Ditemukan 1019 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 17-04-2012 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1038 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 17 April 2012 — KIM DAL SOO Anak dari KIM KYUNG BO
9654 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1038 K/Pid.Sus/201 1Batas (Lampirannya) sama dengan apa yang dimaksud dalam BeritaAcara Pengumuman Pemancangan Batas Sementara Cagar AlamTeluk Adang ;Bahwa setelah Adendum Perubahan perjanjian pinjam pakai kawasanhutan nomor 3139/KWL/PTGH3/1998 tanggal 12 Agustus 1998antara Departemen 299/KJAAdm/VIII/1998 Kehutanan danPerkebunan dengan PT KJA untuk keperluan penambangan Batubaradan jalan pertambangan angkutan batubara jangka waktu 30 tahunterhitung mulai tanggal 01 September 1992 s/d 01 September
    Paser, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 4Februari 2010 yang dilampiri dengan Peta Hasil Reposisi Batas PinjamPakai Kawasan Cagar Alam Teluk Adang, bahwa bangunan sarana danprasarana pelabuhan serta penunjangnya oleh PT Kideco Jaya Agungmasih berada pada lokasi pinjam pakai pada kawasan Cagar Alam TelukAdang seluas 62,18 hektar .
    Direktur Jenderal Planologi Kehutanan pada dasarnya menyetujuibatasbatas pinjam pakai kawasan untuk kegiatan PT Kideco JayaAgung di dalam kawasan Cagar Alam Teluk Adang sesuai hasil TimReposisi dan selanjutnya batasbatas tersebut akan digunakansebagai rekontruksi batas ;Hal. 13 dari 24 hal. Put.
    Paser Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 4Februari 2010 yang dilampiri dengan Peta Hasil Reposisi Batas PinjamPakai Kawasan Cagar Alam Teluk Adang, bahwa bangunan sarana danprasarana pelabuhan serta penunjangnya oleh PT Kideco Jaya Agungmasih berada pada lokasi pinjam pakai pada kawasan Cagar Alam TelukAdang seluas 62,18 hektar.
    Direktur Jenderal Planologi Kehutanan pada dasarnya menyetujuibatasbatas pinjam pakai kawasan untuk kegiatan PT Kideco JayaAgung di dalam kawasan Cagar Alam Teluk Adang sesuai hasil TimReposisi dan selanjutnya batasbatas tersebut akan digunakansebagai rekontruksi batas ;Seharusnya Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan tidak bolehmengacu kepada reposisi untuk dijadikan dasar membebaskan semuadakwaan Penuntut Umum, karena sama saja Majelis Hakim melakukanpengujian dan menilai bahwa reposisi adalah
Register : 16-01-2018 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 23-04-2018
Putusan PN LABUHA Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Lbh
Tanggal 19 April 2018 — Penuntut Umum:
DEDY SANTOSA, SH
Terdakwa:
IKBAL DAENG MAGASING Alias IKBAL
37131
  • Bahan baku rep berasal dari lokasi galian yangberada di Cagar Alam Gunung Sibela yang diambil oleh masyarakat dan dibawake tempat usaha milik terdakwa. Selanjutnya Sdr.
    Bahwa pada saat tiba di lokasi tersebut ada tromol yang sedang berprosesmengolah rep dan kemudian kami minta supaya proses tersebut dihentikandan saat itu yang mengoperasikan tromol adalah anak buah terdakwa; Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin pengelolaan hasil tambang; Bahwa di di wilayah Desa Kubung ada Izin Penambangan Rakyat (IPR) bagikelompok masyarakat kubung namun material yang diolah oleh terdakwabukan diambil dari kKawasan IPR melainkan diambil dari tanjung gurangoyang merupakan kawasan cagar
    Bahwa pada saat tiba di lokasi tersebut ada tromol yang sedang berprosesmengolah rep dan kemudian kami minta supaya proses tersebut dihentikandan saat itu yang mengoperasikan tromol adalah anak buah terdakwa; Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin pengelolaan hasil tambang; Bahwa di di wilayah Desa Kubung ada Izin Penambangan Rakyat (IPR) bagikelompok masyarakat kubung namun material yang diolah oleh terdakwabukan diambil dari kawasan IPR melainkan diambil dari tanjung gurangoyang merupakan kawasan cagar
    kewenangan lagi dan sesuai undangUndangtersebut Ijin pertambangan rakyat adalah kewenangan Gubernur; Bahwa perbedaan antara IPR (Izin Pertambangan Rakyat ) dan IUP (ljinUsaha Pertambangan) untuk membuat usaha perorangan hanya diboleh 1(satu) hektar kalau koperasi hanya diperbolehkan 10 hektar; Bahwa alat pengolohan tromol tidak perlu IPR, karena sudah masuk dalampengolahan pemurnian sudah masuk, kalau ada IPR pasti ada pengolahan; Bahwa menurut data ahli lokasi IPR di desa Kubung tidak masuk daamwilayah cagar
    alam; Bahwa ahli tidak bisa pastikan wilaya IPR dan cagar alam, ahli harus naikmelihat lokasi supaya milhat kepastian karena masingmasing memiliki peta,intansi lain juga memiliki peta; Bahwa IPR diperuntukan kepada siapa saja yang melakukan penambanganyaitu. masyarakat, ahli memberikan pemahaman karena di situ ada IPRuntuk rakyat yang pengolahan itu di olah dengan baik; Bahwa IPR meliputi aktifitas pembongkaran, pengangkutan danpengolahan; Bahwa IPR di peruntukan khusus masyarakat masyarakat tertentu
Putus : 29-09-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1811 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 29 September 2015 — SEYED HASHEM MOOSAVIPOUR bin SAYED ABDOLLAH
8446 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjutnya Saksi bersama anggota tim BNN lainnya pergi ke wilayahPelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, sesampainya di tempat tersebutSaksi dan tim dari BNN mencurigai Terdakwa bersama dengan SaksiMostafa Moradalivand yang sedang berada di hotel Bayu Amrta diPelabuhan Ratu, kemudian para Saksi bersama Tim BNN lainnyamembuntuti Terdakwa dan Mostafa Moradalivand, saat itu. ternyataTerdakwa dan Saksi Mostafa Moradalivand pergi ke lokasi Cagar AlamTikungan Kampung Batu Sapi, Desa Jayanti, Kecamatan Pelabuhan
    ke Australia yang disetujui oleh Saksi Mostafa Moradalivand,kemudian Saksi Mostafa Moradalivand berangkat menuju Indonesia danmendarat di Bali lalu ke Jakarta dan Saksi Mostafa Moradalivand menyewaAparteman di Thamrin Residence Tower E Unit 18 EL Kebon KacangJakarta Pusat dan Saksi Mostafa Moradalivand tetap berhubungan melaluitelepon dengan Haji, sekitar tanggal 10 Februari 2014 Saksi MostafaMoradalivand disuruh oleh Jalal Husein (WN Pakistan, DPO) untukmengecek Narkotika atas perintah Haji di Cagar
    dalamtanah di hutan Cagar Alam Tikungan Kampung Batu Sapi, DesaHal. 25 dari 38 hal.
