Ditemukan 2144 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menteri meter mentari member mantur mentek mester meneer mentar mentor
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 02-09-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 72/PDT-LH/2020/PT BNA
Tanggal 20 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : KOPERASI BINA USAHA KITA Diwakili Oleh : Jainuddin Harahap, SH
Terbanding/Tergugat I : Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT.Kallista Alam
Terbanding/Turut Tergugat : Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
170 — 95
  • Agustus 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RINo.1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 yang bertindak selakuPenggugat nya adalah Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia,tanpa penegasan bahwa Penggugat selaku Menteri adalah mewakiliKementerian Lingkungan Hidup, dan oleh karena itu timbullahkonsekuensi yuridis bahwa Penggugat dalam perkara tersebut adalahtanpa memiliki legal standing;Bahwa untuk mengukuhkan argumentasi Terlawan I di mana MenteriLingkungan Hidup Republik Indonesia tanpa penegasan selaku Menter
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-05-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 17-02-2017
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Mjl
Tanggal 15 Desember 2016 — Penggugat : NY.SRI MULYATHIE,S.H. Tergugat : 1.NY. SITI HALIMAH 2.Sdr. FINNEY HENRY KATUARI 3.BANK MEGA Tbk Cabang Bandung
101 — 16
  • , dalam hukum perdata bahkan sebelumberlakunya UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960,pengertian pembuktian di bawah tangan tetaplah harus mengacu kepadakaidah hukum dimana atas jual beli tersebut tetap dibuatkan suatu buktiHalaman 35 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2016/PN Mildiantara Para Pihak (Pihak yang berhak), di lakukan dihadapan kepalaDesa dan disaksikan pihakpihak yang berkepentingan secaralangsung,hal ini jelas dan terang di atur dala Pasal 3 Peraturan Menter Pertaniandan
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN SORONG Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.I Ketut Hasta Dana, S.H., M.H
2.Elson S. Butarbutar, SH
3.HARIS SUHUD TOMIA, SH
Terdakwa:
JOHANIS KENOT
247 — 702
  • Klaselo, Belakang SD Mesterdei, Kolam Buaya Km. 10 Masuk,Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara,Kota Sorong atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkanketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP, orang perseorangan yangdengan sengajamelakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menter!
Pengadilan PN RAHA Perdata
Register : 25-02-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN RAHA Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Rah
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat:
1.LAODE AZIS ISKNDAR ENDA
2.WAODE ANA FARIDA ANWAR
3.WAODE AMALIA TRIMURTI ANWAR
4.LAODE AMIR BACHTIAR ANWAR, S.H.,M.H.
Tergugat:
1.KASAD TNI AD RI
2.KOMANDAN DISTRIK MILITER KODIM RAHA
3.BUPATI MUNA
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB MUNA
89 — 53
  • Oleh karenanya tanah danbangunan dimaksud merupakan Barang Milik Negara dimana Menteri Keuangan RIadalah sebagai Pengelola Barang Milik Negara;d.Bahwa dengan demikian gugatan Penggugatyang tidak mengikutsertakan Menter!
Pengadilan PA TASIKMALAYA KOTA Perdata Agama
Register : 08-09-2016 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 09-09-2019
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk
Tanggal 7 Maret 2017 — Penggugat:
TENDI RAHMAT
Tergugat:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
151 — 82
  • dan luasbangunan 125 m2, yang terletak di Jalan Bojong Tengah No.5, KelurahanCipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya sudah berpedoman padaUndangUndang hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Peraturan Menter!
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-08-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 492/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 2 Nopember 2017 — PT.WARINGIN AGRO JAYA >< KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (KLHK)
866 — 729
  • Juncto Putusan Pengadilan TinggiBanda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA Juncto PutusanMahkamah Agung No. 651 K/PDT/2015 perkara antaraKementerian Lingkungan Hidup dengan PT Kallista Alam, dimanadalam pertimbangannya Majelis Hakim mengakui secara tegasKementerian Lingkungan Hidup sebagai pihak yang memilikikepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perdata atasnama Pemerintah;Bahwa, berdasarkan Peraturan PerundangUndangan maupunPutusan Pengadilan sebagaimana yang disebutkan di atas, makatelah terbukti Menter
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 10-01-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 6 Mei 2019 — Penuntut Umum:
EKO BAROTO, SH, MH
Terdakwa:
MOHAMAD SUBUR
146 — 52
  • Sugeng Rianto, sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) orang pesertaprogram PTSL;Bahwa biaya persiapan pemberkasan Prona yang ditentukanTerdakwa sebesarRp.1.000.000, kepada pemohon prona untuk setiap satu bidang tanah tarifnyalebin besar daripada yang ditentukan dalam Surat Keputusan Bersama Menter!
