Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri darikewajiban dinasnya merupa kan pengingkaran terhadapSumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagimempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnyaTerdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasanmiliter, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkanserta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militermaka perbuatan yang demikian harus segera diambiltindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidakmempengaruhi kehidupan disiplin

Nomor 1996 K/Pdt/201610.11.ToonduTootoo sekarang ini, yang dalam perkara ini diwakili olehPenggugat;Bahwa tidak diakomodirnya existensi Penggugat oleh Tergugat dalampengajuan permohonan kepada Turut Tergugat serta dalam prosespenerbitan IUP No 745 tahun 2010 tertanggal 15 Februari 2010 danpelaksanaan penambangan di lapangan oleh Tergugat yang berdampakpada diabaikannya hakhak Penggugat adalah merupakan perbuatanmelawan hukum berupa pengingkaran atas eksistensi serta hakhakPenggugat, sekaligus juga

pengingkaran peran penting Kerajaan Konawe(kemudian Kerajaan Laiwoi) sehingga tidak hanya menimbulkan kerugianmateriil tetapi juga kerugian immaterial, yang akan diuraikan selanjutnya;Bahwa secara hukum, tidak diakomodirnya hakhak Penggugatmenyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat penerbitan IUP No 745tahun 2010 tertanggal 15 Februari 2010 yang diajukan oleh Tergugat, yaitumelaksanakan pembebasan lahan yang secara turun temurun dimiliki dandikuasai oleh Komunitas Masyarakat Adat ToonduTooto

Pengingkaran terhadap Penggugat: Rp2.000.000.000,00;Dengan demikian jumlah seluruh kerugian adalah sebagai berikut:a. Materiil : USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika);Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah);b. Immateriil : Rp3.000.000.000,00;12.

Pengingkaran ekstistensi KomunitasMasyarakat Adat; Rp2.000.000.000,00;:Rp3.000.000.000,00;Sehingga seluruhnya menjadi:Kerugian Materiil:USD 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat); danRp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah);Kerugian Immateriil;Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);6.

Bahwa oknumoknum yang mendalilkan dirinya sebagai Penggugatdalam perkara a quo sungguh suatu kekeliruan yang fatal dimanaPenggugat merasa memiliki tanah adat dan berhak mengurusnyadengan dalih seperti posita gugatannya poin 8 dalam anak kalimat yangdapat kami kutip dengan huruf miring tebal yang mengatakan bahwaSekaligus juga pengingkaran peran penting Kerajaan Konawe(kemudian Kerajaan Laiwoi).

Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri darikewajiban dinasnya merupa kan pengingkaran terhadapSumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidaklagi mempunyai jati diri sebagai prajurit NI danpada hakekatnya Terdakwa tidak lagi inginmengikatkan = diri dengan kedinasan militer, olehkarenanya demi ketertiban dan penegakkan sertakepastian hukum dalam kehidupan organisasi militermaka perbuatan yang demikian harus segera diambiltindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidakmempengaruhi kehidupan disiplin

Penggugat juga tidak menjelaskanbentuk kerugian apa yang telah diderita oleh Penggugat atastindakan dari Tergugat, namun melainkan hanya mencantumkanbahwa Penggugat telah dijatuhnkan oleh putusan yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) oleh MajelisHakim dalam perkara No.209/Pdt.G/2004/PN.JKT.BAR sebagaimana yang telah dikuatkan dalam tingkat Banding maupun Kasasidi Mahkamah Agung, hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidakcermat dalam menyusun gugatannya dan secara langsungmelakukan pengingkaran

Tergugat maka Penggugatsebagai Penyelanggara Negara wajib untuk melaksnakan perintahUndang Undang ;Bahwa terhadap dalil gugatan poin 7 halaman 5 surat gugatan, adalahhasil dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada perkaraNomor 209/Pdt.G/2004/PN.JKT.BAR jo perkara Nomor 626/Pdt/2008/PT.DKI jo perkara Nomor 530 K/Pdt/2010, sehingga dengan demikianbaik Tergugat maupun Penggugat dalam perkara tersebut seyogianyamematuhi putusan tersebut dan melaksanakannya secara sukareladan tidak melakukan pengingkaran

