Ditemukan 2284 data
97 — 25
ERNI GUWARNI,M.Ak; Kasi Sapras TK/SD adalah saya sendiri AGAH YAYAT RUPIATNA, SHSaya selaku Kasi Sarana dan Prasarana bidang TK dan SD Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Bandung pada bulan Nopember 2013 menerima DPA dari SubBagian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung yang telah adalokasi namanama sekolah SD penerima bantuan Pembangunan Taman, LapanganUpacara dan Fasilitas Parkir sebanyak 29 Sekolah Dasar dan pada saat itu juga sayalapor kepada Kepala Bidang TK dan SD untuk
MUH. ASRI IRWAN
Terdakwa:
RADIAN AZHAR
280 — 85
ERWIN WIRYAWAN, S.H sebagai Kepala Subbagian Penyusunan Program pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
- 1 (satu) berkas print out Bagan Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I sesuai Permenkumham Nomor: M.IHH-05.OT.01.01 Tahun 2011
- 1 (satu) lembar print out Petikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: SEK-34.KP.03.03 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dna Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi Sdr.
DUDUNG ABDUL AZIZ, M.Si sebagai Kepala SubBagian Umum pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Sukamiskin.1 (satu) lembar print out Struktur Organisasi Seksi Bimbingan Kerja LapasKelas Sukamiskin.1 (Satu) lembar print out Tugas dan Fungsi Seksi Bimbingan Kerja sesuaidengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH05.OT.01.01tahun 2011.1 (satu) berkas print out Laporan Rugi Laba Suka Printing PT GLORIKARSA ABADI bulan November 2018.1 (satu) berkas print out Laporan Rugi Laba Suka Printing PT GLORIKARSA
ARIE PRATAMA ,SH
Terdakwa:
ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR
167 — 47
satu) lembar Data Ukuran Pakaian dan Sepatu Sat LinmasUntuk Kegiatan PAM TPS PILKADA 2018;1 (Satu) rangkap Bukti Bayar Pajak Kegiatan Termin 1 ke BPDJambi tanggal 31 Mei 2018 Kode Billing : 018053977273914:1 (Satu) rangkap Bukti Bayar Pajak Kegiatan Termin Il Ke BPDJambi tanggal O6 September 2018 Kode Billing018090114009811;1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat KeputusanBupati Merangin Nomor : 694/BKD/2016 tanggal 30 Desember2016 tentang pengangkatan FACHRIZAL, S.E sebagai Kepala SubBagian
270 — 179
kesehatan dankepribadian, serta tahapan wawancara adalah berupa penilaian ternadap hasilpemeriksaan kesehatan dan hasil rekam jejak, serta hasil asesment.Bahwa, penilaian terhadap hasil pemeriksaan kesehatan dan hasil rekam jejak,serta hasil asesment tersebut bersifat kualitatif yang bentuknya beruparekomendasi, misalnya hasil asesment itu layak atau tidak layak, begitu pulaterhadap hasil pemeriksaan kesehatan dan hasil rekam jejak.Bahwa, berdasarkan pengalaman Saksi selama menjabat sebagai Kepala SubBagian
145 — 43
Gorontalo sehubungan dengan perkara korupsi perjalanandinas anggota DPRD PProvinsi Gorontalo Tahun Anggaran, danmenandatangani Berita Acara Pemeriksaan; Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana tertera dalam Berita AcaraPemeriksaan Penyidik; Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan masalah perjalanan dinas anggotaDPRD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2008 adalah Terdakwa sebagaiKepala Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo; Bahwa keterkaitan saksi karena saksi pada tahun 2008 sebagai Kepala SubBagian
57 — 34
451.71.100/XV2013 tanggal 9 November 2013 perihal PermohonanInformasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh MADEADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha KantorPertanahan Denpasar.1 (satu) lembar Asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasarkepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TenagaKerja Indonesia Denpasar Nomor: 3941/451.71.100/XV2013 tanggal 22November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah,yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kepala SubBagian
Muhammad Gibrafil Fahlevie, S.H.
