilik tanah yang sah, maka barulah Para PemohonKasasi/Para Terbanding/Para Penggugat memiliki kapasitas hukum untukmengajukan gugatan pembatalan Sertifikat HPL Nomor1/Marunda tanggal 13November 2001 kepada PTUN.

Bahwa sejak tanggal 18 Februari Terlawan (Kreditur) mengajukan Eksekusi kePengadilan Negeri Purworejo dan didaftar dalam register dengan Nomor1/Pdt.Eks/2015/PN.Pwr berdasarkan lampiran lampiran yang dilampirkandalam permohonan tersebut antara lain perincian Hutang sebagai berikut: Sisa pinjaman 32 x angsuran ...............++ Rp 51.600.000,00 Deda ....... 0. cece ce cece cece eee e eect ee ee ee ee ee eeaaaees Rp 40.039.400,00 Lainlain 2.2... eee eee e cece eee ee ee ee eee eeeeees Rp 40.000.000,00TiO

Nomor 819 K/Pdt/20163.5.Menetapkan bahwa sisa hutang Pelawan selaku Termohon Eksekusi kepadaTerlawan selaku Pemohon Eksekusi adalah 32 x Angsuran = Rp51.600.000,00(Lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambah biaya eksekusi Nomor1/Pdt.Eks/2015/PN.Pwr;Menetapkan menunda/ menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi Nomor1/Pdt.Eks/2015/PN.Pwr sampai adanya Putusan perkara ini yang telahberkekuatan hukum tetap;Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;Atau: Memberikan Putusan lain yang dianggap

adil;Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan NegeriPurworejo telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/Plw/2015/PN Pwr. tanggal14 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:1.2.a:Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;Menetapkan bahwa sisa hutang Pelawan selaku Termohon Eksekusi kepadaTerlawan selaku Pemohon Eksekusi adalah 32 x Angsuran = Rp51.600.000,00(Lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambah biaya eksekusi Nomor1

;Menetapkan menunda/menangguhkan Pelaksanaan lEksekusi Nomor1/Pdt.Eks/2015/PN Pwr., sampai adanya Putusan perkara ini yang telahberkekuatan hukum tetap;Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawanputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan TinggiSemarang dengan Putusan Nomor 421/PDT/2015/PT SMG. tanggal 8 Desember2015 dengan amar sebagai berikut

Cipto No. 93 RT.04 RW.11DesaBedalikKecamatanLawang, Kabupaten Malang, disebutsebagai.Lecce ee ee eee ee eee eee ec eceeeeee esses eceeeeeeeeeeneeeeeeneeeeeees TERGUGAT;PengadilanNegeritersebut.SetelahmembacaPenetapanKetuaPengadilanNegeriKepanen,Nomor1 43/Pdt.G/2017/PN.Kpn, tanggal4Oktober2017tentangPenunjukanMajelis Hakim untukmemeriksadanmengadiliperkaraini .SetelahmembacaPenetapanKetuaMajelis Hakim,Nomor1 43/Pdt.G/2017/PN.Kpn, tanggal4Oktober2017tentangpenetapanharisidang.Setelahmembaca berita

berdasarkan surat kuasa khusustanggal 4 Februari 2020 sebagai Turut Terbandingsemula Turut Tergugat;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telanh membaca berkas perkara tersebut ;Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor :65/PDT/2020/PT BJM. tanggal 27 Agustus 2020, tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Mengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang halhal yangtercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor1

Pdt.G/2020/PN.Mrh tanggal 19 Agustus 2020 oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Tangerang ;Menimbang, bahwa sehubungan memori banding tersebut TurutTerbanding semula Turut Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 18 Agustus2020 oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan dan Kontra Memori Bandingtersebut telan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimanaRelaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor1

Bahwa alasan alasan serta keberatan keberatan Pembanding terhadappertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor1/Pdt.G/2020/PN.Mrh, dalam pertimbangan hukum putusan PengadilanHalaman 4 dari 17 halamanPutusan Nomor 65/PDT/2020/PT BJMNegeri Marabahan halaman 45 dari 51 halaman alinea ke satu,PERTIMBANGAN HUKUM, tentang penilaian terhadap Bukti P1A, P1B danP2 dihubungkan dengan Bukti P4 yaitu.

Bahwa alasan alasan serta keberatan keberatan Pembanding terhadappertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor1/Pdt.G/2020/PN.Mrh, dalam pertimbangan hukum putusan PengadilanNegeri Marabahan halaman 45 dari 51 halaman alinea ke dua,PERTIMBANGAN HUKUM, tentang penilaian terhadap Bukti P4 yaituPutusan Perkara Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM, Gugatan Tata Usaha NegaraBanjarmasin, adalah Putusan Bukti P4 berbunyi : dalam Pokok perkaraMajelis Hakim menolak gugatan para penggugat dan menghukum

Bahwa alasan alasan serta keberatan keberatan Pembanding keberatanterhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor1/Pdt.G/2020/PN.Mrh, dalam pertimbangan hukum putusan PengadilanNegeri Marabahan halaman 45 dari 51 halaman alinea ke tiga,PERTIMBANGAN HUKUM, tentang penilaian terhadap Bukti P4 bahwamajelis hakim menilai terhadap putusan Gugatan tata usaha negara tidakdapat dijadikan sebagai alas hak kepemilkan bidang tanah bagi pembanding,sehingga dengan demikian petitum nomor

Hal. 1Negeri Biak, pada tanggal 13 Januari 2017 di bawah register Nomor1/Pdt.G/2017/PN.Bik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernikahannyadilakukan pada tanggal 3 Juni 2004 di Gereja Utusan Pentakosta diIndonesia Biak dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan danPemukiman Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor: 474.2 / 059 / VI / 2004 pada tanggal 3 Juni 2004;Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Biak, yang menyatakan bahwa Tergugat BILLEBALINGGA melalui Kuasa Hukumnya SERGIUS WABISER, SH., telahmengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dalam AktaPernyataan Permohonan Banding Nomor: 1/Pdt.G/2017/PN.Bik tertanggal 3April 2017, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Nomor1

Jurusita padaPengadilan Negeri Biak, yang ditujukan kepada pihak Pembanding danTerbanding masingmasing pada pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017Nomor: 1/Pdt.G/2017/PN.Bik, Supaya datang ke Kepaniteraan PengadilanNegeri Biak untuk mempelajari berkas banding dalam tenggang waktu 14(empat bales) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini,sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor1

Hakim Tingkat Pertama, karena dalampertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikandengan tepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang menjadidasar dalam putusan ini dan dianggap telah tercantum pula dalam putusandi tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, makapertimbanganpertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggisendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor1

tingkat pertama maupundalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam keduatingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;Mengingat Peraturan Hukum dari Perundangundangan yang berlaku,khususnya Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang PeradilanUmum, RBg serta peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Biak, Nomor1

Penggugat;MELAWANTergugat, lahir tanggal 01 September 1979, Agama Islam, pendidikan SLTP,pekerjaan Petani, tempat tinggal di XxXXxXxXxxxxxxXXXXXXXXXXXX Il, Kecamatan Xxxxxxxxxx, KabupatenPadang Lawas, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari suratsurat dalam perkara ini;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugatterhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaSibuhuan pada tanggal 23 November 2018, register perkara Nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor1/Pdt.G/2018/PA.Sbh dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.