    Sugeng Rianto, sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) orang pesertaprogram PTSL;Bahwa biaya persiapan pemberkasan Prona yang ditentukan Terdakwa sebesarRp.1.000.000, kepada pemohon prona untuk setiap satu bidang tanah tarifnyalebin besar daripada yang ditentukan dalam Surat Keputusan Bersama Menter!
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1492 — 3087
  • Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.syarat: lolos verifikasi yang menyatakan status partai politik tidak sedangdalam perselisihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2)Permenkumham No. 34/2017, yang menetapkan:(2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 menyatakan bahwa status Partai Politiktidak sedang dalam perselisihan, Menter memberikan Hak Akseskepada Pemohon.8.
    politik yang berkenaandengan kepengurusan, putusannya bersifat final dan mengikat.Maka secara a contrario, bentuk perselisihan lainnya tidak bersifatfinal dan mengikat.Menimbang, bahwa pada halaman berikutnya, pertimbangan angka3.7.14, putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUUXIII/2015 tersebut diuraikansebagai berikut:3.7.14 Bahwa terkait dengan frasa badan peradilan dalamPasal 2 angka 5 UU PTUN, menurut Mahkamah, putusanPengadilan Tata Usaha Negara yang menerima dan mengabulkangugatan atas keputusan Menter
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2013 — Putus : 21-04-2014 — Upload : 01-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 140/Pid Sus/TPK 2013/PN.Bdg
Tanggal 21 April 2014 — ERIKSON P.SITUMORANG.
78 — 16
  • Pasal55 ayat (1) Ke 1 KUHP.ATAUKETIGA:someone Bahwa terdakwa ERIKSON P.SITUMORANG. selaku Pegawai Negeripada tahun 1998 berdasarkan Keputusan Menter; Keuangan RI Nomor KM1291SJ. 2IUP. 211998 tanggal6 April 1998 yang menjabat sebagai Kasie PPh BadanKPP Bandung Karees tahun 2004 s.d 2007 sesuai dengan Surat Keputusan DirjenPajak Nomor: Kep108IPJIUP.5312004 tanggat 8 Juti 2004. bersamasama denganDrs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-09-2012 — Upload : 07-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09 P/HUM/2012
Tanggal 12 September 2012 — ASOSIASI NIKEL INDONESIA (ANI), ; MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI.,
948 — 742 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 8 ayat (3) PERMEN ESDM.RI No. 071.b.Tahun 2012 (selanjutnya disingkat PERMEN 07/2012) padapokoknya mengatur perihal suatu rencana kerjasama untukmelakukan pengolahan dan/atau pemurnian mineral yangdilakukan oleh dan antar perusahaan pertambangan meneralselaku pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksidan/atau pemegang JIUP Operasi Produksi khusus untukpengolahan dan/atau pemurnian diharuskan atau hanya dapatdilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari DirekturJenderal atas nama Menter
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ZILZALIANA, SH.
Terdakwa:
Ir. CHAIRIL ANWAR Alias AKUEK
178 — 99
  • Segemen III, dengan panjang 17 meter dua sisi lebar 2x7 menter meter.d. Segemen IV, dengan panjang 85 meter satu sisi lebar 3,2 menter meter.. Item ACBC, ACBC Laveling, ACBASE, LPA, LPB dan Urpil dibagidengan 4 (empat) segmen yaitu :a. Segmen I, STA 0+100 s/d STA 0+800 dengan panjang 700 meter, lebarratarata 5,2 meter dua Sisi.b. Segmen Il, STA 1+033 s/d STA 1+583 dengan panjang 550 meterdengan lebar 5,45 meter, dua sisi.Halaman 180 dari 197 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2019/PN Bnac.
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 22-08-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Ckr
Tanggal 7 Oktober 2019 — Pemohon:
Sutaryo Teguh
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi
2.Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang
3.Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
4.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
5.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
6.Jaksa Agung Republik Indonesia
100 — 64
  • menunjukkan adanya perbedaansignifikan pada AJB Nomor : 76/BP.23/V/1988 tanggal 12 Januari 1988terhadap akta jual beli lainnya dalam rentang waktu tersebut sehinggamendukung keterangan Tergugat II dalam suratnya tersebut pada angka 2di atas bahwa AJB tersebut terdaftar tidak dengan tertib administrasi.Perbedaan tersebut jelas melanggar hukum karena telah dibuat dengantidak mengikuti kaidah format komparisi akta yang telah disediakan untukitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 96 ayat 2 Peraturan Menter
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-10-2016 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 15-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 701/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 28 Nopember 2017 — Penggugat:
Fadjar Setiadji
Tergugat:
1.Direktur Utama Perum BULOG Jakarta
2.Kadivre Perum BULOG Jakarta
3.Kadivre Perum BULOG Jawa Barat
4.Kasubdivre Perum BULOG Serang Banten
Turut Tergugat:
Kementrian Badan Usaha Milik Negara
81 — 50
  • Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (1) UU BUMN dinyatakansebagai berikut:"Menter!