    dalamtanah di hutan Cagar Alam Tikungan Kampung Batu Sapi, DesaJayanti, Kecamatan Palabuhanratu sesuai titik koordinat GPS yangdiberikan oleh Haji dan Haji akan memberikan upah kepada SaksiMOSTAFA sekitar US$10.000 (Sepuluh ribu dollar Amerika);b.
    Haji, yaitu di dalam hutan Cagar Alam Tikungan Kampung Batu Sapi Desa Jayanti, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Mostafa yangberperan sebagai operator dan pelaksana lapangan adalah orang yang palingbertanggung jawab penuh setelah pemilik barang Narkotika sdr.
Register : 03-06-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 14/Pid.Pra/2020/PN Smr
Tanggal 1 Juli 2020 — Pemohon:
Agus Supian
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
5214
  • pertanian, ataupekerjaanpekernaanrumah tangga atauuntukkepentingan melakukan dengan sah pekerjaanatauyang nyatanyatamempunyai tujuan sebagai Barang Pusakaataubarang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid), yang secara langsungmenggugurkan unsur Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12Tahun 1951 yang diterapbkan TERMOHON;Menimbang bahwa atas alasan permohonan Pemohon tersebut Hakimpraperadilan mempertimbangkan bahwa menurut Pasal 1 angka 2 UndangUndang Republik Indonesia 11 Tahun 2010 Tentang Cagar
    Budaya bahwaBenda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baikbergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagianbagiannya, atau sisasisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaandan sejarah perkembangan manusia selanjutnya dan selanjutnya didalam Pasal5 mengatur kriteria cagar budaya bahwa benda, bangunan, atau strukturdapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atauStruktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:a. berusia
    memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa;Menimbang bahwa dalam Pasal 6 dipertegas bahwa Benda CagarBudaya dapat:a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yangdimanfaatkan oleh manusia, serta siSasisa biota yang dapatdihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapatdihubungkan dengan sejarah manusia;b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; danc. merupakan kesatuan atau kelompok;dan menurut Pasal 1 angka 13 mengatur bahwa Penetapan benda cacarbudaya dilakukan oleh Tim Ahli Cagar
    Budaya yaitu kelompok ahli pelestariandari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat Kompetensi untuk memberikanrekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.Halaman 26 dari 35 Putusan Perkara Nomor:14/Pid.Prap/2020/PN.SmrMenimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka bendapusaka sebagaimnana dalam permohonan Pemohon tidak termasuksebagaimana yang diatur UndangUndang nomor 11 tahun 2010 oleh karena itudalil permohonan Pemohon angka romawi II tersebut haruslah dikesampingkan
    Pid.Prap/2020/PN.SmrMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyatapermohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menuruthukum dan haruslah ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara iniharuslah dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan, Pasal 77 Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana , Pasal 2(1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 dan UUNomor 11 Tahun 2010 tentang cagar
Register : 13-11-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 615/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 14 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : SRI YUHSRI YUHANAH MARWIYAH, S.AG Diwakili Oleh : ARDI ANDRIAN,SH,MH
Terbanding/Tergugat I : DEDEN AHMAD RAHMAT TAUFIQ
Terbanding/Tergugat II : HJ. MARWIYAH
Terbanding/Tergugat III : NENDEN ARMELIA RUKOYAH, SE
Terbanding/Tergugat IV : PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BUMI TANI MANDIRI PUSAT
Terbanding/Tergugat V : PT BANK PERKREDITAN RAKYAT UTAMA KITA MANDIRI
Terbanding/Tergugat VI : H. DEDI SURYAMAN, SH.
Terbanding/Tergugat VIII : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat I : VITRIANNIE SETIA BOEDI, SH.
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIANJUR
128121
  • Meletakkan SITA JAMINAN terhadap objek tanah dan bangunanSertipikat Hak Milik No. 146/Maleber Surat Ukur No : 2998/Maleber/1998atas nama TERGUGAT Ill terletak di Blok Tanah Lapang Desa Maleber,Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat,dengan batasbatas saat ini: Utara : Selokan; Timur : Jalan Cagar Alam; Selatan : Jalan. Didi Prawira Kusumah; Barat : Selokan/Tanah Milik D.Tadjudin;b.