Terdakwa:
UJANG FAISHAL, S.E.,M.Ak Bin ABU SHOLEH
168 — 99
,M.Ak
- Petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 813/763/08/2000 tanggal 03 April 2000
- Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Lampung;
- Petikan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: 821/01/VII-WK/2001 tanggal 19 Juni 2001
- Daftar Lampiran Keputusan Bupati Way Kanan;
- Petikan Bupati Way Kanan Nomor: B.68/V.02-WK/HK/2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Pengangkatan sebagai Analis Tata Usaha pada Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten
117 — 30
Kemudian menandatangani Berita AcaraPengembalian Bonggol yang di ketahui dan disetujui oleh Kepala SubBagian Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KabupatenGunungkidul dan memasukkan kedalam Buku kas Umum. Setelah ituBendahara Penerima membuat Surat Tanda Setoran (STS) daripenerimaan yang disetor oleh koordinator TPR untuk disetorkan ke KasDaerah, dengan cara disetor tunai ke Rek Kas Daerah Kab.Gunungkidul di Bank BPD Nomor rekening 002.111.000038. Pada hariitu juga.
66 — 15
Kepala SubBagian Anggaran pada Bagian Administrasi KeuanganSekretariat Daerah Kota Tanjungpinang berdasarkanSurat Perintah Plt. Sekdako Tanjung Pinang No. 103/SP/2010 tanggal 17 Februari 2010 yang mempunyaitugas antara lain:a. Membuat usulan anggaran kegiatankegiatan danrancangan dokumen anggaran Sekretariat Kota TanjungPinang.b. Mengumpulkan rancangan kegiatan pada bagian bagianSekretariat Kota Tanjung Pinang.c.
127 — 25
pengadaan.faktafakta yang mendukung sehingga dalam kegiatan kegiatanPengadaan 17 (tujuh belas) unit mesin incenerator dan tempat penyimpanannyauntuk 17 (tujuh belas) Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi TA.2013 ini timbul kerugian negara adalah :1)2)3)4)5)Penganggaran untuk kegiatan tersebut tidak didasarkan pada usulan daripengguna/yang membutuhkan; puskesmas tidak mengusulkan anggaranuntuk pengadaan mesin dan tempat penyimpanan incinerator tersebut,akan tetapi usulan tersebut berawal dari staf subbagian
saksi Agus Mahmudin selaku Pejabat Pembuat Komitmenmemerintahkan saksi Beben Umbara untuk menunjuk Penyedia barang/jasasebagai penyedia dalam kegiatan pengadaan mesin Incenerator melalui suratUndangan kepada Penyedia Barang/jasa yang ditandatangani oleh terdakwaselaku Pejabat Pembuat Komitmen; Bahwa proses pengadaan dilaksanakan tanpa ada tanda tangan Hamdani selakuPejabat Pengadaan, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkanpara Penyedia Barang/jasa dengan membuat Surat Keputusan Kepala SubBagian
221 — 321
pertemuan danperpustakaan dinas;e Melaksanakan upacara dan pengaturan acara dinas;e Menerima, menyimpan, dan mendistriobusikan perlengkapan /peralatan /inventaris kantor dinas;e Melaksanakan koordinasi penghapusan barang;e Menyampaikan pencatatan penerimaan ; penyimpanan,pendistribusian, dan penghapusan barang kepada SubbagianKeuangan untuk dibukukan;e Menghimpun peraturan di bidang perhubungan darat, laut, danudara;e Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perhubungan yangberkaitan dengan Subbagian
Umum;e Menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang terkait dengan tugasSubbagian Umum;e Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasSubbagian Umum.Bahwa Subbagian Umum berkedudukan dan bertanggungjawab kepadaSekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (Tahun 2013 dijabatoleh DRAJAD ADHYAKSA).
