Dusun Piak Aik Desa SijukKecamatan Sijuk Kabupaten Belitung tepatnya di halaman parkir depanbertuliskan GEOSITE TANJUNG SIANTU atau setidaktidaknya pada suatutempat tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadiliPengadilan Negeri Tanjungpandan, dengan terangterangan dan dengan tenagabersama menggunakan kekerasan terhadap barang, yang dilakukan dengancaracara sebagai berikut: Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30 WIBbertempat di kantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis

masih termasuk dalam kewenangan mengadiliPengadilan Negeri Tanjungpandan' , dengan sengaja dan melawan hukummenghancurkan ,merusakkan,membikin tak dapat dipakai atau menghilangkanbarang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain,sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut sertamelakukan perbuatan yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut: Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30 WIBbertempat di kantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis

pada suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalamkewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tanjungpandan Dengan Sengaja DanMelawah Hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atauHalaman 12 dari 65 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Tdnmenghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaanorang lain, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut:Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30 WIBbertempat di kantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis

Terdakwa adadi lokasi kejadian, karena masyarakat sangat ramai;Bahwa akibat kericuhan tersebut beberapa Anggota Sat Pol PPProv.Kep.Babel mengalami lukaluka termasuk juga Saksi mengalamimemar sedikit pada bagian tangan Saksi karena Saksi sempat didorongwarga dan terpental, kemudian 10 (Sepuluh) unit kendaraan yangdigunakan sebagai operasional Sat Pol PP melakukan penertibanmengalami kerusakan;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30 Wibbertempat dikantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis

9 20 5Rekening Bank atas nama sekolah dasar; Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Laju dengan Terdakwa selakuKepala Sekolah dimana jumlah dana yang diperoleh sebesarRp232.370.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh riburupiah) untuk 3 (tiga) lokal ruang kelas dimana pengerjaan Rehabilitasi RuangKelas Rusak Berat tersebut langsung dikerjakan oleh pihak sekolah denganmetode swakelola berdasarkan Petunjuk Tekhnis

20905Rekening Bank atas nama sekolah dasar; Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Laju dengan Terdakwa selakuKepala Sekolah dimana jumlah dana yang diperoleh sebesarRp232.370.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh riburupiah) untuk 3 (tiga) lokal ruang kelas dimana pengerjaan Rehabilitasi RuangKelas Rusak Berat tersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolah denganMetode Swakelola berdasarkan Petunjuk Tekhnis

O9 20905Rekening Bank atas nama sekolah dasar;Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) sekolah yang menerima bantuan tersebuttermasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Laju dengan Terdakwa selaku KepalaSekolah dimana jumlah dana yang diperoleh sebesar Rp232.370.000,00 (duaratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) lokalruang kelas dimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berattersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolah dengan metode swakelolaberdasarkan Petunjuk Tekhnis

BRI (Persero) Tbk denganpihak NPA secara umum, sementara mengenai tekhnis/prosespemberian kredit kepada end user (debitur perorangan/yg terkaitdengan kerjasama ini) sepenuhnya merupakan kewenangan yangberlaku di KC BRI Teluk Betung, sesuai dengan PemberianDelegasi Wewenang Memutus Kredit (PDWk) yang berlaku.c. Akta Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit KKB antara PT. BRI(Persero) Tbk KC Teluk Betung dengan PT.

BRI (Persero) Tok dengan pihak NPA secara umum, sementaramengenai tekhnis/proses pemberian kredit kepada end user (debiturperorangan/yg terkait dengan kerjasama ini) sepenuhnya merupakankewenangan yang berlaku di KC BRI Teluk Betung, sesuai denganPemberian Delegasi Wewenang Memutus Kredit (PDWK) yang berlaku.c. Akta Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit KKB antara PT. BRI(Persero) Tok KC Teluk Betung dengan PT.

BRI (Persero) Tok denganpihak NPA secara umum, sementara mengenai tekhnis/proses pemberian kredit kepada end user (debiturperorangan/yg terkait dengan kerjasama ini) sepenuhnyamerupakan kewenangan yang berlaku di KC BRI TelukBetung, sesuai dengan Pemberian Delegasi WewenangMemutus Kredit (PDWK) yang berlaku.c. Akta Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit KKB antaraPT. BRI (Persero) Tbk KC Teluk Betung dengan PT.

