Ditemukan 2258 data
HUSIN LAKMUDIN
Tergugat:
1.BAMBANG SUGIANTO BIN WARLAN ALI
2.SUTRIAH BINTI RAJAN
3.SURYANI BINTI WARLAN ALI
4.ENDANG SETIAWATI BINTI WARLAN ALI
5.SITI SUNDARI BINTI WARLAN ALI
6.EKA PRIYATIN BINTI WARLAN ALI
7.KHAIRIL ANWAR BIN WARLAN ALI
8.ROBBY AI HASAN BIN NURHASAN
9.IMANNAN SHADIQO'AN BIN BURHASAN
10.FAUZIAH AYU IZMI HANI BIN NURHASAN
103 — 32
No. 830/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt.14.sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) yang diajukan olehPenggugat harus ditolak;Bahwa begitu pula tuntutan Penggugat mengenai tuntutan provisi sertaputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu tidak cukup alasan untukdikabulkan, karena disamping tidak ada kepentingan yang mendesak, tidakada urgensinya serta juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1HIR, SEMA No. 3 Tahun 2004 maupun jurisprudensi Tetap MahkamahAgung RI No. 1788 K/Sip/1976 dan Yurisprudensi
46 — 20
Sehingga berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Pertahanan RINomor : Skep/1788/X/1989 tanggal 9 September 1989 Saksi merupakan anggota Veterandengan Nomor Pensiunan Veteran (NPV) : 13.006.344.
210 — 98
Tergugat II menolak permohonan provisi dari Penggugat yangisemacam itu karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.2 Bahwa berdasarkan Putusan MA RI No. 1788 K/Sip/1976 dan Putusan MARI No. 279 K/Sip/1976 dinyatakan bahwa tuntutan provisionil merupakarituntutan yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhirjmengenai pokok perkara dijatuhkan. Prof.
1.GOH SIOW YEN
2.PT Seng Fong Moulding Perkasa
Tergugat:
PT TABITHA EXPRESS
242 — 114
Penegasan itu dikemukakan dalam putusanMahkamah Agung RI Nomor 1788 K/SIP/1976 dan putusan Mahkamah AgungHalaman 56 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1004/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Brt.RI Nomor 279K/SIP/1976, gugatan provisi seharusnya bertujuan agar adatindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokokperkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harusditolak (vide M.Yahya Harahap,SH.
301 — 301
Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara PerdataTentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,hal. 884 menegaskan bahwa putusanprovisitidak boleh mengenaimateripokok perkara yang mana didukung juga oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1788 K/Sip/1976 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 279 K/SIP/1976. Berikut adalah kutipan langsung dari rujukan yang digunakan:..
Dengan demikian, putusanprovisitidakbolehmengenaimateripokokperkara, tetapi hanya terbatas mengenaitindakan sementara berupa laranganmelanjutkan suatukegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan diatastanahterperkaradenganancamanhukumanmembayaruangpaksa.Penegasan itu dikemukakan dalam Putusan MA No. 1788 K/Sip/1976.Begitu jugapenegasan Putusan MA No. 279 K/Sip/1976. Gugatan provisi seharusnyabertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidaktermasuk pokok perkara...
42 — 29
Karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera putusanprovisionil selalu dapat dilaksanakan terlebih dahulu ;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. padaputusan Mahkamah Agung No. 1788.K/ Sip/ 1976 dan putusan Mahkamah AgungNo. 279.K / Sip / 1976 tuntutan provisi tidak boleh mengenai materipokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara;Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan tuntutanprovisionil yaitu. tuntutan agar sementara diadakan tindakan
173 — 265
putusan;Halaman 42 dari60 Putusan Perdata No. 191/Pdt.G/2019/PN CbiTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:DALAM KONVENSIDALAM PROVISIMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 180 HIR, putusan provisimerupakan putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementaramenunggu sampai dengan putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.Dengan demikian, putusan provisi tidak mengenai materi pokok perkara, tetapiterbatas hanya mengenai tindakan sementara, hal ini juga sesuai denganputusan Mahkamah Agung No. 1788
220 — 203
Hal ini sejalan denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1788 K/sip/1976bahwa tuntutan dalam Provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara tetapihanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatukegiatan misalnya melarang meneruskan pembangunan diatas tanah berperkara;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan provisi hanya merupakan gugatanassessor atau gugatan tambahan (additional claim) saja, maka secara hukum tidakdapat berdiri sendiri dan harus ada
197 — 71
Dengan demikian,putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara, tetapi hanyaHal 38 dari 83 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN.Smgterbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkansuatu kegiatan misalnya melarang meneruskan pembangunan di atastanah terperkara dengan ancaman hukuman membayar uang paksa.Penegasan itu dikemukakan dalam Putusan MA No. 1788 K/Sip/1976.Begitu juga penegasan Putusan MA No. 279 K/Sip/1976.
