perbuatannya sebagaimana dituntut oleh Oditur danmenyesali serta mohon keringanan hukuman, maka permohonan tersebutakan dipertimbangkan juga sebagai halhal yang mempengaruhipidananya di bawah ini.Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalamDakwaan alternatif mengandung unsurunsur sebagai berikut :Bahwa undangundang tidak menjelaskan apa arti penganiayaansebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer akan tetapi menurutPutusan Hoge Raad (HR) Belanda tanggal 25 Juni 1894 (W.6334; 11Januari 1892

No. 2211 K/PID.SUS/20118 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24Juni 2011 ;9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2011 sampaidengan tanggal 23 Agustus 2011 ;10 Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang YudisialNo. 1892/2011/S.805.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 07 September 2011Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitungsejak tanggal 23 Agustus 2011 ;11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua

perundang undangan,sertakode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.Dalam penjelasan pasal 18 ayat (1) yang dimaksud dengan bertindakmenurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapatdilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yangdalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko daritindakannya betul betul untuk kepentingan umum.C.Hukum yurisprudensi, bahwa :Yurisprudensi mengenai Diskresi Kepolisian berdasarkan Arrest HogeRaad tanggal 25 Januari 1892

Negara Republik Indonesia.Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN RnoDalam penjelasan pasal 18 ayat (1) yang dimaksud dengan bertindakmenurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapatdilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yangdalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko daritindakannya betul betul untuk kepentingan umum.3) Hukum yurisprudensi, bahwa :Yurisprudensi mengenai Diskresi Kepolisian berdasarkan Arrest HogeRaad tanggal 25 Januari 1892

akibat kelalaian dankesembronoannya dalam mengelola posisi terbuka Kontrak Berjangkadengan membuka posisi yang berlawanan dalam Pasar/Bursa.Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal1366 yang berbunyi:Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yangdisebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yangdisebabkan kelalaian atau kesembronoannya:Sebagaimana dalam kaedah hukum yang dikenal sebagai rechtsverwerkingatau esfoppe/ sebagaimana diatur dalam Pasal 1892

EdFuadi, S.Pb selaku Direktur BLU RSU dr.FauziahBireuen (sudah meninggal dunia) menerbitkan Surat Keputusan Kepala BLURSU dr.Fauziah Bireuen Nomor : Peg.814/Kpts/1892/2006 tanggal 16 Juni2006 tentang pengangkatan MUNIR, SH BIN YUSUF selaku Ketua PanitiaPengadaan Obatobatan dan alatalat kesehatan pada BLU RSU dr.FauziahBireuen (berkas penuntutan terpisah) untuk melakukan kegiatan pelelanganfiktif;Bahwa selanjutnya dr.

EdFuadi, S.Pb selaku Direktur BLU RSU dr.FauziahBireuen (sudah meninggal dunia) menerbitkan Surat Keputusan Kepala BLURSU dr.Fauziah Bireuen Nomor : Peg.814/Kpts/1892/2006 tanggal 16 Juni2006 tentang pengangkatan MUNIR, SH BIN YUSUF selaku Ketua PanitiaPengadaan Obatobatan dan alatalat kesehatan pada BLU RSU dr.FauziahBireuen (berkas penuntutan terpisah) untuk melakukan pelelangan fiktif;Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZAMAN, SH Bin MUHAMMAD HASANselaku Direktur PT.

Fauziah Bireuen berdasarkan SK Kepala BLU RSU dr.Fauziah Bireuen Nomor : Peg.814/Kpts/1892/ 2006 tanggal 16 Juni 2006 danNomor : 900/Kpts/32 1/2007 tanggal 1 Mei 2007;= Bahwa benar untuk mempersiapkan seluruh administrasi pengadaan barang/jasatahun 2006 dan 2007 tersebut dr. Edfuadi telah meminjam dokumen perusahaandari 4 (empat) perusahaan diantaranya PT. Meurata Utama dengan direkturnyaTerdakwa M. Zaman, SH Bin M.