dari 24 Hal perkara No.101/Pdt/G/2015/PN.JKT.BRTsebagai pemilik lahan kepada Penggugat, sehingga dengan demikiandalil gugatan poin 8 halaman 5 surat gugatan ini adalah dalil yangmenyesatkan, tidak berdasar serta patut oleh hukum untukdikesampingkan dan dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya tidakdapat diterima ;16.Bahwa atas putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut,Penggugat sebagai Penyelenggara Negara yang mengayomi danmelayani masyarakat seharusnya mematuhi putusan dan tidakmelakukan pengingkaran

meragukan anaktersebut sebagai anak kandungnya, dalam hal ini majelisHakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan asa hukum22Actori Incumbit Probatio (artinya: sSiapa yangmengemukakan suatu hak / peristiwa, maka dialah yangharus membuktikannya) dan asas Affirmanti IncumbitProbato (artinya: barang Siapa yang mendalilkan sesuatuharus dapat membuktikan kebenarannya) oleh karenatuntutan tergugat untuk hal ini haruslah ditolak, dantergugat dapat mengajukan perkara tersendiri yakniPerkara Penyangkalan dan atau Pengingkaran

Tergugat I tersebut dianggap pengingkaran yangbegitu saja dianggap benar.

Akan tetapi harus diuji terlebih dahulu baik secaraformil maupun materil atas benar atau tidaknya pengingkaran dari Tergugat Itersebut, mengingat ada fakta hukum berupa Akta Jual Beli atas tanah objekgugatan in casu yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Mengenai56kebenaran atas proses jual beli ini akan Tergugat III buktikan dalampersidangan a quo dan Teruggat HI pun akan membuktikan semuakebohongan serta pengingkaran yang telah dilakukan baik oleh Penggugatdan Para Penggugat serta oleh Tergugat I;.

persidangan yang ketika ditunjukkan tanda tangan dalam bukti T.1 sampaidengan T.8 menyatakan bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangannya, olehkarenanya bukti T.1 sampai dengan T.8 tersebut tidak mempunyai kekuatanpembuktian dan harus dikesampingkan.Vide : Putusan Pengadilan Negeri Semarang hal. 43e Bahwa putusan Judex Facti yang menerima danmembenarkan begitu saja bantahan secara lisan ataupengingkaran dari Penggugat II adalah sangatberlebihan dan sama sekali tidak beralasan, karenabantahan/pengingkaran

Nomor 1939 K/Pdt/2014e Bahwa putusan Judex Facti yang mengaminibegitu saja bantahan/ pengingkaran tulisan/tandatangan yang dikatakan oleh Penggugat II jelasjelastidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan Pasal1877 KUH Perdata.e Bahwa ketentuan pasal 1877 KUHPerdata telahjelas yang menentukan dan memutuskan tulisan/tanda tangan seseorang itu benar/palsu adalahpengadilan bukan orang itu sendiri.e Bahwa terlebih lagi sesuai dengan bukti T9 berupaputusan Pengadilan Negeri Semarang (PutusanPerkara Nomor

Oleh karenanya MahkamahAgung RI yang memeriksa, mengadili perkara inimenganulir putusan Judex Facti tersebut selanjutnyamenolak gugatan Para Penggugat/Para TermohonKasasi untuk seluruhnya.4 Bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam keberatanNomor 3 di atas, dimana putusan Judex Facti yangmengamini begitu saja bantahan/ pengingkaran tulisan/tanda tangan yang disampaikan Penggugat II nyatanyatabertentangan dengan ketentuan Pasal 1877 KUHPerdata,kemudian Judex Facti mengesampingkan begitu saja semuabukti

Yahya Harahap dalam buku PembahasanPermasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan,Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali (2015:318319) bahwa istilahketerangan terdakwa sekaligus meliputi pengakuan dan pengingkaran.