pada suatu haridalam tahun 2019, bertempat di sekitar Sungai Sengkelik, Dusun Piak Aik, DesaSijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTanjungpandan, barang siapa dengan terangterangan dan dengan tenagabersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukandengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30WIB bertempat di kantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis

daerah hukum Pengadilan NegeriTanjungpandan, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turutmelakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan,membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yangseluruhnya atau sebagian milik orang lain, orang yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, atau turut serta yang dilakukan dengan cara sebagaiberikut: Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30WIB bertempat di kantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis

Dusun Piak Aik, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung,setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tanjungpandan, Barang siapa dengan sengaja dan melawanhukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakal ataumenghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30WIB bertempat di kantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis

Saksi tidak mengetahuinya, karena masyarakat sangatramai; Bahwa beberapa Anggota Sat Pol PP Prov.Kep.Babelmengalami lukaluka termasuk juga Saksi mengalami memar sedikitpada bagian tangan Saksi karena Saksi sempat didorong warga danterpental, kemudian 10 (Sepuluh) unit kendaraan yang digunakansebagai operasional Sat Pol PP melakukan penertiban mengalamikerusakan Bahwa Saksi mengetahui, karena pada hari Sabtu tanggal 02November 2019 sekira pukul 12.30 Wib bertempat dikantor UPT PU(Unit Pelaksana Tekhnis

adalahmenyetujui/memerintahkan pembayaran kepada pihak ketiga, menyusun rencanakerja anggaran SKPD, menetapkan DPA SPD dan mengendalikan danmelakukan penagihan serta menandatngani SPD;Bahwa yang menjadi panitia dalam pelaksanaan pengadaan mobil pelayananKTP sebanyak 2 (dua) unit ini adalah :Ketua Panitia : Rio A Limbone, S.STP,MH;Sekretaris : Djuliman Bale,STP;Anggota : Jimmy Rende, S.Sos.James Lumangkung, S.HutKadek Wijayanto, SH.Pengguna Anggaran : Hi Gunawan M Lombu (saksi sendiri)Pejabat pelaksana Tekhnis

Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ,ternyata dalam kendaran unsureunsurnya masih kosong dan tidak dilengkapidengan asesoris dan Invoice dari Jakarta isinya mengatakan bahwa kendaraanakan tiba di Manado pada tanggal 03 januari 2011, sedangkan pembayaransudah dilaksankan pada tanggal 23 desember 2010;Bahwa telah ada penyalahgunaan keuangan Negara karena sudah dibayar 100%tapi barangnya belum ada;Bahwa yang harus bertanggung jawab adalah:Pengguna Anggaran : Drs.Gunawan M.LombuPejabat Pelaksana Tekhnis

Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan ternyatamasih kosong dan tidak dilengkapi asesoris dan ditemukan juga invoice dariJakarta isinya mengatakan bahwa kendaraan akan tiba di Manado pada tanggal03 Januari 2011, sedangkan pembayaran telah dilakukan tanggal 23 Desember2010;Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya kerugian Negara ,karena sudah dibayar 100% tetapi barangnya belum ada;Bahwa yang bertanggung jawab adalah:Pengguna Anggaran : Drs.Hi Gunawan M.LombuPejabat Pelaksana Tekhnis

mungkin terjadi dalam prosespenyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa;Bahwa kontrak lumpsum adalah kontrak yang mengikat pihak kedua dalampenyelesaian seluruh/seutuhnya itemitem pekerjaan dalam kontrak, artinyaapabila salah satu item pekerjaan dalam kontrak tidak dikerjakan berartipekerjaan dianggap o (nol) jadi tidak bisa dibayarkan 100%;Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengadaan mobil pelayanan KTP iniadalah:Pengguna Anggaran : Drs.Gunawan M.Lombu;Pejabat Pelaksana Tekhnis

bersamasama melakukan dalamKitab UndangUndang Hukum Pidana tidak ada penegasannya, maka hal itu harusdicari dalam doktrin dan didalam doktrin ada syarat mereka yang bersamasama (medepleger) yaitu :1 Harus bekerja bersamasama secara fisik;2 Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain nya bekerja sama untukmelakukan satu tindakan ;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas ,Terdakwa selaku rekanan/ Kontraktor Pengadaan Mobil Pelayanan KTP bersamasama Pejabat pelaksana Tekhnis

. ; Urukan sirtu : Rp. 410.339.522,7, ; Pasangan Filter Cloth : Rp. 51.765.580, ;Harga Kontrak Rp. 973.645.000,bahwa saksi yang membuat laporan harian perkembangan pembangunan pelabuhanrakyat yang kemudian diserahkan ke Konsultan Pengawas untuk diperiksa dandibuat dalam bentuk laporan oleh Konsultan Pengawas ;bahwa yang membuat laporan mingguan perkembangan pembanguna pelra adalahKonsultan Pengawas ;bahwa yang bertanggung jawab secara tekhnis maupun secara administrasi terhadappembangunan pelra adalah

