Nota Angkutan untuk Hutan Hakyang menerbitkan adalahpemilik hutan hak yang kayunya hasil budidaya atau termasuk dalamjenisjenis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.85/MenlhkSetjen/Kum.1/11/2016 Jo.P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017, tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor P.85/MenlhkSetjen/Kum. 1/11/2016,Jo.P.48/MENLHK/SETJEN/Kum.1/8/2017, tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, pada prinsipnyapengangkutan kayu yang berasal dari Hutan Hak menggunakan NotaAngkutan. Dalam kayu yang berasal dari hutan hak tersebut tumbuhsecara alami, maka mengikuti ketentuan penatausahaan hasil hutan yangberasal dari hutan negara yang menggunakan SKSHHK.

/KUM.1/10/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam atau Nota Angkutanuntuk hutan hak jika kayu olahan tersebut berasal dari hutan haksebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Jo.

P.48 /MENLHK / SETJEN / Kum.1 / 8 / 2017, tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak.Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN BIs Bahwa apabila tidak ada izin usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu(IUPHHK) maka dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK) tidak dapat diterbitkan. Bahwa dalam mengangkut dan membawa hasil hutan harus dilengkap!

Bahwa berdasarkan Permen LHK NomorP.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang tata Cara Pengenaan,Pemungutan, dan Penyetoran PSDH, DR, GRT, DPEH dan IIUPHKerugian Negara yang diakibatkan oleh Terdakwa dalam mengangkutKayu Olahan atau Gergajian sebanyak 249 (dua ratus empat puluhsembilan) keping sama dengan 8,3685 M? (delapan koma tiga enamdelapan lima meter kubik) adalah :a. PSDH Kel. Meranti = Rp1.056.155,PSDH Kel. R. = Rp55.786,Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN BIsCampuranb.

Untuk saat ini yang menjadi dasar dalam kegiatan pengukuhankawasan hutan adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danHalaman 14 dari 38 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2020/PN BIsKehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.903 / Menlhk / Setjen / Pla.2/12 / 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan ProvinsiRiau.

Dapat Ahli sampaikan berdasarkan Peraturan MenteriKehutanan dan Lingkungan NomorP.77/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pemanfaatan HasilHutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil HutanBukan Kayu Pada Hutan Negara bahwasanya pada hutan produksidapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBk)seperti rotan, madu, daun, getah, kulit serta tanaman obat.

Dapat Ahli sampaikan juga bahwasanya berdasarkan PeraturanMenteri Kehutanan dan Lingkungan NomorP.31/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Pedoman Kegiatan UsahaPemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Produksi,bahwasanya pada Hutan Produksi Tebatas dapat dimanfaatkan untukUsaha Penyediaan Wisata Alam dan Usaha Penyediaan Sarana WisataAlam.

tentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasaldari Hutan Hak serta Peraturan Menteri LHK RepublikIndonesia Nomor P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri LingkunganHidup Dan Kehutanan NomorP.85/Menlhk/Setjen/Kum. 1/11/2016 tentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang BerasalDari Hutan Hak.h) Ahli jelaskan, terhadap tindak pidana sebagaimanadisebutkan diatas dapat dimintai pertanggung jawabanselagi terhadap perbuatan tersebut dapat terpenuhi unsur unsurnya

(nol koma tujuh tiga tujuh puluhmeter kubik).1) Berdasarkan Permen LHK Nomor :P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang tata CaraPengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran PSDH, DR,GRT, DPEH dan IIUPH maka untuk menghitung Volumekayu yang digunakan untuk pengenaan PSDH dan DR:* Kayu olahan kelompok jenis campuran dari0.7370 M? x 2 menjadi 1,4740 M?

Bahwa Penata Usahaan Hasil Hutan untuk kayu Jenis Merantidan Rimba Campuran sebanyak 87 keping (9,7812 m4) tersebuttelan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No. : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari hutan alam.

Bahwa berdasarkan pengetahuan yang Ahli miliki bahwa kayuMeranti dan Rimba Campuran sebanyak 87 keping (9,7812 m)tersebut merupakan hasil hutan, karena jenis kayu tersebut belumdibudidayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya.