Olehkarena itu keterangan terdakwa sebagai alat bukti sekaligus meliputipernyataan "pengakuan dan pengingkaran dan menyerahkanpenilaiannya kepada hakim, yang mana dari keterangan terdakwa sebagaiungkapan pengakuan dan yang mana pula dari keterangan itu bagian yangberisi pengingkaran;Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwadalam memori bandingnya dan kontra memori yang diajukan oleh PenuntutUmum tersebut di atas, setelan mempelajari secara cermat berkas perkara aquo khususnya

/Pdt.G/2015/PA.Sri.Maret 2015, dan mencabut perkara tersebut, sehingga hal inimengindikasikan adanya pengingkaran tehadap kehendak perdamian yangpernah disepakati bersama, maka terhadap ihwal permasalah tersebut,Majelis Hakim telah megetengahkan Firman Allah SWT dalam AI QuranSurat alMa'idah 5 ayat 1:8q*Reaze aqgYpa aqnia o;ea atia aArtinya: "Hai orangorang yang beriman, penuhilah agadaqad itu.

Putusan nomor: 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjnsehingga secara otomatis anak tersebut bukan anak biologis Tergugat Rekonpensi,oleh karena itu Tergugat Rekonpensi menolak gugatan rekonpensi tentang nafkahanak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Rekonpensi yang dikuatkanketerangan para saksi serta bukti PR (T) maka sesuai pasal 19 a dan pasal 103Kompilasi Hukum Islam, anak yang bernama Muhammad Ubaidillah adalah anaksah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;Menimbang, bahwa karena pengingkaran

Tergugat Rekonpensi terhadapanak tersebut sebagai anaknya tidak dituntut secara khusus dalam petitumgugatannya lagi pula pengingkaran tersebut diajukan setelah berusia 2 tahun lebihmaka sesuai pasal 102 Kompilasi Hukum Islam pengingkaran tersebut tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sesuaipasal 41 b Undangundang Nomor tahun 1974 jo. pasal 149 (d) Kompilasi HukumIslam maka yang berkewajiban memberikan biaya hadlonah adalah TergugatRekonpensi sampai anak

Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakanperbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap SumpahPrajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati dirisebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi inginmengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demiMenimbangMenimbang :Menimbangketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupanorganisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambiltindakan hukum

Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnyamerupa kan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Margaserta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI danpada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengankedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan sertakepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatanyang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dantegas agar tidak mempengaruhi kehidupan

Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakanperbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap SumpahPrajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati dirisebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi inginmengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demiketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupanorganisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambiltindakan hukum yang cepat dan tegas agar

Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnyamerupa kan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Margaserta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI danpada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengankedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan sertakepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatanyang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dantegas agar tidak mempengaruhi kehidupan

INTERNASIONAL FILM yangintinyanmenyatakan bahwa Tergugat akan melakukan penghentianPengoperasian Deli Plaza secara menyelurun termasuk ruangan yangdipakai Penggugat tersebut diatas yang akan efektif sejak tanggal 28Fenruari 2011 adalah merupakan pengingkaran terhadap pasal 1 AktaPERJANJIAN PEMBERIAN HAK PEMAKAIAN ATAS RUANGAN Nomor : 4tanggal 5 Mei 1987 yang berbunyi : "Hak pemakaian ini berlangsung untukwakiu yang tidak terbatas, kecuali adanya pemutusan perjanjian ini ataskesepakatan kedua belah

SINARMENARA DELI ditempatkan sebagai Pihak Tergugat Il denganalasan Pengingkaran/Wanprestasi terhadap Pasal 1 AKTAPERJANJIAN PEMBERIAN HAK PEMAKAIAN ATAS RUANGANNomor : 04, tanggal 05 Mei 1987 yang dibuat dihadapan Ny.HAJJAH AIDA DAULAY HARAHAP, SH, Notaris di MedanBahwa jika diteliti dan dicermati, dalam AKTA PERJANJIANPEMBERIAN HAK PEMAKAIAN ATAS RUANGAN Nomor : 04,tanggal 05 Mei 1987 yang dibuat dihadapan Ny.