ABT panjang kiri 55 m, panjang kanan 50 m dan lebar20 m = 1.050 m2, sesuai gambar disetujui oleh Dirjen Perhubungan Laut dengandana Rp. 1 Milyard gambar terbaru ;bahwa sampai saat ini tidak ada pengajuan perubahan anggaran pada tahun 2005,maupun dasar tekhnis gambar jadi pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sesuaigambar dan RKS serta anggaran yang tersedia ;bahwa kontraktor tidak bisa merubah gambar dan kontrak tanpa ada persetujuan daripihak pemerintah pusat tetapi apabila ada perubahan kontraktor

dilapangan harusmelaporkan kepada KPA sebagai pengguna anggaran ;bahwa secara tekhnis pekerjaan Causeway ada pasangan batu kosong sisi kanan, kirikalau ditengah jalan adalah urukan sirtu, pasangan batu kosong yang ada fungsinyasebagai dudukan pasangan batu dengan adukan (semen dan pasir) ;bahwa untuk pekerjaan Causeway tahap I 250 m x 7 m= 1.750 m2 harus selesaiditutup posisi ujung apabila tidak tertutup harus melaporkan perubahan, karena adaABT tersebut tidak perlu ditutup apabila belum dikerjakan

DJOKO PRAMONO ;5.46bahwa saksi sebagai Direktur Pelabuhan dan Pengerukan di Ditjen PerhubunganLaut sejak Januari tahun 2001 sampai 20 Desember 2005 ;bahwa saksi pernah menandatangani desain gambar proyek fisik Pelra Kaliangetpada tanggal 14 Juni 2005 dan 04 Oktober 2005 tentang persetujuan tekhnis gambarRKS Pelabuhan Kalianget Kab.

Sumenep ;bahwa saksi menandatangani desain gambar proyek fisik Pelra Kalianget dua kalikarena ada penambahan biaya dari APBNP 2005 dan turun Desember 2005 ;bahwa setelah APBNP turun bentuk kontrak yang disetujui oleh saksi adalah Causeway panjang 250 m x 7 m dengan biaya Rp. 2 Milyard ;bahwa dengan biaya Rp. 2 milyard dan desain yang disetujui oleh saksi sesuaidengan kontrak harus dilaksanakan sesuai persetujuan tekhnis dari DirekturPelabuhan dan Pengerukan ;bahwa dengan biaya APBNP Rp. 1 Milyard

Aik Desa Sijuk KecamatanSijuk Kabupaten Belitung tepatnya di halaman lokasi parkir depan bertuliskanGEOSITE TANJUNG SIANTU atau setidaktidaknya pada suatu tempat tempatlain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan NegeriTanjungpandan, dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap barang, yang dilakukan dengan caracarasebagai berikut: Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30 WIBbertempat di kantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis

masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan NegeriTanjungpandan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkansmerusakkan,membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain, sebagai orang yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan,yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut: Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30 WIBbertempat di kantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis

bertuliskan GEOSITE TANJUNG SIANTU atau setidaktidaknya padasuatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadiliPengadilan Negeri Tanjungpandan, Dengan Sengaja dan Melawan Hukummenghancurkan ,merusakkan,membikin tak dapat dipakai atau menghilangkanbarang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik Kepunyaan orang lain, yangdilakukan dengan cara cara sebagai berikut: Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30 WIBbertempat di kantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis

ramai;Bahwa akibat kericuhan tersebut beberapa Anggota Sat Pol PPProv.Kep.Babel mengalami lukaluka termasuk juga Saksi mengalamimemar sedikit pada bagian tangan Saksi karena Saksi sempat didorongwarga dan terpental, kemudian 10 (Sepuluh) unit kendaraan yangHalaman 16 dari 66 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Tdndigunakan sebagai operasional Sat Pol PP melakukan penertibanmengalami kerusakan;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30 Wibbertempat dikantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

Abdul Rauf.MP, Ir.Hardi,MP dan Ir Syarifuddin, MP.27.Bahwa perbuatan terdakwa HENDRY PRESLY SILALAHI selaku Penyedia jasayang menerima dana Cetak sawah tersebut namun tidak melaksanakanpekerjaan hingga selesai dan selaku Konsultan Pengawas yang Tidak pernahmembuat Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan/laporaan, hasilpelaksanaan pekerjaan bertentangan dengan Pedoman Tekhnis PerluasanAreal tanaman pangan Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Menteri PertanianRepublik Indonesia pada angka IV huf F

angka 1 yang menyatakan bahwa :Pengawasan pekerjaan kontruksi pembukaan lahan oleh Tekhnis/koordinatorlapangan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman PanganHalaman 17 dari 108Putusan No.101/Pid.SusTPK/2016/PN.MdnKabupaten ... dan...