Putusan Pidana Nomor : 280/Pid.Sus/2021/PNJmb.tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam Bahwa Perbuatan sdr. BIMA SAPUTRA dapat dikenakansanksi Pidana sesuai Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 UU RINomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan. Bahwa Terhadap perbuatan sdr.

/Kum.1/12/2017,tanggal 22 Desember 2017 tentang penetapan harga patokan hasilhutan untuk perhitungan provisi Sumber daya hutan, ganti rugitegakan dan penggantian nilai tegakan serta Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran ProvisiHal. 9.

Terkait pengangkutankayu tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil HutanYang Berasal dari Hutan Alam,Terhadap perbuatan sdr. BIMA SAPUTRA yangtelah mengangkut Kayu Meranti dan Rimba Campuran sebanyak 87 keping(9,7812 m*) dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Canter warnakuning No. Pol.

hal ini diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yangberasal dari Hutan Alam dan kayu tersebut belum dibudidayakansebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentangpenangkutan hasil hutan kayu budidaya dan tidak diperbolehkan untukdiangkut tanpa dilengkapi dengan dokuen yang sah terkait penangkutankayu;Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian

hal ini diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yangberasal dari Hutan Alam dan kayu tersebut belum dibudidayakan sebagaimanadiatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang penangkutan hasil hutan kayubudidaya dan tidak diperbolehkan untuk diangkut tanpa dilengkapi dengandokuen yang sah terkait penangkutan kayuBahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian

empat) keping (11,1460 M%) termasukkelompok dengan rincian,Jenis meranti sebanyak 63 (enam puluh tiga) keping(7,6452 M3),Jenis pulai sebanyak 11 (sebelas) keping (1,2352 Mj%),Rengastembaga sebanyak 20 (dua puluh) keping (2,2956 M), penataan usahaan hasilhutan untuk kayu jenis kelompok meranti sebanyak 74 (tujuh puluh empat) keping(8,85044 M), kelompok rimba campuran sebanyak 20 (dua puluh) keping (2,2956Ms) hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.66/Menlhk/Setjen

/Kum.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutanyang berasal dari Hutan Alam dan kayu tersebut belum dibudidayakansebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang penangkutan hasil hutankayu budidaya dan tidak diperbolehkan untuk diangkut tanpa dilengkapi dengandokuen yang sah terkait penangkutan kayu, berdasarkan hasil perhitungankerugian negara yang diakibatkan oleh para terdakwa yaitu PSDH dan DR nyaadalah, Total PSDH = Rp.1.400.412,00

SuratKeterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen tentang hasil hutankayu yang merupakan bukti legalitas hasil hutan yang diterbitkanmelalui Aplikasi SIPUHH (berdasarkan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan AlamPasal 1 Angka 23).

kayu bulat berjenis terap tanpadilengkapi Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat(SKSHHKKB) tersebut terdapat potensi kerugian Negara berupaPSDH dan DR sebagaimana telah diatur dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.71/MenLHkK/setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016, Pasal 3ayat 1 hasil hutan sebagai objek yang dikenakan PSDH pada butir (a)Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan/atau Hutan Tanaman yangberasal dari Hutan Negara.

P.71 / MenLHK / setjen / HPL.3 / 8 / 2016 tanggal 12Agustus 2016 yang berlaku mulai 1 Oktober 2016 tentang tataCara pengenaan pemungutan dan penyetoran Provisi SumberDaya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, DendaPelanggaran Eksploitasi hutan dan luran Izin UsahaPemanfaatan Hutan.Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 360/Pid.Sus.LH/2021/PN JmbCc.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentangPenetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan ProvisiSumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian NilaiTegakan.d. SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.163/KptsII/2003, tgl26 Mei 2003, tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai DasarPengenaan luran Kehutanan. Kerugian Negara dari kegiatan pengangkutan kayubulat sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang = 8,14 (delapan komasatu empat) M?

Bahwa benar Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam, SuratKeterangan sahnya hasil hutan (GSKSHHK) adalah dokumen tentang hasilhutan kayu yang merupakan bukti legalitas hasil hutan yang diterbitkanmelalui Aplikasi SIPOUHH10.