    Meletakan sita jaminan terhadap objek tanah dan bangunan Sertipikat HakMilik No. 146/Maleber Surat Ukur No : 2998/Maleber/1998 atas nama H.Marwiyah, terletak di Blok Tanah Lapang Desa Maleber, Kecamatan KarangTengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan batasbatas saatint: Utara : Selokan; Timur : Jalan Cagar Alam; Selatan : Jalan Didi Prawira Kusumah; Barat : Selokan/Tanah Milik D.Tadjudinb.
    Pakih dengan batasbatas saat ini: Utara : Selokan; Timur : Jalan Cagar Alam; Selatan : Jalan. Didi Prawira Kusumah; Barat : Selokan/Tanah Milik D.Tadjudin;b) Bahwa sebelum meninggalnya Almarhum H. Asep Djapar bin H.
    Pakih yang telah meninggal dunia padatanggal 06 Desember 1991;Menyatakan secara hukum bahwa tanah dan bangunan Sertipikat HakMilik No. 146/Maleber Surat Ukur No : 2998/Maleber/1998 atas nama H.Marwiyah, terletak di Blok Tanah Lapang Desa Maleber, KecamatanKarang Tengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan batasbatas saat ini: Utara : Selokan Timur : Jalan Cagar Alam Selatan : Jalan.
    Marwiyah, terletak di Blok TanahLapang Desa Maleber, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur,Provinsi Jawa Barat, denganbatasbatas saat ini: Utara : Selokan Timur : Jalan Cagar Alam Selatan : Jalan.
Register : 07-06-2016 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 13-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 127/PDT/2016/PT MKS
Tanggal 4 Agustus 2016 — Pembanding/Penggugat : Hj. Andi Hasisah Patompo
Terbanding/Tergugat II : PANGDAM VII WIRABUANA
Terbanding/Tergugat III : Walikota makassar
Terbanding/Tergugat I : DANDENPOM VII / 6 MAKASSAR
9517
  • 2014/PN.Mks tanggal 22 Oktober 2015, Majelis berpendapatkendatipun bangunan yang berdiri di atas tanah obyek sengketa telah terbuktidibeli oleh Penggugat, namun berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat1, Il dan Ill berupa bukti bertanda T.I.II.1Il10 yakni Peraturan MenteriKebudayaan dan Pariwisata Nomor :PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal22 Juni 2010, telah terbukti bahwa Kantor Polisi Militer Kota Makassar in casubangunan yang berdiri di atas tanah obyek sengketa telah ditetapkansebabagai benda cagar
    dengan tanah obyek sengketa ;Menimbang, bahwa dalam hal ini kendatipun bangunan yangberdiri di atas tanah obyek sengketa telah terbukti dibeli olehPenggugat, namun berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat , IIdan Ill berupa bukti bertanda T.1,II,IIl10 yakni Peraturan MenteriKebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010,tanggal 22 Juni 2010, telah terbukti bahwa Kantor Polisi Militer KotaMakassar in casu bangunan yang berdiri di atas tanah obyek sengketatelah ditetapkan sebagai benda cagar
    vide bukti T.1,II,1Il1 s/d T,1,IL,IIl4) sehingga secara hukumtidak dapat lagi dituntut oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan perrtimbangandi atas, oleh karena tanah obyek sengketa tidak termasuk yang dibeliPenggugat dan Penggugat tidak pernah menguasai tanah obyeksengketa tersebut sehingga tidk termasuk pihak yang memperolehprioritas untuk mendapatkan hak atas tanah aquo, demikian puladengan bangunan yang berdiri di atas tanah obyek sengketa karenasudah ditetapbkan sebagai benda cagar
    oleh karena jual beli antara Pembanding semulaPenggugat telah melalui prosedur yang tidak bertentangan dengan hukum,dan sampai saat ini akte jual beli dimaksud belum pernah dibatalkan ataudinyatakan tidak sah oleh Instansi yang berwenang untuk itu, maka menurutPengadilan Tinggi maka jual beli itu harus dinyatakan sah ;Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang menolakgugatan Pembanding semula Penggugat dengan dasar alasan pada pokoknyabahwa bangunan tersebut telah ditetapkan sebagai benda cagar
Register : 21-03-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 22-08-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 0831/Pdt.G/2016/PA.Dpk
Tanggal 26 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
3910
  • Cagar Alam RT.005 RVW.07 Kelurahan Depok,Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, sebagai Pemohon;melawanRopigoh, S.Pd. binti M. Rais, umur 26 tahun, agama Islam,pendidikan $1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal didi Jl.
    Cagar Alam RT.005 RV.07 Kelurahan Depok,Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah mempelajari suratsurat dalam perkara ini :setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksaalatalat bukti di persidangan:TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal21 Maret 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan AgamaDepok dengan nomor perkara 0831/Pdt.G/2016/PA.Dpk., telah mengajukanpermohonan sebagai
    Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yangmelangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 2015 dandicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanHalaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0831/Pdt.G/2016/P4.DpkPancoran Mas sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1458/103/XII/2015,tanggal 31 Desember 2015:Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohonbertempat tinggal di Jalan Cagar Alam Pancoran Depok selama 2 bulan10 hari dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan
    Cagar Alam Kota Depok.
