atas alasan tersebut diatas sehingga karenanya unsurmenguntungka diri sendiri atau orang lain menurut Peasehat HukumTerdakwa tidak dapat dibuktikan.Menimbang, bahwa demikian juga Penasehat Hukum terdakwa telahmengajukan pembelaan terhadap Dakwaan Kedua pasal 3 UU No. 8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangjuncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang berpendapat dimana menurut PenasehatHukum bahwa, mengingat tidak terbuktinya Pasal 378 KUHP sebagai tindakpidana asal (predicate

crime) dari Pasal 3 TPPU yang didakwakan kepadaTerdakwa, maka berkonsekwensi terhadap dakwaan tindak pidana pencucianuang Pasal 3 TPPU yang didakwakan kepada Terdakwa Harry Suganda, tidakdapat dibuktikan pada perbuatan terdakwa sebagaimana putusan MahkamahKonstitusi Nomor : 77/PUUXII/2014 yang mengharuskan adanya pembuktianterlebin dahulu dari tindak pidana asal (predicate Crime) dalam tindak pidanapencucian uang.Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Penasehat Hukum Terdakwasangsi yang sepantasnya

Berdasarkan kronologis yang diberikan penyidik kepada Ahli :Sebaiknya penyidik mempunyai keyakinan yang didukung dengan buktibukti yang cukupatas tindak pidana asal (predicate crime) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang.

Wiwit Puspasari, SH, CFE:Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kasus ini, saatitu ahli menjabat sebagai Asisten Direktur di Bank IndonesiaKantor Pusat Jakarta dan saat ini ditugaskan sebagai InvestigatorSenior pada Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi250Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kantor PusatJakarta.Bahwa riwayat keahlian ahli dalam memberikan keterangan ahlidalam perkara tindak pidana korupsi khususnya dengan modus(predicate crime) tindak pidana perbankan untuk beberapa

kasustindak pidana perbankan dimana terdapat unsur kerugiankeuangan Negara/Daerah, antara lain pada beberapa bankumum/bank pembangunan daerah (konvensional) maupun banksyariah/Unit Usaha Syariah (UUS) serta BPR/BPRS yangberbadan hukum Perusahaan Daerah (PD) baik di Jakarta maupundi daerah.Bahwa disamping itu ahli juga pernah memberikan keterangansebagai Ahli untuk beberapa kasus dugaan tindak pidanapencucian uang dengan predicate crime tindak pidana perbankandi Bank Umum serta beberapa kasus tindak

Karena di Pasal 2menyebutkan tindak pidana perrpajakan adalah satu predicate crime, sumber tindakpidana pencucian uang.

UU No. 15 tahun 2002 berlaku sejak tanggal 17 April 2002 hingga 2003diperbaiki dengan UU No. 25 tahun 2003 berlaku hingga Oktober 2010 kemudiandicabut dengan UU No. 8 tahun 2010 sehingga yang berlaku UU No. 8 tahun 2010saja;Bahwa sebenarnya di Pasal 74 menyebutkan penyidik TPPU adalah penyidik tindakpidana asal artinya seluruh penyidik tindak pidana asal predicate crime bolehmenyidik TPPU.

Dst.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut menentukan kejahatankejahatan apa saja yang menjadi predikat dari tindak pidana pencucian uang, dan ternyatadari ketentuan pasal tersebut dengan jelas diketahui bahwa tindak pidana korupsimerupakan the first predicate crime dari adanya suatu tindak pidana pencucian uang.Oleh karenanya unsur yang ketiga ini khususnya dalam perkara a quo dapat pula dibacasebagai diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi ;Menimbang

Bahwa yang melakukan penyidikan tindak pidana asal(predicate crime) adalah Kejaksaan Negari Klungkung, olehkarena itu penyidikan terhadap tersangka, dilakukan olehpenyidik Kejari Klungkung. Untuk ketentuan hukum acara,Hal 111 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2019/PN Dpstidaklah ada ketentuan tentang retroaktif. Yang dapatdiberlakukan retroaktif adalah ketentuan hukum materiil.a.