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 05-07-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PT BENGKULU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT.BGL
Tanggal 16 Agustus 2018 — HJ ROSNAINI ABIDIN BINTI ZAENAL ABIDIN ALM
142 — 71
  • Peraturan Menter Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun2016 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah danperubahannya;Halaman 35 dari 103 halamanPutusan Perk.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 29/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 21 Oktober 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ARIAWAN AGUSTIARTONO
Terbanding/Terdakwa : ARIE WIBOWO
151 — 95
  • Pasal 40 ayat (1)Peraturan Menter BUMN Nomor: KEP117/M MBU / 2002 tentangPenerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan UsahaMilik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara,Terdakwa yang bekerja di Badan Usaha Milik Negara dilarangmemberikan atau menawarkan sesuatu. yang berharga kepadapelanggan atau pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagaiImbalan.
    Dirgantara Indonesia dan selaku Kepala Divisi Pemasaran telahtidak bertindak sesuai dengan peraturan perundangundangan yaitu1) Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 89 UndangUndang Nomor 19 Tahun2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;2) Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menter BUMN Nomor PER05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PengadaanBarang dan Jasa BUMN sebagaimana diubah dengan PeraturanMenteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER15/MBU/2012tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER05/MBU/2008 tentang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-06-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 PK/Pid.Sus /2010
Tanggal 24 Juni 2011 — Ir. H. Suwandi;
256 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.611 K/Pid.Sus/2008 tertanggal 7 Februari2009 (bukti PK.10.11.12);Bahwa langkahlangkah yang dilakukan ~ Terpidanasudah benar dan cukup hati hati membentuk TimPenaksir, mengajukan surat permohonan kepadaMenteri BUMN dan seterusnya, termasuk adanya suratdari Menter i BUMN tanggal 18 Juni 2007 ~No.S.409/MBU/2007 ;Bahwa bukti PK.9 ternyata ada persetujuan dariMeneg BUMN dengan mengeluarkan surat persetujuanpelepasan aktiva milik PT.PN II tertanggal 30 Juni2004 sehingga Terpidana/ Pemohon Peninjauan
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 11-12-2017 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 21-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 237/PDT/2017/PT PBR
Tanggal 23 April 2018 — Pembanding/Penggugat II : NENGAH BAGIANA
Pembanding/Penggugat III : H. ARIS (ARIS NURDIN)
Pembanding/Penggugat I : H. SYAMSURI AF
Terbanding/Tergugat III : PT.CHEVRON PACIFIC (PT.CPI)
Terbanding/Tergugat I : MASRAN DJASID
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS)
Terbanding/Tergugat II : ARIFIN AHMAD
64 — 37
  • Sesuai dengan Peraturan Menter!Agraria Nomor 10 Tahun 1961 Pejabat tersebut dikenal dengansebutan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 15 Februari 2021 — Penuntut Umum:
KADEK AGUS AMBARA WISESA, S.H., M.H.
Terdakwa:
ARMANSYAH
60 — 19
  • Peraturan Menter' Dalam Negern Nomor 113Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa jo. Peraturan Bupati SanggauHalaman 9 dari 112 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 29-01-2018 — Putus : 28-05-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 6/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 28 Mei 2018 — Penggugat:
PURWOTO
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN PENGHULU KEPENGHULUAN BAKTI MAKMUR
2.BUPATI ROKAN HILIR
67 — 31
  • XII/2017 tentang Penetapan Penghulu TerpilihHasil Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Bakti Makmur Kecamatan BaganSinembah Kabupaten Rokan Hilir yang menetapkan Calon Penghuludengan perolehan suara terbanyak yakni atas nama Sucipto nomor urut 5(lima);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas makaMajelis Hakim menilai Panitia Pemilinan Penghulu selaku Tergugat dalamperkara a quo, dalam menerbitkan objek sengketa kesatu secaraprosedural telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menter
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 21-09-2021 — Putus : 15-12-2021 — Upload : 17-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 386/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 15 Desember 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT.Binjai Duraman Indah Lestari Diwakili Oleh : H. FACHRUDDIN RIFAI, SH.,M.Hum
Terbanding/Penggugat : PT.Perkebunan Nusantara II
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq.Gubernur Sumatera Utara, Cq.Walikota Binjai
Turut Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara di Medan, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai
Turut Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta
Turut Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara di Medan
Turut Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara di Medan, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
Turut Terbanding/Tergugat VII : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq.Gubernur Sumatera Utara, Cq.Bupati Kabupaten Deli Serdang
125 — 123
  • Berdasarkan Peraturan Menter!Dalam Negeri Nomor : 47 Tahun 2014 tentang batas daerah KabupatenDeli Serdang dan Batas de arah Kota Binjai sangat jelas disebutkanbatas/pilar serta koordinat wilayah Kabupaten Deli Serdang denganKota Binjai.