;Jabatan : Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan;Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 165/G/TF/2021/PTUNJKT10.11.12.NamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatan: Kolonel Laut (KH) Sigit Wahyu Wibowo, S.H.,M.Hum.;: Kepala Bagian Advokasi Hukum RokumSetjen Kemhan;: Kolonel Laut (KH) Priya Santosa, S.H.;: Analis Kebijakan Madya Bid.

AnsisluhkumRokum Setjen Kemhan;: Letkol Laut (KH) Bambang Irawan, S.H., M.H.;: Kasihatkum Subdisbankum Diskumal:: Letkol Sus Ade Rustian, S.H., M.H.;: Kasubbag Dil Tk.II dan Ill Bag.

Advokum Rokum Setjen Kemhan;: Letkol Laut (KH) Ishaq Djamil, S.H.;: Kasi Aset Subdisbankum Diskumal;: Kolonel Laut (KH) Yopi Roberti Riry, S.H., M.H;: Kadiskum Lantamal III Jakarta;: Made Dwi Wirajaya, S.H.;: Kasubbag Dil TK Bag Advokum RokumSetjen Kemhan;: Unjaya Praba, S.H.;: Pengolah Data Subbag Dil Tk. 1 dan III BagAdvokum Rokum Rokum Setjen Kemhan;Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 165/G/TF/2021/PTUNJKT13. Nama : Letda CHK Para Satya, S.H.;Jabatan : Pengelola Data Subbag Dil Tk.

. : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo. : P. 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.2.

IYAL Bin ISMAIL jugadapat ditangkap pada tempat tersebut.Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintanh Republik IndonesiaNomor : 7 Tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999 sebagaimana yang telah diubahberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, bahwa sisik Trengggiling yang menjadi barang

RI No. : 5 Tahun 1990 TentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999, Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhandan Satwa jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap Surat

Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang;Menimbang, bahwa lebih lanjut ahli menjelaskan berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rl NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, bahwa satwasatwa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini termasuk bagian Satwa yangdilindungi oleh Undangundang yaitu : Trenggiling (Manis

RI No. : 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor : 7 Tahun 1999, Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa joPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.Hal 42 dari 47 Halaman Putusan Nomor 775/Pid.B/LH/2020/PN Pbr Sete iteP.106/M NLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindung

Masingmasing dokumen dipergunakan menyesuaikan dengan sortimen danperuntukan tersendiri serta tatacara penerbitan yang berbeda;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal 11 ayat (2) huruf (b) yaituSKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyertaipengangkutan: (b).

Dengan catatan kayu olahan tersebut berasaldari perijinan yang sah;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam SKSHHK diterbitkan oleh karyawanpemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL selaku penerbit SKSHHKsesuai kompetensinya secara self assessment melalui Aplikasi SIPUHH;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal 1 (Satu) angka 24 (Dua PuluhEmpat), Yang dimaksud dengan Nota Angkutan adalah dokumen angkutanyang digunakan untuk menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil hutantertentu;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal

Nota Angkutandigunakan untuk menyertai : pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daurulang; pengangkutan bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitanSKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;pengangkutan kayu hasil IPHHK dari lokasi penebangan; pengangkutanlanjutan kayu hasil lelang; dan/atau pengangkutan kayu impor dari pelabuhanke industri pengolahan kayu;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN

Apabila yang bersangkutan tidakmemiliki perijinan yang sah, maka tidak berhak menerbitkan dokumenangkutan/melakukan pengangkutan kayu olahan;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal 11 ayat (2) huruf (b) yaituSKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyertaipengangkutan: (b).

Air Putih Ulu Samarinda, Kalimantan Timur;Semuanya berdasarkan surat kuasa khusus nomor oe KS.6/Menthk/Setjen/Kum.6/3/2017, tanggal 13 MaretoS 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGATII/PEMBANDING; lil. PT. CIPTA HIJAU BUMI ETAM, berkedudukan di Jalan Raya GerbangDayaku RT.014 RW 05, Bakungan, Loa Janan, KutaiKartanegara, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakilioleh Budiono Tanbun, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Direktur Utama PT.