kalimat yang diketahuinya atau patut diduganyaharus dibaca dalam satu kesatuan makna, hal tersebut bukan suatupilihan/opsi/alternatif walaupun terdapat kata atau, karena satu kesatuan maknaitu merupakan konsekuensi dari delik pro parte dolus pro parte culpa.Penguraian unsur merupakan hasil tindak pidana harus mengacu pada pasal 2undangundang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang, dimana dalam pasal tersebut telahdicantumkan sejumlah tindak pidana asal (predicate

crime) dan bahkan tindakpidana lainnya yang belum diatur pada saat ini yang diancam dengan pidanapenjara selama 4 (empat) tahun atau lebih yang merupakan kejahatan yangmenghasilkan harta kekayaan si pelaku pencucian uang.Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 undangundang No. 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangdisebutkan bahwa : Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperolehdari tindak pidana:Korupsi ;Penyuapan ;Narkotika ;Psikotropika ;penyelundupan tenaga

kepada Pemohon Peninjauan Kembali IKEWIJAYANTO, tempus delictinya, yaitu pada tanggal 8 Oktober 2010 sampaidengan tanggal 15 Maret 2011 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalambulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, apabila dinubungkandengan tempus delicti dari dakwaan Keempat, Kelima dan Keenam Pertama makadapat ditarik kesimpulan, bahwa dakwaan Keempat, Kelima dan Keenam Pertamatentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak terkait/relevant dengan tempusdelicti tindak pidana asal (Predicate

Crime) dalam dakwaan Kesatu, Pertama,Primair.

Crime ) sebagai adanya hubungan kausalitas harus adanyaterdakwa lain dalam perkara lain, sebenarnya kalau ada hubungan denganPredicate Crime , bisa juga diperiksa dalam kasus yang berbeda ;Bahwa apabila Jaksa penuntut Umum tidak bisa membuktikan TindakPidana Pencucian Uang hal ini kita kembalikan siapa yang mendakwakandia yang harus membuktikan, kalau Jaksa Penuntut Umum tidak bisamembuktikan paling tidak bisamembuktikan Tindak pidana asalnya ;Bahwa dalam pasal 76 terdakwa berkewajiban untuk membuktikan

atau tidak sehingga jelasadanyaaliran dana merupakan aliran dana yang kuat adanya tindak Pidanapencucian uang yang kuat;Bahwa pasal 69 Undangundang Tindak Pidana pencucian uang disinibertolak belakang bahwa untuk melakuan penyelidikan , Penuntutan danpemeriksaan tidak perlu dibuktikan tindak pidana awalnya, maka dalamkontek hukum pidana terjadi keraguraguan maka, harus diselesaikansecara sitimatis, harus dicari hal yang meringankan bagi terdakwa,sebenarnya bisa saja kalau kita hubungkan dengan Predicate

Crime,sebenarnya bisa diperiksa dalam kasus yang berbeda;Bahwa dalam Undangundang Tindak Pidana Pencucian Uang dariperumusan delic ketentuan pasal 3, 4 dan 5 terdapat kesalahan artinyasebagian dalam pasal 3 patut diduga , dalam pasal 5 patut diduganya patutdiduganya disini yaitu mengetahui . keinginan , terjadinya transaksi sebabsudah memberikan kesengajaan . tujuan ; pengetahuan , keinginan dalamhal ini adalah kesengajaan ;Bahwa kesengajaan Tindak Pidana Pencucian uang ini merupakan Vital,pasti

sesuai pasal 3,4,5 kontradiktif dengan 69 dalam hal ini hakimsebagai corong Undangundang ketika terjadi kontradiktif, maka menurutahli ketika kontradiktif, terjiadinya keraguaraguan maka hal seperti tersebutmaka Hakim memutus dalam pemeriksaan sidang dipengadilan maka dicarikan hal yang meringankan bagi terdakwa ;Bahwa penafsiran pasal 69 menurut ahli ketika pasal 69 UU TPPU tidakharus membuktikan kejahatan asal terlebih dahulu, Harus dipahami secarasistim matis , yaitu pasal 2 ayat (1) tentang predicate

Crime, Tindak pidanapencucian uang tidak perlu dibuktikan kejahatan asal, paling tidakdiputuskan bersamasama dengan pidana asal dan kalau kita hubungkandengan pasal 77 Undangundang TPPU kalau terdakwa bisa membuktikankonskensuinya apa dan jika terdakwa tidak bisa membuktikan jugakonsekwensinya juga apa;Bahwa karena didalam pasal 75 ini dalam kontek pembuktian memperkuatpasal 3,4 dan 5 Disarankan kepada penyidik harus adanya informasi /masukan, analisa dari PPATK sebagai penyidik memang sangat penting

Fakta KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFARalias PHILIP RUSEEL dan HILDA RIZQY diduga telah terlibatdalam Tindak Pidana Narkotika, dimana dalam khasanahTindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana Narkotikatersebut dapat diduga sebagai Tindak Pidana Asal(Predicate Crime).b.