No.1834/GF/98Kelurahan 16 Ilir, Gambar Denah No.206/2006. tanggal 17 Mei 2006.Penggugat II memiliki petak pada lantai Ground Floor atau BasementNo.258 dengan luas/type. 4,54 M2, sebagaimana terurai dalamSertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 1759/GF/258.Kelurahan 16 Ilir Gambar Denah No.131/2006 tanggal 17 Mei 2006;Penggugat III memiliki petak pada lantai Ground Floor atau BasementNo.199 dengan luas/type.5,46 M2,sebagaimana terurai dalamSertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.1892

dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :641 dan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Milik ParaPenggugat;Bahwa justru Para Penggugat yang sangat bernafsu sekali ingin memilikisatuan rumah susun tersebut, padahal Para Penggugat BUKANLAHPIHAK DALAM PERJANJIAN No. 01/SPJ/1995 tanggal 03 Januari1995 dan PARA PENGGUGAT JUGA BUKAN SEBAGAI SUBJEKHUKUM PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN;Bahwa Para Penggugat juga BUKAN PEMILIK ATAS SATUAN RUMAHSUSUN DENGAN Sertifikat No. 1834/GF/98, No. 1759/GF/258, No.1892

PPAT Wilayah Kota Palembang;Penggugat III memiliki petak pada lantai Ground Floor atau Basement No.199dengan luas/type.5,46 M2,sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak MilikAtas Satuan Rumah Susun No.1892/GF/199 Kelurahan 16 Ilir Gambar DenahNo.267/2006 tanggal 17 Mei 2006 berdasarkan Akta Jual BeliNo.560/VI/IT.1/2007 tanggal 18 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Gani Wahid,SH.

Sertipikat Hak Milik No : 253/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1892 tanggal 13-5-1998 atas nama RONALD SIHOMBING seluas 18,511 M2. terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. ------------------------------ 62.

Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara.Sertipikat Hak Milik No : 253/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkanGambar Situasi No. 1892 tanggal 1351998 atas nama HUSIN seluas 18,511 M2.terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan,Propinsi Sumatera Utara. Sertipikat Hak Milik No : 254/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkanGambar Situasi No. 1893 tanggal 1351998 atas nama SABUDIN seluas 19,005M2. terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei.

Kabupaten Asahan).Sertipikat Hak Milik No : 253/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkanGambar Situasi No. 1892 tanggal 1351998 atas nama RONALD SIHOMBINGseluas 18,511 M2. terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang,Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan AKTAJUAL BELI Nomor : 498/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat olehYUSNAH KOSIM, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan).

Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara.Sertipikat Hak Milik No : 253/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998berdasarkan Gambar Situasi No. 1892 tanggal 1351998 atas nama RONALDSIHOMBING seluas 18,511 M2. terletak di Desa Perbangunan KecamatanSei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara.

SIHOMBING seluas 19.178 M2Sertifikat Hak Milik No: 251/ Desa Perbangunan tanggal 15 Juli1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1890 tanggal 13 5 1998atas nama RONALD OMBING seluas 19.427 M2Sertifikat Hak Milik No: 252/ Desa Perbangunan tanggal 15 Juli1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1891 tanggal 13 5 1998atas nama FERNANDO P SIHOMBING seluas 19.218 M2.Sertifikat Hak Milik No: 253 / Desa Perbangunan tanggal 15 Juli1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1892 tanggal 13 5 1998atas nama HUSIN seluas 18.511

Milik No: 251/ Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998berdasarkan Gambar Situasi No. 1890 tanggal 13 5 1998 atas namaRONALD OMBING seluas 19.427 M2 selanjutnya diberi tanda bukii T.LF 72;F.C Sertifikat Hak Milik No: 252/ Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998berdasarkan Gambar Situasi No. 1891 tanggal 13 5 1998 atas namaFERNANDO P SIHOMBING seluas 19.218 M2. selanjutnya diberi tanda bukii T.LE 73; F.C Sertifikat Hak Milik No: 253 / Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998berdasarkan Gambar Situasi No. 1892

BuktiT5 Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 211/Rambung Timurtanggal 431987 atas sebidang tanah yang terletak diKelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan, KotaBinjai, Propinsi Sumatera Utara, seluas 1892 M2 ;Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 133/G/2017/PTUNMDNMenimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan Saksisebanyak 3 (tiga) orang yang didengarkan keterangannya pada persidangan iniyaitu :1.AMIRSYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Lakilaki,Tempat/tanggal lahir : Binjai, 09121967

., Advokat danKonsultan Hukum pada Kantor Hukum Akhmad Yusup, S.H. dan Rekanberalamat di Jalan Foker Tengah III, Nomor 8 (komplek Perumahan Melong GreenGarden) RT.004, RW.023, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, KotaCimahi, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama SoreangNomor Register 1892/Adv/IX/2020., tanggal 22 September 2020;Bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon danTermohon telah hadir di persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Unsur melakukan Penganiayaan.Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan ialahkesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuhorang lain (H.R Tanggal 25 Juni 1894, W.6334; 11 Januari 1892, W. 6138),untuk menyebut sesorang itu telah melakukan penganiayaan terhadaporang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatukesengajaan untuk :a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau;Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 82Pid.B

ternyatatelah dikuasai dan disertipikatkan oleh Tergugat B dalam tahun1982 menjadi sertipikat Hak Milik No. 1892/Nagari Nan XX GSNo. 773 tanggal 14 Januari 1982 atas nama Drs.

