Ditemukan 4667465 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Memperjualbelikan narkotika sebagaimana dalam dakwaan
Pencurian dalam keadaan memberatkanâ sebagaimana dalam dakwaan primair
Pemerasan dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal
1. salah menerapkan hukum;
2. tidak mengadili sebagaimana mestinya;
Turut serta menyalahgunakan narkotika golongan i
Sebagaimana dakwaan kedua
Secara tanpa hak menyediakan narkotika golongan i
Sebagaimana dakwa kesatu
Melakukan penyimpanan sebagaimana dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan
Menyimpan narkotika golongan i bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua
Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114
Penyalah guna narkotika golongan i) sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum
Register : 05-12-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 10-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 141/Pdt.G/2017/PTA.JK Tanggal 14 Desember 2017 — PEMOHON MELAWAN TERMOHON
63 — 0
63 — 0
Register : 01-08-2018 — Upload : 02-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 80/Pdt.G/2018/PTA JK PENGGUGAT melawan TERGUGAT
64 — 50
64 — 50
Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor.3795/Pdt.G/2016/PA.JT, tanggal 18 April 2017;Menghukum Pembanding/Pelawan/Tergugat asal untuk membayar segalabiaya yang timbul dalam perkara ini serta dalam perkara Banding;Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan kepada Pembanding padatanggal 9 Juli 2018, Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage,namun Pembanding tidak melaksanakan inzage sebagaimana
No.80/Pdt.G/2018/PTA.JK28 Juni 2018, Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage namunTerbanding tidak melaksanakan inzage sebagaimana surat keterangan dariPanitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 30 Juli 2018;Permohonan banding tersebut telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Nomor 80/Pdt.G/2018/PTA.JKpada tanggal 1 Agustus 2018 dan pendaftaran perkara banding tersebut telahdiberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9A/296
maksud Pasal 35 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia, gugatan hartabersama tersebut setelah terjadi perceraian dalam hal ini setelah terjadi ceraithalak dalam perkara Nomor 3880/Pdt.G/2015/PA JT tanggal 3 Agustus 2016dengan Akta Cerai Nomor 2303/AC/2016/PA.JT tanggal 14 September 2016sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (5) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
No.80/Pdt.G/2018/PTA.JKMenimbang, bahwa menyangkut 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, warnasilver metalik yang didalilkan tidak terbukti sebagaimana telah dipertimbangkanMajelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar mana yang masukkategori harta bersama dan mana yang tidak masuk atau ditolak, oleh karenaitu menjadi keyakinan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa hartaharta yangditemukan di lapangan pada saat ini adalah berupa harta bersama Terbandingdengan Pembanding yang diperoleh selama perkawinan
diatur dalam Pasal 29UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya mengenaiharta benda yang didapat dalam perkawinan oleh karena itu Pembanding sebagaimantan suami dan Terbanding sebagai mantan istri masingmasing mendapatbagian sebagaimana dalam Alquran Surat An Nisa ayat 32: glial y CjaaiiSI Los Capea eLailly cis) Low Cua la ll aes gle pSazany 4p ail iced Le I gh YsLagle coud USs GIS ail G) Aled Go alDan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepadasebahagian
Register : 10-04-2017 — Upload : 08-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 47/Pdt.G/2017/PTA JK Penggugat melawan Tergugat
39 — 16
39 — 16
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000, (tigaratus enam belas ribu rupiah);Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan AgamaJakarta Timur tersebut;Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukanpermohonan banding pada hari Kami's, tanggal 23 Februari 2017 sebagaimana tercantum dalamAkta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Permohonanbanding tersebut diberitahukan
kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 7 Maret 2017;Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Maret 2017,sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding, Nomor 3821/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 8 Maret2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan salinannyatelah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017;Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memoribanding tertanggal
20 Maret 2017, sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding,Nomor 3821/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 21 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani olehPanitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan salinannya telah diberitahukan kepada Pembandingpada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2017;Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage masingmasing pada tanggal 9 Maret 2017 dan 7 Maret 2017, akan tetapi baik Pembanding maupunTerbanding tidak melakukan inzage, sebagaimana diuraikan
a quo;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapatbahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara ini secara redaksi kurang tepat,yakni mengenai penanggalan hijriyah tertulis 21 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, dan oleh karena itudiganti dan dibaca sebagai 21 Jumadil Awal 1438 Hijriyah;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana
Register : 08-05-2018 — Upload : 13-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 54/Pdt.G/2018/PTA.JK Pemohon melawan Termohon
48 — 29
48 — 29
Mampang 1 floor, Suite 101 JalanMampang Prapatan Raya Kav. 100 Jakarta Selatan12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21Maret 2018, sebagai Termohon sekarangPembanding;melawanTERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanSwasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Pusat.sebagai Pemohon sekarang Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratsuratlain yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMemperhatikan semua uraian tentang hal ini sebagaimana
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 566.000, (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon dengan perantaraankuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 23Maret 2018, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor1190/Pdt.G/2017/PA.JP tanggal 23 Maret 2018.