Putus : 19-11-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 19 Nopember 2015 — SUTRISNO LENGKUNG alias NOLY , dkk
38018 Berkekuatan Hukum Tetap
  • IMBRANPAPUTUNGAN disuruh oleh saksi UMI DASINANGON alias PAK GURU UMI(Terdakwa dalam penuntutan tersendiri) untuk menebang pohon untuk dijadikankayu olahan dan dari pesanan tersebut mereka Terdakwa lalu masuk ke dalamKawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone Desa Mogoyungung danDesa Imandi Kecamatan Dumoga Timur yang merupakan kawasan konservasiberdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 724/KptsII/93 tanggal 8 November1993 tentang Penetapan Kelompok Hutan Suaka Margasatwa Dumoga, SukaMargasatwa Bone dan Cagar
    Alam Bulawa Kabupaten Daerah Tingkat IlGorontalo dan Kabupaten Daerah Tingakt Il Bolaang Mongondow ProvinsiSulawesi Utara seluas 287.115 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus limabelas) hektar sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan Fungsi Taman Nasional.Bahwa mereka Terdakwa sebelum masuk ke dalam Hutan Cagar Alamtersebut terlebin dahulu mempersiapkan/membawa alat penebang kayu berupaChain Saw dan perbekalan setelah itu mereka Terdakwa masuk di dalamkawasan hutan tersebut dan di dalam kawasan
    Selanjutnya kayu tersebut selesai diolah menjadi papan danbalok mereka Terdakwa lalu menyerahkan kepada saksi UMI DASINANGONalias PAK GURU UMI untuk mengangkut/membawa kayu tersebut keluar darikawasan cagar alam tersebut tetapi belum sempat mereka Terdakwamenyerahkan kayu tersebut tibatiba Petugas/Polisi Kehutanan (Polhut)memergoki/menangkap basah mereka Terdakwa berikut barang buktinya,mereka Terdakwa mengetahui bahwa kawasan tersebut adalah kawasan CagarAlam Manunggal Taman Nasional Bogani Nani
Putus : 03-02-2016 — Upload : 02-09-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 1657/Pid.Sus/2015/PN.Bks.
Tanggal 3 Februari 2016 — Pidana - ACHMAD JULIANSYAH Als. IJUL Bin HANAFI
235
  • Cagar Alam Kota Depok atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Depok karena terdakwa diketemukan didalam daerah hukumPengadilan Negeri Bekasi, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebutapabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat padaHalaman 2 dari 13 hal. Pts. Pid. No. 1657/Pid.Sus/2015/PN.
    Cagar Alam Kota Depok dansetelah bertemu selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000,(dua puluh lima ribu rupiah) dan Sdr.
    Cagar Alam kota Depok dan Sdr.
    Cagar Alam kota Depok dan Sdr. IKHSAN memberikan 3(tiga) linting kertas putih berisikan narkotika jenis ganja berat netto 1,1886 gram.
Register : 20-02-2012 — Putus : 23-07-2012 — Upload : 30-08-2018
Putusan PN SELAYAR Nomor 2/Pdt.G/2012/PN Sly
Tanggal 23 Juli 2012 — Perdata; - Drs. M. TAUFAN ANDI BINTANG PATTA TJORA lawan 1.ARU TANDJENG, 2.BAU RADJA, 3.BAU OPU;
12846
  • .,8) maka telah jelas bahwa Lokasi tanah EMBAYYA (PagarBatu) / Wilayah SAPO LOHE adalah lokasi yang sangat bersejarah dan masuk dalamSitus Sejarah yang biasa disebut CAGAR BUDAYA apalagi didalamnya terdapatGONG/NEKARA yang menjadi kebanggaan masyarakat Selayar;Bahwa karena lokasi tersebut adalah lokasi yang tidak bisa dimiliki oleh orangperorang termasuk Penggugat dan Tergugat , I.
    OPU PATTA BUNDU tersebut yang disebutJustru tempat itu pun mengandung nilai sejarah yang akan kami ungkap setelah tibamasanya maka telah jelas bahwa lokasi tersebut mengandung nilai sejarah yang harusdilindungii (CAGAR BUDAYA), artinya bahwa tanah yang ada dilokasi tanahEMBAYYA (Pagar Batu) tidak bisa dimiliki atau dijual oleh siapa saja termasukketurunan ne Bontobangun:Bahwa buktibukti lain bahwa lokasi tersebut adalah Cagar Budaya milik KerajaanBontobangn dapat dilihat dari bukti surat, yaitu :
    I, Il, II mempunyai hak yang sama dengan keturunan RajaRaja 18Bontobangun lainnya untuk tinggal di dalam lokasi tanah Embayya (Pagar Batu)Matalalang:Kesimpulannya :Bahwa Penggugat dan Tergugat I, II, III adalah masih keturunan RajaRajaBontobangun Sehingga Penggugat dan Tergugat I, II, III sama posisinya dalam haluntuk tinggal di atas di dalam Embayya (Pagar Batu) Matalalang:Lokasi tanah Embayya (Pagar Batu) Matalalang adalah tanah bersejarah dan masukdalam ruang lingkup situs sejarah (Cagar Budaya
    adalah tanah yang ada di dalam Embayya(Pagar Batu) Matalalang. sedang Embayya (Pagar Batu) Matalalang tidak bisadimiliki orangperorangan termasuk Penggugat karena milik Kerajaan Bontobangundimana Embayya Matalalang tersebut adalah termasuk Cagar Budaya yang sanagdilindungi oleh Pemerintah/oleh Negara;3.
    adalah tanah miliknya karena tanah tersebut adalah tanah milikkerajaan Bontobangun (Masih di dalam Embayya/Pagar Batu) yang dimana wilayahlokasi tanah tersebut, termasuk Gong (Nekara) di dalamnya dimasukkan olehPemerintah / Negara sebagai lokasi / benda Cagar Budaya;Bahwa Sapo Tallu tersebut dibeli oleh Almarhum Andi Arung (orang tua TergugatEE Il) dari Almarhum Muhammad Opu Patta Bundu ( Raja Ke VIII Kerajaan 20Putabangun/Raja Terakhir) seharga Rp. 45.000, dan panjar sebesar Rp. 20.000,ticeiiecke
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tahun 1967
207917
  • Tentang : Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan
  • Hutan Suaka Alam yang berhubungan dengan keadaan alamnyayang khas termasuk alam hewani dan alam nabati, perludilindungi untuk kepentingnan ilmu pengetahuan dankebudayaan, disebut "Cagar Alam".b. Hutan Suaka Alam yang ditetapkan sebagai suatu tempat hidupmargasatwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuandan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaannasional, disebut "Suaka Margasatwa"."