menggunakan harta kekayaan hasilkejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untukmelakukan pemeriksaan dan pengejaran.Bahwa aktafakta dan kronologis yang disampaikan oleh Penyidik dapat Ahlisampaikan halhal sebagai berikut :a Fakta KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR aliasPHILIP RUSEEL dan AGUS WAHIDIN diduga telah terlibat dalamTindak Pidana Narkotika, dimana dalam khasanah Tindak PidanaPencucian Uang, tindak pidana Narkotika tersebut dapat diduga sebagaiTindak Pidana Asal (Predicate

Crime).b Fakta Saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFARalias PHILIP RUSSEL secarabersamasamadalammelakukankegiatanpenerimaan / melakukanpentransferanuangterkaitdengan peredarangelapnarkotika dengan berkedok bisnispengiriman uang illegal berperan menggantikan Mueen M Chisthi aliasMike (DPO) apabila Mueen M Chisthi alias Mike yang bersangkutantidak sedang berada di Indonesia.Adapun kegiatan tersebut meliputi antara lain mengatur semua kegiatannyaseperti misalnya menerima pesan langsung dari

merupakan hasil darisuatu perbuatan melawan hukum.Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tidak mengenal terdakwa SURYANA,MAULANA SYAHZIHAN dan KARTIKA ADIWINANGUN, MBA aliasDEWI KARTIKA alias DEWI alias KARTIKAbaik secara pribadi maupunsecara kedinasan.Bahwa berdasarkan uraian kronologis tersebut diatas, ditanyakankepada Ahli, Apakah tindakan terdakwa SURYANA, dan KARTIKAADIWINANGUN, MBA alias DEWI KARTIKA alias DEWI alias KARTIKAtelah memenuhi unsurunsur dari dugaan melakukan tindak pidanapencucian uang dengan predicate

crime TPPenipuan dan/atauPenggelapan dan/atau Pemalsuan yaitu Bahwa Untukmempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uangsebagaimana diatur dalam Pasal 3 UndangUndang No.8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukanadanya faktafakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwaseseorang tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipbkan, membawaHalaman 113

No. 1580 K/Pid.Sus/2014atau menyamarkan agar orang lain tidak mengetahui bahwa uang yang ditransfer Terdakwa adalah uang dari Tindak Pidana Narkotika.Bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidangan tersebut sebagaimanadalam dakwaan Kedua dengan tempus delicti pada kurun waktu tahun 2010sampai dengan tahun 2012 merupakan perbuatan yang berhubungan denganPredicate crime nya yaitu Dakwaan Kesatu kami Jaksa Penuntut Umum.Bahwa Dakwaan Kesatu merupakan Predicate crime dari Dakwaan Kedua darifakta

bahwa pada saat menerima uang dari saksi Lukman Zainuddin terdakwatahu atau patut menduga bahwa uang yang diterimanya berasal dari kejahatan oleh karenaprosedur, proses, serta cara beralih uang yang merupakan hak nasabah BRIS CabangPembantu Pasar Minggu hingga sampai ke rekening PT.Moutong Prima Sentosa dengandirektur Lukman Zainuddin telah melanggar Pasal 63 ayat 1 UndangUndang RI No. 21 Tahun1632008 yang merupakan tindak pidana Perbankan Syariah dan Tindak Pidana Perbankanmerupakan salah satu Predicate

Crime dari Tindak Pidana Pencucian Uang menurut pasal 2ayat 1 (g) UndangUndang No.8 tahun 2010 yang patut diketetahui oleh terdakwa sebagaiPimpinan Bank Syariah ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Yangmenerimaatau menguasai penempatan, pentransferan, pembayar, hibah, sumbangan,penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana telah terpenuhi ;Ad. 3.

menyediakan minyak sebagaimana yangdiperjanjikan sehingga Terdakwa sebenarnya tidak berhak untuk menerima ataumencairkan dan mempergunakan atau mengalihkan dana yang bersumber daripenjaminan SKBDN milik Ramlin Masyur tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana pertimbangan hukum di atas, bahwa Terdakwa telahterbukti melakukan tindak pidana penipuan terkait jual beli minyak solar HSD.Tindak pindana penipuan tersebut termasuk salah satu jenis tindak pidana asal(predicate

crime) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 8Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang.