HAJJAH AIDADAULAY HARAHAP, SH, Notaris di Medan terkait Hak Pemakaianatas Ruangan Theatre dan Projecktor Room serta tempat Poster di Proyek Deli Plaza yang terletak di Lantai Ill, Lantai IV dansebagian Lantai Bawah Bioskop di Lantai Ill dalam AdministrasiPihak Pengelola dikenal dengan Nomor : 114/Theatre /IIIIV/09/85tersebut, maka argumentasi gugatan Penggugat yang mendalilkantentang Pengingkaran/Wanprestasi terhadap Pasal 1 AKTAPERJANJIAN PEMBERIAN HAK PEMAKAIAN ATAS RUANGANNomor : 04, tanggal 05

Olehkarena itu menjadi tidak jelas Pengingkaran/Wanprestasi yangbagaimana, yang dimaksud Penggugat dalam perkara A quo.Bahwa sebagaimana yang telah lebih dulu ditegaskan dalam AKTAPERJANJIAN PEMBERIAN HAK PEMAKAIAN ATAS RUANGANNomor : 04, tanggal 05 Mei 1987 yang dibuat dihadapan Ny. HAJJAHAIDA DAULAY HARAHAP, SH, Notaris di Medan tersebut, bahwadalam Perjanjian Kerjasama antara PT. SINAR MENARA DELIdengan PT. PATRA JASA dengan jelas disebutkan Hak PengelolaanPT.

MARIEADJIE Lawan Apotik Boldy).Bahwa oleh karena itu Tindakan Penghentian Pengoperasian DeliPlaza yang didalamnya termasuk 1 (satu) Unit Ruangan Theatre danProjecktor Room serta tempat Poster di Proyek Deli Plaza yangterletak di Lantai Ill, Lantai IV dan sebagian Lantai Bawah Bioskopdi Lantai Ill dalam Administrasi Pihak Pengelola dikenal denganNomor : 114/Theatre/Il W/09/85 yang dipakai CV.INTERNATIONAL FILM tersebut, tidak bertentangan dengan Hukumdan bukan Perbuatan Pengingkaran dan/atauWanprestasiterhadapPasal

PEMBANDINGdan TERBANDING, lahir di Palembang tanggal 3 Juli 2017, kemudiandilanjutkan dengan pernyataan bahwa terhadap anak tersebut Diperlukanpembuktian lebih lanjut terhadap siapa sebenarnya bapak biologis dari anakyang dilahirkan oleh Terbanding, dan untuk pembuktian asal usul anaktersebut dalam proses penyidikan di Kapolresta Palembang, sedangkanTerbanding baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya telah tidakmengakuinya ;Menimbang, bahwa pernyataan Pembanding yang demikian adalahsebagai pengingkaran

Penggugat juga tidak menjelaskanbentuk kerugian apa yang telah diderita oleh Penggugat atastindakan dari Tergugat, namun melainkan hanya mencantumkanbahwa Penggugat telah dijatuhnkan oleh putusan yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) oleh MajelisHakim dalam perkara No.209/Pdt.G/2004/PN.JKT.BAR sebagaimana yang telah dikuatkan dalam tingkat Banding maupun Kasasidi Mahkamah Agung, hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidakcermat dalam menyusun gugatannya dan secara langsungmelakukan pengingkaran

Tergugat maka Penggugatsebagai Penyelanggara Negara wajib untuk melaksnakan perintahUndang Undang ;14.Bahwa terhadap dalil gugatan poin 7 halaman 5 surat gugatan,adalah hasil dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap padaperkara Nomor 209/Pdt.G/2004/PN.JKT.BAR jo perkara Nomor 626/Pdt/2008/PT.DKI jo perkara Nomor 530 K/Pdt/2010, sehingga dengandemikian baik Tergugat maupun Penggugat dalam perkara tersebutseyogianya mematuhi putusan tersebut dan melaksanakannya secarasukarela dan tidak melakukan pengingkaran

mengatur mengenai penggantian kerugian dari Tergugatsebagai pemilik lahan kepada Penggugat, sehingga dengan demikiandalil gugatan poin 8 halaman 5 surat gugatan ini adalah dalil yangmenyesatkan, tidak berdasar serta patut oleh hukum untukdikesampingkan dan dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya tidakdapat diterima ;16.Bahwa atas putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut,Penggugat sebagai Penyelenggara Negara yang mengayomi danmelayani masyarakat seharusnya mematuhi putusan dan tidakmelakukan pengingkaran

keberatan lagi bahwa sertifikat hakmilik (SHM) nomor 40/Kayubulan dengan pemegang hak atas namaKUN TONGKODU untuk dialihhamakan atas nama pemegang hakmilik dari ahli waris KUN TONGKODU dan RATU binti SANGER OLII;Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan a quo olehTergugat Konvensi dalam jawabannya meminta untuk dan agar suratpenyataan yang dikualifikasi sebagai alat bukti bawah tangantersebut harus dibuktikan terlebih dahulu;Menimbang, bahwa pemrintaan untuk dibuktikan tersebutdinilai sebagai ihwal pengingkaran