Keputusan M Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:SK.869/MenlIhk/Setjen/HPL.O/11/2016 tanggal 11 November 2016tentang sSubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:vee tentang Perpanjangan Izin UsahaLrentaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT.Oceanias TimberProducts atas areal Hutan Produksi seluas + 67.030 (enam puluh tujuhribu tiga puluh) hektar di Provinsi Kalimantan Timur; 3. Memerintahkan kepada: a.

Tergugat Il dengan kewajiban untuk mencabut Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan atasKeputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.456/MENHUTII/2005tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu padaHutan Alam PT.Oceanias Timber Products atas areal HOR RProduksseluas + 67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh ygktar di Provinsi Kalimantan Timur;.

TimOperasi Pengawasan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Resor KonservasiWilayah Agam, terdakwa bersama barang bukti dibawah ke Kantor BalaiKSDA di Jalan Khatio Sulaiman Padang dan selanjutnya diserahkan kepadaPenyidik untuk proses selanjutnya.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Edi Susilo bin Satimin dari BalaiKonservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat menerangkan bahwa SisikTrenggiling yang didapat sama terdakwa adalah Jenis Trenggiling yangdilindungi yaitu jenis pada daftar Lampiran P.106/MENLHK/SETJEN

sebarannya terbatas (endemik) Tekanan perburuan dan pemamfaatan secara ilegal baik satwa hidupmaupun bagiabagiannya akan mempertajam penurunan jumlah individu dialam; Bahwa Peraturan yang mengatur tentang satwa yang dilindungiadalah : UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistimnya; Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa yang lampirannya telah diubah berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/12/2018; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang PemamfaatanJenis Tumbuhandan Satwa; Bahwa jenis Satwa yang dilindungi adalah berdasarkan LampiranPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatewaDilindungi disebutkan bahwa terdapat 904 (Sembilan ratus empat) jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi:; Bahwa

jenis Trenggiling yang ada di Indonesia adalah hanya satu jenispada daftar lampiran P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terdapat padanomor urut 84 dengan nama ilmiah Manis Javanica; Bahwa Trenggiling yang hidup di hutan tropis dataran rendah, hampirseluruh wilayah hutan dataran rendah Sumbar merupakan habitat dariTrenggiling Manis Javanica;Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/LH/2020/PN LBB Bahwa barang bukti yang dilinatkan kepada Ahli adalah bagianbagiantubuh dari Trenggiling (Manis Javanica

LubukBasung Kabupaten Agam, setelah diteliti oleh ahli dapat disimpulkan bahwabenar merupakan bagianbagian berupa sisik yang berasal dari tubuh ataumerupakan bagian tubuh hewan Trenggiling;Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/LH/2020/PN LBBMenimbang, bahwa selanjutnya hewan trenggiling yang ada diIndonesia hanya satu jenis dan tercantum dalam lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 nomor urut84, sebagai satwa yang dilindungi dengan nama ilmiah Manis

Kemudian tulangtulang harimau tersebutsekaligus diasap dengan api agar tidak mudah membusuk setelah prosesHal. 5 dari 27halamanPutusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Mkmtersebut dikeringkan maka selanjutnya terdakwa bisa menjual kulit harimautersebut.Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepoblikIndonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM./8/2018 Tentang PerubahanAtas Peraturan Mentri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang

Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan WHidup dan Kehutanan~ Repoblik Indonesia NomorP.92/MENLHK/SETJEN/KUM./8/2018 Tentang Perubahan Atas PeraturanMentri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi dalam Lampiran Nomor 59 yaitu Panthera Tigris Sumatrae(Harimau Sumatera) adalah termasuk salah satu hewan yang dilindungi.werccee= Perbuatan terdakwa UJANG MADRI Als UJANG Als HERI Bin MADRIdi ancam Pidana sebagaimana diatur dalam

/Kum./1/8/2018, tanggal 30 Agustus 2018, tentangperubahan atas Permen LHK No: P.20/Men.LHK/Setjen/Kum.1/6/2018tanggal 29 Juni 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi,pada Nomor urut 56 Lampiran Permen LHK tersebut tercantum bahwaHarimau Sumatera masuk kedalam Jenis satwa yang dilindungi dan masukdalam kelompok satwa Felidae (Carnivora).Beberapa lembaga Internasional telah menerbitkan penetapan sehubungandengan kritisnya populasi harimau Sumatera antara lain :a.

