Ditemukan 261 data
21 — 7
Angga Sanjaya Bin Mulukmengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu)Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam LampiranUndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;2021Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sampai pada pertimbanganyuridis apakah Terdakwa dengan faktafakta tersebut dapat dipersalahkan dandihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Penuntut uUmum
91 — 47
saksi WERNANDOWATUPONGOH Alias ANDO dan saksi STEVANUS STENLY SUMANGKUT Alias VANUSdimana tali kapal yang kedua tersebut dalam keadaan hampir putus .Bahwa akibat Perbuatan terdakwa PT.Permata Niaga sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke2 ;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa serta Penasehat HukumTerdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan kebertan / eksepsi ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut uumum
17 — 11
Wayan Agus Sastrawan Alias Begok Anak dariMade Suarse mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1(satu) Nomor Urut 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35tahun 2009 tentang NarkotikaMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sampai pada pertimbanganyuridis apakah Terdakwa dengan faktafakta tersebut dapat dipersalahkan dandihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Penuntut uUmum telah mendakwa Terdakwa denganDakwaan alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar
65 — 4
mempunyai surat kawin dan tidak ada janji kawin;Bahwa selama berumah tangga terdakwa memberi nafkah terus dansemuanya dari terdakwa tidak ada dari orang lain ;Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat gaji dari istri terdakwa, justru gajitersebut dari terdakwa ;Bahwa yang menggugat cerai adalah istri terdakwa ;Bahwa terdakwa tidak ada pemisahan harta bersama ;Bahwa perusahan terdakwa tidak ada kerja sama dengan perusahaanasing, tetapi karyawannya ada orang asing ;Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Uumum
20 — 15
Wahyudi alias lyut Bin Prahmu mengandungMetamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentangNarkotikaMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sampai pada pertimbanganyuridis apakah Terdakwa dengan faktafakta tersebut dapat dipersalahkan dandihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Penuntut uUmum telah mendakwa Terdakwa denganDakwaan alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal132
38 — 21
BuktiPI1.5PIIl.1A :PI1.2A :PI1.3A :PIl.4A :Surat PelawanII ditujukan kepadaKepala Suku Dinas Pekerjaan Uumum TataAir Kota Administrasi Jaktim Nomor133/UTI/Dir/S.P/XI1/2010 tanggal 15Desember 2010, perihal : Jawaban TeguranI, (fotocopy dari fotocopy) ;Surat Perjanjian Nomor : 10/1.793.3tanggal 20 September 2010, tentangpelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi008 / Penyelesaian Sal. Jl.
ELITA CHRISTIE LUMBAN GAOL, S.H.
Terdakwa:
OCTAVIANUS SIAHAAN Als OCTA
32 — 13
,M.H dan Pebrina Permata Sari, S.H masingmasing selaku Hakimanggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk Uumum pada hari dantanggal itu juga, olen Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut dengan dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos.,S.H Panitera PenggantiPengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan dihadiri oleh Elita ChristieLumban Gaol, S.H Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan PenasehatHukumnya;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Bangun Sagita Rambey, S.H.
189 — 87
KotaJakarta Utara pada tanggal 15 April yang dinyatakan bahwa tanah yangdimohonkan oleh Terdakwa Binsar Simanungkalit adalah termasuk PHT(Penyempurnaan Hijau Taman) namun dengan mempergunakan SuratKeterangan Rencana Kota yang bukan sebenarnya yang menyatakan bahwatanah tersebut peruntukannya adalah untuk WBS (Wisma Besar) maka padatanggal 22 Nopember Tahun 2007 Terdakwa Binsar Simanungkalitmemperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 221 Tahun 2007 ; Bahwa diatas tanah yang dibebaskan oleh Dinas Pekerjaan Uumum
Ut. tanggal 22 November Tahun 2007 Terdakwa Binsar Simanungkalitmemperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 221 Tahun 2007 ; Bahwa diatas tanah yang dibebaskan oleh Dinas Pekerjaan Uumum PropinsiDKI Jakarta tersebut kemudian oleh Terdakwa Binsar Simanungkalit dibanguntembok setinggi kurang lebih 2 (dua) Meter sekeliling tanah tersebut dan diatastanah tersebut dibangun rumahrumah kontrakan sebanyak 7 (tujuh) pintu yangdisewa kan oleh Terdakwa Binsar Simanungkalit kepada orang lain, padahalmenurut
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 96 K/TUN/201040.41.42.43.Penjelasan :Ayat (4) :Apabila sanggahan dan sanggahan banding karena sebab padaPasal 27 ayat (1) huruf b, huruf c atau huruf e ternyata benar,maka dilakukanlelang/seleksi Uumum/terbatas ulang denganmembentuk Panitia/Pejabat pengadaan baru ;Bahwa berdasarkan ketentuanketentuan a quo, Tergugat selakuPejabat yang berwenang seharusnya berdasarkan Pasal 27 ayat (7)Keppres a quo, memperhatikan rekomendasi LKPP dan selanjutnyamelakukan evaluasi ulang sehingga Tergugat mendapatkan
73 — 28
penetapanpasangan calon terpilih dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kotauntuk mendapatkan pengesahan pengangkatan ; Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 ; Pasal 99 ;(2)(3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengusulkan pasanganCalon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikotaterpilih, selambatlambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri DalamNegeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calonterpilih dari Komisi Pemilihan Uumum
16 — 5
Namundari laporannya tertanggal 23 Juli 2020, ternyata upaya mediasijuga tidakberhasil :Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk Uumum telahdibacakanlah permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon;Hal. 3 dari 34 hal. Put.