Anonimisasi Put.No.54/Pdt.G/2018/PTA.JKdiberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding padatanggal 16 April 2018;Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingtertanggal 16 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan PengadilanAgama Jakarta Pusat pada tanggal 18 April 2018;Bahwa Pembanding telah datang menghadap Panitera PengadilanAgama Jakarta Pusat untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage),sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama JakartaPusat Nomor 1190/Pdt.G
/2017/PA.JP tanggal 19 April 2018, sedangkanTerbanding tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas perkarabanding (inzage), sebagaimana Surat Keterangan Panitera PengadilanAgama Jakarta Pusat Nomor 1190/Pdt.G/2017/PA.JP tanggal 19 April2018;Bahwa Permohonan banding tersebut telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 8 Mei 2018 dalamRegister Perkara Banding Nomor 54/Pdt.G/2018/PTA.JK dan telahdiberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor:W9A/867
pertimbangan hukum yang cukup, sehingga dengandemikian keberatankeberatan Pembanding dalam memori bandingnyamenurut Majelis Hakim banding sudah tidak perlu lagi untukdipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat1190/Pdt.G/2017/PA.JP tanggal 15 Maret 2018 Masehi, bertepatandengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriah tersebut dapat dikuatkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
Register : 12-11-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 190/Pdt.G/2019/PTA.JK Tanggal 11 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
85 — 36
85 — 36
Nafkah selama iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembayaran berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak permohonan sita Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
-
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembayaran berupamut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atassesaat sebelum ikrar talak diucapkan;4.
tertera dalamsurat keterangan domisili;Bahwa tanda terima permohonan banding dan memori banding Nomor1258/Pdt.G/2019/PA JT, telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25Oktober 2019;Bahwa, berdasarkan surat keterangan pernyataan banding telahdiberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 September 2019 danditandatangani oleh Terbanding dan juru sita pengganti Pengadilan Agama JakartaTimur;Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana telahdisampaikan Termohon dalam jawabannya yang
No. 190/Pdt.G/2019/PTA JK.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telahdiajukan dalam tenggang waktu banding menurut caracara sesuai peraturanperundangundangan, sehingga oleh karenanya secara yuridis formal dapat diterimauntuk diperiksa pada tingkat banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akanmengadili materi perkara ;Menimbang, bahwa
Bangun Dwi Putra Sejati ;Dalam Rekonvensi :Menimbang bahwa isteri sebagai termohon berhak mengajukan gugatrekonvensi yang dibenarkan hukum acara sebagaimana diatur Pasal 132 (a) dan (b)HIR. Alasan dibolehkannya mengajukan gugat rekonvensi dalam perkara cerai talakdidasarkan atas kenyataan bahwa perkara gugat cerai talak sama persis dengangugat contentiosa.