Abdul Rauf.MP, Ir.Hardi,MP dan Ir Syarifuddin, MP.Bahwa perbuatan terdakwa HENDRY PRESLY SILALAHI selaku Penyedia jasayang menerima dana Cetak sawah tersebut namun tidak melaksanakanpekerjaan hingga selesai dan selaku Konsultan Pengawas yang Tidak pernahmembuat Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan/laporaan, hasilpelaksanaan pekerjaan bertentangan dengan Pedoman Tekhnis PerluasanAreal tanaman pangan Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Menteri PertanianRepublik Indonesia pada angka IV huf F angka

1 yang menyatakan bahwa : Pengawasan pekerjaan kontruksi pembukaan lahan oleh Tekhnis/koordinatorlapangan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman PanganKabupaten ... dan...

PerluasanAreal tanaman pangan Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Menteri PertanianRepublik Indonesia pada angka IV huf F angka 1 yang menyatakan bahwa :Pengawasan pekerjaan kontruksi pembukaan lahan oleh Tekhnis/koordinatorlapangan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman PanganKabupaten ... dan...

sembilan ratus dua puluh riburupiah) tersebut dianggarkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin, akan tetapi karena adanya UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal49 ayat (3), yang menyatakan: "Dana pendidikan dari Pemerintah danPemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku" danPermendiknas Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 tentangPetunjuk Tekhnis

sembilan ratus dua puluh riburupiah) tersebut dianggarkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin, akan tetapi karena adanya UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal49 ayat (3), yang menyatakan: "Dana pendidikan dari Pemerintah danPemerintahn Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku" danPermendiknas Nomor 3 tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 tentangPetunjuk Tekhnis

saksi Fauzi, SPd;Bahwa dari selurun uang pembayaranfsetoran 10 % yang diminta Terdakwadan saksi Fauzi kepada kepala sekolah penerima DAK Bidang pendidikanKab Merangin tahun anggaran 2009, yang diterima Terdakwa dan atasperbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa atau saksi Fauzi, SPd telahmendapat untung sejumlah Rp1.108.067.000,00 (satu miliar seratus delapanjuta enam puluh tUjuh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sehinggamenyalahi maksud dari penggunaan DAK tahun 2009 yang tertuang dalampetunjuk tekhnis

sembilan ratus dua puluh riburupiah) tersebut dianggarkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin, akan tetapi karena adanya UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal49 ayat (3), yang menyatakan: Dana pendidikan dan Pemerintah danPemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibahsesual dengan peraturan perundangundangan yang berlaku" danPermendiknas Nomor 3 tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 tentangPetunjuk Tekhnis

Nomor 38 PK/PID.SUS/2017bidang pendidikan Tahun Anggaran 2009, dan setelah memberi beberapapenjelasan, saksi Fauzi, S.Pd meminta dan mengharuskan para kepalasekolah untuk menyerahkan/menyetorkan 10% (sepuluh persen) dari DAKbidang pendidikan untuk rehab fisik (diluar DAK untuk meubelair) yangdicairkan/diterima oleh masingmasing sekolah kepada saksi FAUZI,SPd BinISMAIL. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin melaluiTerdakwa selaku Staf dan Anggota Tim Tekhnis Pengelola DAK bidangpendidikan

tersebut,kemudian saya mempelajari dan ada beberapa hal yang memang harusdikoordinasikan dengan badan kepegawaian daerah provinsi Maluku,Halaman 21 dari 50 Halaman Putusan Nomor 14/G/2019/PTUN.ABNkemudian saya mendisposisikan kapada kasubag evaluasi danpengkajian biro hukum daerah untuk segera berkoordinasi dengan badankepegawaian daerah terkait dengan beberapa diktum yang dipergunakansebagai dasar diterbitkannya surat keputusan tersebut, yang menurutsaya sudah tidak berlaku lagi dan sesuai dengan tekhnis

;Bahwa BKD sudah memberikan penjelasan tekhnis yang dimana akandipertanggungjawabkan tekhnisnya oleh BKD, sehingga tugas sayahanya melaksanakan legal draftingnya saja, seperti menyesuaikan hurufhuruf terkait dengan tekhnis penyusunan suatu regulasinya saja, tanpaharus mengganti subtansi yang ada didalam, karena dari BKDmenyampaikan bahwa ini sudah template yang diikuti, walupun awalnyasaya mendapat kejanggalan didalam draft keputusan yang disampaikan.