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
AGUS FRANSISCUS NAINGGOLAN Als AGUS
25 — 21
,M.H dan Pebrina Permata Sari, S.H masingmasing selaku Hakimanggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk Uumum pada hari dantanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didamping! para Hakim Anggotatersebut dengan dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos.,S.H Panitera PenggantiPengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan dihadiri oleh Vegi Fernandez, S.HPenuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Bangun Sagita Rambey, S.H.
145 — 97
Camat Koja sampaisekarang menjadi Camat tidak pernah memperoleh Laporan dari PU adanyapembebasan tanah di Rawabadak ; Bahwa di Kantor Kecamatan Koja tidak ada berkas pembebasan tanah diRawabadak ; Bahwa saksi tahu riwayat tanah yang dibebaskan Pekerjaan Umum di Kel.Rawa Badak setelah saya dipanggil sebagai saksi, dimana menurut penyidiktanah itu dulunya telah dibebaskan oleh Pekerjaan Umum ;Bahwa saksi berusaha mencari tahu, bahwa tanah yang sekarang menjadimasalah pernah dibebaskan oleh Pekerjaa Uumum
114 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Para Penggugat langsung memeriksa berkasdan memang Pelapor/Calon Terpilih (Abd.Samad Lakori) tidak mengisiformulir yang dikhususkan untuk calon yang pernah dipidana, Terlapormengisi formulir unum sehingga seolaholah tidak pernah dipidana;Bahwa karena Terlapor tidak memberikan data yang sebenarnyakepada Komisi Pemilihan Umum dan status terlapor bertentangandengan undangundang pada saat mendaftarkan diri sebagai CalonAnggota Legislatif sehingga Para Penggugat berdasarkan RapatPleno Komisi Pemilihan Uumum
46 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 34.P/HUM/2015 Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkanpetikan putusan ini kepada Komisi Pemilihan Uumum untuk dicantumkandalam Berita Negara; Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara iniAtau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan ini memilikipendapat lain.
299 — 72
I Ketut Susastra, Ak. sebagai Panitera Pengganti,Putusan Nomor: Put55216/PP/M.ITA/15/2014 diucapkan dalam sidang terbuka uumum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014 dengan susMajelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:IGN Mayun Winangun, SH., LLM. sebagai Hakim Ketua,Drs. Adi Wijono, M.PKN. sebagai Hakim Anggota,Drs.
87 — 7
Pasal 65 Ayat (1) KUHP.telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwaterdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan JaksaPenuntut Uumum dalam dakwaan subsidair;Menimbang, bahwa oleh karena selama prosespemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta faktahukum yang dapat menjadi alasan pembenar atas perbuatanterdakwa dan alasan pemaaf atas diri terdakwa, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan
127 — 61
Dari sinilah kami Para Penggugat merasa bahwa adaupaya sistimatis dari Tergugat untuk menutupnutupi penerbitanSertipikat atas bidang tanah obyek sengketa; Dari rangkaian yangkami uraikan diatas, nyata benar bahwa Tergugat telah melanggaraSaSaSaS UuMuM pemerintahan yang baik yaitu tidak dilakukansecara transparan/ terbuka, sebagaimana terdapat dalam UndangUndang RI, Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminsitrasi PemerintahanBab V Bagian Ketiga Pasal 10 ayat 1 huruf f dab huruf h tentang asas keterbukaan
Terbanding/Terdakwa : AFRIZA S. Ag Bin H. ZAINUDDIN
49 — 25
No.07/TIPIKOR/2013/PTRmempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Kasubbag Umum KPUKabupaten Pelalawan, membuat/membalas suratsurat yang masuk, dimanasepengetahuan saksi UPIK SALBIAH memang ada dibuatkan laporanpertanggung jawaban yang mana yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah Bendahara Komisi Pemilihan Uumum KabupatenPelalawan untuk Anggaran APBN dibuat oleh Ronal Azmun, sementarauntuk kegiatan menggunakan Anggaran APBD adalah Terdakwa II AFRIZAS.Ag Bin H.ZAINUDDIN Selaku kasubbag Umum
Terbanding/Tergugat IV : Tim Pembebasan Tanah (TPT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR R. I.)
Terbanding/Tergugat II : Walikota Depok
Terbanding/Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
Terbanding/Tergugat III : Panitia Pembebasan Tanah (P2T) jalan tol Depok - Antasari
Terbanding/Tergugat I : 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR - R. I.)
63 — 25
TB Simatupang No41 Jakarta 12550 berdasarkan Surat Kuasa yangditandatangani oleh Ir Ambardy Efensi, M.Si. selakuPPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok Antasari,Direktorat Jenderal Bina Marga KementrianPekerjaan Uumum Republik Indonesia tertanggal 17Maret 2016, diselanjutnya disebut sebagaiTERBANDING IV semula TERGUGAT IV;5. Badan Pertanahan Nasional Kota Depok beralamat di Jalan BoulevardKota Kembang, Sektor Anggrek Kota Kembang,Depok dalam hal ini dikuasakan kepada Bisyahril,SH.