Isteri bukan objek, tetapisubjek yang memiliki kualitas sebagaimana layaknya dalam proses perkara perdatabiasa ;Menimbang bahwa isteri sebagai termohon berhak membela danmempertahankan haknya dalam proses pemeriksaan cerai talak, Itu sebabnyajalan pemeriksaan persidangan bersifat contradictoir, saling berhak mengajukanreplikduplik, alat bukti, serta isteri sebagai termohon berhak mengajukan upayahukum banding, sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 ;Menimbang, bahwa
Register : 10-10-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 163/Pdt.G/2019/PTA.JK PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
86 — 122
86 — 122
No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JKkepada Penggugat/Pembanding Il/Terbanding , melalui Pengadilan AgamaTigaraksa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019;Bahwa Pembanding /Terbanding II telah mengajukan memori bandingtanggal 6 September 2019, sebagaimana tanda terima Memori Banding Nomor5398/Pdt.G/2018/PA JT, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019 yangdibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan AgamaJakarta Timur dan memori banding a quo telah diberitahukan kepadaPembanding II/Terbanding
Menyatakan perkawinan antara Pembanding (dahulu Penggugat Rekonvensi)dengan Terbanding (dahulu Tergugat Rekonvensi) yang dilangsungkan padatanggal 09 Juli 2005, dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama KecamatanTanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana denganKutipan Akta Nikah Nomor xxx/47/VII/xxxx, telah putus karena perceraiandengan segala akibat hukumnya;4. Menetapkan dan menyatakan (hadhonah) anakanak yang bernama:a.
Anak ke I, lakilaki (umur 13 Tahun), sebagaimana Kutipan AktaKelahiran Nomor xxxxx/UJT/xxxx, tertanggal 24 April xxxx, yangdikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ProvinsiDKI Jakarta;b. Anak ke Il, perempuan (umur 7 Tahun), yang lahir pada tanggal 22Desember xxxx, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomorhal 3 dari 25 hal. Anonimisasi Put.
diuraikan dalam surat keterangan yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor5398/Pdt.G/2018/PA JT, tanggal 9 September 2019;Bahwa Pembanding Il/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya, telahdiberitahukan untuk melakukan inzage melalui Pengadilan Agama TigaraksaNomor 5398/Pdt.G/2018/PA JT, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, danPembanding II/Terbanding melalui Kuasa Huumnya telah melakukan inzage,sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama
sehinggasubstansi perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu /katan lahir batin dengan tujuanmembentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta tujuan perkawinansebagaimana di kehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untukmewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah(bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi.
Register : 25-10-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 176/Pdt.G/2019/PTA.JK Tanggal 28 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
196 — 359
196 — 359
Menetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing mendapat bagian sama besar dari harta-harta sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas;6. Menghukum Termohon untuk menyerahkan (seperdua) bagian kepada Pemohon dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura agar dilakukan pelelangan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Keungan Negara dan Pelelangan setempat;7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp4.121.000,00 (empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).
- Menetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing mendapat dari Harta-harta sebagaimana tersebut pada petitum angka 4 di atas.
- Menolak selainnya.
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.4.121.000,00 (Empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).
Menetapkan Pemohon dan Termohon masingmasing mendapat 2 bagiandari Hartaharta sebagaimana tersebut pada petitum angka 4 di atas;6. Menolak selainnya;7.
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp4.121.000,00(empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 28 Agustus 2019dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon (yang selanjutnya disebutsebagai Pembanding) telah mengajukan permohonan banding pada Tanggal 4September 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor2811/Pdt.G/2018/PA JT., Permohonan banding tersebut diberitahukan kepadaPemohon
yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa danMadura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca,mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiridari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, kesimpulanpara pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinanresmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur
Nomor 2811/Pdt.G/2018/PA.JTtanggal 28 Agustus 2019, memori banding dan kontra memori banding sertasuratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya MajelisHakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusahauntuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itusendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi denganMediator bersertifikat yaitu Drs.
Menetapkan Pemohon dan Termohon masingmasing mendapat '%bagian sama besar dari hartaharta sebagaimana tersebut pada diktumangka 4 di atas;6. Menghukum Termohon untuk menyerahkan 2 (seperdua) bagiankepada Pemohon dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura agardilakukan pelelangan dengan perantaraan Kantor Pelayanan KeunganNegara dan Pelelangan setempat;7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp4.121.000,00(empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).Ill.