otentik yang bersifatmengikat (bindende) kepada seluruh yang telah bertanda dalam suratpernyataan tersebut) dan pula oleh karena surat tersebut dinilai telahmemenuhi ketentuan pasal 1874 KUH Perdata, pasal 286 RBgtentang syarat formil yang bersifat kumulatif maupun syarat materimengenai adanya persetujuan melakukan perbuatan hukum (reschthandelling), maka surat penyataan ini dinilai memiliki kekuatanpembuktian (bewijskracht), dan tidak dibantah atau diajukan kembalialat bukti lain yang dapat memenuhi pengingkaran

suratpernyataan mana yang telah dijadikan alat bukti sebagai surat yangmengandung catat dan dibuat diatas tekanan, seharusnya paraTergugat dan Tergugat II principal dapat mengajukan pembatalanpenetapan oleh Pengadilan Agama Limboto dengan nomor perkara43/Pdt.P/2014/PA Lbt, namun faktanya Tergugat dan Tergugat IIsebagai pihak yang memiliki hubungan hukum (rechts bettrekking)tidak pernah mengajukan permohonan pembatalan penetapantersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mengutipmengenai adanya pengingkaran

terhadap kesepakatan sebagaimanayang termuat pada Kitab lanatuth tholibin Juz IV halaman 50 yangselanjutnya diambil menjadi pertimbangan Majelis hakim yangberbuny/i :J919.0. yf pay 924 Sid Hal 43 dari 73 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2016/PA LbtArtinya : Mengingkari setelah melakukan pengikraran (kesepakatan)maka pengingkaran tersebut tidak dapat diterimaMenimbang, bahwa alat bukti (bewijsmiddel) mana, baik alatbukti tertulis maupun saksisaksi yang telah diajukan dalampersidangan yang selanjutnya telah

yang berdiri diatas tanahtersebut yang terletak di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto,Kabupaten Gorontalo;Menimbang, bahwa selain fakta hukum di atas terhadap pengingkaran dankeengganan Tergugat dan Tergugat II principal dalam hal penandatanganan aktadi depan Notaris ditemukan fakta lain mengenai adanya konflik keluarga yang tidakada hubungannya dengan pokok perkara obyek sengketa, hal mana telah terjadisalan paham antara salah satu anak dari KUN TONGKODU bersama RATU bintiSANGER OLII dengan

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimanamestinya, yakni dalam halhal sebagai berikut : Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalammenjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan keterangan saksi verballisan dari Polsek Siabu sehubungan dengan pengingkaran keterangandari Terdakwa dalam BAPnya dengan keterangan Terdakwa dipersidangan juga keterangan saksisaksi lainnya sebagaimana tercantumdalam surat tuntutan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwaterhadap

sedangkan Terdakwa sendiri pada saat diperiksadi Penyidik Polsek Siabu ada didampingi oleh Penasehat Hukum(Rosmawati Matondang, SH) akan tetapi ditolak oleh Terdakwa sendirisesuai dengan Berita Acara Penolakan didampingi Penasehat Hukum,kemudian sewaktu dilakukan rekonstruksi, Terdakwa dengan lancarmemperagakan perbuatannya sesuai dengan keterangan Terdakwasendiri dalam BAP yang pada saat dilakukan rekonstruksi dihadiri olehPenyidik, Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum sertamasyarakat, sehingga pengingkaran