    dari Undangundang ini dapat memuat sangsipidana berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/ataudenda.Kayu dan/atau hasil hutan lainnya yang diperoleh dari dan bendabenda lainnya yang tersangkut dengan atau digunakan untukmelakukan tindak pidana tersebut pada ayat (1), dapat disita untukNegara.Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) menurut sifat perbuatannyadapat dibedakan antara, kejahatan dan pelanggaran.BAB VII.KETENTUAN PERALIHAN.Pasal 20.Hutan yang telah ditetapkan sebagai Hutan Tetap, Cagar
    Memenuhi produksi hasil hutan untuk keperluan masyarakat padaumumnya dan khususnya untuk keperluan pembangunan, industri danekspor.a: Membantu pembangunan ekonomi nasional pada umumnya danmendorong industri hasil hutan pada khususnya.Melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik.Memberi keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalambentuk Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata dan TamanBuru untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaandan pariwisata.Merupakan salah
    Hutan SuakaAlam ini dibagimenjadi Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, yang artinya sudahcukup dijelaskan dalam pasal yang bersangkutan.Hutan Wisata ialah hutan yang karena keindahannya sedemikian rupa,sehingga mempunyai kemampuan untuk dibina secara khusus untukkeperluan pariwisata dan/atau wisata buru.
    teknis, diberikan pula wewenang kepolisian khusus yangpelaksanaannya diatur bersama oleh Menteri dan Menteri Panglima AngkatanKepolisian.Di daerahdaerah tertentu kepada petugaspetugas Kehutanan dapat hanyadiberikan tugas kepolisian khusus.Guna mempercepat proses penyelesaian masalah tindak pidana dibidang Kehutanan, petugaspetugas kepolisian khusus ini dapat diangkatsebagai Magistrat Pembantu.Pasal 19.Cukup jelas.Pasal 20.Hutanhutan yang telah ditetapkan sebagai Hutan Tetap, SuakaMargasatwa, dan Cagar
Register : 25-09-2017 — Putus : 20-03-2018 — Upload : 28-03-2018
Putusan PN BATULICIN Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Bln
Tanggal 20 Maret 2018 — Penggugat:
H. NURDIN M BIN MAHMUD
Tergugat:
1.RUDINI Bin NAWI Alm
2.SYAHRANI
3.ALKIFLI Bin ARBANI
4.MUHAMMAD SAIRI, S.AP
5.DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
5121
  • Alam Selat Laut, Teluk Kelumpang dan SelatSebuku Menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap ( HP ) di KabupatenTanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 2 Desember 2015 ;Fotokopi Berita Acara Hasil Tata Batas Defenitif Perubahan FungsiSebagian Kawasan Cagar Alam Selat Laut, Teluk Kelumpang dan SelatSebuku Menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap ( HP ) di KabupatenTanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 11 Januari 2016 danPeta lampiran ;Fotokopi Berita Acara Tata Batas Defenitif Perubahan
    Fungsi SebagianKawasan Cagar Alam Selat Laut, Teluk Kelumpang dan Selat SebukuHalaman 31 dari 60 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Bin.Menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap ( HP ) di Kabupaten TanahBumbu Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 1 Desember 2015 ;T.V21 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Selatan tanggal 9 Desember 2017 beserta lampiran petadan foto oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan ;T.V 22 : Fotokopi Berita Acara Tata Batas
    Kawasan Hutan Cagar Alam ( CA )Selat Laut Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah BumbuKalimantan Selatan tanggal 21 Oktober 2015 dan Peta lampiran ;Menimbang, bahwa Penggugat, selain mengajukan suratsurat bukti sebagaimana tersebut di atas, mengajukan pula 4 ( empat ) orang saksi, yang telah didengarketerangannya dibawah sumpah di persidangan dan 1 ( satu ) orang yang tidakdisumpah, y aitu:Saksi : H.SYAMSUDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi tahu yang disengketakan dalam
    Penetapan kawasan hutan ;Bahwa untuk menetapkan suatu daerah / tempat sebagai wilayah cagar alam harusmemenuhi persyaratan, yaitu karena memiliki Keunikan sumber daya alam hayatiyang harus dipertahankan dan dilindungi ;Bahwa saksi Ahli berpendapat, status kawasan hutan dapat berubah fungsidikarenakan ada perubahan vegetasi / perubahan alam dan ada penelitian oleh timterpadu ;Bahwa menurut saksi Ahli didalam kawasan hutan tidak boleh ada pengelolaan atauusaha tertentu untuk mengambil manfaat dari
    wilayah cagar alam, kecuali ada izinkhusus ;Bahwa hutan produksi dapat diusahakan atau diambil manfaatnya sepanjang ada izindari Kementerian Kehutanan ;Bahwa menurut saksi Ahli di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terdapat beberapatempat yang dijadikan cagar alam, misalnya di Kabupaten Tanah Bumbu daerahpesisir, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Hulu SungaiSelatan ;Bahwa saksi Ahli berpendapat, didalam kawasan cagar alam dilarang atau tidakdiperbolehkan melakukan transaksi
Register : 27-01-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 31/PID/2020/PT DKI
Tanggal 27 Februari 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : SANTOSO, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ANDI SATRIAWAN Diwakili Oleh : RUDY SIRAIT,SH
12259
  • pembongkaran rumah ataugedung tersebut dengan menggunakan palu hingga sebagian besar gedungtersebut hancur; Bahwa pada tangal 04 Desember 2018 sekira jam 11.00 WIB saksiAlexander Robert selaku petugas PTSP kecamatan Menteng yang tengahHalaman 3 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid/2020/PT.DKImelakukan peninjauan di alamat jalan Cianjur No. 10 Rt.007 RW.004Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dimana saksitersebut akan meninjau pengajuan atau permohonan ljin IMB yangmerupakan Kawasan Pelestarian Cagar