Register : 28-08-2019 — Putus : 20-09-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 129/Pdt.G/2019/PTA.JK Tanggal 20 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
58 — 58
58 — 58
Sedangkan Tergugat yang sekarangsebagai Terbanding datang menghadap di muka sidang;Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukanpermohonan banding pada tanggal 18 Juli 2019 sebagaimana tercantum dalamAkta Permohonan Banding Nomor 5225/Pdt.G/2018/PA.JT. tanggal 18 Juli2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama JakartaTimur, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbandingtanggal 22 Juli 2019 ;Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding hal
Dengan demikian, permohonan penyitaan jaminan yang diajukan olehPembanding cukup beralasan untuk ditolak;Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya angka 7, Pembandingmemohon agar dijatunkan putusan serta merta (UVB) terhadap perkaratersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam sengketa perkaratersebut tidak memenuhi syaratsyarat untuk dapat dijatunkan putusan sertamerta (UVB) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 180 HIR Jo.
SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001, sehingga oleh karenanyapermohonan tersebut cukup beralasan untuk ditolak;Menimbang, bahwa petitum memori banding yang substansi pokoknyabersesuaian dengan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sebagaimana telahdiuraikan diatas, maka petitum memori banding tersebut dinyatakanberlandaskan hukum sehingga dinyatakan telah dipertimbangkan;Menimbang, bahwa kontra memori banding yang substansi pokoknyamemohon
agar Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menguatkan putusanPengadilan Agama Jakarta Timur a quo dinyatakan berlandaskan hukumsehingga dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Tumur a quo haruslahdibatalkan, dan selanjutnya Majelis Tingkat Banding mengadili sendiri yangamarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan tingkat banding dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidangperkawinan
, maka berdasarkan Pasal 89 (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah duakali dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biayaperkara pada tingkat pertama dan banding dibebankan kepada Pembanding;Mengingat Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPeradilan Agama serta penjelasannya dan segala peraturan perundangan,serta hukum Syara/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;HIm. 8 dari 10 him.
Upload : 04-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 74/Pdt.G/2017/PTA.JK Penggugat melawan Tergugat
56 — 5
56 — 5
Register : 10-05-2016 — Upload : 05-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA.JK Andi Rakhmat Bestari bin Madiun Sukadji;
Sona Febriani binti dr. Sumarsono, MHA;
66 — 30
66 — 30
Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA JK.DUDUK PERKARAMengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkanoleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0201/Pdt.G/2014/PA JP., tanggal16 Desember 2015 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal1487 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2.
Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA JK.memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusatpada tanggal 10 Maret 2016;Bahwa, Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage olehPengadilan Agama Jakarta Pusat melalui Menteri Luar Negeri RI dengan surat NomorW9A1/972/Hk.05/II/2016, tanggal 17 Februari 2016, akan tetapi relaas tersebutsampai tanggal 30 Maret 2016 belum diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat,sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera PengadilanAgama
Jakarta Pusat Nomor W9A1/1676/HK.05/III/2016, tanggal 30 Maret 2016;Bahwa, Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage melaluikuasa hukumnya pada tanggal 25 Februari 2016 dan Terbanding telahmelakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan MemeriksaBerkas (/nzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta PusatNomor 0201/Pdt.G/2014/PA JP., tanggal 29 Februari 2016;Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanTinggi Agama Jakarta pada tanggal
Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA JK.berlangsung tidak diperoleh buktibukti yang menunjukkan bahwaPenggugat mempunyai sifatsifat yang menyebabkan terhalang untukdiberikan hak pemeliharaan atas diri anak itu, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya denganmempertimbangkan hal tersebut maka gugatan Penggugat petitum angka4 (empat) patut dikabulkan;Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengankenyataan, bahwa Penggugat bersifat temperamental, hal tersebut ternyatapada
Bahwa, mengenai perkara ini ternyata Pembanding berdomisili di NegaraSingapura, sedang filosofi hukum dibentuknya UndangUndang Nomor7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, adalah dalam memberikankeringanan dan memberikan perlindungan hukum kepada kaum wanitayang secara kodrati sebagai pihak yang lemah.