/Kum./1/8/2018, tanggal 30 Agustus 2018, tentangperubahan atas Permen LHK No: P.20/Men.LHK/Setjen/Kum.1/6/2018tanggal 29 Juni 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi,menyatakan bahwa Harimau Sumatera masuk kedalam jenis satwa yangdilindungi dan masuk dalam kelompok satwa Felidae (Carnivora);Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini makasegala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telahtermuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis

/Setjen/Kum.1/6/2018 tanggal29 Juni 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, menyatakanbahwa Harimau Sumatera masuk kedalam jenis satwa yang dilindungi danmasuk dalam kelompok satwa Felidae (Carnivora);Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (2) JoPasal 21 ayat (2) huruf d UndangUndang Nomor 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnyatelah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah

RAMLI bersalahmelakukan tindak pidana secara bersamasama melakukanpengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yangmerupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diaturdalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana Jo Pasal 4 ayat (4)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal

;Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan menteri lingkungan hidupdan kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang pengangkutan' Hasilhutan kayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak, menjelaskanpengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuhsecara alami, mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri yangHalaman 15 dari 39 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Mt.mengatur tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutannegara.

Danuntuk Pengecekan tunggul dan lacak balak di atur dalam Peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor P.21/MenLHKI/2015Tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak (TIDAKBERLAKU LAGI) Telah di rubah dengan Peraturan menteri lingkunganhidup dan kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasilhutan kayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak.

;Bahwa kayu kelompok Meranti (Kayu Kulim dan Kayu Marsawa)merupkan jenis kayu yang tumbauh secara alami berdasarkan peraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P 85 / MENLHK /SETJEN / KUM .1 / 11 / 2016 dan dapat tambahkan bahwa untuk kayujenis Kulim dan Marsawa belum ada yang membudidayakan, andaikanada, belum ada yang sebesar kayu yang telah diamankan oleh PihakKepolisian Polres Tebo tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 ayat(4) Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik IndonesiaNomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang pengangkutan Hasilhutan kayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak, menjelaskanpengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuhsecara alami, mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri yang mengaturHalaman 33 dari 39 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN M*rt.tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara.

NomorP.883MENLHK/SETJEN/KUM. 1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup NomorP.69MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2017 tentang PelaksanaanPemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata CaraPenyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;Bahwa Perda RTRW Provinsi Riau ini akan diuji menggunakan batu ujiperaturan perundangundangan di tingkat yang lebih tinggi sesuaidengan hierarki perundangundangan;Halaman6dari75 halaman.Putusan Nomor 63 P/HUM/2019Bahwa dengan demikian, telah jelas

Bahwa telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK NomorSK.130/menLHK/Setjen/pkl.0/2/2017 tentang Penetapan Peta FungsiEkosistem Gambut (Bukti P35A) yang menyatakan luas kawasangambut di provinsi Riau adalah 4.972.482 ha yang merupakan lebihdari 30% kawasan bergambut Provinsi Riau.

Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup NomorP.83MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial(BuktiP27);34.

Adanya pengurangan terhadap lahan gambut sebagai kawasan lindungdari 2.378.108 ha lahan gambut berfungsi lindung yang telah ditetapkandalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.130/MENLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta FungsiEkosistem Gambut Nasional menjadi hanya seluas 21.615 ha, dimanasisanya diperuntukan sebagai kawasan budidaya yang dapatdieksploitasi;3.

Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor 130/MENLH/SETJEN/PKL.0/2/2017, sebagaiberikut: No.