    Saksi Harry Utama dan saksiWong Kkrisyanti tidak pernah mengijinkan pihak lain untuk melakukanpembongkaran terhadap rumah atau gedung tersebut, adapun saksi HarryUtama dan saksi Wong Krisyanti selaku pemilik sah bagunan tesebut sedangmengajukan ijin IMB dari PTSP Kecamatan Menteng, mengingat bangunantersebut merupakan katagori Kawasan Pelestarian Cagar Budaya GolonganB, sehingga untuk pembongkaran ataupun penambahan gedung ataubangunan terdapat syaratsyarat tertentu yang telah diatur dalam Perda
    terdakwa tersebut melakukan pembongkaran rumah atau gedungtersebut dengan menggunakan palu, hingga bagunan atau ruah tersebuthancur dan tidak dapat dipergunakan kembali; Bahwa pada tangal 04 Desember 2018 sekira jam 11.00 WIB saksiAlexander Robert selaku petugas PTSP kecamatan Menteng melakukanpeninjauan di alamat jalan Cianjur No. 10 Rt.007 RW.004 KelurahanMenteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dimana saksi tersebutakan meninjau pengajuan atau permohonan IJIN IMB yang merupakanKawasan Pelestarian Cagar
    Saksi Harry Utama daan saksiWong Krisyanti tidak pernah mengijinkan pihak lain untuk melakukanpembongkaran terhadap rumah atau gedung tersebut, adapun saksi HarryUtama dan saksi Wong Krisyanti selaku pemilik sah bagunan tesebut sedangmengajukan ijin IMB dari PTSP Kecamatan Menteng, mengingat bangunantersebut merupakan katagori Kawasan Pelestarian Cagar Budaya GolonganB, sehingga untuk pembongkaran ataupun penambahan gedung ataubangunan terdapat syaratsyarat tertentu yang telah diatur dalam Perda
Putus : 12-02-2009 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 75/ Put.Pid/B/2009/PN.Dpk
Tanggal 12 Februari 2009 — MUHAMMAD ARIEF Alias BAGOL Bin AAN
2216
  • PENGADILAN NEGERI DEPOKKomplek Kota Kembang DepokPUTUSANNomor : 75/ Put.Pid/B/2009/PN.Dpk.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara terdakwa :Nama Lengkap : MUHAMMAD ARIEF Alias BAGOL Bin AANTempat lahir : DepokUmur/tgl lahir : 19 tahun/ 04 Maret 1989Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Cagar Alam Rt.03/
    Cagar Alam, Kel. Pancoran Mas Kec.Pancoran Mas Kota Depok menangkap dan mengamankan Terdakwa dikarenakankedapatan melakukan penyalagunaan Narkotika;Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula saat melihat terdakwa jalansempoyongan lalu duduk didepan warung kopi tidak jauh dari tempak saksi dan rekanduduk. Pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan kantongplastik kecil warna hitam didalam kantong celana belakang sebelah kanan yangdikenakan oleh terdakwa.
    Cagar Alam, Kel. Pancoran MasKec. Pancoran Mas Kota Depok menangkap dan mengamankan Terdakwadikarenakan kedapatan melakukan penyalagunaan Narkotika;e Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula saat melihat terdakwa jalansempoyongan lalu duduk didepan warung kopi tidak jauh dari tempak saksi danrekan duduk. Pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukankantong plastik kecil warna hitam didalam kantong celana belakang sebelah kananyang dikenakan oleh terdakwa.
    Cagar Alam, Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depokdikarenakan Terdakwa kedapatan menyimpan barang bukti berupa Narkotika;e Bahwa pada awalnya saat terdakwa jalan sempoyongan lalu duduk didepan warungkopi tidak jauh dari tempak saksi dan rekannya duduk. Pada saat tiu saksi ditangkapdan digeledah dan ditemukan kantong plastik kecil warna hitam didalam kantongcelana belakang sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa.
Register : 27-03-2014 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 17-04-2014
Putusan PN KANDANGAN Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Kgn
Tanggal 8 April 2014 — HENDRY, SPd bin PRANADJAYA.
233
  • lebar besi 1,5 cm, berikut hulu terbuat dari kayu berwarnacoklat dan saksi diminta menjelaskann apakah benda tersebut sebagai bendaBahwa menurut ahli benda tersebut dapat digolongkan sebagai benda pusaka dilihatdari bentuknya akan tetapi selain bentuknya, untuk dapat dinyatakan sebagai bendapusaka maka benda tersebut harus di daftarkan pada instansi pemerintah yangmenangani bidang kebudayaan yang nantinya akan di lihat nilai sejarahnya dan apakahbenda tersebut perlu untuk dimasukan sebagai benda cagar
    berikut hulu terbuat dari kayuberwarna coklat dan saksi diminta menjelaskann apakah benda tersebut sebagai bendapusaka;Menimbang, Bahwa menurut ahli benda tersebut dapat digolongkan sebagai bendapusaka dilihat dari bentuknya akan tetapi selain bentuknya, untuk dapat dinyatakan sebagaibenda pusaka maka benda tersebut harus di daftarkan pada instansi pemerintah yangmenangani bidang kebudayaan yang nantinya akan di lihat nilai sejarahnya dan apakahbenda tersebut perlu untuk dimasukan sebagai benda cagar
    budaya sebagai mana dimaksuddalam UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan untuk pendaftaran bendapusaka ini untuk wilayah Kalimantan Selatan dapat dilakukan pada Dinas Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Selatan ;Menimbang, bahwa mengenai senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa diajukansebagai barang bukti di persidangan dan telah diakui oleh saksisaksi dan telah diakui pulaoleh terdakwa sendiri sebagai senjata tajam yang dibawa terdakwa di jalan umum.