AgamaKarawang memberikan penetapannya;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah halinwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yangmerupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam wewenang PengadilanAgama Karawang untuk mengadilinya;Menimbang bahwa yang menjadi alasan atau dalil gugatan Penggugatsoal pengingkaran

lain yang ditemukan dalam persidangan tersebutdiatas yang pada pokoknya Tergugat II / Pembanding tidakdapat membuktikan adanya paksaan (dwang) kekhilafan(dwaling) atau penipuan (bedrog) dengan demikian kesepakatanjualbeli tersebut tidaklah menjadi tidak sah menurut hukum ;e Bahwa demikian halnya dengan perbuatan Tergugat Il /Pembanding yang menolak untuk ikut menandatangani ataumemberikan persetujuan dalam akta jualbeli adalah merupakanperbuatan yang tidak patut dan secara tidak langsungmerupakan pengingkaran

sahmenurut hukum , dikarenakan Tergugat II sekarang pembandingtidak dapat membuktikan dalil bantahannya ketidak absahan darikesepakatan jual beli tersebut karena buktibukti dan 2 ( dua )orang saksi yang diajukan oleh Tergugat II sama sejali tidak dapatmembantah atas keabsahan dari kesepakatan jual beli tersebutdan oleh karena kesepkatan jual beli antara Penggugat denganTergugat tersebut telah sah menurut hukum dan Tergugat Ilmenolak untuk menandatangani akta jual beli di PPAT makaadalah merupakan pengingkaran

sah menuruthukum , dikarenakan Tergugat Il sekarang pembandingtidak dapat membuktikan dalil bantahannya ketidakabsahan dari kesepakatan jual beli tersebut karena buktibukti dan 2 ( dua ) orang saksi yang diajukan olehTergugat Il sama sejali tidak dapat membantah ataskeabsahan dari kesepakatan jual beli tersebut dan olehkarena kesepkatan jual beli antara Penggugat denganTergugat tersebut telah sah menurut hukum danTergugat Il menolak untuk menandatngani akta jual belidi PPAT maka adalah merupakan pengingkaran

sah menuruthukum , dikarenakan Tergugat Il sekarang pembanding tidakdapat membuktikan dalil bantahannya ketidak absahan darikesepakatan jual beli tersebut karena buktibukti dan 2 ( dua )orang saksi yang diajukan oleh Tergugat II sama sejali tidak dapatmembantah atas keabsahan dari kesepakatan jual beli tersebutdan oleh karena kesepkatan jual beli antara Penggugat denganTergugat tersebut telah sah menurut hukum dan Tergugat Ilmenolak untuk menandatngani akta jual beli di PPAT makaadalah merupakan pengingkaran

terhadap TNI(TNI AL) yang belum dinyatakan selesai (prosessedang berjalan) dimana keputusan (vonis) hukumbelum dapat dipastikan.2) Pihak keIl menyetujui/mengijinkan apabila sewaktuwaktu) (ai /uar jam sekolah/libur) Pihak kelmenengok, mengajak tiga orang anak dari Pihak kedan Pihak kelIl untuk berpergian atau untukkeperluan lain.Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenarbenarnya dengan penuhkesadaran, tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun, apabiladikemudian hari terjadi penyimpangan/pengingkaran

/penyalahgunaan suratpernyataan ini maka Pihak~ kel, Pihak keIl siap (bersedia)mempertanggungjawabkan dihadapan (secara) hukum yang berlaku di NKRI dansanggup menerima segala sangsi hukum yang dijatunkan oleh pengadilan ataspenyimpangan/pengingkaran/penyalahgunaan surat pernyataan ini.Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majlis Hakim, kedua belah pihakmenyatakan jawab menjawab telah cukup, kemudian pemeriksaan perkaradilanjutkan ketahap pembuktian;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalildalilPermohonannya

terhadap TNI (7N/ AL) yangbelum dinyatakan selesai (proses sedang berjalan) dimanakeputusan (vonis) hukum belum dapat dipastikan.2) Pihak keIl menyetujui/mengijinkan apabila sewaktuwaktu(di luar jam sekolah/libur) Pinak ke menengok, mengajaktiga orang anak dari Pihak ke dan Pihak keIl untukberpergian atau untuk keperluan lain.Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenarbenarnya dengan penuhkesadaran, tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun, apabiladikemudian hari terjadi penyimpangan/pengingkaran

/penyalahgunaan suratpernyataan ini maka Pihak~ kel, Pihak keIl siap (bersedia)mempertanggungjawabkan dihadapan (secara) hukum yang berlaku di NKRI dansanggup menerima segala sangsi hukum yang dijatunkan oleh pengadilan ataspenyimpangan/pengingkaran/penyalahgunaan surat pernyataan ini.Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat tersebut telahterjadi perdamaian sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan bersamaantara Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Juni 2014, maka sesuai ketentuanpasal