., M.Sc Nip.197309121998021001, menyimpulkan akhir identifikasi terhadap Sapleyang dikirimkan penyidik 99,2% (Sembilan puluh Sembilan koma duapersen) merupakan Panthera tigris (Spesies harimau) Bahwa berdasarkan table lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi, Harimau

Yasman, S.Si., M.Sc Nip.197309121998021001, menyimpulkan akhir identifikasi terhadap Sapleyang dikirimkan penyidik 99,2% (Sembilan puluh Sembilan koma duapersen) merupakan Panthera tigris (Spesies harimau)Bahwa berdasarkan tabel lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaHalaman 7 dari

RITONGA yang dihadirkanoleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya telah memberikanketerangan bahwa dari Identifikasi yang Ahli lakukan terhadap barang bukti yangdiperlihatkan, berdasarkan ciriciri bentuk fisik, Identifikasi visual dapatdisimpulkan itu adalah tulang Harimau Sumatera;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, dan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018Tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, di mana ternyata Harimau Sumateraadalah termasuk satwa yang dilindungi sebagaimana terdapat pada tabellampiran Nomor 56 dengan nama Ilmiah Phantera Tigris Sumaterae atau dikenaldengan nama Harimau Sumatera, untuk itu mMenurut pendapat Majelis Hakimterhadap unsur kedua pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;Ad.3.

/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangHalaman 26 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2021/PN Psb.Dilindungi, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI :1.

untukProses lebih lanjut;Bahwa menurut MUSLINO, S.Si selaku ahli pada Balai Besar KoservasiSumber Daya Alam (BKSDA) Riau, berdasarkan UndangUndang RI Nomor 5tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan EkosistemnyaPasal 20 (1) satwa di golongkan dalam jenis yang dilindungi karena digolongkan dalam : Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarangDan sesuai denngan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/ SETJEN

/ KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi yang mana satwa belangkas tergolongFamily Limulidae yang tercantum dalam lembaran lampiran nomor urut 785Belangkas besar Tachypleus gigas dan Satwa Belangkas yang ditemukan olehpetugas Ditpolairud Polda Riau dalam keadaan mati tersebut tergolong keHalaman 4dari 19 halaman Putusan Nomor 5/Pid.BLH/2020/PN Rhldalam

/ KUM.I / 12/2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.I/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, satwa belangkastergolong Family Limulidae yang tercantum dalam lembaran lampirannomor urut 785 Belangkas besar Tachypleus gigas;Bahwa Satwa Belangkas yang ditemukan oleh petugas Ditpolairud PoldaRiau dalam keadaan mati tersebut tergolong ke dalam Filum ArthropaSubfilum Chelicerata Kelas Merostomata ordo XIPHOSURA

/KUM. / 12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomorP.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhandan Satwa yang dilindungi, satwa belangkas tergolong Family Limulidaeyang tercantum dalam lembaran lampiran nomor urut 785 Belangkasbesar Tachypleus gigas;Bahwa Satwa Belangkas yang ditemukan oleh petugas DitpolairudPolda Riau dalam keadaan mati tersebut tergolong ke dalam FilumArthropa Subfilum Chelicerata Kelas Merostomata ordo XIPHOSURA

/ KUM. / 12/2018 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomorP.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.I/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi, satwa belangkas tergolong Family Limulidae yangtercantum dalam lembaran lampiran nomor urut 785 Belangkas besarTachypleus gigas;Menimbang, bahwa Satwa Belangkas yang ditemukan oleh petugasDitpolairud Polda Riau dalam keadaan mati tersebut tergolong ke dalam FilumArthropa Subfilum Chelicerata Kelas Merostomata

Nomor:P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.20 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 6 / 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, jenis penyu hijau (Cheloniamydas) tercantum pada nomor urut 701 dan penyu sisik (Eretmochelysimbricata) tercantum pada nomor urut 702;Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalamPasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) UndangUndang

Nomor: P.106 / MENLHK / SETJEN /KUM.1 / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20 /MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 6 / 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi, jenis penyu hijau (Chelonia mydas) tercantum pada nomorurut 701 dan penyu sisik (Eretmochelys imbricata) tercantum pada nomorurut 702;Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalamPasal 21 ayat (2) huruf b jo Pasal 40 ayat (2) UndangUndang