KimiawiAyat (3) berbunyi PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakansesuai dengan pedoman da/atau petunjuk tekhnis yang dikeluarkan instansitekhnis terkait.Pasal 5 ayat (1) berbunyi Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yangmemanfaatkan lahan gambut wajib:a.Menerapkan standart tekhnik pengelolaan air; danb.Memiliki rencana kerja tahunan.Ayat (2) berbunyi Standart tekhnik pengelolaan air sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh instansi tekhnis terkait.Ayat (3) berbunyi

Rencana pembangunan dan / ataupemeliharaan sumur bor dan tendon air;Artinya Pembukaan dan/atau pengelolaan lahan hanya dapat dilakukandengan mempedomani pasal 3 ayat (1),(2),(3) dan pada lahan gambutdengan mempedomani pasal 5 ayat (1),(2),(3) dimaksud denganmemperhatikan situasi dan kondisi lahan yang akan dibuka / dikelola;Kemudian peraturan tekhnis terkait salah satunya adalah sesuai denganPeraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor : 05/Permentan/KB.410/1 /2018, tanggal 15 Januari 2018 tentang

Rekening Bank atas nama sekolah dasar; Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuan tersebuttermasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Laju dengan Terdakwa selaku KepalaSekolah dimana jumlah dana yang diperoleh sebesar Rp232.370.000,00(dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga)lokal ruang kelas dimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berattersebut langsung dikerjakan oleh pihak sekolah dengan metode swakelolaberdasarkan Petunjuk Tekhnis

Rekening Bank atas nama sekolah dasar; Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuan tersebuttermasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Laju dengan Terdakwa selaku KepalaSekolah dimana jumlah dana yang diperoleh sebesar Rp232.370.000,00 (duaratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) lokalruang kelas dimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebutlangsung dikerjakan oleh pihak Sekolah dengan Metode Swakelola berdasarkan Petunjuk Tekhnis

Rekening Bank atas nama sekolah dasar; Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) sekolah yang menerima bantuan tersebuttermasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Laju dengan Terdakwa selaku KepalaSekolah dimana jumlah dana yang diperoleh sebesar Rp232.370.000,00 (duaratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) lokalruang kelas dimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebutlangsung dikerjakan oleh pihak Sekolah dengan metode swakelola berdasarkanPetunjuk Tekhnis

MONARCHMULIA) melainkan sebagai karyawan perusahaan lain, sehingga berdasarkanyuridis tekhnis nilai atau kualitas dari surat keterangan istirahat dokter tersebutadalah tidak sah untuk dijadikan bukti tentang ketidakhadiran TennohonPeninjauan Kembali sebagai karyawan di perusahaan, sehingga atas kejadiantersebut Tennohon Peninjauan Kembali akhirnya diberikan tindakan pembinaanoleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa pemberian surat peringatan secaraberjenjang yaitu dari Surat Peringatan kel, Surat Peringatan

dan di sebelah timurnya lagitanah sawah SPPT/NOP 0140010.0 juga atas nama AmaqSakmah (seluas 13.805 m2);Berdasarkan Surat Keterangan ljin Penggarap SementaraTanah Negara (GG) tersebut di atas pada tanggal 28 Maret1985 oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten LombokTimurUnit Tekhnis Kecamatan Keruak Nomor Kohir Tupi 8Nomor 2645/tahun 1984 terhadap tanah seluas 0,750 ha.tersebut telah dikeluarkan Surat Pemberitahuan KetetapanHalaman 8 dari 13 Hal. Put.

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

Sesuai prosedur dan hukum acara perdata yangberlaku, mengenai tekhnis pencairan dan transfer dilakukan di Bank Sinar Mascabang Jalan. MH. Thamrin No. 51 Tower I 1 Floor Jakarta Pusat tidakmerupakan pelanggaran hukum dan dapat membatalkan eksekusi.

Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang Jain;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang/benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yangmempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifatnilai tekhnis bagi pemiliknya.Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangansaksi saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit

Lampung Timur, atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yangberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengajamemproduksi, mengimpor, dan/atau mengerdarkan barang dan atau jasaindustri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi tekhnis dan atau pedoman tatacara yang dimaksud dalam pasal 53 Ayat (1) huruf b, yang Terdakwa lakukandengan cara sebagai berikut :wonee Berawal pada saat saksi JUNIAN ANES. A, SH.