Unsur Melakukan Penganiayaan;Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan menurut Yurisprudensi yangmenjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah setiap orang yangdilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada oranglain (H.R. 25 Juni 1894, W. 6334 ; 11 Januari 1892, W. 6133);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit (pijn) ialah perubahan dalambentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakitcontohnya menampar, menendang; sedangkan

Namun dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalahkesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka padaorang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138) ; Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP, tidak ada menyebutkan secararinci unsurunsur dari pasal tersebut, hanya menyebut kejahatan penganiayaan yang20dirumuskan didalam Rancangan UndangUndang disebutkan Sebagai dengan sengajamemberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja

., Advokat yang berkantor diJalan malaka BTN Kendari Permai Blok D3 Nomor 4 dan jalan Made SabaraNomor 0102 Kopi Raja Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraanpengadilan Negeri Unaaha tanggal 5 November 2020 dengan nomor registerW23U5/1892/HK.02/X1/2020;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaiandiantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 9Desember 1892 Surat Perintah adalah peringatan resmi dari Jurusita Pengadilan, sedangkanAkta Sejenis adalah suatu tulisan biasa (bukan resmi), surat telegram yang tujuannya samayakni untuk memberi peringatan kepada debitur agar memenuhi prestasi dalam seketika ataudalam tempo tertentu ; Menimbang, bahwa menurut Riduan Syahrani pula, bahwa pengiriman turunan SuratGugatan dapat dianggap sebagai penagihan, oleh karena Tergugat masih dapatmenghindarkan terkabulnya gugatan

PEMOHON Dikeluarkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1892 padatanggal O1 Juli 1991 atas nama Tn. PEMOHON Peningkatan status tanah dari HGB menjadi Hak Milk (HM),berdasarkan Keputusan Mentert Negara Agraria / Kepala BadanPertahanan Negara tanggal 26 Juni 1998 menjadi Hak Milk (HM) NO.289 atas nama Tn. PEMOHON (terlampir);Bahwa fakta pada tanggal 30 Juni 2004, Tn.

mohon kepada Majelis Hakimagar Hak Asuh dua orang anak yang masih dibawah umur sebagaimana termuat pada Positaangka 3 Gugatan Rekonpensi diatas ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi mengingatkarena sikap Tergugat Rekonpensi tersebut sebagaimana termuat pada Jawaban dalamKonpensi di atas takutnya dapat berdampak buruk terhadap mental dan psikologis anakanakapabila Hak Asuh anak tersebut berada ditangan Tergugat Rekonpensi, hal mana sejalandengan Putusan Mahkamoh Agung Republik Indonesia No. 27 K/AG/1892

Pasal 351 ayat (1) KUHP hanyamenyebutkan kwalifikasi tindak pidana saja dengan tidak ada menentukansyarat atau unsurnya, maka untuk mengetahui apa yang dimaksud denganpenganiayaan (mishandeling), Majelis Hakim mengambil pengertianPenganiayaan menurut Jurisprudensi yang menjelaskan bahwa yangdimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untukmenimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada oranglain (Hoge Raad derNederlanden 25 Juni 1894, Weekblad van het Recht 6334;11 Januari 1892

bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentukdakwaan tungggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut denganmenghubungkannya dengan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimanayang telah uraikan di atas;Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya menyebut kualifikasipenganiayaan namun tidak memberi batasan atau penjelasan mengenai apakah yangdiartikan dengan penganiayaan itu;Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 25 Juni 1894, W.6334; 11Junuari 1892

SIDDIK Bin JALALLUDIN sebagai Terdakwa dalamperkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali la Terdakwa yang uraianidentitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan olehTerdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orangyang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangSiapa telah terpenuhi;Ad. 2.Melakukan penganiayaanMenimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 25 Juni 1894, W.6334;11 Januari 1892