Berdasarkan surat permohonan tersebut maka Balai Besar KSDAsetempat melakukan pemeriksaan, sesuai hasil pemeriksaan maka suratpermohonan dapat ditolak atau dikeluarkan yang akan dituangkan dalamBerta Acara Pemeriksaan; Bahwa Jjenis penyu yang berada keramba milik Terdakwa berjenis penyuhijau dan penyu sisik yang merupakan Satwa dilindungi tercantum dalamdaftar Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I.Nomor: P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2018 tanggal 28 Desember2018 tentang

Nomor:P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.20 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 6 / 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, jenis penyu hijau (Cheloniamydas) tercantum pada nomor urut 701 dan penyu sisik (Eretmochelysimbricata) tercantum pada nomor urut 702;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa

Nomor: P.106 /MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.20 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 6 / 2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi, jenis penyu hijau (Chelonia mydas) tercantum padanomor urut 701 dan penyu sisik (Eretmochelys imbricata) tercantum pada nomorurut 702 dan jika ingin dipelihara dan nantinya dilepaskan harus memiliki izinterlebih dahulu.

Dengan demikian jenis kayu tersebut merupakan hasilhutan.Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentangPenatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, kegiatanPenatausahaan hasil hutan kayu bulat di awali dengan kegiatanperencanaan produksi yaitu kegiatan timber cruising untuk mengetahuljenis dan jumlah kayu Alat sebagai dasar penyusunan rencanapenebangan.

Surat Keterangan sahnyahasil hutan adalah dokumen tentang hasil hutan kayu yang merupakanbukti legalitas hasil hutan yang diterbitkan melalui Aplikasi SIPUHH(berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan Yang Berasal dari Hutan Alam Pasal 1 Angka 23).

kayu bulat berjenis terap tanpa dilengkapi Dokumen SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKKB) tersebutterdapat potensi kerugian Negara berupa PSDH dan DR sebagaimanatelah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.71/MenLHK/setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016,Pasal 3 ayat 1 hasil hutan sebagai objek yang dikenakan PSDH pada butir(a) Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan/atau Hutan Tanaman yangberasal dari Hutan Negara.

P.71 / MenLHK / setjen / HPL.3 / 8 / 2016 tanggal 12 Agustus2016 yang berlaku mulai 1 Oktober 2016 tentang tata carapengenaan pemungutan dan penyetoran Provisi Sumber DayaHutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda PelanggaranEksploitasi hutan dan luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.c.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentangPenetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan ProvisiSumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian NilaiTegakan.Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 362/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmbd. SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.163/KptsII/2003, tgl 26 Mei2003, tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai DasarPengenaan luran Kehutanan.

Ekosistemnya, tidak dibenarkanseseorang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalamkeadaan hidup termasuk daging hewan kukang;Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.B/LH/2020/PN MIgBahwa Hewan Kukang merupakan hewan yang dilindungi berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa dengan lampirannya pada Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan R.I. nomor : P.106/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/12/2018tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan R.I. nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi pada nomor urut 74 (tujuh puluh empat)dengan nama ilmiah NICTYCEBUS JAVANICUSPerbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggarPasal 40 Ayat (2) Jo.

Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tidak dibenarkanseseorang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalamkeadaan hidup termasuk daging hewan kukang;Bahwa Hewan Kukang merupakan hewan yang dilindungi berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa dengan lampirannya pada Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan R.I. nomor : P.106/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/12/2018tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan R.I. nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi pada nomor urut 74 (tujuh puluh empat)dengan nama ilmiah NICTYCEBUS JAVANICUS;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.B/LH/2020/PN MIgBahwa benar keterangan sdr Joko;Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memperjual

dalam keadaan hidup termasuk daging hewan kukang; Bahwa Hewan Kukang merupakan hewan yang dilindungi berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa dengan lampirannya pada Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. nomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dansatwa yang dilindungi pada nomor urut 74 (tujuh

ditunjukkan oleh Penyidik kepada ahli adalah burung jenisTrichoglossus ortanus yang bahasa indonesianya adalah perkici doraatau biasa disebut burung nuri;Bahwa ciri dari burung tersebut adalah besar tubuh sekitar 2325cm, mahkota dan bercak telinga warna biru lembayun, pipi dantenggorokan hingga dada warna merah, bercak leher kuning, akor agakpanjang dan runcing;Bahwa burung tersebut masuk dalam klasifikasi burung yangdilindungi sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRI Nomor P.92/menlhk/setjen