Register : 27-01-2014 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN KOTABARU Nomor 29/ Pid.Sus / 2014 / PN.Ktb
Tanggal 22 April 2014 — MUKRAN als. IMUK als. PAK ALDI Anak dari UNCI,dkk
284
  • sehubungan dengantelah terjadinya tindak pidana ada pemanenansarang burung walet dari dalam gua TemuluangDesa Bangkalaan Dayak Kecamatan KelumpangHulu Kabupaten ;Bahwa saksi saat ini berstatus Pegawai NegeriSipil yang bertugas di Balai KSDA KalimantanSelatan sebagai Kepala Seksi Konservasi WilayahIll Batulicin ;Bahwa tugas saksi sebagai Kepala SeksiKonservasi Wilayah HI Batulicin adalahmenyelenggarakan kegiatan Konservasi SumberDaya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya,khusunya pengelolaan kawasan cagar
    khas tertentu, baik didarat maupundiperairan yang mepunyai fungsi pokok sebagaikawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhansan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsisebagai wilayah sistem penyangga kehidupan ;Bahwa kawasan suaka alam mempunyai fungsipokok sebabagi kasan pengawetankeanekaragaman tumbuhan dan satwa besertaekosistemnya,juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan system penyanggakehidupan ;Bahwa kawasan hutam alam terdiri dari kawasancagar alam dan kawasan suka margasatwa ;Bahwa cagar
    alam adalah kawasan suaka alamyang karena keadaan alamnya mempunyaikekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau33keanekaragaman tumbuhan berserta gejala alamdanekosistemnya yang memerlukan upayaperlindungan dan pelestarian agar berlangsungsecara alami ;Bahwa cagar alam di Kotabaru berjumlah 5 (lima)yang terdiri dari :1.2.Cagar alam Teluk Kelumpang ;Cagar alam Selat Laut ;.
    Cagar alam Sebuku ;. Cagar alam Teluk Pamukan ;.
    Cagar alam Sungai Bulan dan Sungai Lulan ;Bahwa dasar hukum penetapan statusSuatu. kawasan cagar alam adalahPeraturan Pemerintah RI Nomor 28Tahun 2011 #4'tentang PengelolaanKawasan Suaka Alam dan KawasanPelestaraian Alam ;Bahwa kawasan cagar alam berfungsiuntuk pengawetan keanekaragamantumbuhan dan satwa dalam rangkamencegah kepunahan spesies,melindungi sistem penyanggakehidupan dan pemamfataankeanekaragaman hayati secara lestari ;Bahwa sumber daya alam hayati adalahunsurunsur hayati yang terdiri
Putus : 06-07-2010 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 321/Pid.B/2010/PN.Dpk
Tanggal 6 Juli 2010 — MUHIDIN Als BABEH Bin MAHMUD;
2217
  • PDM03/Depok/05/2010 tertanggal 24 Mei 2010 Terdakwa didakwa sebagai berikut:Pertama :Bahwa la Terdakwa MUHIDIN Als BABEH Bin MAHMUD pada hari Kamis tanggal25 Maret 2010 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dibulanMaret 2010, bertempat di Cagar Alam , Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok atauHalaman 2 dari 16 PTSN No.321 Muhidin als Babehsetidaktidaknya di suatu suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara
    bukti daundaunkering tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan nomor urut 8Lampiran UU RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;Halaman 3 dari 16 PTSN No.321 Muhidin als BabehPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 114 ayat1 UndangUndang RI No.35 tahun 2010 tentang Narkotika;AtauKedua :Bahwa la Terdakwa MUHIDIN Als BABEH Bin MAHMUD pada hari Kamis tanggal25 Maret 2010 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dibulanMaret 2010, bertempat di Cagar
    menyimpulkan bahwa barang bukti daundaunkering tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan nomor urut 8Lampiran UU RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 132 ayat1 Jo pasal 111 ayat 1 UndangUndang RI No.35 tahun 2010 tentang Narkotika;Atau,Ketiga ;Bahwa la Terdakwa MUHIDIN Als BABEH Bin MAHMUD pada hari Kamis tanggal25 Maret 2010 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dibulanMaret 2010, bertempat di Cagar
    Amri didaerah Cagar Alam dengan harga Rp 40.000,(empat puluh riburupiah) dan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus/paket kecil ganjakering setelah itu lalu Terdakwa pulang dengan menggunakan ojekkerumah namu Terdakwa tidak langsung pulang kerumah melainkan kerumah kosong yang tidak jauh dari rumah Terdakwa di Gg.
    Amri didaerah Cagar Alam dengan hargaRp 40.000,(empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus/paketkecil ganja kering setelah itu Terdakwa langsung meracik ganja yang baru Terdakwa bellitersebut dan mencampurnya dengan tembakau Dji Sam Soe kemudian Terdakwa lintingdengan menggunakan kertas paper ketika Terdakwa sedang melinting datang sdr. Sharil,sdr. Junaidi dan sdr.
Putus : 07-06-2013 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 238/PID/SUS/2013/PN.DPK.