158 — 63
Manner Pasaribu (anakdebitur), diberi tanda bukti: P29;30.Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 35 atas nama Masdawati Pasaribu (anakdebitur), diberi tanda bukti: P30;31.Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 39 atas nama Masnur Manalu (istridebitur), diberi tanda bukti: P31;32.Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 37 atas nama Masnur Manalu (istridebitur), diberi tanda bukti: P32;33.Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 38 atas nama Rapi Pasaribu, diberi tandabukti: P33;34.Foto copy Surat Nomor 1.CB.SBA/BB/1788
MAS UD , SH
Termohon:
POLRES METRO TANGERANG KOTA Cq KASAT RESKRIM
44 — 5
., MH, Kompol Julianthy, SH.MH, dan Bripka Budi Setiawan, SH,berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprint/1788/IX/HUK.11.1/2018, tanggal 7September 2018, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2018 ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonanPraperadilan Permohon , dimana isi dan maksud dari permohonan tersebutdengan tegas tetap dipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan Pemohon tersebut,Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis bertanggal
147 — 69
kekuatan hukum tetap dan dipertegas lagi dengan PutusanMA No: 1043 K/1971 Tanggal 3 Desember 1974 yang mengatakanpelaksanaan putusan hakim harus menunggu sampai seluruh putusanmempunyai kekuatan hukum tetap;Hal 33 dari 63 hal Putusan Nomor 31/Padt.G/2019/PN Bgr14.15.Bahwa tuntutan Provisi dan dwangsom Petitum Point 1 dan 2 halaman 8tidak memenuhi syarat formal gugatan provisi berdasarkan ketentuanPasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 53 Rv dan dipertegas denganYurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No: 1788
578 — 450
Jendral GatotSubroto Kav. 23 Jakarta Selatan 12930 2701 (satu) lembar fotocopy warna Undangan Rapat Nomor:1788/DAN.02.04/DITDAN2/2017 Tanggal 20 September 2017yang ditanda tangan oleh DIREKTUR PENGADAANSTRATEGIS2 SUPANGKAT IWAN SANTOSO, yang telahdilegalisir oleh KEPALA SATUAN PELAYANAN HUKUMKORPORAT DEDENG HIDAYAT 2711 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas dari PejabatPelaksana Proses Penugasan IPP PLTU MT Riau1 (2 x 300MW) kepada 1. DM Pengadaan IPP Il, 2.