/kum.1/8/2018 Tentang perubahan atasperaturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/menlhk/setjen/kum.1/6/2018 Tentang jenis tumbuhan dan satwayang dilindungi, dan burung nuri tersebut termasuk dalam jenis satwayang dilindungi pada nomor urut 595;Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B.LH/2019/PN MarBahwa kategori jenis satwa yang dilindungi yakni pertamapopulasinya sedikit (kecil), yang kedua populasi di alam cenderungmenurun dan yang ketiga persebarannya terbatas (endemik);Bahwa berdasarkan

sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.92/menlhk/setjen/kum.1/8/2018 Tentang perubahan atas peraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/menlhk/setjen/kum.1/6/2018 Tentang jenis tumbuhan dan satwayang dilindungi, dan burung nuri tersebut termasuk dalam jenis satwayang dilindungi pada nomor urut 595;Bahwa terhadap burung nuri tersebut dapat dimanfaatkan baiksecara komersil yakni penangkaran, perdagangan, budidaya tanamanobat dan peragaan komersial (koteks),

tiga) ekorseharga Rp. 270.000, (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kepada Hariyantosebanyak 3 (tiga) ekor seharga Rp. 270.000, (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),dan kepada Arfit sebanyak 4 (empat) ekor seharga Rp. 400.000, (empat ratusribu rupiah);Menimbang, bahwa burung jenis Trichoglossus ortanus yang bahasaindonesianya adalah perkici dora atau biasa disebut burung nuri masuk dalamklasifikasi burung yang dilindungi sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.92/menlhk/setjen

/kum.1/8/2018 Tentang perubahanatas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/menlhk/setjen/kum.1/6/2018 Tentang jenis tumbuhan dan satwa yangdilindungi, dan burung nuri tersebut termasuk dalam jenis satwa yang dilindungipada nomor urut 595;Menimbang, bahwa oleh karena burung nuri tersebut merupakan jenissatwa yang dilindungi, maka penangkapan dan perniagaan terhadap satwatersebut adalah dilarang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Ayat (2) hurufa UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Terdakwa menangkap dan memelihara burung kakak tua putih jambulkuning yang memiliki nama ilmiah cacatua sulphurea, terdakwa tidak berhakuntuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut burung tersebut sesuaidengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa tanggal 27 januari 1999 dan menurut PP masihtermasuk satwa yang dilindungi dan menurut Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.29/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang

Terdakwa menangkap dan memelihara burung kakak tua putin jambulkuning yang memiliki nama ilmiah cacatua sulphurea, terdakwa tidakmengetahui burung tersebut dilindungi sesuai dengan ketentuan PeraturanPemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwatanggal 27 januari 1999 dan menurut PP masih termasuk satwa yang dilindungidan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.29/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang perubahanatas Peraturan Meneteri

jenis burung, 31 jenis reptil, 20 jenis insekta, 7 jenis ikan,1 jenis anthozoa, 14 jenis Bivalia, 14 jenis Palmea, 1 jenis Raflesicia, 29jenis anggrek, 1 jenis Nephentacae, dan 13 jenis Dipterocarpaceae.Bahwa burung kaka tua putih jambul kuning adalah termasuk jenis satwayang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa tanggal 27 januari 1999dan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN

putin jambul kuning tersebutdimasukkan kedalam sangkar besi warna hitam dan memeliharanya, kemudianburung Tersebut terdakwa gunakan sebagai model foto di stan NOAH FOTOyang Terdakwa kelola;Minimbang, bahwa burung kaka tua putih jambul kuning adalah termasukjenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa tanggal 27 januari 1999dan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/8/2018 tentang perubahanatas Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik IndonesiaNomor:P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dansatwa yang dilindungj;Dengan demikian unsur Dengan sengaja menangkap, melukai,membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, danmemperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur sebagaimana tersebutdalam dakwaan Primair telah terpenuhi seluruhnya, maka dakwaan subsidairtidak perlu