Pembanding berpendapat untuk menjadi alasan dikenakan tindak pidanapencucian uang sesuai dari unsur pasal 1 point 5 huruf c dan d, danPasal 2 ayat (1) Undangundang No. 8 tahun 2010, dimana unsurdiketahui dan patut diduga berasal dari tindak pidana maka tindak pidanakorupsi sebagai predicate crime harus di buktikan dimuka persidangan ;Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada Komisipemberantasan korupsi berisi kKeberatan keberatan, dan berpendapat perluadanya pemisahan hukuman terhadap

Rizal sehingga sangat beralasan untuk menyatakan Terpidanabersalah atas perbuatannya a quo ;Bahwa mengenai harta kekayaan Terpidana TJOE bersama saksi SurjadiWidjaya yang telah disita dan dinyatakan dirampas untuk Negara,keseluruhannya dipadang merupakan hasil dari tindak pidana Narkotikasebagai tindak pidana pokok (predicate crime) ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 UndangUndang No. 8Tahun 2010 maka terhadap harta kekayaan Terpidana bersama saksi SurjadiWidjaya yang diduga hasil

Hasil investasi inilahyang kemudian dibelikan aset oleh Pemohon Peninjauan Kembali dansebagian digunakan untuk mengembalikan transferan dari YusranArief ;Bahwa Judex Juris tidak memperhatikan pemenuhan unsurunsurdalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf a UndangUndang Nomor 25 Tahun 2003dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010, apalagi tidak dapatdibuktikan tindak pidana asal atau predicate crime.

penyewaan tempat tersebut tidak diketahui pihakpenyedia jasa keuangan ( Perbankan ) ; Bahwa transaksi diatas Rp. 500 juta harus dilakukan Pelaporan ke PPATKdan sesuai peraturan Perbankan yang berlaku, bahwa setiap nasabah harusmencantumkan Identitas atau Profil secara benar ; Bahwa TPPU yang bersifat PASIF, artinya pelaku TPPU hanya menerimaharta kekayaan yang patut dapat diduga merupakan hasil tindak pidana ataukejahatan ; Bahwa delik TPPU dapat diajukan tersendiri tanoa perlu menunggu putusandari Predicate

Crime atau Kejahatan Pokoknya terlebih dahulu tetapi tetapharus ada Kejahatan Pokoknya yang diajukan ; Bahwa Gratifikasi dapat dianggap sebagai pemberian Suap karenaseharusnya penerima gratifikasi harus patut dapat menduga bahwa sipemberi uang secara life style atau profil tidak patut atau layak memberikanuang serta untuk apa kepentingan pemberian uang tersebut ; Bahwapelaksanaan Pembuktian Terbalik diberikan kesempatan kepadaterdakwa sebelum dilakukan penuntutan ( tuntutan pidana) dimana terdakwadiberi

Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandangsebagai perbuatan yang berdiri sendirisendiri sehingga merupakanbeberapa kejahatan;Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang anggota majelis Ilsependapat dengan pertimbangan Ketua Majelis dan anggota majelis lainnyasehingga unsur setiap orang dianggap terpenuhi;Menimbang, bahwatindak pidana pencucian uang yang dilakukan dengancara menempatkan, mentransfer, mengalinkan dst harus dikaitkan dengan tindakpidana (predicate crime) yang dilakukan

UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang 22 Oktober 2010.Predicate Crime adalah Tindak Pidana Asal dimana hal tersebut tertuangdalam Pasal 2 UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

(tiga milyar duaratus juta rupiah).Dalam hal ini terlinat adanya fakta bahwa atas peran aktif darisaksi MOCHAMAD DAMIRI, saksi MOCHAMAD DAMIRImendapatkan uang yang diduga dari hasil predicate crime yangselanjutnya proceeds of crime tersebut dapat dinikmati oleh saksiMOCHAMAD DAMIRI.8). Uang sebesar Rp.3.200.000.000. (tiga milyar dua ratus juta rupiah)yang diterima saksi MOCHAMAD DAMIRI, SE kemudiandipergunakan saksi MOCHAMAD DAMIRI, SE untuk :a) Rp.150.000.000. : diserahkan kepada H.

Umuma quo;Menimbang, bahwa pasal 6 huruf b UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsiberwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yangtindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa oleh karena itu, terlebih dahulu Majelis akan melihat apakahtindak pidana pencucian uang yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Primair SuratDakwaan Penuntut Umum a quo, tindak pidana asal (predicate

crime)nya adalah tindakpidana korupsi atau bukan;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua Primair Surat Dakwaan Penuntut Umumoea quo, pada halaman 25 pada pokoknya diuraikan bahwa Terdakwa : ..... telah turut sertamenempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atausurat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerupakan hasil tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus dipandangan sebagai satu perbuatan berlanjut, yangdilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut : ......... dst.Menimbang, bahwa dari uraian dakwaan yang sedemikian itu, terlihat bahwa untuktindak pidana asal (predicate crime) dari tindak pidana pencucian uang yang didakwakankepada Terdakwa in casu, Penuntut Umum menunjuk tindak pidana sebagaimana