28 — 10
Hal ini seyalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1788 K/Sip/1976 bahwa tuntutan dalam provisi tidak bolehmengenai materi pokok perkara tetapi hanya terbatas mengenai tindakansementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarangmeneruskan pembangunan di atas tanah terperkara;Menimbang, bahwa gugatan provisi hanya merupakan gugatan assesoratau gugatan tambahan (additional claim) saja, maka secara hukum tidak dapatberdiri sendiri dan harus ada hubungan langsung
172 — 112
Jemu4 1788 Salmon Parha5 1789 Pius Maibaba6 1799 Emanuel Kara Karo7 1811 Jusrani Bagarh8 1820 Siprianus Tambou9 1849 Gergorius Page10 1850 Fabianus Toro11 1851 Bara Saga12 1852 Sirianus Mbia13 1853 Petruanus Simbi14 1854 Adolfina Sagar15 1855 Berifasius Rafe16 1856 Magdalena Pigo17 1857 Gab Shoro18 1858 Pabriana Ngger19 1859 Natalia Ngger20 1860 Marta Mea21 1861 Saferius Sagar22 1862 Titiana Tefo23 1863 Timotius Naunho24 1864 Zamuel Naunho25 1866 Mia Maria Gojhi26 1867 Bernadetha Sirre27 1868 Agata
Raeni Melani
Tergugat:
1.PT. Bangun Arta Hutama
2.Ati Krisnawati
64 — 29
kepada KetuaPengadilan Negeri Batulicin melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkaraa quo berkenan menyatakan agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankanterlebih dahulu walaupun ada Verzet (Perlawanan), Banding, atau Kasasi(uitvoorbaar bij voorraad).Berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka Penggugat memohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Batulicin melalui Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:DALAM PROVISIBahwa, menurut Putusan MA RI NO 1788
86 — 7
TurutTergugat tidak secara khusus menjawab adanya tuntutan provisi dari Penggugat, namunberkaitan dengan tuntutan provisi tersebut , Pengadilan akan mempertimbangkansebagai berikut :Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR disebutkan ProvisioeleBeschikking adalah Keputusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementaramenunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, dengan demikiantidak boleh mengenai materi pokok perkara dan hal tersebut diperteguh berdasarkanPutusan MA No.1788
149 — 75
1416, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 78, Jakarta 10220, baikbertindak sendirisendiri maupun secara bersamasama, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No.129/K.H.M&M/K/XII/2013, tanggal 15Desember 2013;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :Telah membaca ;1Berkas Perkara Penyidikan yang diperbuat oleh Badan Reserse Kriminal Polri,Direktorat Tindak Pidana Umum, Nomor.BP/39/VIII/2012/DIT TIPIDUM,tangggal 16 Agustus 2012 ;Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala KejaksaanNegeri Surakarta, Nomor : B.1788
SUKATMINI, SH
Terdakwa:
WINA
56 — 16
li>
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1720-0000-5349-92 atas nama Juventa;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama dengan nomor rekening 0189-0102-4169-505 atas nama Aria Agis Suanto;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama dengan nomor rekening 5444-0100-1017-506 atas nama Wina;
- ATM Paspor BCA No. 6019-0026-5345-2849;
- ATM BRI Card No. 5221-8430-5794-1788
183 — 624
Berupa 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah bermeterai cukup dandilegalisir, tidak dicocokkan dengan bukti asli, berupa Fotocopy SertipikatHak Milik Nomor : 1788 Desa Angsau, Terdaftar atas nama DOKTORANDUSHAJ JUHRANSYAH berdasarkan Surat Ukur Tanggal 2 Maret 1999 Nomor :25/1999 dengan luas 1.998 M2. Bukti ini membuktikan bahwa benar Tanahtersebut adalah Hak Milik H.
Bahwa bukti T.14 berupa fotokopi dari fotokopi berupa SertifikatHak Milik Nomor 1788, Desa Angsau, terdaftar atas nama DoktorandusHaji Juhransyah, berdasarkan surat ukur tanggal 2 Maret 1999, denganluas 1.998 meter persegi, namun dalam hal ini Para Penggugat menolakbukti T.14 tersebut dengan alasan bahwa bukti T.14 merupakan fotokopidari fotokopi yang tidak menghadirkan aslinya, namun tidak membantahsecara langsung mengenai keberadaan dan kebenaran dari bukti T.14,sedangkan bukti T.14 merupakan fotokopi
Bahwa bukti T.20 berupa fotokopi dari asli Surat Informasi StatusKepemilikan Terakhir Seritifikat Hak Milik Nomor 1399, 1400, 1401, 1402,882 dan 1788 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut,Provinsi Kalimantan Selatan, namun dalam hal ini Para Penggugatmenolak bukti T.20 tersebut dengan alasan bahwa bukti T.20 berupasurat pernyataan yang dibuat setelah almarhum Djuhransyah bin Basrimeninggal dunia, dan setelah perkara waris ini disidangkan