Tanggal 7 Juni 2013 — RIZAL MAULANA Alias JALE Bin ACHMAD;
5422
  • Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktidibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukna pemeriksaan lebih lanjut;Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dengan cara membelidari saudara Tokek (DPO) dengan harga Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) diJalan Raya Cagar Alam Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut berdasar pengakuannya untukdikonsumsi sendiri, dan sudah dilakukan tes urine dari Terdakwa ternyata hasilnyapositif mengandung ganja/THC;Bahwa Terdakwa
    Selanjutnya Terdakwa berikutbarang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukna pemeriksaan lebihlanjut;e Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dengan cara membelidari saudara Tokek (DPO) dengan harga Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) diJalan Raya Cagar Alam Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;e Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut berdasar pengakuannya untukdikonsumsi sendiri, dan sudah dilakukan tes urine dari Terdakwa ternyatahasilnya positif mengandung ganja/THC;e Bahwa Terdakwa
    Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktidibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukna pemeriksaan lebih lanjut;e Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dengan cara membelidari saudara Tokek (DPO) dengan harga Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) diJalan Raya Cagar Alam Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;e Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut berdasar pengakuannya untukdikonsumsi sendiri, dan sudah dilakukan tes urine dari Terdakwa ternyata hasilnyapositif mengandung ganja/THC;e Bahwa Terdakwa
    keterangan saksi ini Terdakwa membenarkannya;Menimbang, bawa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yangpada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 12 April2013 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Kampung Ceringin, RT.002/RW.011 Desa Raga Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor,karena kedapatan menyalahgunakan narkotika jenis ganja;Bahwa pada awal kejadian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitarjam 21.00 Wib di Jalan Raya Cagar
    Terdakwa yang tidak jauh dariTKP, yang kemudian ditemukan 2 (dua) bungkus kertas yang diakui Terdakwa sendirisebagai berisi ganja di dalam map warna kuning yang ada di dalam laci lemari kamarrumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti ganja itu dibawa kePolres Kota Depok untuk dilakukna pemeriksaan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dengancara membeli dari saudara Tokek (DPO) dengan harga Rp. 50.000, (lima puluh riburupiah) di Jalan Raya Cagar
Register : 18-08-2021 — Putus : 31-08-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PN BANJARBARU Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bjb
Tanggal 31 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.DEWI AGUSTIANY ANDARINI,SH.
2.IMAM MUSLIHAT CAKRA WERDAYA, S.H.
Terdakwa:
BAHRIANSYAH. BA Alias ANANG Bin Alm. SUPANDI
7327
  • Satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi ukuranpanjang keseluruhan kurang lebih 18 (delapan belas) cm dengan kumpangterbuat daru kulit serta gagang terbuat dari kayu yang sama warna coklattersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang serta tidak adahubungannya dengan pekerjaan maupun keadaan terdakwa pada saat itu,Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bjbdan senjata tajam tersebut bukanlah termasuk benda pusaka atau benda yangberhubungan dengan cagar
    samawarna coklat yang disimpan atau disembunyikan dibalik jaket Terdakwa.Pada saat ditanyakan surat ijin dari pihak yang berwajib Terdakwa tidakdapat menunjukkannya; Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa yangdiperoleh Terdakwa dari temannya; Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, menyimpan, memilikisenjata tajam jenis pisau tersebut tanpa dilengkapi surat jjin dari pihakyang berwenang dan senjata tajam tersebut bukanlah termasuk bendapusaka atau benda yang berhubungan dengan cagar
Register : 03-06-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 18/Pid.Pra/2020/PN Smr
Tanggal 1 Juli 2020 — Pemohon:
Muammar Syuaibi
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
7018
  • nyatanyata dimaksudkan untuk dipergunakan gunapertanian, atau pekerjaanpekerjaan rumah tangga atau untuk kepentinganmelakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyatanyata mempunyai tujuansebagai Barang Pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid),yang secara langsung menggugurkan unsur Pasal 2 ayat (1) UndangUndang DaruratNomor 12 Tahun 1951 yang diterapbkan TERMOHON Hakim praperadilanmempertimbangkan bahwa menurut Pasal 1 angka 2 UNDANGUNDANG REPUBLIKINDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR
    BUDAYA bahwa BendaCagar Budaya adalah benda alam dan/ataubenda buatan manusia, baik bergerak maupun tidakbergerak, berupa kesatuan atau kelompok, ataubagianbagiannya, atau sisasisanya yang memilikihubungan erat dengan kebudayaan dan sejarahperkembangan manusia selanjutnya dan selanjutnya mengatur kriteria cagarbudayaPasal 5Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagaiBenda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atauStruktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:a. berusia 50 (lima puluh)
    tahun atau lebih;b. mewakili masa gaya paling singkat berusia50 (lima puluh) tahun;c. memiliki arti kKnusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan,pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dand. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadianbangsa.Pasal 6Benda Cagar Budaya dapat:a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusiayang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisasisa biotayang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusiadan/atau dapat dihubungkan dengan sejarahmanusia;b. bersifat bergerak atau tidak
    bergerak; danc. merupakan kedan Pasal 1 angka 13 mengatur bahwa Penetapan benda cacar budaya dilakukan olehTim Ahli Cagar Budaya yaitu kelompok ahlipelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memilikisertifikat kompetensi untuk memberikanrekomendasi penetapan, pemeringkatan, danpenghapusan Cagar Budaya.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka bendapusaka yang dimaksud tidak termasuk sebagaiman yang diatur UndangUndang nomor 11 tahun 2010 oleh karena itu dalil permohonan Pemohonangka romawi
    dipertimbangkanlagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyatapermohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukumdan haruslah ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan olehPemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankankepada Pemohon;Memperhatikan, Pasal 77 Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana , Pasal 2(1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 dan UU Nomor 11Tahun 2010 tentang cagar