Menyiapkan dokumen = anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatan.Bahwa kegiatan Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, saksitidak ikut menyusun bahan RKA dan DPA Program PeningkatanPengelolaan Busway kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway danProgram Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dengan KegiatanPengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler tersebut,setahu saksi yang menyusun bahan RKA dan DPA Program PeningkatanPengelolaan Busway kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway adalah SubBagian
249 — 195
Saksi ARIE APRIADI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil padaPemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai Kepala SubBagian Pengelolaan Batas Kabupaten Rokan Hulu; Bahwa Saksi menjabat pada bagian tersebut sejak bulan OktoberTahun 2017; Bahwa pada bulan November 2018 Saksi pernah turun kelapanganuntuk penentuan titik batas antara Kabupaten Rokan Hulu denganKabupaten Kampar tepatnya di Desa Pendalian;Bahwa pada saat
1.AGUS WIDODO ,SH MH
2.MUHAMMAD RASYID, SH
3.ADITYA NUGROHO, SH
4.DAUD ZAKARIA, SH
5.AGUNG TRI WAHYUDIANTO, SH
6.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
Terdakwa:
Drs. ROJIKINNOR JAMHURI BASNI, M.Si Bin H. JAMHUR
150 — 61
dengan ditetapkan di APBD dan dicantumkandalam DPA Sekda Palangka Raya khususnya bagian Hukum, makaselanjutnya dibagi kepada bagian masingmasing, dalam hal ini ada 9(sembilan) bagian, maka berdasarkan kegiatan yang ada di dalam DPAinilah kami (Bagianbagian) bekerja, sehingga tidak bisa keluar darisini; Bahwa pengalaman saksi setelah menjabat selaku Kasubag BantuanHukum dan HAM untuk mengatasi pengeluaranpengeluaran terhadapkegiatan yang tidak dianggarkan adalah dengan merapatkannya di bagianmaupun subbagian
, sehingga ada kas bagian dan kas subbagian.Dimana kas ini bersumber dari penyisinan dari honorhonor pegawaimisalnya yang mendapat SPPD dan sebagainya; Bahwa kegunaan kas bagian atau subbagian dimaksud untukHalaman 154 dari 286 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2018/PN PlIkmemberikan Sumbangan dalam acara bersama, seperti door price, hadiahhadiah, kawan melahirkan, kematian, sakit, cendera mata dan sebagainya,tapi baru sekali ini dana kas tersebut dipergunakan untuk menutupikekurangan anggaran kegiatan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Ir. SYAMSUL ARIFIN, M.M., Bin Alm MOHAMAD SURI.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MULYANTO DAHLAN, S.H., M.H.
220 — 113
Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikanbawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjukuntuk bawahannya ; Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajibmengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepadaKepala Dinas dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya ; Setiap laporan yang diterima oleh KepalaDinas dari bawahannya wajibdiolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebihlanjut dan untuk memberikan petunjuk
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
2.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
3.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
531 — 589
., M.Hum, Jabatan Staf SubBagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan KomunikasiPublik, Setdirjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR;DEWI NUR ASTUTI, S.H., M.Hum., Jabatan Staf Sub BagianAdvokasi Hukum, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik,Setdirjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR;MUHAMMAD YUSUF GAZALI, S.H., Jabatan Staf Sub BagianAdvokasi Hukum, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik,Setdirjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR;HARRY KAMAJAYA, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian AdvokasiHukum, Bagian Hukum dan
73 — 42
Saksi GEDE KOMANG DARMA WIWJAYA, SE, PNS (Selaku kepala SubBagian Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah KotaDenpasar), Bahwa mekanisme atau pengamprahan keuangan tersebut melaluibeberapa tahapan, antara lain :a).
ROMI JOHANES,SH.MH
Terdakwa:
AGUS SUPRIANTO Bin SUPARNO SALEH
266 — 66
ERVAN NOFRIAN HIDAYAT yang dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;Bahwa ahli di Otoritas Jasa Keuangan, dengan Jabatan Staf, SubBagian Pengawasan Bank.
46 — 15
sebesar Rp. 3.197.525.000,00 (tiga milyar seratursembilahpuluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);Bahwa penasehat hukum mencocokkan barang bukti dengan majelisbahwa dengan kami ada sebelas kali pengamprahan;Bahwa saksi CD ditempatkan di ruang sub keuangan, diserahkan ke saksi,tidak ada diserahkan ke orang lain kecauli pada saat TAKPA;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat SPK;Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwamengatakan ada keberatan karenasetahu TerdakwaSPK dibuat di subbagian
HADEMAN, SH
Terdakwa:
SYAHMAT, S.Sos.
388 — 787
Lotim) kepada saudara RUSLAN ALI(SubBagian TU dan Perjalanan) Nomor:024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara SerahTerima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (KabagKesra Kab. Lotim) kepada saudara M.
73 — 14
MUSA AHA NATAWIRIA, Msi selaku Sekretaris Komisi PemilihanUmum (KPU) Kota Banjardan saksi SISKA FUJIYANTI, S.E. selaku Kepala SubBagian Umum, Keuangan dan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum KotaBanjar,dalam melaksanakan rangkaian kegiatan Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Tahun 2013, kegiatan Pemilihan Anggota DPD DPR, DPRD Tahun 2013dan kegiatan Pemilihan Presiden Pada Tahun 2014, telah melakukanpenyimpangan penggunaan dana dengan cara membuat bukti pengeluaran palsu(bukti dibuat sendiri) yaitu