Register : 28-04-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 10-11-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 54/Pdt.G/2017/PTA.JK Tanggal 19 Juni 2017 — Pemohon melawan Termohon
56 — 27
56 — 27
umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada KementerianPerhubungan, alamat tempat tinggal di Kota Jakarta Timur,dalam hal ini memberi kuasa kepada (kuasa), Advokat danPenasihat Hukum, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 34/SK/Gt/Bdg/DHIIII/17 tanggal 10Maret 2017, sebagai Terbanding semula Termohon;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratsurat lainyang bersangkutan;DUDUK PERKARAMemperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana
Pdt.G/2017/PTA JK.DALAM REKONVENSI Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayarbiaya perkara sejumlah Rp 316.000, (tiga ratus enam belas ribu rupiah);Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang diucapkanpada tanggal 20 Februari 2017 tersebut oleh pihak Pemohon melalui kKuasanyadiajukan permohonan banding pada tanggal 01 Maret 2017, yang selanjutnyadisebut Pembanding, sebagaimana
Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur padatanggal hari itu juga, memori banding tersebut kemudian telah diberitahukan dandiserahkan kepada Terbanding pada tanggal 27 Maret 2017;Bahwa Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Bandingtertanggal 13 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan AgamaJakarta Timur pada tanggal hari itu juga;Bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage),sebagaimana
telah mengajukan replik atas jawaban Termohon,kemudian Pemohon telah pula mengajukan surat bukti berupa foto copy sahBuku Kutipan Akta Nikah, akan tetapi Pemohon sekarang Pembandingternyata tidak mengajukan bukti saksi yang mengetahui tentang telah terjadipercekcokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yangdijadikan alasan permohonan Pemohon; Bahwa percekcokan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dijadikansebagai alasan permohonan perceraian oleh Pemohon harus dibuktikandipersidangan, sebagaimana
Ketua Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak akanmengajukan alat bukti lagi, hal ini mengakibatkan dalil dari permohonanPemohon untuk bercerai dengan Termohon tidak terbukti menurut hukum,sehingga dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3383/Pdt.G/2016/PA.JT., tersebutdapat dikuatkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Tahun 2006 2879 — 1388
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;Subsidair: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo.Pasal 18 ayat (1) huruf a, b UU PTPK jo.
Bahwa perkara Pemohon dilimpahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Timurkepada Pengadilan Jakarta Timur, sebagaimana disebutkan dalam SuratPelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B.028/01.13/Ft.1/01/2006 tanggal 06 Januari 2006.5. Bahwa Pemohon telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangarPengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 17 Januari 2006 dengandakwaan: Primair : "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal2 ayat (1) so.
Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena apayang dimohonkan mengenai penangguhan penahanan tidak termasuk dalamUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasna TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Dengan demikian kedudukan hukum Pemohon dalam permohonanpengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalamPasal
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, sebagaimana kesimpulandalam butir 2 di atas, maka keseluruhan alasan permohonan yang diajukanoleh Pemohon adalah keliru dan tidak berdasar, sehingga permohonantersebut harus dinyatakan ditolak;5.
Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupakemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalampenjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwapengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yangmeringankan.
Register : 12-04-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA JK Tanggal 10 Mei 2017 — Ayu Noviana Istikarnasari Binti Sukarno VS Wasim Bin Darsono
60 — 24
60 — 24
tersebuttelah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 8 Februari 2017;Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telahmengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan banding tersebutdiberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 1 Maret 2017;Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding padatanggal 24 Maret 2017 sebagaimana
SelanjutnyaPengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengambil alin pertimbangan tersebut menjadipertimbangan sendiri, Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlumenambah pertimbanganpertimbangan sebagaimana di bawah ini;Him. 4 dari 8 hlm. Anonimisasi Put.
Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA.JKMenimbang, bahwa dari buktibukti yang ada sebagaimana terungkappada persidangan yaitu bukti tertulis dari Terbanding , bukti P.3 dan P.4 yaitu fotocopy Akta Jual Beli Nomor 122/2010 dan foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 8430yang diakui Pembanding dan keterangan saksi Terbanding yaitu SAKSITERBANDING PERTAMA dan SAKSI TERBANDING KEDUA, keduanyamenerangkan, bahwa rumah dan tanah yang terletak di Kota Jakarta Timur,diperoleh selama dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding
Harta bersama tersebutdibagi antara Pembanding dan Terbanding, masingmasing memperolah separohdari harta bersama tersebut dan bilamana dari harta bersama tersebut tidak bisadibagi dua, maka diadakan lelang oleh Kantor Lelang Negara;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertahankanputusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dan menguatkan dengan perbaikanamar putusan tersebut, sehingga sebagaimana akan disebut dibawah ini;Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding yangpada
Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA.JKMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkatpertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankankepada Pembanding;Mengingat pasalpasal dari peraturan perundangundangan yang berlaku,dan dalildalil syari yang berkaitan dengan perkara
Register : 20-04-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 15-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 48/Pdt.G/2018/PTA.JK Tanggal 4 Juni 2018 — PEMOHON melawan TERMOHON
53 — 105
53 — 105
terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor043/SK/II/2017/PA.JP. tanggal 3 Februari 2017, dahulu disebutsebagai Termohon , sekarang Pembanding;melawanTERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,tempat Kota Jakarta Selatan, dahulu disebut sebagai Pemohon,sekarang Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratsurat lainyang bersangkutan;DUDUK PERKARAMemperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikahpada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, KantorUrusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, dan KantorUrusan Agama Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan;Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon yang selanjutnya disebutsebagai Pembanding, mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Februari2017, sebagaimana
Nomor 48/Padt.G/2018/PTA.JKFebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusatpada tanggal 2 Maret 2017, yang memuat keberatankeberatan Pembandingterhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, memori banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Juni 2017;Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0503/Padt.G/2016/PA.JP tanggal 9 Maret 2018;Bahwa Pembanding telah diberitahu
untuk melakukan inzage pada tanggal21 Maret 2018, dan Pembanding tidak malakukan inzage, sebagaimana diuraikandalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta PusatNomor 503/Pdt.G/2016/PA.JP tanggal 11 April 2018;Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage padatanggal 27 Maret 2018, dan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimanadiuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaJakarta Pusat Nomor 503/Pdt.G/2016/PA.JP tanggal 11
Keberatan ini pun tidakdapat dibenarkan, karena Hakim secara ex officio dapat mewajibkan kepadabekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukansesuatu kewajiban bagi bekas isteri sebagaimana yang dimaksud Pasal 41 huruf(c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat putusanMajelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam perkara ini dapat dikuatkan;Menimbang
Register : 04-03-2019 — Upload : 17-11-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 39/Pdt.G/2019/PTA.JK PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
47 — 24
47 — 24
Perselisihan Pembanding dan Terbanding sesungguhnyatelah memenuhi ketentuan Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990 jo YurisprudensiNomor 15/K/AG/1980, sebagaimana telah Pembanding jelaskan dalam memoribanding Pembanding.
pada halaman 26 bernama SAKSIKEDUA, diganti menjadi sebagaimana tercatat dalam berita acara sidangdalam halaman 113 (seratus tiga belas), bahwa saksi II yang diajukan olehTerbanding adalah bernama SAKSI KEDUA.
terbukti dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor675/JT/KLTB/WNI/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas kependudukandan Catatan Sipil Kota DKI Jakarta, dan anak ke dua bernama ANAK KANDUNGKEDUA, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2012, sebagaimana teroukti dalamKutipan Akta Kelahiran Nomor 1.895/JT/KLTB/WNI/2012 yang diterbitkan oleh KantorSuku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota DKI Jakarta.
Saat Terbanding bekerja kedua anak tersebut bersama keluarga besar Terbanding, mereka dalamkeadaan ceria bermain sebagaimana anakanak seusianya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi daripihak Pembanding, masingmasing mengatakan bahwa ke dua anak yanglahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding dalam keadaan sehatdan baikbaik saja.
Sedangkan keterangan pihak Terbanding telahbersesuaian dengan keterangan pihak saksisaksi yang diajukannya, telahpula bersesuaian dengan fakta yang sebenarnya, keadaan ke dua anakyang dalam keadaan sehat dan baikbaik saja;Menimbang, bahwa alasan selanjutnya sebagaimana yang diajukanoleh Pembanding adalah bahwa Terbanding memiliki emosi yang tidaksetabil, suka marah meledakledak.
Register : 18-01-2017 — Upload : 13-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 17/Pdt.G/2017/PTA.JK Penggugat melawan Tergugat
34 — 25
34 — 25
kepada (Kuasa Hukum) Advokat yang beralamat di(Kantor Hukum), Jakarta Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 065/SK/SA/XII/2016 tanggal 9 Desember2016, semula Penggugat sekarang Pembanding;melawanTerbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Jakarta Timur, semula Tergugat sekarangTerbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratsurat lainyang bersangkutan;DUDUK PERKARAMemperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 316.000, (tiga ratus enam belas ribu rupiah);Bahwa terhadap putusan tersebut oleh pihak Penggugat melalui kuasahukumnya diajukan permohonan banding pada tanggal 9 Desember 2016 yangselanjutnya disebut Pembanding, sebagaimana Akta Permohonan BandingNomor 2385/Pdt.G/2016/PA.JT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaJakarta Timur, permohonan banding tersebut kemudian telah diberitahukankepada pihak Tergugat sebagai Terbanding pada
SuratKeterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 4 Januari 2017;Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang menghadap untukmemeriksa berkas perkara banding (inzage), sebagaimana Surat KeteranganNomor 2385/Pdt.G/2016/PA.JT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaJakarta Timur tanggal 4 Januari 2017;Bahwa Permohonan banding tersebut telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 18 Januari 2016 dalamRegister Perkara Banding Nomor 17/Pdt.G/2017/PTAJK dan
Anonimisasi Putusan No.17/Pdt.G/2017/PTAJKpemberitahuan isi putusan diterima oleh Pembanding dan telah diajukanmenurut caracara sebagaimana yang ditentukan undangundang, olehkarenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, jawabanTergugat, replik Penggugat, dupilk Tergugat, suratsurat bukti, salinan resmiputusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dan memori banding, Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa
perkara ini di tingkat bandingdapat menyetujui putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur atas dasardasaryang telah dipertimbangkan di dalam putusannya, dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pembanding yang semula sebagai Penggugat perkara Nomor2385/Pdt.G/2016/PA.JT pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan AgamaJakarta Timur telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yangsekarang sebagai Terbanding, dengan 11 alasan sebagaimana tercantumdalam surat gugatan yang ditandatangani oleh 2 (dua
Putus : 20-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2788 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 20 Maret 2017 — MATIAS DABI;
423 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
423 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti formal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, tetapi ... [Selengkapnya]
Bahwa suatu surat Putusan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 197 ayat (1) KUHAP harus memuat beberapa syaratsyarat yangharus dipenuhi diantaranya adalah sebagaimana yang tercantum dalamPasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan, Pertimbanganyang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alatpembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang menjadidasar penentuan kesalahan Terdakwa selain itu juga harus memuatpasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar
Atas haltersebut Pengadilan Tingkat Pertama tidak melaksanakan caramengadili sebagaimana mestinya atau dengan kata lain cara mengadilitidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang sebagaimanadimaksud dalam pasai 253 ayat (1) huruf b KUHAP;.
No. 2788 K/Pid.Sus/2016Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001, sehingga Judex Facti berpendapat bahwa unsur melawan hukumdinyatakan tidak terpenuhi adalah tidak tepat.
Unsur menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 juga termasuk unsur melawan hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001;Bahwa, kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa yangtidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar tersebut di atas;Bahwa, memperhatikan modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa,maka penerapan dakwaan Subsidair
Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah tidak tepat dan yangbenar adalah menerapkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama) pertimbangan melanggar Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana
Putus : 12-02-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 K/Pdt.Sus-BPSK/2019 Tanggal 12 Februari 2019 — YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN VS DJONI SUKOHARDJO
108 — 341 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 341 — Berkekuatan Hukum Tetap
terhadap alasanalasan Pemohon Kasasitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasitersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan menelitimemori kasasi tanggal 5 Juni 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Juli2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal iniPengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa walaupun pengajuan keberatan a quo telah melewati tenggangwaktu sebagaimana
Pendidikan Pelita Harapan sertaMahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayarbiaya perkara pada semua tingkat peradilan;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana
Register : 27-02-2020 — Putus : 08-08-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN PATI Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pti Tanggal 8 Agustus 2020 — PENGGUGAT
lawan
TERGUGAT
54 — 21
54 — 21
Putus : 09-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5969 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 9 Nopember 2022 — SUNARTI, S.E. binti BEDJO SUDARMO
122 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap